Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
M. Ruhly Kesuma Dinata
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAN HUKUM DALAM MENGATASI KORUPSI DI SEKTOR KESEHATAN: TINJAUAN PRAKTIK DAN KEBIJAKAN Herlizon Said; M. Ruhly Kesuma Dinata
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i9.9642

Abstract

Korupsi di sektor kesehatan memberikan dampak yang serius terhadap aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mengatasi korupsi di sektor kesehatan dengan meninjau praktik dan kebijakan yang telah diterapkan berdasarkan pendekatan normatif. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan, laporan kasus korupsi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan instrumen internasional United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) telah memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya transparansi dalam pengadaan alat kesehatan. Kesimpulannya, upaya pemberantasan korupsi di sektor kesehatan memerlukan penguatan implementasi hukum, reformasi kebijakan strategis, serta optimalisasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF PIIL PESENGGIRI DI LAMPUNG UTARA Richardo, M. Alfandi; M. Ruhly Kesuma Dinata
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan pencurian masih menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang dominan di Kabupaten Lampung Utara, dengan tren peningkatan kasus dari tahun ke tahun. Penegakan hukum melalui mekanisme formal terbukti belum sepenuhnya efektif karena berbagai kendala seperti keterbatasan pembuktian, rendahnya partisipasi korban, dan ketidaksesuaian dengan konteks sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengkaji integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai lokal Piil Pesenggiri sebagai strategi penanggulangan pencurian. Nilai-nilai seperti nemui nyimah, nengah nyappur, sakai sambayan, dan bejuluk beadek dijadikan sebagai dasar pemulihan sosial dalam proses penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi adat. Temuan menunjukkan bahwa integrasi pendekatan hukum formal dengan keadilan restoratif berbasis adat mampu meningkatkan efektivitas penanggulangan pencurian, mengurangi residivisme, dan memperkuat harmoni sosial. Model ini juga sejalan dengan regulasi nasional mengenai restorative justice, sehingga layak dikembangkan lebih lanjut dalam kebijakan daerah.
Model Komunikasi Pemasaran Digital Produk Olahan Eceng Gondok Berbasis Kearifan Lokal bagi Penguatan Ekonomi Desa: Penelitian Hagi Julio Salas; M. Ruhly Kesuma Dinata; Sri Puji Lestari; Dini Puspita Sari; M. Al Ghiyats Y.P.; Eka Saputri
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.4076

Abstract

Invasi eceng gondok (Eichhornia crassipes) di Bendungan Way Rarem, Desa Pekurun Tengah, Lampung Utara, menimbulkan dampak ekologis dan sosial-ekonomi, seperti penurunan kualitas air, kematian ikan budidaya, serta terganggunya fungsi irigasi. Selama ini, penanganan hanya dilakukan dengan membersihkan dan membuang tanaman tersebut, sehingga menimbulkan limbah organik berulang dan tidak produktif. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberdayakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Tani melalui pemanfaatan eceng gondok menjadi produk bernilai guna serta penerapan strategi komunikasi pemasaran digital berbasis kearifan lokal. Metode pelaksanaan menggunakan lima tahapan, yaitu sosialisasi, pelatihan teknis dan manajerial, penerapan teknologi tepat guna, pendampingan dan evaluasi, serta penguatan keberlanjutan program. Hingga tahap awal, kegiatan yang telah dilakukan meliputi sosialisasi kesadaran lingkungan terkait pemanfaatan eceng gondok dan pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi. Tim juga menghasilkan draft modul sederhana sebagai pedoman praktik masyarakat dalam mengolah eceng gondok menjadi pakan ternak alternatif. Hasil menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan eceng gondok dan peningkatan keterampilan dasar dalam pembuatan pakan ternak fermentasi, pupuk organik dan kerajinan tangan. Selain itu, pelatihan ini memberikan stimulus dengan penguatan kapasitas manajerial, serta penerapan model komunikasi pemasaran digital terpadu atau Integrated Marketing Communications (IMC). Program ini diharapkan mampu memberikan dampak ganda berupa pengurangan limbah eceng gondok sekaligus peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat desa.
Kewenangan Daerah Terhadap Regulasi Harga Pangan di Lampung Utara Jefri Ramdani; M. Ruhly Kesuma Dinata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5822

Abstract

Stabilitas harga pangan merupakan instrumen krusial dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah. Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam urusan konkuren bidang pangan, namun batas kewenangan dan kapasitas fiskal seringkali menjadi hambatan yuridis maupun praktis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam regulasi harga pangan, mengevaluasi implementasi dan kapasitas fiskal daerah, serta mengidentifikasi disharmoni regulasi yang memicu kesenjangan implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana data harga pangan dan realisasi APBD diposisikan semata-mata sebagai data pendukung argumentasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan daerah lebih bersifat administratif-implementatif dibandingkan regulatif-atributif. Kewenangan penetapan harga acuan tetap menjadi domain pemerintah pusat. Indikasi volatilitas harga di Pasar Sentral Kotabumi dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah menunjukkan bahwa daerah merespons melalui instrumen hilir berupa operasi pasar dan fasilitasi distribusi. Terbatasnya ruang gerak ini diperparah oleh ketergantungan fiskal Lampung Utara terhadap Dana Transfer yang mendominasi APBD, sehingga membatasi diskresi stabilisasi harga. Disimpulkan bahwa terdapat disharmoni antara tuntutan pusat agar daerah mengendalikan inflasi dengan minimnya otoritas regulatif dan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan, penguatan skema fiskal spesifik pangan, serta pelembagaan diskresi daerah yang terukur melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Co-Authors Dini Puspita Sari Eka Saputri Herlizon Said Jefri Ramdani M. Al Ghiyats Y.P. Richardo, M. Alfandi Salas, Hagi Julio Sri Puji Lestari