Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Pemerintah Desa Gambiran Dalam Mengatasi Phk Massal Pt. Cj Feed And Care Indonesia Jupri Deri; Khudrotun Nafisah; Abu Tazid
Journal of Public Power Vol. 7 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jpp.v7i2.7203

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan masalah yang kompleks, karena mempunyai hubungan dengan masalah ekonomi maupun psikologi bagi tenaga kerja yang terkena dampak PHK. Permasalahan terjadi pada perusahaan pakan PT CJ Feed and Care Indonesia yang berdomisili di Desa Mojoagung yang mengalami penurunan omset secara drastis akibat pandemi, sehingga pada tahun 2022 dan 2023 secara bertahap melakukan PHK masal. Padahal karyawan di perusahaan ternak tersebut 80 persen berasal dari desa Gambiran Mojoagung, sehingga terjadi beban ekonomi pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualititatif dengan pendekatan case study dengan menggunakan indepth interview dan observasi partisipan sebagai teknik pengumpulan data. Sementara untuk teknik penentuan informan penelitian ini menggunakan purposif sebagai teknik analisis data serta menggunakan Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian. Sedangkan, berdasarkan dari hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa (1) Peran pemerintah desa Gambiran mengatasi permasalahan PHK masal yang dilakukan PT. Cj Feed melalui peran partisipatif, artinya pemerintah desa yang awalnya di kritik keras turut serta dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan fasilitasi secara intensif dengan pihak perusahaan dan karyawan yang berasal dari desa Gambiran melalui berbagai kesepakatan. Selain itu, bentuk peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah tersebut dengan mendistribusikan karyawan terdapat pada pekerjaan formal maupun informal termasuk membuat kebijakan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat terdampak dengan berbagai bentuk dan program. (2) Diperoleh hasil konkrit dari kebijakan pemerintah desa tersebut adalah berkurangnya tekanan ekonomi yang awalnya dirasakan, karena dampak PHK massal membuat bersangkutan tidak punya penghasilan untuk menunjang kehidupan keluarga. Meskipun diakui hasil yang diperoleh saat ini masih jauh dari gaji bulanan saat menjadi karyawan karena ada yang 3, 4, sampai 5 juta perbulan, sedangkan gaji atau usaha mandiri saat ini yang dijalani berkisar antara 1,5-2,5 juta.

Transisi Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru Persepektif Giorgio Agamben Bambang Widianto Akbar; Winda Nurlaily Rafikalia Iskandar; Abu Tazid
Journal of Public Power Vol. 9 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/JPP.V9i1.9105

Proses transisi demokrasi di Indonesia pada 1998 menimbulkan suasana ketiadaan norma (anomie), yang memancing adanya situasi kacau (chaos) dalam masyarakat Indonesia kala itu. Di tengah suasana tanpa norma ini terjadi ‘peniadaan’ hukum, aturan seolah ditanggalkan, dan negara seakan absen kehadirannya dalam mengatur masyarakat. Di masa seperti inilah terjadi apa yang disebut oleh Giorgio Agamben sebagai ‘Demokrasi & Kedaruratan’. Sebuah analisis yang intinya menjelaskan bahwa sebuah negara yang berada dalam keadaan genting akan menangguhkan kepastian hukum, mengabaikan prinsip pemisahan kekuasaan, melanggar hak-hak sipil. Dalam situasi ini, terjadi gesekan dalam masyarakat yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks Indonesia, hal seperti ini diperparah dengan meletusnya konflik komunal di berbagai daerah, yang menimbulkan masalah baru bagi sebuah negara yang sedang berupaya membangun demokrasinya. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis fenomena ini dengan menghubungkannya dengan pemikiran Giorgio Agamben mengenai ‘Demokrasi & Kedaruratan’. Dari hasil penelitian ditemukan hasil bahwa masa transisi demokrasi pasca runtuhnya Orde Baru di tahun 1998 terjadi penangguhan hukum, pengabaian hak-hak sipil dan berbagai pelanggaran lainnya. Ragam krisis yang terjadi sebelum penggulingan rezim Orde Baru belum terselesaikan sepenuhnya sehingga memicu berbagai gejolak yang kemudian menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Sebuah ujian tersendiri bagi Indonesia memasuki milenium baru. Hal ini seakan terus berlanjut walau kini Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Maraknya kekerasan terhadap masyarakat daerah di masa kini bisa dianggap sebagai ‘warisan’ dari kekerasan negara yang acapkali dilakukan saat corak kekuasaan masih bersifat terpusat (sentralisasi). Masa transisi telah melahirkan gelombang kekerasan yang seakan tidak pernah berakhir, dan semuanya itu berangkat dari situasi darurat kala terjadinya peralihan rezim di Indonesia.

Peran Komisi C DPRD Kabupaten Jombang dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Jombang Samsul Hudah; Mukari; Hudallah; Abu Tazid
Journal of Public Power Vol. 9 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/JPP.V9i2.9202

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Infrastruktur yang memadai akan memperlancar aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di suatu daerah termasuk di Kabupaten Jombang. Dalam mendukung partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur efektivitas, peran Komisi C sebagai representasi rakyat dalam menjembatani aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur sangatlah krusial dimana peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang dalam mendukung partisipasi masyarakat pada pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan anggota Komisi C, perwakilan dinas terkait, serta tokoh masyarakat, ditambah dengan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi C DPRD Kabupaten Jombang telah menjalankan beberapa peran kunci, meliputi fasilitasi komunikasi dua arah serta berjalan melalui berbagai mekanisme, seperti kegiatan reses, penguatan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), pengawasan pembangunan, serta edukasi kepada masyarakat.

Transisi Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru Persepektif Giorgio Agamben Bambang Widianto Akbar; Winda Nurlaily Rafikalia Iskandar; Abu Tazid
Journal of Public Power Vol. 9 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/JPP.V9i1.9105

Proses transisi demokrasi di Indonesia pada 1998 menimbulkan suasana ketiadaan norma (anomie), yang memancing adanya situasi kacau (chaos) dalam masyarakat Indonesia kala itu. Di tengah suasana tanpa norma ini terjadi ‘peniadaan’ hukum, aturan seolah ditanggalkan, dan negara seakan absen kehadirannya dalam mengatur masyarakat. Di masa seperti inilah terjadi apa yang disebut oleh Giorgio Agamben sebagai ‘Demokrasi & Kedaruratan’. Sebuah analisis yang intinya menjelaskan bahwa sebuah negara yang berada dalam keadaan genting akan menangguhkan kepastian hukum, mengabaikan prinsip pemisahan kekuasaan, melanggar hak-hak sipil. Dalam situasi ini, terjadi gesekan dalam masyarakat yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks Indonesia, hal seperti ini diperparah dengan meletusnya konflik komunal di berbagai daerah, yang menimbulkan masalah baru bagi sebuah negara yang sedang berupaya membangun demokrasinya. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis fenomena ini dengan menghubungkannya dengan pemikiran Giorgio Agamben mengenai ‘Demokrasi & Kedaruratan’. Dari hasil penelitian ditemukan hasil bahwa masa transisi demokrasi pasca runtuhnya Orde Baru di tahun 1998 terjadi penangguhan hukum, pengabaian hak-hak sipil dan berbagai pelanggaran lainnya. Ragam krisis yang terjadi sebelum penggulingan rezim Orde Baru belum terselesaikan sepenuhnya sehingga memicu berbagai gejolak yang kemudian menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Sebuah ujian tersendiri bagi Indonesia memasuki milenium baru. Hal ini seakan terus berlanjut walau kini Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Maraknya kekerasan terhadap masyarakat daerah di masa kini bisa dianggap sebagai ‘warisan’ dari kekerasan negara yang acapkali dilakukan saat corak kekuasaan masih bersifat terpusat (sentralisasi). Masa transisi telah melahirkan gelombang kekerasan yang seakan tidak pernah berakhir, dan semuanya itu berangkat dari situasi darurat kala terjadinya peralihan rezim di Indonesia.

Peran Komisi C DPRD Kabupaten Jombang dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Jombang Samsul Hudah; Mukari; Hudallah; Abu Tazid
Journal of Public Power Vol. 9 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/JPP.V9i2.9202

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Infrastruktur yang memadai akan memperlancar aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di suatu daerah termasuk di Kabupaten Jombang. Dalam mendukung partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur efektivitas, peran Komisi C sebagai representasi rakyat dalam menjembatani aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur sangatlah krusial dimana peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang dalam mendukung partisipasi masyarakat pada pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan anggota Komisi C, perwakilan dinas terkait, serta tokoh masyarakat, ditambah dengan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi C DPRD Kabupaten Jombang telah menjalankan beberapa peran kunci, meliputi fasilitasi komunikasi dua arah serta berjalan melalui berbagai mekanisme, seperti kegiatan reses, penguatan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), pengawasan pembangunan, serta edukasi kepada masyarakat.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search