Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN OLEH DIPLOMAT DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN EMAS OLEH PEJABAT DIPLOMATIK AFGHANISTAN DI MUMBAI) Siagian, Afny Azzahra; Julianda, Adela; Fauzi, Rizka Amanda; Septaria, Ema; Adepio, Ilham
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1226

Abstract

Hubungan antarnegara yang semakin kompleks, karena hal itu diplomasi memainkan peran penting dalam membangun hubungan internasional. Namun, kekebalan diplomatik yang diberikan oleh Konvensi Wina 1961 sering kali menimbulkan pertanyaan tentang batasannya, terutama ketika ada potensi penyalahgunaan. Kasus diplomat Afghanistan, Zakia Wardak, yang terlibat dalam penyelundupan emas di Mumbai pada tahun 2024, meskipun Wardak memiliki kekebalan diplomatik, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai konsekuensi hukum bagi negara penerima (India) dan negara pengirim (Afghanistan). Penelitian ini menggunakan Pendekatan normatif yang digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang relevan, termasuk Konvensi Wina 1961. Hasil dari penelitian ini berdasarkan pasal 36 ayat 2 Konvensi Wina 1961, India berhak memeriksa barang bawaan diplomat, tetapi tidak dapat menahan atau menuntutnya kecuali Afghanistan mencabut kekebalan tersebut Kekebalan diplomatik yang diberikan untuk melindungi tugas diplomatik tetap memiliki batasan, terutama ketika menyangkut penyalahgunaan hak tersebut. Meskipun India tidak dapat menuntut Zakia Wardak karena kekebalan diplomatiknya, Afghanistan tetap bertanggung jawab atas penyalahgunaan kekebalan tersebut. Tindakan hukum hanya dapat diambil jika Afghanistan mencabut kekebalan diplomatnya kemudian baik melalui pengakuan kesalahan, penyitaan barang, pengambilan tindakan penyelesaian atau tindakan diplomatik lainnya untuk menjaga hubungan bilateral yang baik.
Pertanggungjawaban Hukum Diplomatik Arab Saudi Dalam Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi Di Istanbul 2018 Wijaya, Ano Dwi; Saylendra, Rindang; Aulia, Adinda; Septaria, Ema; Adepio, Ilham
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.318

Abstract

Penelitian ini menganalisis pelanggaran hukum diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada tahun 2018. Berdasarkan Vienna Convention on Consular Relations, Arab Saudi telah melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (2) tentang penggunaan gedung konsulat serta prinsip-prinsip dasar hubungan diplomatik, seperti Mutual Consent, Reciprocity, Pacta Sunt Servanda, dan Itikad Baik. Pelanggaran ini menimbulkan pertanggungjawaban internasional bagi Arab Saudi sesuai dengan Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, yang mencakup pemberian restitusi, kompensasi, permintaan maaf formal, serta jaminan ketidakberulangan pelanggaran serupa di masa depan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu pendekatan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan kasus menganalisis dokumen hukum internasional. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum diplomatik dalam hubungan internasional guna mencegah penyalahgunaan fasilitas diplomatik untuk tindakan yang melanggar hukum, serta mendorong perbaikan dalam sistem hukum internasional terkait pertanggungjawaban negara dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana terhadap jurnalis.