Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Dewantara Normative: Jurnal Ilmiah Hukum
yenti, Nurlinda
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pertanian Ramah Lingkungan dan Pendidikan Anti Kekerasan pada Santri Pondok Pesantren M. Natsir Kabupaten Solok Islami, Syaifuddin; Ernita, Milda; Kornida, Dwi; Fridarti, Fridarti; Febrianto, Hary; yenti, Nurlinda; Rafindo, Hadi; Wulanda, Fanny; Mardius, Mardius
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA Vol 8 No 1 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31317/jpmd.v8i1.1122

Abstract

Program pengabdian ini bertujuan untuk mengimplementasikan praktik pertanian ramah lingkungan dan pendidikan anti kekerasan di Pondok Pesantren M. Natsir, Kabupaten Solok, yang dilaksanakan di Mesjid Nurul Iman, Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok pada tanggal 11 dan 12 Januari 2025. Praktik pertanian ramah lingkungan meliputi penggunaan pupuk organik, pengelolaan limbah pertanian, dan pengendalian hama secara alami untuk meningkatkan keberlanjutan pertanian dan kualitas lingkungan. Pendidikan anti kekerasan diberikan melalui seminar, diskusi interaktif, serta penyusunan modul dan metode pembelajaran yang menekankan penyelesaian konflik secara damai. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman santri dan pengelola pesantren mengenai kedua topik tersebut, dengan terciptanya lingkungan pesantren yang lebih damai dan berkelanjutan. Meskipun tantangan dalam perubahan perilaku masih ada, keberlanjutan dan kedamaian di lingkungan pesantren semakin meningkat setelah implementasi program. Program ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan generasi santri yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki keterampilan untuk hidup tanpa kekerasan. Diharapkan, model ini dapat diterapkan di pesantren lainnya untuk memperkuat keberlanjutan lingkungan dan kedamaian sosial di masyarakat
Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Yang Dilakukan Melalui Aplikasi Pesan Pada Nomor Seluler Oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat Yenti, Nurlinda; Pamungkas, Yoga
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 11 No 2 November (2023): Normative Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31317/normative.v11i2 November.965

Abstract

The development of technology is directly proportional to the phenomenon of crime by utilizing electronic media. The government issued a special legal product to accommodate the development of criminal acts committed through electronic means, namely Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. One of the most common crimes committed by means of communication is extortion and threats, as stated in the Police Report Number: LP/111/III/2021/SPKT-SBR. The formulation of the problem in this study is how to carry out investigations into criminal acts of extortion and threats carried out through a message application on a cellular number by the DitreskrimsusPolda West Sumatra on police reports number LP/111/III/2021/SPKT-SBR?. What are the obstacles in carrying out investigations into criminal acts of extortion and threats carried out through a message application on a cellular number by the DitreskrimsusPolda West Sumatra on the police report number LP/111/III/2021/SPKT-SBR?.What are the obstacles in carrying out investigations into criminal acts of extortion and threats carried out through a message application on a cellular number by the DitreskrimsusPolda West Sumatra on the police report number LP/111/III/2021/SPKT-SBR?. The approach used in this research is sociological juridical, namely the problem approach by looking at the reality in the field associated with the applicable rules. The results of the research and discussion are starting from reports of victims who have been threatened with the distribution of personal photos of victims who violate decency aimed at eradicating the suspect's debt to the victim by corroborating evidence of electronic documents containing screenshots of conversations and vulgar photos of victims sent to the victim's parents. so that the suspect is proven to have violated Article 27 paragraph (1) Juncto Article 27 paragraph (4) Juncto Article 29 Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Constraints include internal constraints, namely the lack of competent human resources and computer forensics equipment, there is no special regulation that authorizes cyber investigators to access data on individuals suspected of committing crimes.
PELAKSANAAN HAK ASIMILASI BAGI NARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN PERMENKUM HAM NOMOR 43 TAHUN 2021 DI LAPAS KELAS IIA PADANG Oktoriny, Fitra; Yenti, Nurlinda
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.326

Abstract

Pelaksanaan hak asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid 19 berdasarkan Permenkum Ham nomor 43 Tahun 2021 di Lapas Kelas IIA Padang dijalankan dengan merujuk padaketentuan hukum yang diawali dengan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Ketentuan Permenkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2020 yang diubah lagi pertama dengan Permenkum HAM Nomor 24 Tahun 2021 dan perubahan kedua dengan Permenkum HAM Nomor 43 Tahun 2021.Kajian tentang pelaksanaan hak asimilasi dalam upaya pencegahasn penyebaran Covid 19 di Lapas Kelas IIA Padang ditelaah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptifyang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (libararyresearch dengan analisis data secara kualitatif. Dengan melalui tahap-tahap dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Menkun Ham nomor 43 tahun 2021. Prosedur juga memperketat persyaratan untuk pemberian hak asimilasi bagi narapidana dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19. Hak asimilasi dan hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat yang dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di dalam Lapas menetapkan bahwa bentuk pelaksanaannya dilakukan di rumah narapidana bersangkutan dengan membuat pernyataan bahwa narapidana yang diberikan hak asimilasi akan mematuhi semua persyaratan asimilasi yang ditetapkan dan bersedia untuk tetap berada di rumah selama menjalani masa asimilasi. Pelaksanaan asimilasi tersebut dijalankan secara bersamaan dengan pelaksanaan hak integrasi yang dapat berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas ataupun Cuti Bersyarat. Pelaksanaan asimilasi yang dijalankan di rumah dan bersamaan pengeluarannya dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 ini lebih dikenal dengan sebutan asimilasi rumah.
Co-Authors Dwikornida, Dwikornida Febrianto, Hary Fridarti, Fridarti Islami, Syaifuddin Mardius, Mardius Milda Ernita Oktoriny, Fitra Pamungkas, Yoga Rafindo, Hadi Wulanda, Fanny