Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Perspektif Kebijakan Kepolisian: Investigation of Violent Theft Crimes: A Police Policy Perspective Hamzah Mardiansyah; Kastubi; Agus Wibowo; Aribandi; Markus Suryoutomo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7121

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) merupakan kejahatan yang sering menyebabkan dampak fisik dan psikologis yang berat bagi korban. Keberhasilan dalam penanganan kejahatan ini sangat bergantung pada efektivitas penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Penyidikan yang berkualitas dapat memastikan pelaku dibawa ke pengadilan dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya kepolisian dalam menangani kasus curas sudah cukup baik, namun berbagai hambatan teknis, sosial, dan kelembagaan masih menjadi tantangan yang signifikan dalam penyidikan kejahatan ini.
The Application of the Ultimum Remedium Principle in the Handling of Minor Crimes in Indonesia Mery Rohana Lisbeth Sibarani; Aribandi; Aliman; Ade Ari Gumilar; Liza Utama
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 3: July 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i3.8187

Abstract

The principle of ultimum remedium serves as a fundamental concept in criminal law, emphasizing that criminal sanctions should be the final recourse after other legal remedies are deemed insufficient. This doctrine arises from the understanding that criminal law is inherently repressive and should only be employed when non-penal approaches fail to resolve legal issues. In Indonesia, the application of this principle in handling minor criminal offenses remains problematic. Although recent legal reforms have begun to incorporate restorative justice mechanisms, punitive approaches still dominate in practice. Many individuals committing petty crimes continue to be prosecuted through formal judicial proceedings and subjected to imprisonment, despite the relatively minor harm caused. This study explores the extent to which the ultimum remedium principle has been implemented in the enforcement of minor criminal offenses in Indonesia. It also examines the challenges hindering its effective application and offers potential policy recommendations. Using a normative juridical approach, this research analyzes statutory provisions and relevant case studies. The findings indicate that the principle has not been fully realized, primarily due to inconsistent enforcement practices among law enforcement officials and the underdevelopment of alternative dispute resolution frameworks outside the court system.