Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penguatan Hukum Partisipasi Pemuda pada Musrenbang Kecamatan Wampu Muhammad Citra Ramadhan; Adam; Novita Wulandari; Audia Junita; Tona Simanjuntak; Hayati Siahaan
Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 02 (2025): EDISI SEPTEMBER 2025
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat partisipasi pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melalui perspektif hukum dan prinsip good governance di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Kegiatan dilaksanakan pada 01 September 2025 dengan melibatkan aparatur kecamatan, aparatur desa, dan pemuda Karang Taruna. Metode yang digunakan meliputi koordinasi dan kajian regulasi, angket awal, ceramah, simulasi Musrenbang, diskusi, serta evaluasi reflektif. Hasil angket awal menunjukkan bahwa 85% peserta telah pernah mendengar konsep perencanaan pembangunan partisipatif, tetapi 100% belum pernah terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan yang diinisiasi pemerintah. Materi menegaskan kedudukan Musrenbang sebagai ruang partisipasi yang perlu dijalankan secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada aspirasi masyarakat. Simulasi membantu peserta mengidentifikasi masalah, menyusun usulan, dan menyampaikan aspirasi secara terarah. Kegiatan menghasilkan peningkatan pemahaman operasional mengenai peran pemuda, mekanisme partisipasi, serta pentingnya dokumentasi dan tindak lanjut usulan. Pendampingan ini menjadi langkah awal penguatan literasi hukum pemuda dan aparatur untuk mewujudkan Musrenbang yang lebih inklusif
Penyuluhan Pendaftaran Tanah untuk Kepastian Hukum Warga Salamiah Sari Dewi; Isnaini; Adam; Ernis Sitinjak; Auro Dasanov
Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): Edisi Maret 2026
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas hak masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga Desa Kutomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang mengenai manfaat, persyaratan, dan prosedur dasar pendaftaran tanah. Kegiatan dilaksanakan pada 11–12 Desember 2025 di Aula Kantor Desa Kutomulyo dengan melibatkan 36 peserta yang terdiri atas masyarakat dan perangkat desa. Metode yang digunakan mencakup koordinasi awal, penyuluhan hukum interaktif, pemaparan materi mengenai sertifikat hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, diskusi, serta konsultasi awal atas persoalan warga. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme peserta melalui pertanyaan terkait fungsi Sertifikat Hak Milik, risiko tanah tanpa sertifikat, serta tahapan pendaftaran tanah. Kegiatan juga menghasilkan rencana tindak lanjut berupa fasilitasi informasi pendaftaran tanah dan penguatan peran perangkat desa. Penyuluhan ini memperluas pemahaman hukum pertanahan warga dan menjadi langkah awal untuk mencegah sengketa serta mendorong pemanfaatan aset tanah secara lebih produktif
Penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan APD bagi Petani Rafiqi; Adam; Isnaini; Retna Astuti Kuswardani; Sugio; Tri Febriana Sinaga
Prioritas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): Edisi Maret 2026
Publisher : Universitas Harapan Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi petani merupakan aspek penting dalam perlindungan pekerja di sektor pertanian, terutama pada penggunaan mesin pemotong rumput, alat tajam, dan bahan kimia pertanian. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman petani Desa Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues mengenai risiko kerja, dasar hukum K3, serta penggunaan alat pelindung diri (APD) pelindung kaki. Kegiatan dilaksanakan pada 12 Januari 2026 dengan melibatkan 20 peserta yang terdiri atas petani dan perangkat desa. Metode yang digunakan berupa koordinasi, pemetaan kebutuhan, penyuluhan interaktif, demonstrasi penggunaan APD pelindung kaki, diskusi-konsultasi, dan evaluasi reflektif. Hasil kegiatan menunjukkan keterlibatan aktif peserta dalam sesi tanya jawab dan munculnya kebutuhan tindak lanjut untuk mendukung penggunaan APD secara berkelanjutan. Penyuluhan memperkuat pemahaman bahwa K3 bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga bagian dari perlindungan hukum dan pemberdayaan petani. Kegiatan ini merekomendasikan pembentukan kader K3 desa serta penguatan pendampingan penggunaan APD di tingkat komunitas.
Implementation Of Medan Mayor Regulation Number 18 Of 2021 On The Delegation Of Partial Waste Management Authority To Sub-District Heads Within The Medan City Government In Medan Helvetia Sub-District Syahrazad; Syafruddin Ritonga; Adam
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.5882

Abstract

Medan Mayor Regulation Number 18 of 2021 provides a legal basis for delegating partial waste management authority to sub-district heads within the Medan City Government. The purpose of this regulation is to enhance the effectiveness of waste management at the sub-district level by empowering sub-districts as waste managers who are closer to the community. The implementation of this regulation in Medan Helvetia Sub-District faces various supporting and inhibiting factors. The supporting factors identified include the proximity between the sub-district and the community, participatory programs involving the community in cleanliness activities, and close coordination between the village heads and the sub-district administration. Participatory programs such as communal work (gotong royong) and waste management education have proven effective in raising public awareness about the importance of environmental cleanliness. However, several challenges hinder the implementation of this policy, including overlapping responsibilities between the sub-district and the Medan City Environmental Agency, budget and facility constraints, and the lack of an effective coordination mechanism among stakeholders. To overcome these obstacles, it is necessary to improve coordination between the sub-district and the Environmental Agency, develop more innovative cleanliness programs, and optimize existing resources. Additionally, active community participation is crucial to ensuring the successful implementation of this policy. By optimizing all involved elements, the implementation of Medan Mayor Regulation Number 18 of 2021 in Medan Helvetia Sub-District is expected to create a cleaner and healthier environment and serve as a model for other sub-districts in Medan City.