Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM Fauziah Lubis; Muhammad Rayhan, Rayhan; Ishaq London Lubis; Fitria Nurhaliza; Jusnaini; Rabbiyatul Atdawiyah Lubis
Jurnal Nirta : Inovasi Multidisiplin Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Publisher : Nirta Learning Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61412/jnsi.v5i1.115

Abstract

Penelitian ini membahas peran dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat kurang mampu, dengan menyoroti tantangan yang dihadapi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peran advokat sebagai penegak hukum dalam memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memegang peranan strategis dalam memberikan akses hukum yang adil, meskipun dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan dana, distribusi advokat yang tidak merata, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Bantuan hukum gratis (pro bono publico) yang diberikan advokat tidak hanya menjadi hak fundamental masyarakat miskin, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral advokat dalam upaya penegakan HAM. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya sinergi antara advokat, pemerintah, dan lembaga bantuan hukum untuk memperluas akses terhadap bantuan hukum. Reformasi administrasi, edukasi hukum, dan distribusi advokat yang lebih merata diperlukan untuk mengatasi hambatan ini. Dengan demikian, advokat dapat berperan optimal sebagai pilar penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas bantuan hukum di Indonesia. Kata Kunci: Advokat, Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia, Pro Bono.
PRAKTIK KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KUTACANE TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Jusnaini; Efendi, Rahmad
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1127

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik keuangan koperasi simpan pinjam di Kutacane serta implementasinya terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan menggabungkan kajian normatif terhadap regulasi yang berlaku dan observasi empirik atas pelaksanaannya di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik pinjaman tunai di koperasi Aceh dengan margin tetap 10-20% per tahun yang wajib dikembalikan tanpa pembagian risiko riil melanggar Pasal 28 ayat (2) Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018, yang melarang riba, serta bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/2000 (larangan tambahan pada qardh), No. 04/2000 (murabahah hanya untuk jual beli barang riil), dan No. 15/2000 (distribusi hasil usaha berdasarkan bagi hasil). Hal ini menciptakan beban tidak adil bagi peminjam dan menyamarkan riba dalam kemasan syariah, gagal mewujudkan prinsip keuangan Islam yang autentik. Reformasi mendesak diperlukan untuk memastikan kepatuhan substantif. Temuan ini menegaskan pentingnya independen, transisi akad autentik seperti mudharabah, penguatan pengawasan, dan kolaborasi dengan OJK.