Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Action Research Literate (ARL) Borneo : Journal of Islamic Studies J-CEKI
Marzuki, Arifuat
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Khulu’ Dalam Sistem Peradilan Islam: Studi Perbandingan Pengadilan Agama Di Indonesia (HKI) dan Mahkamah Syariah di Selangor Malaysia Muhammad, Sasa Mahya; Hasanah, Fitrohtul; Marzuki, Arifuat
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8225

Abstract

Perceraian atas permintaan istri dalam Islam dikenal dengan istilah khulu’, yang dalam konteks hukum di Indonesia diakomodasi dalam bentuk cerai gugat, sedangkan di Malaysia dikenal dengan khul’ atau tebus talak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penerapan hukum khulu’ dan cerai gugat di Indonesia dengan khul’ dan tebus talak di Malaysia, baik dari segi regulasi, prosedur hukum, maupun dampaknya terhadap hak-hak perempuan pasca-perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan komparatif, dengan menelaah sumber hukum primer seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, serta Undang-Undang Keluarga Islam Negeri di Malaysia. Data juga diperoleh melalui studi kasus putusan pengadilan di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, cerai gugat termasuk khulu’ dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama meskipun suami tidak setuju, sedangkan di Selangor Malaysia, suami harus menjatuhkan talak, namun jika menolak, Mahkamah Syariah dapat memaksanya dengan syarat tertentu. Selain itu, tebusan dalam khulu’ di Indonesia tidak selalu diwajibkan, sedangkan di Selangor Malaysia, pembayaran tebus talak merupakan kewajiban yang dapat dinegosiasikan atau ditetapkan oleh pengadilan. Dari segi hak-hak perempuan, perbedaan utama terletak pada pembagian harta bersama (gono-gini di Indonesia vs. harta sepencarian di Malaysia), hak asuh anak, dan nafkah pasca-cerai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa walaupun kedua negara menerapkan prinsip hukum Islam dalam perceraian, terdapat perbedaan signifikan dalam mekanisme hukum, persyaratan, dan perlindungan terhadap perempuan. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya penyederhanaan prosedur perceraian bagi perempuan di kedua negara serta peningkatan perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka pasca-cerai.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambangan Pasir Sungai Lukulo Desa Tanggulangin, Kec. Klirong, Kab. Kebumen Firdos, A. Wafid; Ma’rufi, Anwar; Marzuki, Arifuat
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.8829

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penambangan pasir di Sungai Luculo, Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, melalui perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di lokasi penambangan. Fokus utama kajian ini adalah menilai aktivitas penambangan pasir dalam kerangka fiqh al-bi'ah (fikih lingkungan) dan konsep kepemilikan dalam hukum Islam. Penelitian ini berusaha mengungkap dampak ekologis dari kegiatan penambangan, serta menelaah sejauh mana praktik tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam mengenai pelestarian lingkungan dan kepemilikan sumber daya alam. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman masyarakat dan pihak yang berwenang mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan menurut perspektif syariat Islam.
Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Pasar Modal Syariah di Indonesia Marzuki, Arifuat
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.9593

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis struktur dan substansi regulasi pasar modal syariah di Indonesia, serta mengevaluasi kesesuaian regulasi tersebut dengan prinsip fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah. Studi ini mengadopsi metode analisis yang berfokus pada yuridis normatif, dengan menggunakan teknik yang mengutamakan kajian literatur dan analisis dokumen hukum untuk meneliti aturan hukum, fatwa, regulasi pemerintah, dan teori fiqh muamalah mengenai pasar modal syariah di Indonesia. Data yang digunakan berupa data tidak langsung atau sekunder yang didapat dari sumber utama, yang didapat dari berbagai artikel ilmiah dan kajian akademik mengenai pasar modal syariah. pasar modal syariah sudah melalui pertumbuhan yang substansial, dengan dasar prinsip-prinsip syariah yang mengharuskan keselarasan antara regulasi nasional dan norma fiqh muamalah. Perkembangan ini didorong oleh kerjasama antara berbagai lembaga penting seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) turut berperan dalam memajukan beragam produk keuangan syariah, di antaranya saham syariah, sukuk, serta reksa dana berbasis syariah.
Analisis Pertukaran Peran Suami Terhadap Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Maslahah Mursalah Nasirudin, Nasirudin; Sudarmaji, Waluyo; Marzuki, Arifuat
Action Research Literate Vol. 8 No. 12 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i12.2556

Abstract

Salah satu kewajiban suami ketika sudah membina rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan hal wajib yang harus diberikan kepada istri oleh suaminya. Ada kewajiban maka ada pula hak yang harus didapatkan. Ketika suami memberikan nafkah maka istri sepatutnya sudah melayani suami.  pertukaran peran pencari nafkah antara suami istri bukan lagi menjadi hal baru dalam sebagian masyarakat. Pertukaran peran tersebut disebabkan oleh beberapa alasan salah satunya karena kurangnya ataupun tidak adanya nafkah yang diberikan oleh suami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kompilasi Hukum Islam dan Maslahah mursalah dalam menyikapi permasalahan pertukaran peran pencari nafkah antar suami dan istri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif kompilasi Hukum Islam dan maslahah mursalah terhadap permasalahan pertukaran peran pencari nafkah antar suami dan istri. Hasil dari penelitian praktik pertukaran peran pencari nafkah antar suami dan istri tersebut merupakan suatu kemaslahatan yang memenuhi kriteria maqashid syariah, dan termasuk pada kualifikasi maslahah dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia dan maslahah hajiyyah yaitu kemaslahatan yang tujuannya untuk mengatasi suatu kesulitan hidup berupa kurangnya pemenuhan ekonomi dalam rumah tangga. Maslahah ini berkaitan dengan hifdzun nasl dan hifdzun mal yaitu menjaga keutuhan keluarga dan keturunan dan juga perekonomian dalam rumah tangga.
Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Penanganan Permohonan Dispensasi Nikah di KUA Kecamatan Kaligesing Nabilah, Wafa; Sudarmaji, Waluyo; Marzuki, Arifuat
Borneo : Journal of Islamic Studies Vol. 6 No. 1 (2025): BORNEO: Journal of Islamic Studies
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/borneo.v6i1.4553

Abstract

Law Number 16 of 2019 establishes the minimum age for marriage for both men and women at 19 years old. However, the practice of marriage dispensation still frequently occurs. The Office of Religious Affairs (KUA) of Kaligesing faces challenges in implementing this regulation, as it must balance national law with local traditions that still consider early marriage to be acceptable. This study aims to examine how Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974, is implemented in handling marriage dispensation applications at the KUA of Kaligesing Subdistrict, Purworejo Regency. The research employs a qualitative approach with a case study design, based on data collected through field research as well as literature references. The findings indicate that the implementation of Law Number 16 of 2019 at the KUA of Kaligesing Subdistrict has been carried out effectively in both administrative and educational aspects. Nevertheless, social, cultural, and economic obstacles remain, leading to the continued occurrence of early marriages. A more holistic approach is needed through enhanced legal education, strengthening of religious and family values, and a reassessment of marriage dispensation policies to achieve the goal of child protection.
Co-Authors Firdos, A. Wafid Hasanah, Fitrohtul Ma’rufi, Anwar Muhammad, Sasa Mahya Nabilah, Wafa Nasirudin Nasirudin, Nasirudin Sudarmaji, Waluyo