Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Wira Franciska
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Oktorian Tama Tuahta Sitepu; Wira Franciska; Gatut Hendro Tri Widodo
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i11.11276

Abstract

Dalam praktiknya, eksekusi jaminan fidusia di Indonesia dewasa ini mengalami berbagai masalah di bidang hukum, terutama terkait pelaksanaan eksekusi sepihak oleh kreditur. Hal ini sering kali merugikan hak-hak debitur, yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terdapat perubahan signifikan dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia, khususnya yang melibatkan persetujuan debitur dan kewajiban untuk melibatkan pengadilan dalam proses eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan tersebut, serta dampaknya terhadap iklim usaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori perjanjian untuk menganalisis ketentuan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengevaluasi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap perlindungan hukum debitur. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi debitur dengan mengharuskan adanya mekanisme eksekusi yang melibatkan persetujuan kedua belah pihak atau melalui pengadilan. Kreditur tidak lagi dapat menentukan wanprestasi secara sepihak maupun melakukan eksekusi tanpa prosedur yang sah. Mekanisme eksekusi melalui pengadilan yang diwajibkan dapat memperlambat proses bisnis, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang bergantung pada kecepatan dan efisiensi kredit dengan jaminan fidusia. Di sisi lain putusan ini memastikan bahwa hak-hak debitur terlindungi, khususnya dalam situasi di mana debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Selain itu, perubahan ini berdampak signifikan pada praktik eksekusi, dengan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditur dan debt collector.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT PEMBATALAN SERTIPIKAT Christian Alexander P Siregar; Wira Franciska; Iran Sahril
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In everyday life, problems often occur related to the existence of objects of ownership of rights obtained unlawfully whose guarantees often become problems regarding the truth of the objects of guarantee as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights over land and the land in question. often becomes the object of bank guarantees which will be burdened with Mortgage Rights. Problem Formulation What are the legal consequences for creditors of the cancellation of property rights certificates that are encumbered with Mortgage Rights and how to provide legal protection to creditors for cancellation of property rights certificates that are the object of Mortgage Security. Theory of legal protection According to Satijipto Raharjo, theory of legal consequences according to Soeroso.RThe method used in this study is a type of normative juridical research, namely literature law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The research approach used is a legislative, analytical, conceptual and case approach. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, literature, books, journals and other sources of legal materials. For legal material analysis techniques, it is carried out by grammatical and systematic legal interpretation as well as legal construction methods, analogies, and legal refinement.Research results: Protection for creditors against cancellation of mortgage certificates that have been encumbered with mortgage rights in the form of preventive and repressive protection. Preventive protection in the Mortgage Rights Law does not yet accommodate the regulation that canceling a certificate based on a Court Decision does not result in the cancellation of the Mortgage Rights that burden it, so that the bank as the creditor is not harmed. Repressive legal protection if the debtor defaults or defaults on the promise of his debts and receivables, the bank can also file a civil lawsuit against the debtor's debt to the creditor or take the path of peace through non-litigation. The legal consequence for creditors is that the removal of the title certificate which is the object of collateral for mortgage rights also removes the right of precedence in payment of the debtor's debt in the event of default.
KEABSAHAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PROSES KEPAILITAN Simanjuntak, Diana Hawaty; Wira Franciska; Nur Hakim
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengalihan piutang (cessie) dalam proses kepailitan menimbulkan perdebatan hukum terkait keabsahannya, terutama jika dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit. Kajian ini membahas keabsahan cessie berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah Bagaimana Keabsahan (Cessie) Dalam Kepailitan dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap PT. Jtrust Investments Indonesia Sebagai Pembeli Cessie, dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo dan Teori Perjanjian menurut Subekti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan gramatikal serta konstruksi analogi. Hasil penelitian Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Niaga Jkt.Pst. jo. Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. menyatakan bahwa PT. Bank Victoria Internasional, Tbk. dan PT. Jtrust Investments Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan sertipikat jaminan kepada Tim Kurator, sehingga merugikan PT. Jtrust Investments Indonesia selaku cessionaris. Selain itu, tidak diakuinya status PT. Jtrust Investments Indonesia sebagai kreditor baru dalam proses kepailitan menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum, yang berdampak pada kerugian finansial atas biaya dan pajak dari transaksi cessie.
KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN ROYALTI BAGI PENCIPTA LAGU PASKA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL Igor Renjana Purwadi; Wira Franciska; Putra Hutomo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia telah memberlakukan UUHC 2014 sebagai bentuk pengkinian dari UUHC terdahulu, berdasarkan UUHC 2014 terdapat beberapa ketentuan mengenai manajemen terhadap royalti, khususnya royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik melalui LMK, dimana kemudian pengelolaan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik kembali diatur dalam PP Royalti dan Permenkumham Royalti, melalui kedua peraturan pada tingkat eksekutif ini turut dibentuk LMKN. Hak Cipta di Indonesia sendiri hingga saat ini masih terdapat beberapa isu yang masih belum cukup mendapatkan atensi secara optimal mulai dari isu pembajakan atas karya cipta, tidak dibayarkannya royalti, termasuk belum optimalnya pengelolaan dalam royalti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan gramatikal serta konstruksi analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUHC PP Royalti, dan Permenkumham Royalti pengelolaan royalti di Indonesia melibatkan beberapa pihak, dimana penarikan/pemungutan royalti dilakukan oleh LMKN selaku lembaga bentukan pemerintah, untuk kemudian diserahkan kepada LMK dan kemudian diserahkan kepada para pencipta lagu dan/atau musik, sementara pemerintah sendiri turut menjadi pihak yang bertindak untuk melakukan evaluasi terhadap proses pengelolaan royalti atas lagu dan/atau musik. Pada sisi lain terdapat isu yang menjadi perhatian berdasarkan pada sudut pandang pencipta lagu dan/atau musik, dimana hingga saat ini masih terdapat hal yang tidak transparan dalam pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, hal ini kemudian memunculkan adanya ketidakpercayaan dari cukup banyak pencipta lagu dan/atau musik terkait dengan pengelolaan royalti yang dilakukan di Indonesia, hal ini menimbulkan kondisi sumir dalam pengelolaan royalti yang merupakan hak dari para pencipta lagu dan/atau musik sehingga kepastian hukum dalam penarikan hingga distribusi royalti berada dalam kondisi yang tidak jelas. Terdapat urgensi mengenai penegasan peranan lembaga pemungutan royalti, perhatian pada pengguna royalti skala menengah ke atas, dan optimalisasi PDLM serta SLIM, di sisi lain pemerintah perlu bertindak sebagai penengah antara pencipta lagu, LMK, dan LMKN melalui musyawarah, dengan transparansi royalti dan optimalisasi PDLM/SLIM untuk memecahkan polemik, memastikan kepastian hukum dan memudahkan pencocokan royalti.
DAMPAK YURIDIS TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS YANG DIBERHENTIKAN TANPA PEMBERITAHUAN DALAM RUPS Amalia, Anneesha Eka; Wira Franciska; Achmad Fitrian
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 3: Agustus 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 105 UUPT mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu melalui RUPS dengan alasan yang jelas, tetapi tidak menetapkan kewajiban pemberitahuan maupun prosedur pembelaan diri. Penelitian ini membahas akibat hukum dari pemberhentian tanpa pemberitahuan serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang diberhentikan. Penelitian menggunakan teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo dan teori Akibat Hukum dari R. Soeroso. Penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris tanpa pemberitahuan dalam RUPS dianggap tidak sah apabila yang bersangkutan menyatakan keberatan, karena melanggar Pasal 105 ayat (2) dan (3) UUPT. Akibat hukum dari pemberhentian yang melanggar aturan dianggap batal demi hukum. Perlindungan hukum yang tersedia bersifat represif, baik melalui jalur non litigasi maupun litigasi di Pengadilan Negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Pemerintah disarankan untuk merevisi Pasal 105 UUPT agar mengatur prosedur pemberitahuan, hak pembelaan, dan sanksi atas penyalahgunaan, termasuk sanksi perdata, administratif, reputasi, dan pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM TRANSAKSI PEMBELIAN PERHIASAN EMAS DITINJAU DARI ASPEK FILOSOFIS HUKUM Nera, La Wawan La; Achmad Fitrian; Wira Franciska
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 1: Juni 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i1.7848

Abstract

Maraknya persaingan usaha diperburuk lagi dengan daya beli yang semakin menurun, mendorong pelaku usaha untuk melakukan itikad tidak baik (bermain curang) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satunya adalah pelaku usaha (pedagang emas) yang secara sengaja (itikad tidak baik) melakukan kecurangan dengan mengurangi “kadar emas” dari setiap bentuk perhiasan emas yang dijualnya. Tentunya perbuatan ini jelas-jelas merugikan pembeli perhiasan emas tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek mengurangi “kadar emas” tersebut ditinjau dari ranah hukum bisnis merupakan suatu pelanggaran hukum terhadap KUHPerdadta pasal-pasal perjanjian. Ditinjau dari ranah hukum pidana, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 378 KUHP. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah terutama aparatur penegak hukum, mengacu pada Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Peralihan Hak Melalui Jual Beli Atas Itikad Tidak Baik yang Dilakukan Penjual Anbiya Beltian Muttaqin; Wira Franciska; Furcony Putri Syakura
Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Vol. 4 No. 3 (2026): Juni : Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mutiara.v4i3.3289

Abstract

This study analyzes the legal consequences of a Deed of Sale and Purchase arising from the seller’s bad faith and the legal protection afforded to buyers in land rights transfers. It employs normative juridical research using statutory, case, and analytical approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis examines the Civil Code, the Basic Agrarian Law, Government Regulation Number 24 of 1997, Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2016, and three sets of court decisions. The findings show that a seller’s bad faith does not automatically invalidate a Deed of Sale and Purchase. Its legal consequences depend on whether such conduct affects the validity requirements of the agreement; violations of subjective requirements may render the agreement voidable, while violations of objective requirements may make it null and void. Where the sale is proven valid, the buyer’s rights remain protected. Protection is reinforced through registration, counterclaims, recognition of ownership, confirmation of transfer validity, eviction, and compensation. Evidence remains decisive in assessing authority, payment, documentation, registration, and conduct.
Perlindungan Hukum terhadap Notaris Akibat dari Ketidakpatuhan dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Agnes Ribka Papilaya; Wira Franciska; Erny Kencanawati
Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Vol. 4 No. 3 (2026): Juni : Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mutiara.v4i3.3378

Abstract

This study analyzes the legal consequences of notaries’ non-compliance with the Know Your Customer Principle and the forms of legal protection available to notaries for consequences arising from such non-compliance. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, analytical, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through identification, inventory, classification, and literature review, and analyzed using grammatical and systematic interpretation as well as analogy and legal refinement. The case analysis focuses on Supreme Court Decision No. 2281 K/Pdt/2017, Supreme Court Decision No. 68 K/PID/2019, and Gianyar District Court Decision No. 259/Pdt.G/2020/PN Gin. The findings show that non-compliance may result in the alteration or termination of legal status and legal relationships, loss of the binding force of notarial deeds, and administrative, civil, criminal, and professional ethical liability. Legal protection for notaries is not absolute but depends on the scope of authority, good faith, degree of fault, and causal relationship between the notary’s conduct and the legal consequences arising from it.
Co-Authors Achmad Fitrian Agnes Ribka Papilaya Amalia, Anneesha Eka Anbiya Beltian Muttaqin Christian Alexander P Siregar Erny Kencanawati Gatut Hendro Tri Widodo Igor Renjana Purwadi Iran Sahril Nera, La Wawan La Nur Hakim Oktorian Tama Tuahta Sitepu Putra Hutomo Simanjuntak, Diana Hawaty Syakura, Furcony Putri Yatny Nur Afrianty