Garuda - Garba Rujukan Digital

Respons Amerika Serikat tentang Penegakan Hak Asasi Manusia di Iran Sinta, Sinta; Kasanusi, Kasanusi; Bambang Widianto Akbar
AGRAPANA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 3 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul 'Ulum Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons Amerika Serikat tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia di Iran dalam rentang waktu 2021 hingga 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini memanfaatkan berbagai teori dan konsep, termasuk teori konflik, konsep HAM, dan kebijakan luar negeri. Konsep HAM diterapkan untuk mengevaluasi dasar dari sikap yang diambil oleh AS, yang diinterpretasikan melalui respons mereka terhadap pemerintah Iran. Meskipun Amerika Serikat mengusung prinsip universalisme dalam kebijakan luar negerinya, sering kali terdapat ketegangan dengan nilai-nilai Islam yang dipegang di Iran. Selama periode 2021 hingga 2023, terdapat sejumlah perkembangan yang signifikan dalam situasi HAM di Iran, yang menunjukkan perlunya dukungan lebih lanjut dari komunitas internasional untuk membantu negara tersebut dalam mengatasi dan mengurangi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kompleksitas hubungan antara kebijakan luar negeri AS dan isu HAM di Iran.

Transisi Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru Persepektif Giorgio Agamben Bambang Widianto Akbar; Winda Nurlaily Rafikalia Iskandar; Abu Tazid
Journal of Public Power Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Proses transisi demokrasi di Indonesia pada 1998 menimbulkan suasana ketiadaan norma (anomie), yang memancing adanya situasi kacau (chaos) dalam masyarakat Indonesia kala itu. Di tengah suasana tanpa norma ini terjadi ‘peniadaan’ hukum, aturan seolah ditanggalkan, dan negara seakan absen kehadirannya dalam mengatur masyarakat. Di masa seperti inilah terjadi apa yang disebut oleh Giorgio Agamben sebagai ‘Demokrasi & Kedaruratan’. Sebuah analisis yang intinya menjelaskan bahwa sebuah negara yang berada dalam keadaan genting akan menangguhkan kepastian hukum, mengabaikan prinsip pemisahan kekuasaan, melanggar hak-hak sipil. Dalam situasi ini, terjadi gesekan dalam masyarakat yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks Indonesia, hal seperti ini diperparah dengan meletusnya konflik komunal di berbagai daerah, yang menimbulkan masalah baru bagi sebuah negara yang sedang berupaya membangun demokrasinya. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis fenomena ini dengan menghubungkannya dengan pemikiran Giorgio Agamben mengenai ‘Demokrasi & Kedaruratan’. Dari hasil penelitian ditemukan hasil bahwa masa transisi demokrasi pasca runtuhnya Orde Baru di tahun 1998 terjadi penangguhan hukum, pengabaian hak-hak sipil dan berbagai pelanggaran lainnya. Ragam krisis yang terjadi sebelum penggulingan rezim Orde Baru belum terselesaikan sepenuhnya sehingga memicu berbagai gejolak yang kemudian menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Sebuah ujian tersendiri bagi Indonesia memasuki milenium baru. Hal ini seakan terus berlanjut walau kini Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Maraknya kekerasan terhadap masyarakat daerah di masa kini bisa dianggap sebagai ‘warisan’ dari kekerasan negara yang acapkali dilakukan saat corak kekuasaan masih bersifat terpusat (sentralisasi). Masa transisi telah melahirkan gelombang kekerasan yang seakan tidak pernah berakhir, dan semuanya itu berangkat dari situasi darurat kala terjadinya peralihan rezim di Indonesia.

Transisi Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru Persepektif Giorgio Agamben Bambang Widianto Akbar; Winda Nurlaily Rafikalia Iskandar; Abu Tazid
Journal of Public Power Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Proses transisi demokrasi di Indonesia pada 1998 menimbulkan suasana ketiadaan norma (anomie), yang memancing adanya situasi kacau (chaos) dalam masyarakat Indonesia kala itu. Di tengah suasana tanpa norma ini terjadi ‘peniadaan’ hukum, aturan seolah ditanggalkan, dan negara seakan absen kehadirannya dalam mengatur masyarakat. Di masa seperti inilah terjadi apa yang disebut oleh Giorgio Agamben sebagai ‘Demokrasi & Kedaruratan’. Sebuah analisis yang intinya menjelaskan bahwa sebuah negara yang berada dalam keadaan genting akan menangguhkan kepastian hukum, mengabaikan prinsip pemisahan kekuasaan, melanggar hak-hak sipil. Dalam situasi ini, terjadi gesekan dalam masyarakat yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks Indonesia, hal seperti ini diperparah dengan meletusnya konflik komunal di berbagai daerah, yang menimbulkan masalah baru bagi sebuah negara yang sedang berupaya membangun demokrasinya. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis fenomena ini dengan menghubungkannya dengan pemikiran Giorgio Agamben mengenai ‘Demokrasi & Kedaruratan’. Dari hasil penelitian ditemukan hasil bahwa masa transisi demokrasi pasca runtuhnya Orde Baru di tahun 1998 terjadi penangguhan hukum, pengabaian hak-hak sipil dan berbagai pelanggaran lainnya. Ragam krisis yang terjadi sebelum penggulingan rezim Orde Baru belum terselesaikan sepenuhnya sehingga memicu berbagai gejolak yang kemudian menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Sebuah ujian tersendiri bagi Indonesia memasuki milenium baru. Hal ini seakan terus berlanjut walau kini Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Maraknya kekerasan terhadap masyarakat daerah di masa kini bisa dianggap sebagai ‘warisan’ dari kekerasan negara yang acapkali dilakukan saat corak kekuasaan masih bersifat terpusat (sentralisasi). Masa transisi telah melahirkan gelombang kekerasan yang seakan tidak pernah berakhir, dan semuanya itu berangkat dari situasi darurat kala terjadinya peralihan rezim di Indonesia.

Kebijakan Proteksionisme Donald Trump terhadap Dinamika Perang Dagang Amerika Serikat–Cina Tahun 2018-2022 Nurul Isnaini; Kasanusi, Kasanusi; Bambang Widianto Akbar
AGRAPANA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul 'Ulum Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Perdagangan internasional merujuk pada pertukaran barang dan jasa yang dilakukan antar negara untuk membentuk jaringan perdagangan global. Setelah bergabung dengan WTO, perkembangan ekonomi China telah menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan dengan Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, kebijakan ekonomi AS yang awalnya berfokus pada liberalisme mulai mengalami pergeseran ke arah proteksionisme. Dalam konteks ini, liberalisasi perdagangan dalam penelitian ini akan dianalisis melalui kebijakan proteksionisme yang diadopsi oleh AS, yang jelas bertentangan dengan teori liberalisasi perdagangan. Selain itu, konsep perang dagang digunakan untuk menganalisis dinamika perang tarif antara kedua negara. Ketegangan perdagangan ini berdampak signifikan pada ketidakpastian ekonomi global selama periode tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika perang dagang antara Amerika Serikat dan China pada masa kepemimpinan Donald Trump antara tahun 2018 hingga 2020, dengan menggunakan teori liberalisasi perdagangan dan konsep perang dagang sebagai kerangka analisis.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search