Garuda - Garba Rujukan Digital

Makna Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula di Desa Rejoslamet Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Waras Harianto Harianto; Khudrotun Nafisah; Mukari; Winda Nurlaily Rafikalia Iskandar
Journal of Public Power Vol. 8 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jpp.v8i2.8205

Pemilu 2024 merupakan momen penting dalam demokrasi Indonesia, khususnya bagi pemilih pemula yang baru pertama kali berpartisipasi dalam proses pemilu. Partisipasi mereka menjadi krusial karena dapat menentukan arah masa depan bangsa. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran jelas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi pemilih pemula dalam Pemilu 2024 sehingga dapat mempengaruhi keputusan pemilih pemula. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi politik oleh Samuel Huntington dan Waimer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemilih pemula di Desa Rejoslamet tertarik berpartisipasi dalam Pemilu 2024 karena kesadaran mereka akan hak dan tanggung jawab demokratis, harapan untuk perubahan dan perbaikan, keinginan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, serta penolakan terhadap praktik negatif dalam pemilu. Faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih pemula adalah pendidikan politik, kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta kejujuran dan keadilan dalam proses pemilihan. Pemahaman pemilih pemula tentang pentingnya pemilu memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya pemilu dalam sistem demokrasi, termasuk konsep pemilu, tujuan pelaksanaan pemilu, dan harapan untuk Pemilu 2024.

Transisi Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru Persepektif Giorgio Agamben Bambang Widianto Akbar; Winda Nurlaily Rafikalia Iskandar; Abu Tazid
Journal of Public Power Vol. 9 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/JPP.V9i1.9105

Proses transisi demokrasi di Indonesia pada 1998 menimbulkan suasana ketiadaan norma (anomie), yang memancing adanya situasi kacau (chaos) dalam masyarakat Indonesia kala itu. Di tengah suasana tanpa norma ini terjadi ‘peniadaan’ hukum, aturan seolah ditanggalkan, dan negara seakan absen kehadirannya dalam mengatur masyarakat. Di masa seperti inilah terjadi apa yang disebut oleh Giorgio Agamben sebagai ‘Demokrasi & Kedaruratan’. Sebuah analisis yang intinya menjelaskan bahwa sebuah negara yang berada dalam keadaan genting akan menangguhkan kepastian hukum, mengabaikan prinsip pemisahan kekuasaan, melanggar hak-hak sipil. Dalam situasi ini, terjadi gesekan dalam masyarakat yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks Indonesia, hal seperti ini diperparah dengan meletusnya konflik komunal di berbagai daerah, yang menimbulkan masalah baru bagi sebuah negara yang sedang berupaya membangun demokrasinya. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis fenomena ini dengan menghubungkannya dengan pemikiran Giorgio Agamben mengenai ‘Demokrasi & Kedaruratan’. Dari hasil penelitian ditemukan hasil bahwa masa transisi demokrasi pasca runtuhnya Orde Baru di tahun 1998 terjadi penangguhan hukum, pengabaian hak-hak sipil dan berbagai pelanggaran lainnya. Ragam krisis yang terjadi sebelum penggulingan rezim Orde Baru belum terselesaikan sepenuhnya sehingga memicu berbagai gejolak yang kemudian menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Sebuah ujian tersendiri bagi Indonesia memasuki milenium baru. Hal ini seakan terus berlanjut walau kini Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Maraknya kekerasan terhadap masyarakat daerah di masa kini bisa dianggap sebagai ‘warisan’ dari kekerasan negara yang acapkali dilakukan saat corak kekuasaan masih bersifat terpusat (sentralisasi). Masa transisi telah melahirkan gelombang kekerasan yang seakan tidak pernah berakhir, dan semuanya itu berangkat dari situasi darurat kala terjadinya peralihan rezim di Indonesia.

Strategi Japan Foundation Dalam Diplomasi Budaya Jepang di Indonesia Melalui Program Nihongo Partners (2022-2024) Irma Rohmadiati; Nensy Triristina; Kasanusi; Bambang Widianto Akbar; Winda Nurlaily Rafikalia Iskandar
Journal of Public Power Vol. 9 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/JPP.V9i2.9205

Diplomasi budaya dipandang sebagai instrumen soft power yang efektif dalam membangun saling pengertian dan kepercayaan lintas negara melalui pertukaran budaya yang bersifat langsung dan personal. Program Nihongo Partners dipilih karena secara khusus dirancang untuk mengirimkan warga negara Jepang sebagai mitra pendamping guru bahasa Jepang di sekolah-sekolah menengah di Asia, termasuk Indonesia, dengan peran tidak hanya mendukung pengajaran bahasa, tetapi juga mengenalkan budaya Jepang melalui berbagai kegiatan seperti origami, shodō, yukata, dan tarian tradisional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, memanfaatkan sumber-sumber berupa laporan resmi Japan Foundation, dokumen kerja sama, publikasi akademik, serta artikel berita daring. Analisis difokuskan pada dinamika implementasi program pasca pandemi COVID-19, termasuk adaptasi ke model hibrida dan perluasan jangkauan ke madrasah melalui kerja sama dengan Kementerian Agama RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Nihongo Partners berkontribusi signifikan terhadap peningkatan motivasi dan minat siswa Indonesia dalam mempelajari bahasa Jepang serta memperluas apresiasi terhadap budaya Jepang. Selain itu, program ini berperan dalam membangun citra positif Jepang sebagai negara damai, ramah, dan bersahabat, sekaligus menjadi instrumen strategis nation branding. Tantangan yang dihadapi meliputi konsistensi kualitas relawan, adaptasi terhadap kondisi lokal, serta keberlanjutan model pertukaran tatap muka di tengah ketidakpastian global.

Transisi Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru Persepektif Giorgio Agamben Bambang Widianto Akbar; Winda Nurlaily Rafikalia Iskandar; Abu Tazid
Journal of Public Power Vol. 9 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/JPP.V9i1.9105

Proses transisi demokrasi di Indonesia pada 1998 menimbulkan suasana ketiadaan norma (anomie), yang memancing adanya situasi kacau (chaos) dalam masyarakat Indonesia kala itu. Di tengah suasana tanpa norma ini terjadi ‘peniadaan’ hukum, aturan seolah ditanggalkan, dan negara seakan absen kehadirannya dalam mengatur masyarakat. Di masa seperti inilah terjadi apa yang disebut oleh Giorgio Agamben sebagai ‘Demokrasi & Kedaruratan’. Sebuah analisis yang intinya menjelaskan bahwa sebuah negara yang berada dalam keadaan genting akan menangguhkan kepastian hukum, mengabaikan prinsip pemisahan kekuasaan, melanggar hak-hak sipil. Dalam situasi ini, terjadi gesekan dalam masyarakat yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks Indonesia, hal seperti ini diperparah dengan meletusnya konflik komunal di berbagai daerah, yang menimbulkan masalah baru bagi sebuah negara yang sedang berupaya membangun demokrasinya. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis fenomena ini dengan menghubungkannya dengan pemikiran Giorgio Agamben mengenai ‘Demokrasi & Kedaruratan’. Dari hasil penelitian ditemukan hasil bahwa masa transisi demokrasi pasca runtuhnya Orde Baru di tahun 1998 terjadi penangguhan hukum, pengabaian hak-hak sipil dan berbagai pelanggaran lainnya. Ragam krisis yang terjadi sebelum penggulingan rezim Orde Baru belum terselesaikan sepenuhnya sehingga memicu berbagai gejolak yang kemudian menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Sebuah ujian tersendiri bagi Indonesia memasuki milenium baru. Hal ini seakan terus berlanjut walau kini Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Maraknya kekerasan terhadap masyarakat daerah di masa kini bisa dianggap sebagai ‘warisan’ dari kekerasan negara yang acapkali dilakukan saat corak kekuasaan masih bersifat terpusat (sentralisasi). Masa transisi telah melahirkan gelombang kekerasan yang seakan tidak pernah berakhir, dan semuanya itu berangkat dari situasi darurat kala terjadinya peralihan rezim di Indonesia.

Strategi Japan Foundation Dalam Diplomasi Budaya Jepang di Indonesia Melalui Program Nihongo Partners (2022-2024) Irma Rohmadiati; Nensy Triristina; Kasanusi; Bambang Widianto Akbar; Winda Nurlaily Rafikalia Iskandar
Journal of Public Power Vol. 9 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/JPP.V9i2.9205

Diplomasi budaya dipandang sebagai instrumen soft power yang efektif dalam membangun saling pengertian dan kepercayaan lintas negara melalui pertukaran budaya yang bersifat langsung dan personal. Program Nihongo Partners dipilih karena secara khusus dirancang untuk mengirimkan warga negara Jepang sebagai mitra pendamping guru bahasa Jepang di sekolah-sekolah menengah di Asia, termasuk Indonesia, dengan peran tidak hanya mendukung pengajaran bahasa, tetapi juga mengenalkan budaya Jepang melalui berbagai kegiatan seperti origami, shodō, yukata, dan tarian tradisional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, memanfaatkan sumber-sumber berupa laporan resmi Japan Foundation, dokumen kerja sama, publikasi akademik, serta artikel berita daring. Analisis difokuskan pada dinamika implementasi program pasca pandemi COVID-19, termasuk adaptasi ke model hibrida dan perluasan jangkauan ke madrasah melalui kerja sama dengan Kementerian Agama RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Nihongo Partners berkontribusi signifikan terhadap peningkatan motivasi dan minat siswa Indonesia dalam mempelajari bahasa Jepang serta memperluas apresiasi terhadap budaya Jepang. Selain itu, program ini berperan dalam membangun citra positif Jepang sebagai negara damai, ramah, dan bersahabat, sekaligus menjadi instrumen strategis nation branding. Tantangan yang dihadapi meliputi konsistensi kualitas relawan, adaptasi terhadap kondisi lokal, serta keberlanjutan model pertukaran tatap muka di tengah ketidakpastian global.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search