Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum INTEGRALISTIK Tadris: Jurnal keguruan dan Ilmu Tarbiyah Jurnal Akta Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Law Research Review Quarterly Borobudur Journal on Legal Services Rampai Jurnal Hukum Adil Indonesia Journal
HANDITYA, BINOV
Universitas Ngudi Waluyo
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Anisa Kumalasari; Binov Handitya
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2372

Abstract

BUMDes can carry out business in the economic sector and or public services in accordance with statutory provisions. The potential of BUMDes as an independent village community business institution in providing the welfare of the village community itself. This study aims to determine whether the implementation of BUMDes in Nyatnyono Village and the management of BUMDes Sejahtera Bersama Nytanyono are in accordance with the applicable laws and regulations. This study uses an empirical approach using interview data with the Head of BUMDes Prosperous Nyatnyono Village and observations of the implementation of BUMDes Prosperous Nyatnyono Village as the main data located at the BUMDes Sejahtera Nyatnyono Village office, West Ungaran District. The results of the final analysis concluded that: BUMDes Sejahtera Bersama has played an effective role in contributing to the village's original income in Nyatnyono village and the management of BUMDes Sejahtera Bersama Nytanyono has been in accordance with applicable laws and regulations in accordance with law number 32 of 2004. Abstrak BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan BUMDes di Desa Nyatnyono dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nytanyono apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan menggunakan data wawancara kepada Ketua BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono dan observasi pelaksanaan BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono sebagai data utama yang beraloksikan di kantor BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat. Hasil analisis akhir diperoleh kesimpulan bahwa: BUMDes Sejahtera Bersama sudah berperan efektif dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa di desa Nyatnyono dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004.
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Lelang Hak Tanggungan Rena Anggi Permatasari; Binov Handitya
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2396

Abstract

Non-performing Loan is a condition where the debtor cannot pay his debts to creditors on time. In this credit, of course, there are guarantees that must be given to creditors, one of which is the guarantee of a Mortgage. If there is a problem with credit and the debtor cannot fulfill his obligations, then this Mortgage guarantee can be up for auction. This research was conducted with the aim of finding out how the process of settling non-performing loans through auctions of mortgages is in accordance with predetermined rules. This research was conducted at the Semarang State Property and Auction Service Office using qualitative methods and a normative juridical approach, combining secondary and primary data materials. The secondary data the researcher took was from the library while the primary data the researcher took was from the results of the interviews that the researchers carried out at the Semarang State Property and Auction Services Office. From the results of the research that the researchers have done, the problem of loans made by debtors can be caused by several factors, namely internal factors, debtor factors, or external factors. If in the process of solving problem loans carried out by the bank, the debtor does not fulfill them, then it can be carried out through the Mortgage auction stage according to Minister of Finance Regulation Number 213 of 2020 and Law Number 4 of 1996. Abstrak Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar hutang yang dimilikinya kepada kreditur dengan tepat waktu. Dalam perkreditan ini tentu ada jaminan yang harus diberikan kepada kreditur, salah satunya adalah jaminan Hak Tanggungan. Jika terjadi kredit bermasalah dan debitur tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya, maka jaminan Hak Tanggungan ini dapat sampai pada lelang. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang Hak Tanggungan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif yaitu menyatukan bahan-bahan dari data sekunder dan data primer. Data sekunder peneliti mengambil dari kepustakaan sedangkan data primer peneliti mengambil dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa kredit bermasalah yang dilakukan oleh debitur dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal, faktor debitur, atau faktor eksternal. Jika dalam proses penyelesaian kredit bermasalah yang dilaksanakan oleh pihak bank tidak terpenuhi oleh debitur, maka dapat dilakukan melalui tahap lelang Hak Tanggungan sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.
Hambatan Dalam Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Taggungan Aldino Pratama; Binov Handitya
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i1.2987

Abstract

The implementation of upgrading building use rights which are encumbered by mortgage rights to become property rights is a confirmation of the abolition of the original land rights and the granting of new land rights. By eliminating the original rights to the land, the mortgage rights that burden it are also removed. Therefore, creditors object if debtors want to increase their land rights, because this results in the elimination of the original mortgage rights which serve as collateral for repayment of the debtor's debt. This research was conducted to determine the obstacles in implementing the increase in building use rights over land for residential houses which are burdened with mortgage rights to property rights and the efforts that can be made by the debtor to overcome these obstacles. The research method used in this research is an empirical juridical approach, using analytical descriptive, data collection through primary data and secondary data and the analysis method is qualitative analysis, which draws conclusions deductively. The results of the research obtained by the author are obstacles in implementing the increase in building use rights over land for residential houses which are encumbered with mortgage rights to property rights in Ungaran City, where the creditor objects if the debtor increases the building use rights which have been guaranteed and encumbered with mortgage rights, as a result The law that arises from this increase in rights is that the mortgage right which burdens the building use rights automatically terminates with the deletion of the building use rights which have become property rights. Efforts that can be made by debtors if they want to upgrade their building use rights to ownership rights are to pay off their debts first. Alternatively, the debtor can provide additional collateral other than the power of attorney to impose mortgage rights, which is equal to the original mortgage right, as long as the debtor carries out the process of upgrading the building use rights to ownership rights. Abstrak Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan yang dibebani oleh Hak Tanggungan menjadi hak milik merupakan penegasan mengenai hapusnya hak atas tanah semula dan pemberian hak atas tanah yang baru. Dengan hapusnya hak atas tanah semula tersebut maka hapus pula hak tanggungan yang membebaninya. Oleh karena itu kreditur merasa keberatan apabila debitur ngin melakukan peningkatan hak atas tanah, karena berakibat hapusnya hak tanggungan semula yang menjadi jaminan dalam pelunasan hutang debitur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan peningkatan hak guna bangunan atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani hak tanggunan menjadi hak milik dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak debitur didalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan deskriptif analitis, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder serta metode analisis adalah analisis kualitatif, yang pengambilan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis berupa hambatan dalam pelaksanaan peningkatan hak guna bangunan atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani hak tanggungan menjadi hak milik di Kota Ungaran, dimana pihak kreditur keberatan apabila debitur melakukan peningkatan terhadap hak guna bangunan yang telah dijaminkan dan dibebani hak tanggungan, akibat hukum yang timbul atas peningkatan hak tersebut adalah hak tanggungan yang membebani hak guna bangunan gugur dengan sendirinya dengan hapusnya hak guna bangunan yang telah menjadi hak milik. Upaya yang dapat dilakukan oleh debitur apabila ingin melakukan peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik adalah dengan melakukan pelunasan terlebih dahulu atas hutangnya. Alternatif lain debitur dapat memberikan jaminan tambahan selain daripada surat kuasa membebankan hak tanggungan, yang senilai dengan hak tanggungan semula,selama debitur melakukan proses peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik.
Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta HANDITYA, BINOV
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 8, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.798 KB) | DOI: 10.26623/humani.v8i1.1387

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya hal tersebut di atas maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah tersebut terpengaruh oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan adanya Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah khusus atau istimewa dan negara menghormati daerah yang mempunyai sifat khusus atau istimewa. Pengisian jabatan gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan asas demokrasi, karena hakikat demokrasi itu sendiri adalah kehendak rakyat itu sendiri  
Civic Education in the 21st Century: A Bibliometric Analysis of Scholarly Trends Sumarwoto, Sumarwoto; Handitya, Binov; Soeharto, Soeharto
Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah Vol 9 No 2 (2024): Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tadris.v9i2.23435

Abstract

The purpose of this study was to analyze the evolving landscape of civic education in the 21st century through a comprehensive bibliometric analysis of scholarly trends. VOSviewer was utilized for its ability to effectively visualize data in the form of maps. The analysis focuses on two key aspects: trends in research based on keywords, titles, and abstracts, and the geographical distribution of research activity across countries. The results highlight the top five countries leading in civic education research: the United States, the United Kingdom, Germany, Australia, and Spain, with Indonesia ranked 32nd. The findings emphasize the need for continued development in civic education policies and practices globally, particularly addressing disparities in lower-ranked countries. This study contributes to understanding how civic education can be effectively implemented and researched, offering insights for policymakers and educators to strengthen civic education systems worldwide. The practical implications of these findings suggest that policymakers and educators can leverage these insights to design civic education programs that are both contextually relevant and capable of bridging existing educational gaps.
Co-Authors Agneta Az Zahra Aldino Pratama Anisa Kumalasari Bowie Syabrowie Dita Yessy Restanti Irrawati, Arista Candra Khifni Kafa Rufaida Mela Herlina Mulyani Tri Nella Maria Ulfa Partono Partono Rena Anggi Permatasari Rian Sacipto Ristintyawati Rufaida, Khifni Kafa Rufaida, Khifni Kafa Sacipto, Rian Soeharto Soeharto SUCIPTO, RIAN Sumarwoto Sumarwoto Tri Mulyani