Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RIO LAW JURNAL Locus Journal of Academic Literature Review Priviet Social Sciences Journal
Naridha, Alifah Nur Fitriana
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Atas Hak Pencipta Karya Berbantuan Ai (Artificial Intelligence) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Reformasi Undang-Undang Hak Cipta Ikhsan, Sy. Muhammad; Ismawartati, Ismawartati; Karlina, Dina; Sari, Devina Puspita; Naridha, Alifah Nur Fitriana
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1881

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses penciptaan karya kreatif. Kasus viral “Tung Tung Sahur” yang menggambarkan ciptaan audio dengan bantuan teknologi AI menimbulkan polemik terkait siapa yang berhak atas karya tersebut. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan AI serta bagaimana urgensi reformulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menghadapi tantangan teknologi tersebut. Tujuannya untuk menganalisis kesesuaian hukum positif Indonesia terhadap perkembangan AI dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, dan studi kasus terkini. Teori utama yang digunakan adalah teori keadilan distributif dalam hukum kekayaan intelektual serta teori personhood dalam hak cipta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia belum secara eksplisit mengakomodasi karya berbantuan AI, sehingga menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi para pencipta dan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang mengatur batas peran AI dalam proses penciptaan dan mekanisme atribusi hak cipta agar tetap menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Kata kunci: Hak Cipta, Karya Berbantuan AI, Reformasi Undang-Undang, Kreativitas Digital, Kasus "Tung Tung Sahur", Perlindungan Hukum
Perbandingan Hukum Pembiayaan Modal Ventura dan Pembiayaan Al-Musyarakah Kepada Perusahaan Pasangan Usaha Terkait Pemberian Keuntungan Modal Naridha, Alifah Nur Fitriana; Rochman, Auliya; Ikhsan, Sy. Muhammad; Prayudha, Tengku Andrias; Banjarnahor, David
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 7 (2025): October
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i7.606

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan hukum antara pembiayaan modal ventura dan pembiayaan al-musyarakah terhadap perusahaan pasangan usaha dalam kaitannya dengan pembagian keuntungan modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kesamaan dan perbedaan aspek hukum kedua bentuk pembiayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), metode penelitian, termasuk tinjauan pustaka dan analisis induktif, untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan modal ventura melibatkan investasi di perusahaan dengan tujuan pembagian keuntungan sesuai dengan formula yang disepakati, sedangkan pembiayaan al-musyarakah dicirikan oleh kerja sama antara nasabah dan lembaga keuangan Islam untuk membagi keuntungan dan membagi risiko.. Kedua bentuk pembiayaan ini sama-sama memiliki karakteristik risiko tinggi karena menempatkan penyertaan modal sebagai dasar pembagian keuntungan dan kerugian. Temuan ini menegaskan pentingnya kejelasan klausul perjanjian untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta meminimalkan potensi kerugian. Katakunci :Keuntungan Modal, Pembiayaan Modal Ventura,Pembiayaan Musyarakah.
The regulator’s dilemma in proving algorithmic cartels against the principle of fair competition in the digital economy era Prayudha, Tengku Andrias; Banjarnahor, David; Rochman, Auliya; Ikhsan, Sy. Muhammad; Naridha, Alifah Nur Fitriana
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 12 (2025): December 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i12.1064

Abstract

The rapid development of the digital economy, marked by the adoption of pricing algorithms, has introduced new dynamics to Indonesia's competition law landscape. Algorithmic systems enable autonomous price setting based on market data learning without direct human intervention. This condition potentially gives rise to algorithmic cartels, a form of market coordination occurring without explicit agreement, yet producing anti-competitive effects similar to conventional cartels. The national legal framework, specifically Law No. 5 of 1999 and KPPU Regulation No. 4 of 2010, remains inadequate to address this phenomenon, as it is still anchored to a traditional paradigm requiring the element of “agreement” as a prerequisite for proving violation. This study aims to analyze the dilemma faced by the regulator (KPPU) in proving the existence of algorithmic cartels against the principle of fair competition in the digital era. Employing a normative juridical approach, this study examines relevant legislation, academic literature, and international policies from the OECD and European Commission. The findings indicate a regulatory gap in Indonesia's competition law regarding proof involving autonomous systems. Furthermore, the KPPU faces conceptual and technical obstacles in determining legal intent (legal intent) and the validity of digital evidence derived from algorithmic systems. The study concludes that proving algorithmic cartels must shift from an intent-based approach to an effects-based approach, which focuses on assessing the economic impact on market structure and consumer welfare. Therefore, strategic recommendations include reinterpreting the element of “agreement” in Article 1, paragraph 7, and Article 11 of Law No. 5 of 1999 to encompass algorithmic coordination that generates anti-competitive effects. Additionally, the KPPU is mandated to develop digital evidence guidelines and strengthen the multidisciplinary institutional capacity to effectively oversee algorithmic behavior. These steps are crucial for Indonesian competition law to adapt to the realities of the digital economy while ensuring justice and legal certainty.
Co-Authors Banjarnahor, David Ikhsan, Sy. Muhammad Ismawartati, Ismawartati Karlina, Dina Rochman, Auliya Sari, Devina Puspita Tengku Andrias Prayudha