Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum pada Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Ambarawa Irrawati, Arista Candra; Handitya, Binov; Partono, Partono
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i1.8668

Hukum digunakan sebagai sarana pengendali masyarakat, selain mengatur hak dan kewajiban masyarakat hukum juga mampu memberikan hukuman bagi orang yang tidak menaatinya. Kesadaran hukum seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya, dan kesadaran hukum suatu masyarakat dapat dilihat dari ketaatan masyarakat tersebut terhadap hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian erat proses penegakan hukum sehingga dengan hal itu, penting untuk dilakukan pemahaman hukum bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan agar tidak melawan hukum kembali. Tujuan dari pengabdian ini untuk meningkatkan pengetahuan hukum warga binaan di Lapas Kelas II A Ambarawa serta diharapakan dapat menjadi warna negara yang taat dan sadar hukum dengan tidak mengulang tindak pidana kembali. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu menggunakan sosialisasi dan diskusi terkait pemahaman hukum warga binaan. Hasil dari kegiatan ini yaitu warga binaan lapas menjadi paham akan pentingnya hukum dan pentingnya menaati hukum, selain itu warga binaan juga paham akan resiko dan ancaman apabila melakukan pelanggaran hukum.

Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Nella Maria Ulfa; Binov Handitya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i1.3075

In the process of investigating narcotics crimes, confiscation has a very important role because the purpose of confiscation is to take over and/or keep under its control narcotics evidence for evidentiary purposes in investigations, prosecutions and trials. Therefore, the author is interested in discussing the implementation of the confiscation of narcotics evidence by Semarang Police investigators. The problems in this research are: 1) How is the confiscation of narcotics evidence carried out by Indonesian National Police investigators in the jurisdiction of the Semarang Police; 2) What are the consequences if drug evidence is damaged or lost. This research includes descriptive research to provide an overview of the normative provisions for narcotics crimes and the implementation of confiscation of evidence in narcotics cases at the investigation level at the Semarang Police. Based on the research results, it can be concluded that (1) The confiscation of evidence in drug cases during the investigation process at the Semarang Police is carried out according to procedures by showing a confiscation permit from the Head of the District Court, showing or displaying identification, showing the objects to be confiscated, making an official report. confiscation, conveying confiscation minutes and wrapping confiscated objects. (2) The risks and responsibilities for confiscation of damaged or lost evidence confiscated by Semarang Police investigators are: (a) Repairing it so that the evidence returns to its original condition at personal expense. (b) Replace lost evidence with the same or similar items. (c) In addition to compensation, administrative action and physical action are given, such as detention in a detention cell because he was negligent in lending evidence based on the results of the examination and trial for legal reasons. Abstrak Dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika penyitaan memiliki peranan yang sangat penting karena tujuan dilakukannya penyitaan adalah untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya barang bukti narkotika untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika oleh penyidik Polresta Semarang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan barang bukti narkotika oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polresta Semarang; 2) Bagaimana akibat apabila barang bukti narkoba terjadi kerusakan ataupun hilang.Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran tentang ketentuan normatif tindak pidana Narkotika dan pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkotika pada tingkat penyidikan di Polres Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan penyitaan barang bukti kasus narkoba dalam proses penyidikan di Polres Semarang, dilakukan sesuai prosedur dengan menunjukkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri, memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal, memperlihatkan benda yang akan disita, membuat berita acara penyitaan, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan membungkus benda sitaan. (2) Resiko dan tanggung jawab penyitaan terhadap rusak atau hilangnya barang bukti yang disita oleh penyidik Polres Semarang, adalah : (a) Memperbaiki sehingga barang bukti tersebut kembali sesuai semula dengan biaya pribadi. (b) Mengganti barang bukti yang hilang dengan barang yang sama atau mirip. (c) Selain mengganti diberi tindakan administratif dan tindakan fisik seperti penahanan dalam sel tahanan karena telah lalai dalam meminjamkan barang bukti dengan berdasarkan hasil pemeriksaan dan sidang oleh alasan hukum.

Analisis Putusan Perselisihan Hubungan Industrial Atas Pelanggaran Berat Bowie Syabrowie; Binov Handitya
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i1.3076

The problem that the author wants to examine in this research is whether electronic evidence can be accepted in industrial relations disputes, then what are the industrial relations court judges' considerations in decision number: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PNSMG and the legal implications following decision, the purpose of this problem formulation is to find out the legal evidence in industrial relations dispute cases and to know the considerations of the Industrial Relations Court judges in Decision Number: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-SMG as well as the legal implications after the decision. This research uses an analytical approach by analyzing court decisions and in-depth interviews to answer truths that are still tentatively suspected using descriptive analysis techniques. The result of this analysis is that the evidence submitted by the plaintiff before the court is not based on statutory regulations so that the judge cannot determine which lawsuit will be considered because it has different implications and will violate formal legal rules and have a negative impact on the quality of the decision. Abstrak permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis dalam penelitian ini yakni, apakah alat bukti elektronik dapat diterima dalam sengketa perselisihan hubungan industrial kemudian bagaimana pertimbangan hakim pengadilan hubungan industrial dalam putusan nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-SMG serta implikasi hukum setelah putusan, adapun tujuan dari rumusan masalah ini adalah untuk Mengetahui alat bukti yang sah dalam perkara sengketa hubungan industrial serta mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam Putusan Nomor: 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN-SMG serta implikasi hukum setelah putusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dengan menganalisis putusan pengadilan serta wawancara mendalam untuk menjawab kebenaran yang masih menjadi dugaan sementara dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari analisis ini adalah Alat bukti yang diajukan oleh penggugat dimuka pengadilan tidak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan sehingga hakim tidak dapat menentukan gugatan mana yang akan dipertimbangkan sebab memiliki implikasi yang berbeda dan akan menciderai kaidah hukum secara formil serta berdampak buruk dalam putusan secara kualitas

Implikasi Pasca Pencabutan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Peraturan Daerah Mulyani Tri; Binov Handitya
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Selama ini telah terjadi dualisme kewenangan pembatalan Peraturan Daerah, yaitu oleh Mahkamah Agung melalui judicial review, dan oleh Pemerintah melalui excecutive review. Namun melalui PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan Pemerintah untuk membatalkan Peraturan Daerah telah dicabut, dan kewenangan hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung. Sehingga Implikasi Pasca PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016menjadi topik kajian utama dalam artikel ini. Jenis penelitian yuridis normatif ini, menggunakanpendekatan kasus dan perundang-undangan,sertaanalisis data deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa implikasi pasca PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, yaitu kualitas dan daya eksekusi putusan Mahkamah Agung atas judicial review menjadisangat rendah, menimbulkan potensi konflik kebijakan antara pusat dan daerah, serta antara pemohon dengan pemerintah daerah, dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah menjadi terhambat, karena sifat Mahkamah Agung menunggu permohonan.Â Kata Kunci : Implikasi, Pencabutan, Kewenangan, Pembatalan, Peraturan Daerah

Fungsi Lembaga Apraissal (Penilai Agunan) Dalam Pengikatan Sempurna Di Sektor Perbankan Agneta Az Zahra; Binov Handitya
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2370

Copyright as an intangible movable object can become collateral for banks in fiduciary collateral. Copyright arrangements can be used as a fiduciary guarantee contained in the provisions of article 16 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). The article gave rise to an interpretation, because there was no further regulation concerning the technical assessment of collateral in the UUHC or in Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees (UUJF). Article 40 paragraph (1) of the UUHC if it is related to Article 16 paragraph (3) of the UUHC concerning the assessment of collateral raises the interpretation that not all creations protected by Copyright can be used as fiduciary guarantees. There is a void in implementing regulations concerning collateral valuation, so in practice banks do not accept copyrights as objects of fiduciary security. Article 16 paragraph (3) of the UUHC cannot be applied due to the absence of an appraisal of copyright collateral in banks in Indonesia. Abstrak Hak Cipta sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud dapat menjadi agunan pada perbankan dalam jaminan fidusia. Pengaturan Hak Cipta dapat dijadikan jaminan fidusia terdapat pada ketentuan pada pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pasal tersebut memunculkan penafsiran, karena tidak ada pengaturan lebih lanjut menyangkut teknis penilaian agunan di dalam UUHC maupun didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Pasal 40 ayat (1) UUHC jika dikaitkan terhadap Pasal 16 ayat (3) UUHC menyangkut penilaian agunan memunculkan Penafsiran bahwa tidak semua ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Terjadi kekosongan peraturan pelaksana menyangkut penilaian agunan, maka dalam pelaksanaannya perbankan tidak menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Pasal 16 ayat (3) UUHC tidak dapat diterapkan dikarenakan tidak adanya penilai agunan hak cipta dalam perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum. Preskripsi dari penelitian ini, bahwa harus dibentuk lembaga yang berfungsi sebagai penilai agunan Hak Cipta, sehingga ketentuan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat terwujud secara nyata.

Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Anisa Kumalasari; Binov Handitya
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2372

BUMDes can carry out business in the economic sector and or public services in accordance with statutory provisions. The potential of BUMDes as an independent village community business institution in providing the welfare of the village community itself. This study aims to determine whether the implementation of BUMDes in Nyatnyono Village and the management of BUMDes Sejahtera Bersama Nytanyono are in accordance with the applicable laws and regulations. This study uses an empirical approach using interview data with the Head of BUMDes Prosperous Nyatnyono Village and observations of the implementation of BUMDes Prosperous Nyatnyono Village as the main data located at the BUMDes Sejahtera Nyatnyono Village office, West Ungaran District. The results of the final analysis concluded that: BUMDes Sejahtera Bersama has played an effective role in contributing to the village's original income in Nyatnyono village and the management of BUMDes Sejahtera Bersama Nytanyono has been in accordance with applicable laws and regulations in accordance with law number 32 of 2004. Abstrak BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan BUMDes di Desa Nyatnyono dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nytanyono apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan menggunakan data wawancara kepada Ketua BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono dan observasi pelaksanaan BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono sebagai data utama yang beraloksikan di kantor BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat. Hasil analisis akhir diperoleh kesimpulan bahwa: BUMDes Sejahtera Bersama sudah berperan efektif dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa di desa Nyatnyono dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004.

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Lelang Hak Tanggungan Rena Anggi Permatasari; Binov Handitya
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2396

Non-performing Loan is a condition where the debtor cannot pay his debts to creditors on time. In this credit, of course, there are guarantees that must be given to creditors, one of which is the guarantee of a Mortgage. If there is a problem with credit and the debtor cannot fulfill his obligations, then this Mortgage guarantee can be up for auction. This research was conducted with the aim of finding out how the process of settling non-performing loans through auctions of mortgages is in accordance with predetermined rules. This research was conducted at the Semarang State Property and Auction Service Office using qualitative methods and a normative juridical approach, combining secondary and primary data materials. The secondary data the researcher took was from the library while the primary data the researcher took was from the results of the interviews that the researchers carried out at the Semarang State Property and Auction Services Office. From the results of the research that the researchers have done, the problem of loans made by debtors can be caused by several factors, namely internal factors, debtor factors, or external factors. If in the process of solving problem loans carried out by the bank, the debtor does not fulfill them, then it can be carried out through the Mortgage auction stage according to Minister of Finance Regulation Number 213 of 2020 and Law Number 4 of 1996. Abstrak Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar hutang yang dimilikinya kepada kreditur dengan tepat waktu. Dalam perkreditan ini tentu ada jaminan yang harus diberikan kepada kreditur, salah satunya adalah jaminan Hak Tanggungan. Jika terjadi kredit bermasalah dan debitur tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya, maka jaminan Hak Tanggungan ini dapat sampai pada lelang. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang Hak Tanggungan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif yaitu menyatukan bahan-bahan dari data sekunder dan data primer. Data sekunder peneliti mengambil dari kepustakaan sedangkan data primer peneliti mengambil dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa kredit bermasalah yang dilakukan oleh debitur dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal, faktor debitur, atau faktor eksternal. Jika dalam proses penyelesaian kredit bermasalah yang dilaksanakan oleh pihak bank tidak terpenuhi oleh debitur, maka dapat dilakukan melalui tahap lelang Hak Tanggungan sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta HANDITYA, BINOV
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 8 No. 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya hal tersebut di atas maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah tersebut terpengaruh oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan adanya Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggambarkan keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah khusus atau istimewa dan negara menghormati daerah yang mempunyai sifat khusus atau istimewa. Pengisian jabatan gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan asas demokrasi, karena hakikat demokrasi itu sendiri adalah kehendak rakyat itu sendiri

Civic Education in the 21st Century: A Bibliometric Analysis of Scholarly Trends Sumarwoto, Sumarwoto; Handitya, Binov; Soeharto, Soeharto
Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah Vol 9 No 2 (2024): Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tadris.v9i2.23435

The purpose of this study was to analyze the evolving landscape of civic education in the 21st century through a comprehensive bibliometric analysis of scholarly trends. VOSviewer was utilized for its ability to effectively visualize data in the form of maps. The analysis focuses on two key aspects: trends in research based on keywords, titles, and abstracts, and the geographical distribution of research activity across countries. The results highlight the top five countries leading in civic education research: the United States, the United Kingdom, Germany, Australia, and Spain, with Indonesia ranked 32nd. The findings emphasize the need for continued development in civic education policies and practices globally, particularly addressing disparities in lower-ranked countries. This study contributes to understanding how civic education can be effectively implemented and researched, offering insights for policymakers and educators to strengthen civic education systems worldwide. The practical implications of these findings suggest that policymakers and educators can leverage these insights to design civic education programs that are both contextually relevant and capable of bridging existing educational gaps.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Taggungan Aldino Pratama; Binov Handitya
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i1.2987

The implementation of upgrading building use rights which are encumbered by mortgage rights to become property rights is a confirmation of the abolition of the original land rights and the granting of new land rights. By eliminating the original rights to the land, the mortgage rights that burden it are also removed. Therefore, creditors object if debtors want to increase their land rights, because this results in the elimination of the original mortgage rights which serve as collateral for repayment of the debtor's debt. This research was conducted to determine the obstacles in implementing the increase in building use rights over land for residential houses which are burdened with mortgage rights to property rights and the efforts that can be made by the debtor to overcome these obstacles. The research method used in this research is an empirical juridical approach, using analytical descriptive, data collection through primary data and secondary data and the analysis method is qualitative analysis, which draws conclusions deductively. The results of the research obtained by the author are obstacles in implementing the increase in building use rights over land for residential houses which are encumbered with mortgage rights to property rights in Ungaran City, where the creditor objects if the debtor increases the building use rights which have been guaranteed and encumbered with mortgage rights, as a result The law that arises from this increase in rights is that the mortgage right which burdens the building use rights automatically terminates with the deletion of the building use rights which have become property rights. Efforts that can be made by debtors if they want to upgrade their building use rights to ownership rights are to pay off their debts first. Alternatively, the debtor can provide additional collateral other than the power of attorney to impose mortgage rights, which is equal to the original mortgage right, as long as the debtor carries out the process of upgrading the building use rights to ownership rights. Abstrak Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan yang dibebani oleh Hak Tanggungan menjadi hak milik merupakan penegasan mengenai hapusnya hak atas tanah semula dan pemberian hak atas tanah yang baru. Dengan hapusnya hak atas tanah semula tersebut maka hapus pula hak tanggungan yang membebaninya. Oleh karena itu kreditur merasa keberatan apabila debitur ngin melakukan peningkatan hak atas tanah, karena berakibat hapusnya hak tanggungan semula yang menjadi jaminan dalam pelunasan hutang debitur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan peningkatan hak guna bangunan atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani hak tanggunan menjadi hak milik dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak debitur didalam mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan deskriptif analitis, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder serta metode analisis adalah analisis kualitatif, yang pengambilan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis berupa hambatan dalam pelaksanaan peningkatan hak guna bangunan atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani hak tanggungan menjadi hak milik di Kota Ungaran, dimana pihak kreditur keberatan apabila debitur melakukan peningkatan terhadap hak guna bangunan yang telah dijaminkan dan dibebani hak tanggungan, akibat hukum yang timbul atas peningkatan hak tersebut adalah hak tanggungan yang membebani hak guna bangunan gugur dengan sendirinya dengan hapusnya hak guna bangunan yang telah menjadi hak milik. Upaya yang dapat dilakukan oleh debitur apabila ingin melakukan peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik adalah dengan melakukan pelunasan terlebih dahulu atas hutangnya. Alternatif lain debitur dapat memberikan jaminan tambahan selain daripada surat kuasa membebankan hak tanggungan, yang senilai dengan hak tanggungan semula,selama debitur melakukan proses peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search