Rezki Baskoro
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyedia Air Bersih Terhadap Konsumen Yang Telat Bayar Muhammad Luthfi Radian; Husein Manalu; Rezki Baskoro
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8981

Abstract

Tujuan penelitian ini dibuat adalah guna menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha penyedia air bersih terhadap konsumen yang telat melakukan pembayaran. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris, penelitian dengan pendekatan normatif empiris adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.
Negotiating the Meaning of Marriage Registration in Indonesia’s Digital Space: A Challenge for Legal Literacy Management in Education Nurani, Sifa Mulya; Triana Apriyanita; Rezki Baskoro
Journal of Educational Management Research Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : Al-Qalam Institue

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61987/jemr.v5i1.1710

Abstract

The rise of online secret marriage services in Indonesia presents a new dynamic that challenges conventional understandings of unregistered marriage by turning it into a digitized and commodified service. This study analyzes public discourse on these services and develops strategies to raise awareness about the risks of secret marriages and the importance of registration, particularly from the perspectives of educational management and legal literacy. Using a qualitative approach, content and thematic analyses were applied to 205 netizen comments from three YouTube videos. Findings show public responses revolve around three interrelated dimensions: religious orientation, administrative considerations, and family protection concerns, reflecting tensions between religious legitimacy, perceptions of state service rationality, and the need for legal and social protection. COM-B framework analysis indicates that attitudes toward marriage registration are influenced by normative understanding, experiences with administrative procedures, and value-driven motivations. The study suggests that addressing unregistered marriages in the digital era requires multilevel interventions, including strengthening legal and digital literacy, integrating marriage law awareness into curricula, improving registration services, and governing digital spaces. This research contributes by linking digitized secret marriage phenomena with educational management strategies to shape public understanding, behavior, and social protection.
Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Tanpa Adanya Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Radian, Muhammad Luthfi; Dian Utari; Rezki Baskoro
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16032

Abstract

Indonesia Memiliki tanah yang sangat subur, sumber daya alamnya yang melimpah, dan letaknya yang strategis semakin menambah nilai tambah bagi negara ini. Menyadari betapa pentingnya kebutuhan manusia akan tanah, sangatlah penting untuk memiliki sertifikat tanah sebagai landasan hukum yang kuat, juga sebagai jaminan atas kepastian hukum. Walaupun Sertifikat hak milik atas tanah sangatlah penting, akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyakarat yang belum mendaftarkan tanahnya atau belum bersertifikat. Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan juga untuk memahami mengenai dampak hukum yang timbul akibat kepemilikan tanah tanpa sertifikat resmi selain itu. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis. Data dikumpulkan dengan wawancara serta bahan bahan hukum seperti peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis kebijakan yang relevan dengan tanah tanpa sertifikat. Penelitian ini menemukan bahwa pendaftaran tanah adalah kewajiban hukum. Tanah yang tidak memiliki sertifikat tidak memberikan kepastian hukum kepada pemilik dan dapat menyebabkan sengketa di masa depan. Oleh karena itu, untuk memastikan status hukum kepemilikan tanah, masyarakat dianjurkan untuk segera mendaftarkan tanah mereka.