Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.439
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Nusantara Hasana Journal International Journal of Social Service and Research Abdi Masyarakat UIKA JURMA YUSTISI Jurnal Ilmiah Detubuya (JID)
Lestari, Nisa
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TENAGA KERJA DESA CIBANTENG KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR Nuryadi, Nuryadi; Lestari, Nisa
YUSTISI Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i1.4418

Abstract

Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik tidak saja negara- negara besar akan tetapi hampir seluruh negara di dunia. Rasanya tidak ada satu negarapun yang tidak terdampak pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama beberapa bulan di Indonesia tentunya telah menimbulkan krisis tidak hanya krisis kesehatan, namun juga krisis ekonomi. Keadaan demikian menyebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menjadi mimpi buruk, dapat dilakukan dengan adanya alasan force majeure akibat pandemi Covid-19, karena hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik telah disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, maupun yang belum disepakati. Namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau jalan terakhir dari penyelesaian masalah yang terjadi.
EFEKTIFITAS KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 443/432/KPTSPER-UU/2020 TENTANG PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI DESA GUNUNG PUTRI Ariananda, Yogi; Lestari, Nisa
YUSTISI Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i1.4696

Abstract

Bogor Regent Decree Number 443/432 / Kpts / Per-UU / 2020 contains the prohibition of locations that must be closed and locations that are allowed to be opened in the context of Preventing the Spread of Corona Virus Disease (COVID-19). This study aims to analyze the effectiveness of the decision of the Bogor Regent Number 443/432 / Kpts / Per-UU / 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) phase three. The research data were collected using a questionnaire, interview, and observation instruments. Research shows that residents have tried to follow the rules and obey them so that people are free from the spread of Covid-19 and try to provide the best service according to the rules. AbstrakSurat Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 yang berisi tentang Larangan lokasi yang harus ditutup maupun lokasi yang diperbolehkan dibuka dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap tiga. Data Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner, wawancara, dan observasi.  Penelitian menunjukkan bahwa warga telah berusaha mengikuti aturan dan mematuhinya, supaya masyarakat terbebas dari penyebaran Covid-19 dan berusaha memberikan pelayanan terbaik sesuai aturan.
BUDAYA HUKUM DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Lestari, Nisa
YUSTISI Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i2.4407

Abstract

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. perilaku koruptif yang terjadi pada hampir semua penegak hukum, bukan karena moral yang rendah namun sebagai akibat terjadinya demoralisasi dari para penegak hukum itu sendiri. Akibat adanya korupsi di Pengadilan, maka sudah dapat dipastikan sebagian besar atau bahkan seluruhnya, produk lembaga peradilan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana (KUHP), Melihat fakta berbagai fenomena dari dampak korupsi yang demikian dahsyat, dan sangat merugikan masyarakat, maka saatnya masyarakat sadar dan bertindak serta diperlukan sebuah keseriusan dalam penegakan hukum guna pemberantasan tindak pidana korupsi.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PUNCAK Lestari, Nisa
YUSTISI Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i1.4410

Abstract

Penerapan penghijauan lingkungan di Indonesia menjadi salah satu alternatif dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan hidup di wilayah Indonesia. Disamping adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dalam rangka mengantisipasi dari segala bentuk pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Pembangunan Indonesia yang berwawasan lingkungan merupakan dasar dalam menciptakan suasana keindahan dan kenyamanan lingkungan, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal.
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TENAGA KERJA DESA CIBANTENG KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR Nuryadi, Nuryadi; Lestari, Nisa
YUSTISI Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i1.4418

Abstract

Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik tidak saja negara- negara besar akan tetapi hampir seluruh negara di dunia. Rasanya tidak ada satu negarapun yang tidak terdampak pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama beberapa bulan di Indonesia tentunya telah menimbulkan krisis tidak hanya krisis kesehatan, namun juga krisis ekonomi. Keadaan demikian menyebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menjadi mimpi buruk, dapat dilakukan dengan adanya alasan force majeure akibat pandemi Covid-19, karena hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik telah disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, maupun yang belum disepakati. Namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau jalan terakhir dari penyelesaian masalah yang terjadi.
EFEKTIFITAS KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 443/432/KPTSPER-UU/2020 TENTANG PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI DESA GUNUNG PUTRI Ariananda, Yogi; Lestari, Nisa
YUSTISI Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i1.4696

Abstract

Bogor Regent Decree Number 443/432 / Kpts / Per-UU / 2020 contains the prohibition of locations that must be closed and locations that are allowed to be opened in the context of Preventing the Spread of Corona Virus Disease (COVID-19). This study aims to analyze the effectiveness of the decision of the Bogor Regent Number 443/432 / Kpts / Per-UU / 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) phase three. The research data were collected using a questionnaire, interview, and observation instruments. Research shows that residents have tried to follow the rules and obey them so that people are free from the spread of Covid-19 and try to provide the best service according to the rules. AbstrakSurat Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 yang berisi tentang Larangan lokasi yang harus ditutup maupun lokasi yang diperbolehkan dibuka dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap tiga. Data Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner, wawancara, dan observasi.  Penelitian menunjukkan bahwa warga telah berusaha mengikuti aturan dan mematuhinya, supaya masyarakat terbebas dari penyebaran Covid-19 dan berusaha memberikan pelayanan terbaik sesuai aturan.
The Crime Of Cessie Forgery In Bank Fauzi, Muhammad Raka; Hilman, didi; Lestari, Nisa
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v3i1.1465

Abstract

Forgery, regardless of the situation or location within a country, constitutes a criminal act that is unequivocally subject to the prevailing legal regulations. This type of misconduct is frequently perpetrated by individuals prioritizing personal gain without considering the long-term consequences of their actions. One common form of forgery observed in the professional world is the falsification of cessie in banking institutions. Banks, being entities that extensively handle personal data such as identification and other sensitive information, are particularly vulnerable to exploitation by unscrupulous individuals. One example of this is the forgery of a bank product known as cessie. A cessie refers to a debtor's receivable that cannot be repaid or continued due to the inability to pay installments. The receivable is then transferred to a cessier or recipient who assumes responsibility for continuing the installment payments. Given such a susceptible situation, it becomes crucial for customers and the public to better understand the concepts involved in any dealings they undertake. Additionally, all parties involved must exercise greater caution and thoroughness to prevent such acts from being carried out by irresponsible individuals.
Implementation Of The Pornography Law On Morality Crimes In Cibinong (Case Study Of Decision Number 136/Pid.B/2023/Pn.Cbi Fatih, Hanif Nur; Purwoto, Ady; Lestari, Nisa
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v3i2.1531

Abstract

This research examines the implementation of Law Number 44 of 2008 on Pornography in relation to morality crimes, with a case study focus on Decision Number 136/Pid.B/2023/PN.Cbi from the Cibinong District Court. The background of the study arises from the increasing misuse of information technology for distributing pornographic content, which violates moral norms and individual dignity, particularly affecting women. The aim is to analyze Indonesia's legal regulations on morality crimes under the Pornography Law and to review the judge’s legal considerations in the verdict. Using normative legal research methods with statutory and case approaches, data was collected through literature studies and analysis of court documents. The findings indicate that the defendant was proven to have violated Article 35 of the Pornography Law by secretly recording a victim while bathing and sharing the screenshots via WhatsApp status. The court sentenced the defendant to four years in prison and a fine of one billion rupiah. The verdict reflects the application of justice, utility, and legal certainty, although it does not fully embody a progressive legal protection approach for the victim. This study contributes to understanding the effectiveness of Pornography Law enforcement and highlights the need for a more responsive approach to handling technology-based morality crimes.
Criminal Law Enforcement Analysis Against Perpetrators of Illegal Lottery Gambling (Togel) in Parung Panjang District, Bogor Regency (A Study of Court Decision Number 257/Pid.B/2022/PN Cbi) Sipahutar, Muhammad Saut; Hartini, Sri; Lestari, Nisa
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v3i2.1546

Abstract

This study analyzes the enforcement of criminal law against offenders of illegal lottery gambling (togel) in Parung Panjang District, Bogor Regency, based on an evaluation of Court Decision Number 257/Pid.B/2022/PN Cbi. Togel is a form of illegal gambling that is widespread and has become a central focus of law enforcement efforts. The study emphasizes the legal enforcement process against togel offenders, encompassing the stages of investigation and inquiry by the police, prosecution by the public prosecutor, and judicial proceedings at the district court level. The findings indicate that the enforcement of the law against togel offenders has been carried out in accordance with existing legal provisions, including the application of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and other gambling-related legislation. The police serve as the frontline institution responsible for receiving public reports, conducting investigations, and identifying suspects involved in togel activities. The prosecution ensures the completeness of all case documents and forwards the matter to the court for trial. The judges, in turn, evaluate the legal facts and available evidence before rendering a verdict on the criminal offense. The study further reveals that, in adjudicating illegal lottery gambling cases, judges consider physical evidence, witness testimonies, the defendant’s confession, and both aggravating and mitigating circumstances. The principles of justice, proportionality, and humanity serve as fundamental foundations in the judicial process for prosecuting togel offenders.
Implementation Of The Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites) In Indonesia Related To Protected Wildlife Trade Cases Lestari, Nisa; Sulaiman, Abdullah; Vience
International Journal of Social Service and Research Vol. 5 No. 10 (2025): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v5i10.1336

Abstract

Indonesia is one of the countries that has ratified the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), which serves as the main international instrument regulating trade in endangered animals and plants. As a consequence of this ratification, Indonesia is legally obligated to harmonize its domestic legal framework—currently embodied in Law Number 32 of 2024 concerning Amendments to Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems—with the principles of animal protection outlined under CITES. This article examines the implementation of CITES in Indonesia, particularly in the context of protected wildlife trafficking cases. It aims to identify the challenges faced in law enforcement and to propose policy recommendations that could strengthen national efforts in biodiversity protection. The research employs literature review, regulatory analysis, and case study methods to provide a comprehensive understanding of how CITES obligations are operationalized within Indonesia’s legal and institutional framework. Findings reveal that, despite the existence of an adequate legal foundation, operational barriers, weak inter-agency coordination, limited forensic capacity, and socio-economic pressures have undermined the overall effectiveness of CITES implementation. Therefore, this study recommends enhancing law enforcement capacity, regulatory harmonization, international collaboration, and public education campaigns to achieve more effective biodiversity conservation outcomes.
Co-Authors Adewiyah, Rhabiatul Ady Purwoto Alam, Nabil Ariananda, Yogi Aslan, Muhammad Azhari, M. Ari Budy Bhudiman Choirunnisa Choirunnisa, Choirunnisa Didi Hilman Fatih, Hanif Nur Fauzi, Muhammad Raka Frisila, Frili Ginova, Ade Yusfiani Ida Ayu Putu Sri Widnyani Inka Nusamuda Pratama Kartika, Putri Maulidin Rasid, Sugih Ningrum, St Dinar Sulistiya Nuryadi Nuryadi Purwaningsih, Prihatini Putra, Edi Raudhatul Jannah Restu, Dea Dewintia Saharuddin Daming Saputra, Pahlan Sarkila, Agung Putra Sifani, Putri Sipahutar, Muhammad Saut Siti Alfiah Sri Hartini Sulaiman, Abdullah Vience Wahyudi, Popy Maharani