Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Sosialisasi Undang – Udang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Pemanfaatan Media Sosial di Kalangan Muda Mudi HKBP Rogate Medan Hia, Niscaya; Eva Margareth Sarah; Rolando Marpaung
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Media Sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk memberikan edukasi bahwa tindakan orang atau pengguna media sosial tidak lagi sembarangan. Objek dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah muda mudi HKBP Rogate Medan. Muda – mudi Gereja HKBP Rogate sebagian besar merupakan pengguna media sosial. Media sosial telah menjadi alat presentasi diri dan eksistensi muda – mudi. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mencakup media sosial.
Gerakan Bakti Sosial Bersama Mahasiswa Semester III (Tiga) Program Studi Manajemen Di SMK Negeri 1 Simanindo, Samosir Nainggolan, Eva Margareth; Niscaya Hia; Rolando Marpaung
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan bakti sosial merupakan salah satu kegiatan yang sebenarnya perlu diajarkan kepada siswa siswi sejak dini oleh orang tua mereka ataupun guru di sekolah. Karena dengan adanya kegiatan bakti sosial seperti memberikan tempat sampah ataupun mengadakan kegiatan membersihkan lingkungan disekitar sekolah, taman, dan tempat lainnya dapat memupuk rasa kepedulian siswa-siswi ke orang-orang ataupun lingkungan sekitar mereka.Dimana dengan adanya gerakan bakti sosial yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa program studi manajemen Universitas Sari Mutiara Indonesia dapat merekatkan persaudaraan antara dosen, mahasiswa dan siswa/siswi SMK Negeri 1 Simanindo, Samosir.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KELURAHAN DWIKORA Simanjuntak, Bornok; Rolando Marpaung; Micael Jeriko Damanik; Risma; Darwin Jaya Tafanao
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 1 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (In Press)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Penyuluhan hukum tentang peran Lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kelurahan dwikora. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya peran Lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Dalam hal pemberian bantuan hukum dari Lembaga bantuan hukum ditandai dengan salary yang sangat tinggi diminta kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga membuat masyarakat kurang mampu tidak maksimal mendapat bantuan hukum secara baik. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami peran Lembaga bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara baik dan benar. Adanya rasa kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam peran Lembaga bantuan hukum dalam hal memberi bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu agar tercapai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum pada masyarakat Kelurahan Dwikora.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG TAHAPAN PENGURUSAN SURAT AHLI ARIS DI KELURAHAN HELVETIA TENGAH Sitanggang, Tiromsi; Rolando Marpaung; Michael Nobel Vebrianus Laia; Olivia Grasiana
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 1 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (In Press)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat kelurahan Helvetia Tengah mayoritas penduduk bumi putra yang erat hubungan keperdataan antara keluarga dengan pemerintahan setempat, dan atau seluruh perbuatan hukum masyarakat bumi putra di buatkan surat pengantar oleh kepala Kelurahan yang dikenal masyarakat ialah Lurah. Bagi ahli waris yang akan mengalihkan harta peninggalan orang-tua yang belum terbagi atau mengambil uang tabungan dan atau pension salah-satu dokumen yang diperlukan adalah surat keterangan ahli waris. Mekanisme mengeluarkan surat keterangan ahli waris bagi penduduk bumi putra di lingkungan Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan guna mengurus harta peninggalan harta pewaris, diperlukan beberapa persyaratan antara lain; Surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit; Bagi orang-tua yang meninggal di rumah mengeluarkan surat pengantar keterangan benar meninggal di rumah dari kepala lingkungan setempat dan saksi tetangga sebelah rumah.;Meninggal di luar NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) surat keterangan kantor Kedutaan setempat. Masyarakat dan petugas kepala lingkungandan petugas kantor Kelurahan harus sama sama bersinergi, kepala lingkungan dan Petugas kantor Kelurahan memberikan edukasi secara terus menerus persyaratan-persyaratan yang disiapkan oleh masyarakat memenuhi mekanisme supaya masyarakat bumi putra memperoleh surat keterangan ahli waris dengan waktu yang tidak bertele-tele dan biaya yang dikeluarkan.
Sosialisasi Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Masyarakat di Kelurahan Babura Sherhan, Sherhan; Rolando Marpaung; Natalia Lubis; Aldiansyah Purba
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sosialisasi tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sangat penting dilakukan di masyarakat Kelurahan Babura untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sosialisasi yang tepat, masyarakat dapat mengurangi potensi sengketa hukum, melindungi hak-hak mereka, dan menjalani kehidupan sosial dengan lebih aman dan teratur. Metode sosialisasi yang melibatkan pertemuan warga, penyuluhan langsung, distribusi materi informasi, serta pemanfaatan media sosial dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan memberikan dampak positif bagi terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan terhindar dari masalah hukum perdata.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS KEHILANGAN BARANG PADA SAAT DI PARKIRAN PADA PENGGUNA JASA PARKIR DI KELURAHAN AUR Purba, Parlindungan; Rolando Marpaung; Yohanes Arman Andani Sarumaha; Putri Angelina Sadawa
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 3 No. 1 (2022): JURNAL ABDIMAS MUTIARA (In Press)
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring berkembangnya waktu dan juga diiringi perkembangan zaman kendaraan baik roda dua maupun empat merupakan hal yang hampir pasti dimiliki oleh setiap orang. Penggunaan jasa parkir telah menjadi hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota besar yang menghadapi masalah parkir yang semakin sulit. Saat ini, banyak orang mengandalkan tempat parkir yang disediakan oleh pelaku usaha parkir untuk memarkirkan kendaraan pribadi mereka. Namun, dalam beberapa kasus, sering terjadi kehilangan barang di dalam kendaraan yang diparkirkan, seperti laptop, gadget, atau barang berharga lainnya. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Atas Kehilangan Barang Pada Saat di Parkiran Pada Pengguna Jasa Parkir. tujun Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Untuk mengetahui Apa saja kendala dalam tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang diparkiran pada pengguna jasa parkir. Analisis data yang di gunakan dalam penulisan ini adalah analisis normatif empirispetugas parkir di Kelurahan Aur medan, menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan atau helm di area parkir. Hal ini disebabkan oleh klausula yang tertera pada tiket parkir yang menyatakan bahwa segala kehilangan atau kerusakan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Namun, jika pencurian kendaraan atau helm terjadi di hadapan petugas parkir, mereka akan bertanggung jawab untuk mengejar pelaku pencurian.Saran penulis untuk pelaku usaha parkir yaitu: pengelola parkir tidak diizinkan mencantumkan klausula baku yang melepaskan tanggung jawab atau mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen parkir.
Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Kasus Penggelapan Barang pada Pemuda-Pemudi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Medan Siringo-ringo, Anderson; Rolando Marpaung; Muzwar Irawan
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluhan hukum mengenai penggelapan barang di kalangan pemuda-pemudi, khususnya di dalam organisasi GMKI Cabang Medan, sangat penting untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Pemahaman yang baik tentang hukum akan membantu anggota untuk selalu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas serta kejujuran dalam setiap tindakan. Dengan melakukan upaya pencegahan yang tepat, diharapkan organisasi GMKI dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan dan semakin memperkuat kepercayaan di antara anggotanya. Penyuluhan hukum yang rutin dan berkelanjutan akan sangat efektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari tindak pidana.
Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Simanjuntak, Marihot; Rolando Marpaung; Wini Putri Lase; Iman Selvia Lase
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 5 No. 1 (2024): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana memerlukan perhatian khusus dan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi fisik dan mental mereka. Di Polrestabes Medan, implementasi prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas telah berjalan dengan beberapa kendala, namun masih banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pelatihan petugas dan peningkatan fasilitas yang ramah disabilitas. Penting bagi sistem peradilan Indonesia untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam proses hukum dan mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan hukum, pemeriksaan medis yang mendalam, serta pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi adalah langkah-langkah penting untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif bagi semua pihak, termasuk penyandang disabilitas.
Sosialisasi Etika Dan Hukum Kesehatan Pada Anggota Pengajian TKS Model Al-Azhar Medan Irawan, Muzwar; Micael Jeriko Damanik; Rolando Marpaung
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 6 No. 1 (2025): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspek etik merupakan salah satu pondasi yang sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam membangun hubungan baik dengan semua pihak selama melakukan pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak jarang ditemukan perilaku petugas kesehatan yang menyimpang dari kelaziman, seperti: tindakan ini dilakukan tidak hanya oleh tenaga kesehatan swasta, tetapi juga oleh pegawai negeri dan tenaga kesehatan. Persoalan ini bukan merupakan persoalan yang biasa, karena melihat dampaknya yang sangat serius, sehingga kita bisa menemukan bagaimana perlindungan hukumnya Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialiasi 88% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang etika dan hukum kesehatan. Sedangkan 22% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang etika dan hukum kesehatan. Sedangkan hasil pasca sosialisasi menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik etika dan hukum kesehatan.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG IMPLEMENTASI PASAL 57 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI KELURAHAN TANJUNG GUSTA Purba, Parlindungan; Rolando Marpaung; Malthus Hutagalung; Edwin Waruwu; Fauzi Akbar
Jurnal Abdimas Mutiara Vol. 2 No. 1 (2021): JURNAL ABDIMAS MUTIARA
Publisher : Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang implementasi pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pengguna Sepeda Motor di Kelurahan Tanjung Gusta. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta masih belum mengetahui bagaimana pengaturan lalu lntas bagi angkutan jalan bagi pengguna sepeda motor secara benar. Masyarakat yang sampai saat ini masih belum mengetahui bagaimana pengaturan angkutan jalan bagi pengguna sepeda motor didaerah tanjung gusta. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami implementasi pasal 57 ayat 2 secara detail tentang angkutan jalan bagi pengguna sepeda motor di kelurahan tanjung gusta dan juga Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami fungsi angkutan jalan bagi pengguna sepeda motor dengan benar di kelurahan Tanjung Gusta.