Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KELURAHAN HELVETIA TIMUR Simanjuntak, Bornok; Malthus Hutagalung; Parlindungan Purba; Melya Citra Giawa; Neni Siskawati Nazara
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 2 No. 1 (2021): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kesadaran hukum tentang peran kepolisian dalam menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan kelurahan Helvetia Timur. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta masih belum mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam pelanggaran tindak pidana kekerasan di kelurahan Helvetia Timur. Masyarakat yang sampai saat ini masih belum mengetahui bagaimana penanganan dan juga peran kepolisian dalam menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan yang berada di kelurahan Helvetia Timur dan masih terdapat penilaian dari masyarakat yang rendah terhadap penanganan pelanggaran tindak pidana kekerasan di daerah Kelurahan Helvetia Timur. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan di kelurahan Helvetia Timur. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami peran kepolisian dalam menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan di kelurahan Helvetia Timur.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG IMPLEMENTASI PASAL 57 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI KELURAHAN TANJUNG GUSTA Purba, Parlindungan; Rolando Marpaung; Malthus Hutagalung; Edwin Waruwu; Fauzi Akbar
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 2 No. 1 (2021): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang implementasi pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pengguna Sepeda Motor di Kelurahan Tanjung Gusta. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta masih belum mengetahui bagaimana pengaturan lalu lntas bagi angkutan jalan bagi pengguna sepeda motor secara benar. Masyarakat yang sampai saat ini masih belum mengetahui bagaimana pengaturan angkutan jalan bagi pengguna sepeda motor didaerah tanjung gusta. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami implementasi pasal 57 ayat 2 secara detail tentang angkutan jalan bagi pengguna sepeda motor di kelurahan tanjung gusta dan juga Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami fungsi angkutan jalan bagi pengguna sepeda motor dengan benar di kelurahan Tanjung Gusta.
LEGAL ANALYSIS OF CHILD CUSTODY RIGHTS IN CASES OF DIVORCE Dikki Saputra Saragih; Rolando Marpaung; Malthus Hutagalung; Seni Fifi Meriani Zalukhu
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 1 No. 4 (2023): December
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v1i4.30

Abstract

Child protection law No. 23 of 2020 article 14, which states that "Every child has the right to be raised by his own parents, unless there are valid reasons and/or legal regulations indicating that the separation is in the best interests of the child and is a consideration final". The aim of this research is to find out how child custody is determined after divorce. To find out what the judge considers in decisions regarding custody of minor children as a result of divorce. This type of research is qualitative descriptive research which aims to describe the characteristics of an individual, the condition of a particular symptom or group or to determine the distribution of a symptom or to determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms in society. Conclusion The determination of child custody as a result of divorce according to Presidential Instruction Number 1 of 1991, for children who are not yet adults or under 12 (twelve) years of age is the mother's right. Meanwhile, for adult children, it is up to the child to choose between his father and mother as the holder of his child's rights.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG SANKSI KREDIT MACET PADA BANK KONVENSIONAL DI KOTA BINJAI Sitanggang, Tiromsi; Parlindungan Purba; Malthus Hutagalung; Rani Nurhalizah; Rizky Indah Novanolo Telaumbanua
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketidakstabilan kondisi keungan yang dialami masyarakat akan dimungkinkan menimbulkan kredit macet dimana pihak bank telah melakukan penyaluran dana kredit. Dengan mengolah semua data menunjukkan bahwa fidusia kebendaan dan fidusia perbankan berpengaruh terhadap kredit macet yang dibuktikan dengan nilai f hitung lebih besar dari f tabel pada signifikansi 5%. Berhubungan dengan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara akan semakin menyakinkan bahwa fidusia kebendaan dan perbankan berhubungan dengan kredit macet namun ditambahkan adanya campur tangan pemerintah. Dengan menggunakan indikator- indikator yang dijadikan tolak ukur pilihan dalam mempermudah mengidentifikasi masalah yang dihadai. Untuk fidusia kebendaan memberikan pengaruh terhadap kredit macet yang secara terpisah ditentukan bahwa fidusia perbankan juga berpangaruh dalam pemberian kredit. Bank dalam melakukan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pemberian kredit. Pihak kreditur mengharapkan tidak terjadi terjadi kredit macet tetapi kondisi covid 19 memaksa keadaan ekonomi masyarakat untuk jatuh dalam kredit macet. Dengan menggunakan koefisien determinan memberikan masih ada pengaruh lain yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit jika akan melakukan pengambilan keputusan.