Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patria : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Galang Windi Pratama, Toebagus
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
The Urgency of Protection of Hand-Rolled Kretek as Handicraft Product of Geographical Indication of Kudus District Toebagus Galang Windi pratama
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v11no2.937

Abstract

Hand-rolled Kretek Protection as a Handicraft Product of Geographical Indication is an urgency because even though this product has taken r deep roots in Indonesian’s Culture, but because of the negative stigma of the danger of Cigarette made this product existence decreased over time, causing many small Hand-Kretek industries bankrupt and many Kretek-Roller Labourer Fired. The Study of Hand-Rolled Kretek as a Handicraft Product of Geographical Indication of Kudus District uses a Sociological Approach Method with Juridical-Empirical research method. The Primary data used in this research are Data Obtained from related people or Institution with the help of relevant literature, Documents and comparison to similar regulation from other countries as a secondary Data to find out whether Hand-Rolled Kretek is in accordance with product law provisions that can be a Geographical Indication Product of Handicraft or not and what implication that may occur. The result of the research shows that hand-rolled kretek can be a product of Geographical Indication because, regarding history, its distinguishing potential, and economic potential are sufficient, and are by the rules given, morality, religion and public order stated in Law No. 20 of 2016. The implications that arise can be seen both in the field of Economics such as increasing state income and employment, in the field of Social which can straighten the negative stigma of Hand-rolled kretek, and also in the field of Law where Hand-Rolled Kretek as a Geographical Indication Product of Handicraft can be used as a Reference for other industries to become a Geographical Indication products. Keyword: Hand-Rolled Kretek, Geographical Indication, Handicraft Product, Kudus District.
STUDI ATAS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA SEMARANG TERHADAP PEMBEBANAN SANKSI DENDA DALAM PROGRAM VAKSINASI COVID-19 Wahyu Widodo; Sapto Budoyo; Toebagus Galang Windi Pratama
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.1.2022.95-105

Abstract

Dalam rangka mengurangi jumlah pasien Positif Covid-19, Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pasal 13a ayat (4) Perpres 14 tahun 2021 memberlakukan sanksi denda. Pengenaan denda ini tentu menimbulkan pro dan kontra sehingga hal ini menarik untuk dibahas dalam kajian yuridis empiris yang dilaksanakan di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres ini melanggar hak asasi manusia terlebih definisi dari keadaan darurat kesehatan masyarakat itu sendiri yang perlu dikaji ulang karena definisinya belum ada standar apa yang dapat dikategorikan sebagai darurat kesehatan masyarakat dan penegakannya akan sulit karena berdasarkan penelitian penulis, sebanyak 55% responden di kota Semarang menolak gagasan sanksi denda, sehingga perlu dipertimbangkan cara alternatif seperti di Australia dimana pemerintah memberikan insentif untuk membujuk masyarakat untuk mau mengikuti program vaksin.
ANALISIS PERAN UU NO 6 TAHUN 2014 DI DALAM MEWUJUDKAN ADMINISTRASI DESA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN David Firna Setiawan; Toebagus Galang Windi Pratama; Aryan Eka Prastya Nugraha; Ibnu Fatkhu Royana
J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 2 (2018): Desember
Publisher : Politeknik Negeri Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25047/j-dinamika.v3i2.896

Abstract

ABSTRAKPasal 86 UU Desa Menyebutkan bahwa Hak dan kewajiban Desa yaitu, (1) desa berhakmendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh PemerintahDaerah Kabupaten/Kota serta (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkansistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan yang menunjukkan bahwa desawajib menguasai komputer namun hal ini menimbulkan kekhawatiran akan ketidakefektifan darisumber daya manusia dari perangkat desa yang belum melek komputer sehingga perlu dicarisolusinya melalui penelitian yang bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun maksud dan tujuan dari pasal 86 ini baikyakni penngkatan sistem informasi desa, namun dalam prakteknya masih banyak pendudukindonesia yang belum melek komputer ditambah dengan tingkat minat baca yang rendah sehinggabila hal ini teus berlanjut akan menjadi tidak efektif untuk itu solusi yang bisa diberikan ialah (1)regenerasi perangkat desa dan (2) pengembangan sumber daya manusia.Kata Kunci :UU No.6 Tahun 2014, Adminsitrasi Desa, Efektif dan Efisien.
Penyuluhan Dan Konsultasi Hukum Bagi Guru-Guru Anggota Pgri Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Toebagus Galang Windi Pratama; Sapto Budoyo; Wahyu Widodo; Maryanto Maryanto
Patria : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1: Maret 2022
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/patria.v4i1.3730

Abstract

Perlindungan Hukum bagi guru di dalam menjalankan tugas profesional nya amat diperlukan mengingat banyak nya kasus baik pidana maupun perdata yang seringkali menimpa guru. Hal ini menjadi dasar bagi tim pengabdi di dalam melakukan pengabdian dalam bentuk Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Metode Pelaksanaan Pengabdian ini direncanakan dibagi menjadi 4 Tahapan yakni  Penyuluhan terkait Tugas Profesional Guru yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 09 April 2021 yang dilanjutkan dengan Konsultasi hukum  Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dimana metode pelaksanaan nya ialah dengan Konsultasi Langsung di Jadwal yang sudah ditentukan selama periode 09 April 2021 hingga 09 Juni 2021 dan Konsultasi tidak langsung secara Online yang kemudian diakhiri dengan kegiatan monitoring dan Evaluasi. Terhadap pelaksanaan program pengabdian ini, telah mendapat reaksi yang positif dari guru guru anggota PGRI Kabupaten Karanganyar sebagaimana dapat dilihat dari banyaknya peserta yang hadir dan jumlah guru yang melakukan konsultasi. Target luaran dari kegiatan pengabdian ini yang sudah tercapai ialah meningkat nya pemahaman Guru-Guru Anggota PGRI Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa dan publikasi pada media massa.
Co-Authors Aryan Eka Prastya Nugraha, Aryan Eka Prastya Ibnu Fatkhu Royana Maryanto Maryanto Sapto Budoyo Sapto Budoyo Setiawan, David Firna Wahyu Widodo Wahyu Widodo