Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Oktorian Tama Tuahta Sitepu; Wira Franciska; Gatut Hendro Tri Widodo
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i11.11276

Dalam praktiknya, eksekusi jaminan fidusia di Indonesia dewasa ini mengalami berbagai masalah di bidang hukum, terutama terkait pelaksanaan eksekusi sepihak oleh kreditur. Hal ini sering kali merugikan hak-hak debitur, yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terdapat perubahan signifikan dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia, khususnya yang melibatkan persetujuan debitur dan kewajiban untuk melibatkan pengadilan dalam proses eksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan tersebut, serta dampaknya terhadap iklim usaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori perjanjian untuk menganalisis ketentuan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengevaluasi implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap perlindungan hukum debitur. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi debitur dengan mengharuskan adanya mekanisme eksekusi yang melibatkan persetujuan kedua belah pihak atau melalui pengadilan. Kreditur tidak lagi dapat menentukan wanprestasi secara sepihak maupun melakukan eksekusi tanpa prosedur yang sah. Mekanisme eksekusi melalui pengadilan yang diwajibkan dapat memperlambat proses bisnis, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang bergantung pada kecepatan dan efisiensi kredit dengan jaminan fidusia. Di sisi lain putusan ini memastikan bahwa hak-hak debitur terlindungi, khususnya dalam situasi di mana debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Selain itu, perubahan ini berdampak signifikan pada praktik eksekusi, dengan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditur dan debt collector.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT PEMBATALAN SERTIPIKAT Christian Alexander P Siregar; Wira Franciska; Iran Sahril
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In everyday life, problems often occur related to the existence of objects of ownership of rights obtained unlawfully whose guarantees often become problems regarding the truth of the objects of guarantee as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights over land and the land in question. often becomes the object of bank guarantees which will be burdened with Mortgage Rights. Problem Formulation What are the legal consequences for creditors of the cancellation of property rights certificates that are encumbered with Mortgage Rights and how to provide legal protection to creditors for cancellation of property rights certificates that are the object of Mortgage Security. Theory of legal protection According to Satijipto Raharjo, theory of legal consequences according to Soeroso.RThe method used in this study is a type of normative juridical research, namely literature law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The research approach used is a legislative, analytical, conceptual and case approach. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, literature, books, journals and other sources of legal materials. For legal material analysis techniques, it is carried out by grammatical and systematic legal interpretation as well as legal construction methods, analogies, and legal refinement.Research results: Protection for creditors against cancellation of mortgage certificates that have been encumbered with mortgage rights in the form of preventive and repressive protection. Preventive protection in the Mortgage Rights Law does not yet accommodate the regulation that canceling a certificate based on a Court Decision does not result in the cancellation of the Mortgage Rights that burden it, so that the bank as the creditor is not harmed. Repressive legal protection if the debtor defaults or defaults on the promise of his debts and receivables, the bank can also file a civil lawsuit against the debtor's debt to the creditor or take the path of peace through non-litigation. The legal consequence for creditors is that the removal of the title certificate which is the object of collateral for mortgage rights also removes the right of precedence in payment of the debtor's debt in the event of default.

LEGAL PROTECTION AGAINST MINORITY SHAREHOLDERS FOR THE IMPLEMENTATION OF A GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS) THAT EXPUSED TIME Yatny Nur Afrianty; Wira Franciska
International Journal of Human Computing Studies Vol. 3 No. 1 (2021): IJHCS
Publisher : Research Parks Publishing LLC

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31149/ijhcs.v3i1.1130

The General Meeting of Shareholders (GMS) must be held no later than 6 (six) months after the financial year ends (Article 78 Paragraph 2 of The Company Law). When a company does not hold an annual GMS on a regular basis it can cause legal problems and cause losses to shareholders, especially minority shareholders, minority shareholders can not find out information on the company's conditions, company financial reports, etc. related to the company. The problem that became the discussion in this study was how to protect the law for minority shareholders for the implementation of the GMS that went beyond the period and how the legal consequences for the company. The method used in this study is a normative juridical approach which emphasizes the legal literature source, namely legislation. The specifications of this study are in the research with descriptive analysis. The data collected in this thesis comes from books on law, especially relating and Limited Liability Companies, minority shareholders and Limited Liability Company Laws. The theory used in this thesis is the theory of legal protection and the theory of legal certainty. The study results show that in the Law Number 40 year 2007 concerning Limited Liability Companies, there was little protection for minority shareholders if there was a delay in the implementation of the GMS, because there were no sanctions of any kind, so that it did not cause nay legal consequences for the company, although it can be said that if no GMS is implemented, the responsibility of the company has not been completed in that year. However, there are efforts that can be made by minority shareholders, namely by filling a lawsuit / or request to the head of the district court to obtain a determination to hold a GMS

KEABSAHAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PROSES KEPAILITAN Simanjuntak, Diana Hawaty; Wira Franciska; Nur Hakim
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pengalihan piutang (cessie) dalam proses kepailitan menimbulkan perdebatan hukum terkait keabsahannya, terutama jika dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit. Kajian ini membahas keabsahan cessie berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah Bagaimana Keabsahan (Cessie) Dalam Kepailitan dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap PT. Jtrust Investments Indonesia Sebagai Pembeli Cessie, dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo dan Teori Perjanjian menurut Subekti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan gramatikal serta konstruksi analogi. Hasil penelitian Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-GLL/2023/PN Niaga Jkt.Pst. jo. Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. menyatakan bahwa PT. Bank Victoria Internasional, Tbk. dan PT. Jtrust Investments Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan sertipikat jaminan kepada Tim Kurator, sehingga merugikan PT. Jtrust Investments Indonesia selaku cessionaris. Selain itu, tidak diakuinya status PT. Jtrust Investments Indonesia sebagai kreditor baru dalam proses kepailitan menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum, yang berdampak pada kerugian finansial atas biaya dan pajak dari transaksi cessie.

KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN ROYALTI BAGI PENCIPTA LAGU PASKA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL Igor Renjana Purwadi; Wira Franciska; Putra Hutomo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia telah memberlakukan UUHC 2014 sebagai bentuk pengkinian dari UUHC terdahulu, berdasarkan UUHC 2014 terdapat beberapa ketentuan mengenai manajemen terhadap royalti, khususnya royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik melalui LMK, dimana kemudian pengelolaan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik kembali diatur dalam PP Royalti dan Permenkumham Royalti, melalui kedua peraturan pada tingkat eksekutif ini turut dibentuk LMKN. Hak Cipta di Indonesia sendiri hingga saat ini masih terdapat beberapa isu yang masih belum cukup mendapatkan atensi secara optimal mulai dari isu pembajakan atas karya cipta, tidak dibayarkannya royalti, termasuk belum optimalnya pengelolaan dalam royalti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran sistematis dan gramatikal serta konstruksi analogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUHC PP Royalti, dan Permenkumham Royalti pengelolaan royalti di Indonesia melibatkan beberapa pihak, dimana penarikan/pemungutan royalti dilakukan oleh LMKN selaku lembaga bentukan pemerintah, untuk kemudian diserahkan kepada LMK dan kemudian diserahkan kepada para pencipta lagu dan/atau musik, sementara pemerintah sendiri turut menjadi pihak yang bertindak untuk melakukan evaluasi terhadap proses pengelolaan royalti atas lagu dan/atau musik. Pada sisi lain terdapat isu yang menjadi perhatian berdasarkan pada sudut pandang pencipta lagu dan/atau musik, dimana hingga saat ini masih terdapat hal yang tidak transparan dalam pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, hal ini kemudian memunculkan adanya ketidakpercayaan dari cukup banyak pencipta lagu dan/atau musik terkait dengan pengelolaan royalti yang dilakukan di Indonesia, hal ini menimbulkan kondisi sumir dalam pengelolaan royalti yang merupakan hak dari para pencipta lagu dan/atau musik sehingga kepastian hukum dalam penarikan hingga distribusi royalti berada dalam kondisi yang tidak jelas. Terdapat urgensi mengenai penegasan peranan lembaga pemungutan royalti, perhatian pada pengguna royalti skala menengah ke atas, dan optimalisasi PDLM serta SLIM, di sisi lain pemerintah perlu bertindak sebagai penengah antara pencipta lagu, LMK, dan LMKN melalui musyawarah, dengan transparansi royalti dan optimalisasi PDLM/SLIM untuk memecahkan polemik, memastikan kepastian hukum dan memudahkan pencocokan royalti.

DAMPAK YURIDIS TERHADAP DIREKSI DAN KOMISARIS YANG DIBERHENTIKAN TANPA PEMBERITAHUAN DALAM RUPS Amalia, Anneesha Eka; Wira Franciska; Achmad Fitrian
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 3: Agustus 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 105 UUPT mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu melalui RUPS dengan alasan yang jelas, tetapi tidak menetapkan kewajiban pemberitahuan maupun prosedur pembelaan diri. Penelitian ini membahas akibat hukum dari pemberhentian tanpa pemberitahuan serta bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang diberhentikan. Penelitian menggunakan teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo dan teori Akibat Hukum dari R. Soeroso. Penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris tanpa pemberitahuan dalam RUPS dianggap tidak sah apabila yang bersangkutan menyatakan keberatan, karena melanggar Pasal 105 ayat (2) dan (3) UUPT. Akibat hukum dari pemberhentian yang melanggar aturan dianggap batal demi hukum. Perlindungan hukum yang tersedia bersifat represif, baik melalui jalur non litigasi maupun litigasi di Pengadilan Negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Pemerintah disarankan untuk merevisi Pasal 105 UUPT agar mengatur prosedur pemberitahuan, hak pembelaan, dan sanksi atas penyalahgunaan, termasuk sanksi perdata, administratif, reputasi, dan pidana.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN JUAL BELI TANAH OLEH PPAT DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH Syariffudin, Syariffudin; Slamet Turhamun; Wira Franciska
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Legal protection for the parties against document forgery in land sale and purchase transactions committed by the Land Deed Official (PPAT) in the transfer of land rights constitutes an essential aspect of land law. The issues addressed in this research are: (1) What are the legal consequences of the transfer of land rights through sale and purchase when forgery of documents is committed by a PPAT, and (2) What forms of legal protection are available for the parties against document forgery by a PPAT in the transfer of land rights. This research employs the theory of legal consequences as articulated by Soeroso and the theory of legal protection as developed by Satjipto Rahardjo. The research method applied is normative juridical research, namely legal research based on library studies or secondary data, utilizing sources of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research adopts several approaches, including the statutory approach, case approach, analytical approach, and conceptual approach. Legal materials are collected through identification and inventory of positive legal rules, legal literature, books, journals, and other sources of law. The techniques of legal analysis employed include legal interpretation—consisting of grammatical and systematic interpretation—and legal construction, namely analogy construction and legal refinement (rechtsverfijning). The findings reveal that document forgery committed by a PPAT in the transfer of land rights gives rise to serious consequences under civil, criminal, and administrative law. From a civil law perspective, a deed executed on the basis of forged documents is null and void by operation of law, thus the land certificate resulting from such transfer may be revoked by the National Land Agency (BPN) and restored to the rightful owner, even if it disadvantages a bona fide purchaser. From a criminal law perspective, a PPAT proven to have engaged in forgery may be prosecuted under Articles 263, 264, and 266 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) with imprisonment as the sanction. From the professional standpoint, a PPAT may be subjected to administrative sanctions, including permanent dismissal. Legal protection for the victims is realized through deed annulment, civil claims for damages, criminal prosecution, and professional supervision by the competent authorities.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH AKIBAT JUAL BELI YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN Ulfah, T Sy Alfina; Wira Franciska; Amelia Nur Widyanti
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research discusses legal issues arising from the practice of unregistered land rights transactions. This practice is often conducted to avoid administrative fees, expedite the transaction process, or due to a lack of knowledge of applicable legal procedures. Unregistered transactions do not meet formal legal requirements and thus have the potential to cause problems, such as when the seller or their heirs deny the existence of the transaction, or when the land becomes the subject of a dispute in court. This causes good faith purchasers to face difficulty in defending their rights because the evidence they possess lacks probative value. The theories used in this research are the Theory of Legal Consequences by Soeroso and the Theory of Legal Protection by Satjipto Rahardjo. The research method used is normative legal research, which is conducted by examining library materials or secondary data. The approaches used in this study include the statute approach to examine all relevant laws and regulations, the case approach to build legal arguments based on concrete cases, the analytical approach, and the conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials that are authoritative and binding, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on an analysis of court decisions, it was found that the Indonesian justice system seeks to provide legal protection to good faith purchasers in unregistered land transactions. Although the transaction was not made before a competent official, the court can declare the sale and purchase valid and establish the buyer as the legal owner. This indicates that ownership of land rights does not only depend on the PPAT deed, but also on strong evidence of the agreement, full payment, and legal physical possession.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM TRANSAKSI PEMBELIAN PERHIASAN EMAS DITINJAU DARI ASPEK FILOSOFIS HUKUM Nera, La Wawan La; Achmad Fitrian; Wira Franciska
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 1: Juni 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i1.7848

Maraknya persaingan usaha diperburuk lagi dengan daya beli yang semakin menurun, mendorong pelaku usaha untuk melakukan itikad tidak baik (bermain curang) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satunya adalah pelaku usaha (pedagang emas) yang secara sengaja (itikad tidak baik) melakukan kecurangan dengan mengurangi “kadar emas” dari setiap bentuk perhiasan emas yang dijualnya. Tentunya perbuatan ini jelas-jelas merugikan pembeli perhiasan emas tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek mengurangi “kadar emas” tersebut ditinjau dari ranah hukum bisnis merupakan suatu pelanggaran hukum terhadap KUHPerdadta pasal-pasal perjanjian. Ditinjau dari ranah hukum pidana, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 378 KUHP. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah terutama aparatur penegak hukum, mengacu pada Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search