Garuda - Garba Rujukan Digital

STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI KOTA PONTIANAK Herlina, Herlina; Hertini, Mega Fitri; Ismawati, Sri; Ismawartati, Ismawartati; Elida, Sri Agustriani
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 1 (2025): VOLUME 9 NUMBER 1, JANUARY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i1.73420

AbstractChildren in Indonesia are protected by the existence of a legal umbrella through Law Number 35 Year 2014 on the amendment of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. One form of legal protection that is regulated is that children should not be exploited economically. However, the reality in the field is that we often see children who are economically exploited by people who only pursue personal gain without caring about the safety, health and education of children. The children are spread out in crowded places, coffee shops, cafes and on the streets in the morning, afternoon, even at night to offer cakes or snacks. The perpetrators of this economic exploitation of children have never been touched by the law even though there are threats of sanctions for the perpetrators, namely criminal sanctions for a maximum of 10 (ten) years and / or a maximum fine of Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah). This research is to find out, explore and examine the factors that have not been implemented law enforcement against perpetrators of child exploitation in Pontianak City (study of children as cake sellers). The approach method used in this research is a sociological juridical approach or socio legal research. The results show that there has never been law enforcement against the perpetrators due to the lack of understanding of the law enforcers themselves on the criminal offence of economic exploitation of children, so that the aspect of justice for children has never been obtained. Law enforcers have been more focused on cases of sexual exploitation of children, even though economic exploitation also has a negative impact on the mental development of children. Therefore, there needs to be concrete steps to tackle the economic exploitation of children to ensure their rights are protected.AbstrakAnak-anak di Indonesia mendapatkan perlindungan dengan adanya payung hukum melalui Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diatur adalah anak tidak boleh dieksploitasi secara ekonomi. Namun kenyataan dilapangan sering kita melihat anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi oleh oknum yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa memperdulikan keselamatan, kesehatan dan pendidikan anak. Anak-anak tersebut disebar di tempat-tempat keramaian, warung kopi, cafÃ© maupun di jalan-jalan pada waktu pagi, sore, bahkan sampai malam untuk menawarkan kue atau jajanan.Terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi ini tidak pernah tersentuh hukum padahal sudah ada ancaman sanksi bagi pelakunya yaitu sanksi pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penelitian ini untuk mengetahui, menggali dan mengkaji faktor-faktor belum dilaksanakannya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak di Kota Pontianak (studi terhadap anak sebagai penjual kue). Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau sosio legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum pernah adanya penegakan hukum terhadap pelaku disebabkan karena kurangnya pemahaman para penegak hukum itu sendiri terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi, sehingga aspek keadilan terhadap anak tidak pernah mereka dapatkan. Penegak hukum selama ini lebih berfokus pada kasus eksploitasi anak secara seksual, padahal eksploitasi ekonomi juga berdampak buruk terhadap perkembangan mental anak. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret untuk menanggulangi eksploitasi anak secara ekonomi guna memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL PRIBADI UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DARI PONTIANAK KE SINGKAWANG Ismawartati, Ismawartati; Nuryanti, Aktris; Ikhsan, Sy. Muhammad; Banjarnahor, David
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 2 (2025): VOLUME 9 NUMBER 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i2.92602

Abstract Transportation plays a crucial and strategic role in supporting national development. Although certain areas may be geographically isolated, an effective and efficient transportation system can overcome these challenges and support societal activities. With advancements in technology, design, and types of transportation, the demand for private vehicles, such as cars and motorcycles, has risen. However, the phenomenon of private cars being used for passenger and/or goods transportation without proper route permits or business licenses creates legal issues. This practice contradicts the provisions of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation, specifically Article 173, paragraph (1) letter b. This study aims to identify the factors that cause private vehicles to operate as public transport and to evaluate the role and efforts of the Pontianak Transportation Agency in monitoring and regulating private vehicles operating as public transport. A socio-legal approach was employed in this research. The findings indicate that the use of private cars as public transportation between Pontianak and Singkawang is prevalent, driven by factors such as limited job opportunities and economic needs. The Transportation Agency has conducted raids and enforcement, despite facing personnel shortages. Violators face sanctions, including warnings, administrative fines, or revocation of licenses, in accordance with applicable laws and regulations. Abstrak Transportasi sebagai sarana perhubungan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Meskipun suatu daerah mungkin terisolasi akibat letak geografisnya, sistem transportasi yang efektif dan efisien mampu mengatasi tantangan tersebut dan mendukung aktivitas masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi, desain, serta jenis dan sarana transportasi, kebutuhan masyarakat akan kendaraan pribadi, seperti mobil dan motor, juga meningkat. Namun, fenomena penggunaan mobil pribadi untuk layanan angkutan penumpang dan/atau barang di luar trayek tanpa izin usaha dan trayek yang sah menimbulkan permasalahan hukum. Fenomena ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 173 ayat (1) huruf b. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kendaraan pribadi beralih menjadi kendaraan umum serta untuk mengevaluasi peran dan upaya Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam mengawasi dan menertibkan kendaraan pribadi yang beroperasi sebagai angkutan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena mobil pribadi yang beroperasi sebagai angkutan umum marak terjadi di Kota Pontianak menuju Singkawang, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi. Dinas Perhubungan telah melakukan razia dan penertiban meskipun menghadapi kendala kekurangan personel. Pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa peringatan, denda administratif, atau pencabutan izin.

Analisis Yuridis Atas Hak Pencipta Karya Berbantuan Ai (Artificial Intelligence) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Reformasi Undang-Undang Hak Cipta Ikhsan, Sy. Muhammad; Ismawartati, Ismawartati; Karlina, Dina; Sari, Devina Puspita; Naridha, Alifah Nur Fitriana
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1881

ABSTRAKPenelitian ini didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses penciptaan karya kreatif. Kasus viral “Tung Tung Sahur” yang menggambarkan ciptaan audio dengan bantuan teknologi AI menimbulkan polemik terkait siapa yang berhak atas karya tersebut. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan AI serta bagaimana urgensi reformulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menghadapi tantangan teknologi tersebut. Tujuannya untuk menganalisis kesesuaian hukum positif Indonesia terhadap perkembangan AI dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, dan studi kasus terkini. Teori utama yang digunakan adalah teori keadilan distributif dalam hukum kekayaan intelektual serta teori personhood dalam hak cipta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia belum secara eksplisit mengakomodasi karya berbantuan AI, sehingga menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi para pencipta dan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang mengatur batas peran AI dalam proses penciptaan dan mekanisme atribusi hak cipta agar tetap menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Kata kunci: Hak Cipta, Karya Berbantuan AI, Reformasi Undang-Undang, Kreativitas Digital, Kasus "Tung Tung Sahur", Perlindungan Hukum

Penyuluhan Cara Pencatatan Karya Cipta Bagi Komunitas Penulis Kopermekha Bekate Kubu Raya Nuryanti, Aktris; Awaka, M. Qahar; Ismawartati, Ismawartati; Puspita Sari, Devina
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 4 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemberian perlindungan hukum terhadap KI khususnya di bidang hak cipta (copyright) yang di dalamnya terkandung hak ekonomi dan hak-hak moral perlu lebih ditingkatkan. Peningkatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi berkembangnya karya tulis yang saat ini pengumuman dan penyebarannya didukung oleh perkembangan teknologi terutama media internet atau website. Tim pelaksana PKM FH Untan telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ke komunitas penulis Kopermekha Bekate. Tujuan PKM yang dilakukan oleh Tim Pelaksana adalah untuk memberikan pemahaman mengenai aturan hukum yang melindungi hak hak para penulis sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Hak Cipta melalui workshop tentang Cara Pencatatan Karya Cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia. Metode pelaksanaan PKM dilakukan dengan memberi pemahaman melalui pemaparan materi dan dilanjutkan dengan diskusi. Hasil dari pelaksanaan PKM adalah komunitas penulis Kopermekha Bekate memahami apa itu hak kekayaan intelektual secara umum, ruang lingkup hak cipta, khususnya karya tulis, memahami prinsip hukum dalam hak cipta yang meliputi hak eksklusif dan berlaku secara otomatis serta memahami tata cara pencatatan karya tulis yang mereka ciptakan dengan mengajukan permohonan pencatatan ke Kementerian Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Peningkatan Kesadaran Hukum Terkait Pentingnya Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya Ismawartati, Ismawartati; Prayudha, Tengku Andrias; Sari, Devina Puspita; Awaka, M. Qahar
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 4 (2025): Edisi Oktober - Desember
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i4.7254

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Kubu Raya mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai instrumen perlindungan hukum dan peningkatan daya saing usaha. Latar belakang kegiatan ini adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait fungsi hukum merek, persepsi biaya pendaftaran yang mahal, serta keterbatasan akses terhadap pendampingan teknis. Metode yang digunakan meliputi survei lapangan untuk pemetaan usaha, ceramah hukum mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dialog interaktif, simulasi pendaftaran merek secara daring melalui sistem DJKI, yaitu https://merek.dgip.go.id, serta kunjungan langsung ke lokasi usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mayoritas peserta belum memahami pentingnya pendaftaran merek, namun setelah mengikuti kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan antusiasme, bahkan sebagian langsung meminta pendampingan teknis pendaftaran. Kegiatan ini menghasilkan luaran berupa peningkatan literasi hukum, pemahaman peserta dalam membuat akun dan pendaftaran merek, serta terjalinnya hubungan kemitraan antara akademisi dan pelaku usaha. Dengan demikian, kegiatan PKM ini berkontribusi pada upaya membangun ekosistem Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sadar hukum, berorientasi pada perlindungan merek, dan berdaya saing di pasar yang kompetitif.

ANALISIS PENERAPAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT MISKIN Arshandi, Aldi; Nuryanti, Aktris; Ismawartati, Ismawartati
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 2 (2024): Volume 2, Issue 2, April 2024
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i2.69014

AbstractThis article is entitled Analysis of the Application the Obligation of a Notary to Provide Legal Services in the Notary Field Free of charge for Poor Communities in Pontianak City. This research is an empirical legal research that is empirical juridical. This study uses primary data obtained from interviews and secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The f ormulation of the problem in this study is 1) Does the Notary limit the Provisions of Article 37 of the Law Concerning the Office of a Notary in Pontianak City? 2) What are the Obstacles to a Notary in the Problem of the Provisions of Article 37 of the Law Concerning the Position of a Notary in Pontianak City? This research concludes that the implementation of providing legal services free of charge to the poor in Pontianak city has been going well, but it is only a service that connects with legalization, waarmerking and notary consultation, and the client's desire for a notarial deed only wants to reduce the costs of which is determined by UUJN. The research method used is the empirical juridical research method. The data collection technique used in this research is secondary data but does not rule out other possibilities for conducting field research by examining primary data. The results of this study are that notaries in the city of Pontianak have basically implemented the provisions of Article 37 of the Notary Office Law regarding the provision of legal services in the notary sector free of charge for people who can't afford it. However, in practice there are several characteristics of implementation that vary from one Notary to another. What hinders a Notary in carrying out the provisions of Article 37 of the Law on the Office of a Notary is caused, among other things, by ignorance of the public regarding reporting procedures and proving incapacity. AbstrakArtikel ini berjudul Analisis Penerapan Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Tidak Miskin Di Kota Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris yang bersifat yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah Notaris Menjalankan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Di Kota Pontianak? 2) Apa Yang Menjadi Hambatan Notaris Dalam Melaksanakan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Di Kota Pontianak?. Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaa pemberian jasa hukum secara cuma"“cuma kepada masyarakat tidak mampu di kota Pontianak sudah berjalan dengan baik, tetapi hanya sekedar jasa yang berkaitan dengan legalisir, waarmerking dan konsultasi notaris saja, dan keinginan klien untuk akta notaris hanya ingin pengurangan biaya dari yang di tetapkan oleh UUJN..Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan lain untuk melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Hasil penelitian ini adalah bahwa notaris di kota Pontianak pada dasarnya telah menjalankan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa karakteristik pelaksanaannya yang berbeda-beda antara Notaris satu dengan Notaris lainnya. Yang menjadi hambatan Notaris dalam menjalankan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain disebabkan oleh ketidak tahuan masyarakat mengenai prosedur pelaporan dan pembuktian keadaan tidak mampu.

IMPLIKASI KEWAJIBAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN Sanea, Madelin; Purwanti, Evi; Ismawartati, Ismawartati
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58928

Abstract To improve economic conditions which are categorized as still low, the government as the holder of the regulatory function opens opportunities for micro and small business actors to establish businesses which are realized through simplification of business establishment registration and capital exemption by adopting the World Bank program, namely EODB (Ease of Doing Business) as an indicator. ease of doing business in a country. The application of EoDB contained in Article 109 of the Job Creation Law Number 11 of 2020 affects Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which through this rule is recognized as a legal entity, namely an Individual Company based on Government Regulation Number 8 of 2021 concerning Capital Company's Foundation and Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses. This study examines the implications of financial statement obligations on individual companies, from the perspective of EoDB or the ease of doing business index adopted by Indonesia from the World Bank. This study uses a normative juridical approach, which consists of primary and secondary legal materials. The research method used in the preparation of this thesis is a normative juridical legal research method. The form of research used by the author is analytical perspective research. The technique used in collecting data is a literature study and the data analysis technique used by the author in this paper is qualitative analysis. The result of this research is that the implication of this financial statement obligation gives a burden to the community in carrying out micro and small businesses. First, the obligation of financial statements that are contrary to the perspective of EODB, secondly, the obligation of Financial Statements cannot support Micro and Small Businesses, and thirdly, the existence of Financial Reporting Obligations in Individual Companies causes difficulties for the community in carrying out Micro and Small businesses. administrative in the form of: a. written warning; b. cessation of Iraq's access to services; or c. revocation of legal entity status.AbstrakUntuk memperbaiki kondisi perekonomian yang dikategorikan masih rendah, pemerintah selaku pemegang fungsi regulator membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan usaha yang direalisasikan melalui penyederhanaan pendaftaran pendirian usaha dan pembebasan modal dengan mengadopsi program Bank Dunia yaitu EODB (Ease of Doing Bussiness) sebagai indikator kemudahan berbisnis dalam suatu negara. Penerapan EoDB yang terdapat pada Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mempengaruhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana melalui aturan ini diakui suatu badan hukum yaitu Perseroan Perseorangan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Penelitian ini mengkaji tentang Implikasi kewajiban laporan keuangan pada Perseroan Perorangan, dalam prespektif EoDB atau Indeks kemudahan berusaha yang diadopsi oleh Indonesia dari Bank Dunia.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Bentuk penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian prespektif analisis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi Pustaka dan Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini, ialah dengan adanya implikasi pada kewajiban laporan keuangan ini memberikan beban kepada masyarakat dalam melaksanakan usaha mikro dan kecil. Pertama kewajiban laporan keuangan yang bertentangan dengan perspektif EODB, kedua kewajiban Laporan Keuangan tidak dapat menunjang Usaha Mikro dan Kecil, dan ketiga adanya Kewajiban Laporan Keuangan pada Perseroan Perorangan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha Mikro dan Kecil.Adapun akibat dari adanya laporan keuangan ialah sanksi admintratif berupa : a. teguran tertulis; b. penghentian irak akses atas layanan; atau c. perrcabutan status badan hukum.

ANALISIS YURIDIS SURAT HIBAH WASIAT DIBAWAH TANGAN YANG DI WAARMERKING (Studi Kasus Putusan Nomor. 16/Pdt.G/2019/PN.PTK) Putri, Wahyu Alisa; Hermansyah, Hermansyah; Ismawartati, Ismawartati
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 2 (2024): Volume 2, Issue 2, April 2024
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i2.68013

Abstract A warm-marked underhand will is a document that is often used in legal practice in Indonesia. In this document, a person can express his desire to give part or all of his property to another party, be it family, relatives, or other people outside the family. This testamentary gift letter made underhand still has legal force as valid proof of the intention to give property from the author of the letter to the recipient. Therefore, it is necessary to carry out a juridical analysis regarding a war-marked underhanded will to determine the legal status and strength of proof of the letter before the law. This study aims to determine and analyze the strength of proof of underhand documents that have been waived by a notary and to find out and analyze the judge's considerations in Case Decision Number 16/Pdt.G/2019/PN.PTK. The research method that the authors use in this study is normative legal research (normative juridical). This study uses a statute approach and a case approach and will be analyzed using a qualitative analysis method. The results of the research and discussion show that the status of a will under the hand that is waarmarked by a notary can be declared valid if the parties have acknowledged the presence of the signature; however, in the case of Decision Number 16/Pdt.g/2019/PN.PTK, the parties in the underhanded will grant did not acknowledge the existence of the signature, and the judge decided that the underhanded will was waarmarked at the Notary in Decision No. 16/Pdt.g/2019/PN.PTK canceled by law. The judge's consideration in decision Number 16/Pdt.G/2019/PN.Ptk that in this case the plaintiffs have obtained legal certainty with the rejection made by the judge of an underhanded will that has been waived at a notary.Abstrak Surat hibah wasiat dibawah tangan yang diwarmerking adalah sebuah dokumen yang sering digunakan dalam praktek hukum di Indonesia. Dalam dokumen tersebut, seseorang dapat menyatakan keinginannya untuk memberikan sebagian atau seluruh harta bendanya kepada pihak lain, baik itu keluarga, kerabat, maupun orang lain di luar keluarga. Surat hibah wasiat yang dibuat dibawah tangan ini masih mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti sah atas niat pemberian harta benda dari penulis surat kepada pihak penerima. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis terkait surat hibah wasiat dibawah tangan yang diwarmerking untuk mengetahui status hukum dan kekuatan pembuktian surat tersebut di hadapan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan pembuktian surat dibawah tangan yang telah diwaarmerkingkan oleh Notaris, untuk mengetahui dan mengalisa pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.PTK. Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan akan di Analisis menggunakan metode analisis yang bersifat kualititatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kedudukan surat hibah wasiat di bawah tangan yang di waarmerking berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Ptk surat hibah wasiat dibawah tangan yang diwaarmerking Notaris dapat dinyatakan sah dan berlaku jika para pihak telah mengakui adanya tanda tangan tersebut namun, dalam perkara Putusan Nomor 16/Pdt.g/2019/PN.PTK para pihak dalam surat hibah wasiat dibawah tangan tidak mengakui adanya tanda tangan tersebut dan Hakim memutuskan bahwa surat hibah wasiat dibawah tangan yang di waarmerking di Notaris dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.PTK dibatalkan demi hukum.Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Ptk bahwa dalam perkara ini para pihak Penggugat telah mendapatkan kepastian hukum dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh Hakim atas surat hibah wasiat dibawah tangan yang telah di waarmerking di Notaris.

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TERHADAP BAJU ADAT MELAYU DI KOTA PONTIANAK Swarna, Adisty; Ismawartati, Ismawartati
Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 2 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v2i2.77827

AbstractCommunal Intellectual Property, namely traditional cultural expressions, traditional knowledge, geographical indications, genetic resources and indications of origin, property whose ownership is group and not individual. One of culture that needs protection for its preservation is the Pontianak Malay Traditional Clothes.The aim of this research is to determine the legal protection of communal intellectual property for traditional cultural expressions in Indonesian positive law, to to know the efforts to implement the legal protection of traditional cultural expressions of Pontianak Malay Traditional Clothing and to find out the factors that influence the legal protection of communal intellectual property of traditional cultural expressions and their solutions. The approach method used is empirical. This research is carried out on the actual situation occurring in society with the aim of knowing and finding the facts and data needed, after the required data is collected, then identifying the problem which ultimately leads to solving the problem.The results of the analysis from this research are that it has been found that there are efforts to protect Pontianak Malay Traditional Clothes by the Pontianak City Government but are not yet optimal because there is no KIK recording at the Ministry of Law and Human Rights. Efforts that have been made are to incorporate the registration of the Pontianak City Malay Traditional Clothes into part of the Bridal Procession at National level. However, there are efforts that have been made, such as the Arakan Bridal Festival, Saprahan Festival, Bujang and Dare Pontianak selection activities. These efforts are made to preserve the traditional Malay clothing. Then the intellectual property section has carried out efforts by means of socialization every year and voicing and encouraging regional, district and provincial governments that have not registered communal services in their regions AbstrakKekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pikir dan daya cipta seseorang. Kekayaan Intelektual komunal yaitu ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, sumber daya genetic, dan indikasi asal. Kekayaan Intelektual Komunal merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok dan bukan milik pribadi. Salah satu kebudayaan yang perlu perlindungan terhadap pelestariannya adalah Baju. Adat Melayu Pontianak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional dalam hukum positif Indonesia, untuk mengetahui upaya pelaksanaan perlindungan hukum ekspresi budaya tardisional Baju Adat Melayu Pontianak dan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional dan solusinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah empiris. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di Masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Hasil analisis dari penelitian ini adalah bahwa sudah ditemukan adanya upaya perlindungan terhadap Baju Adat Melayu Pontianak oleh Pemerintah Kota Pontianak sudah ada namun belum maksimal karena belum ada pencatatan KIK di Kemenkumham. Upaya yang sudah dilakukan yaitu, menggabungkan pendaftarkan Baju Adat Melayu Kota Pontianak ini masuk ke dalam bagian dari Arakan Pengantin, namun hal ini hanya diusulkan sebagai warisan budaya tak benda di tingkat Nasional. Namun terdapat upaya yang sudah dilakukan, seperti Festival Arakan pengantin, Festival Saprahan, Kegiatan pemilihan Bujang dan Dare Pontianak upaya tersebut dilakukan demi menjaga kelestarian dari baju adat melayu tersebut. Kemudian bagian kekayaan intelektual sudah melakukan usaha dengan cara sosialisasi setiap tahunnya dan menyuarakan dan mendorong pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi yang belum mendaftrakan komunal yang ada di daerahnya.

KEWAJIBAN SINGGAH DI TERMINAL BAGI KENDARAAN BERMOTOR DALAM TRAYEK BUS ANTARKOTA (Studi Batulayang) Sadewo, Restu; Nuryanti, Aktris; Ismawartati, Ismawartati
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i2.64958

AbstractThis research was conducted at the Pontianak City Transportation Service, the West Kalimantan Province Transportation Service, the Pontianak City Police, and the Batulayang Terminal. This study aims to identify and analyze the causes of public motorized vehicles on intercity bus routes within the province that do not stop at the Batulayang terminal, and how to control public motorized vehicles on intercity bus routes within the province that do not stop at the Batulayang terminal. This research was carried out using empirical legal research methods, with structured interviews and with an open system, how to obtain data by using direct interviews with informants, both the Pontianak City Transportation Service, the West Kalimantan Province Transportation Service, the Pontianak City Police, and at the Batulayang Terminal. Based on the results of the research and discussion, the following results are obtained: that many inter-city buses within the province do not stop at the Batulayang terminal. This is due to the fact that there is no combination between inter-city buses within the province and urban transportation. The absence of urban transportation has caused inter-provincial inter-city buses to be allowed to enter the city of Pontianak to deliver passengers directly to their destinations within the hours set by Pontianak Mayor Regulation No. 48 of 2016. AbstrakPenelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kota Pontianak, dan Terminal Batulayang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang, dan bagaimana pengawasan terhadap Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris, dengan wawancara terstruktur serta dengan sistem terbuka, cara memperoleh data dengan mengunakan wawancara langsung kepada informan baik itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kota Pontianak, dan di Terminal Batulayang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa banyak Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang. Hal tersebut disebabkan memang tidak adanya perpaduan antara Bus Antarkota Dalam Provinsi dan Angkutan Perkotaan. Sudah tidakadanya Angkutan Perkotaan menyebabkan Bus Antarkota Dalam Provinsi diperbolehkan untuk memasuki Kota Pontianak untuk mengantarkan penumpang langsung ke tempat tujuan dengan batas jam yang telah ditentukan oleh Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 tahun 2016.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search