Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Ummie Tsabita Ananda Afiudin; Neisa Angrum Adisti; Ayu Puspasari; Aimi Aimi; Dewi Indasari; Liza Utama; Muhamad Rasyid; Muhammad Syahri Ramadhan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2441

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak dampak dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Banyaknya pekerja dipecat oleh perusahaan karena banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat pandemi. Banyaknya pekerja yang tidak mengetahui tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam menyelesaikan masalah ini, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah menetapkan bahwa harus dilakukan dengan konsensus (non-litigasi) terlebih dahulu, tetapi kenyataannya tidak demikian. Pekerja/buruh secara langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial tanpa terlebih dahulu membuat penyelesaian melalui musyawarah dan konsensus. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil diskusi menunjukkan penyelesaian kasus penghentian kerja berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu non litigasi yang berorientasi pada musyawarah dan konsensus serta litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menekankan penyelesaian kasus penghentian kerja harus dilakukan melalui musyawarah konsensus terlebih dahulu, yakni perundingan bipartit. Dengan cara ini, jika kesepakatan tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dengan cara ini, jika kesepakatan masih belum tercapai, penyelesaian baru menggunakan metode pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Ke depan, penulis menyarankan agar upaya dilakukan untuk terus meningkatkan kesadaran hukum para peminat terkait penyelesaian kasus penghentian pekerjaan.

EDUKASI DAN PENDAMPINGAN E-COMMERCE UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS BISNIS DAPUR UMMI Adi Sutrisman; Arabiatul Adawiyah; Liza Utama; Al-Man Raffli Saputra
Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol 7 No 4 (2024): Aptekmas Volume 7 Nomor 4 2024
Publisher : Politeknik Negeri Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dapur Ummi Kyana, sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya layanan catering nasi box, menghadapi kendala dalam pemanfaatan e-commerce untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Untuk mengatasi hal tersebut, dilaksanakan program pengabdian masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemilik serta karyawan dalam penggunaan platform e-commerce. Program ini dirancang untuk membantu Dapur Ummi Kyana memaksimalkan pemasaran produk, meningkatkan penjualan, serta efisiensi operasional melalui teknologi digital. Kegiatan diawali dengan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi aspek yang memerlukan perbaikan, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dan edukasi terkait penggunaan aplikasi e-commerce. Pendampingan teknis diberikan agar pengelolaan toko online berjalan optimal. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kemajuan dan memberikan masukan konstruktif. Hasil yang diperoleh menunjukkan peningkatan signifikan: pemilik dan karyawan kini lebih memahami e-commerce dan mampu mengelola toko online secara mandiri. Penjualan meningkat sekitar 30% dalam tiga bulan pertama pasca pendampingan berkat strategi pemasaran yang lebih efektif. Brand Dapur Ummi Kyana juga menjadi lebih dikenal, sehingga jumlah pelanggan baru bertambah. Program ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang, dan disarankan agar UMKM terus mengikuti perkembangan teknologi serta tren pemasaran digital untuk menjaga keberlanjutan usaha.

LEGAL HANDLING OF CHILD MARRIAGE AS A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS (CRITICAL STUDY OF WOMEN'S RIGHTS IN GENDER EQUALITY FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL ISSUES AND CRIME ERADICATION) Dwiprigitaningtias, Indah; Muhammad Adystia Sunggara; Yaris Adhial Fajrin; Muhammad Bagus Adi Wicaksono; Endang Mustikowati; Liza Utama
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Within the framework of human rights and the effects on gender equality, this study seeks to mainly clarify the philosophical elements of child marriage. The study takes a normative legal research stance in its examination of this matter, with an emphasis on the examination of legal principles, doctrines, and norms as solutions to legal problems. Normative juridical research, sometimes called legal product research, is the methodology used in this study. According to the results of the study, there are several philosophical problems with the concept of child marriage. The practice of underage marriage is harmful on many levels and greatly hinders children's development. Child marriage must also stop if we are to reach gender equality in society, according to the report. The ideal of gender parity will remain a distant dream so long as societies practise child marriage. The reason for this is that child marriage serves to reinforce preexisting gender stereotypes and impedes societal attempts to achieve gender equality. Thus, one must take great pains to eradicate child marriage if true gender equality is to be achieved.

Socialization: Improving the Quality of Lecturers' Workload by Avoiding Predatory Journals: Pengabdian Wiranti Kusuma Hapsari; Petrus Jhon Alfred D. D; Liani Sari; Liza Utama; Chrismesi Pagiu
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.4010

This community service (PkM) activity aims to improve the quality of Lecturer Workload (BKD) reporting and the integrity of lecturers' scientific publications through intensive outreach on identifying and avoiding predatory journals. Improving the quality of BKD is crucial considering that scientific publications are a key component in evaluating academic performance and submitting Credit Points (AK). The PkM was implemented in the form of a one-day workshop and outreach at each of the authors' affiliated campuses. The implementation method included material delivery (interactive lectures) and hands-on practice (journal identification simulations using Beall and DOAJ/Scopus criteria). Effectiveness was measured by comparing pre-test and post-test results to assess improvements in lecturers' competency and awareness. A total of 90 lecturers from three affiliated campuses fully participated in this activity. Statistical analysis showed an average increase in knowledge scores of 35% in the post-test (p < 0.01), indicating that the outreach successfully improved lecturers' understanding of the characteristics of predatory journals (e.g., promises of rapid publication, hidden fees, and lack of a credible peer-review process). Furthermore, there was an increase in lecturers' confidence in selecting reputable journals. This outreach model has proven effective in equipping lecturers with the knowledge and practical skills needed to protect their scientific work from the threat of predatory journals. The primary contribution of this PkM is to support higher education institutions' efforts to ensure the quality of Tridharma outputs and maintain the accountability of the BKD (Regional Research Service Agency) in accordance with national standards.

PENYELESAIAN KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Ummie Tsabita Ananda Afiudin; Neisa Angrum Adisti; Ayu Puspasari; Aimi Aimi; Dewi Indasari; Liza Utama; Muhamad Rasyid; Muhammad Syahri Ramadhan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 1 (2023): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2441

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak dampak dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Banyaknya pekerja dipecat oleh perusahaan karena banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat pandemi. Banyaknya pekerja yang tidak mengetahui tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam menyelesaikan masalah ini, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah menetapkan bahwa harus dilakukan dengan konsensus (non-litigasi) terlebih dahulu, tetapi kenyataannya tidak demikian. Pekerja/buruh secara langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial tanpa terlebih dahulu membuat penyelesaian melalui musyawarah dan konsensus. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil diskusi menunjukkan penyelesaian kasus penghentian kerja berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu non litigasi yang berorientasi pada musyawarah dan konsensus serta litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menekankan penyelesaian kasus penghentian kerja harus dilakukan melalui musyawarah konsensus terlebih dahulu, yakni perundingan bipartit. Dengan cara ini, jika kesepakatan tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dengan cara ini, jika kesepakatan masih belum tercapai, penyelesaian baru menggunakan metode pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Ke depan, penulis menyarankan agar upaya dilakukan untuk terus meningkatkan kesadaran hukum para peminat terkait penyelesaian kasus penghentian pekerjaan.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search