Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan
Wijaya, Ano Dwi
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dampak Hukum Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Julianda, Adela; Wijaya, Ano Dwi; Fadhilah, Amanda Fathonah; Susanti, Pipi; Yamani, M.
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.224

Abstract

Artikel ini membahas urgensi dan konsekuensi hukum dari pelaksanaan mediasi sebagai prosedur wajib dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun, dalam praktiknya sering kali terdapat ketidaksesuaian dalam proses mediasi yang dapat menghambat kelanjutan proses hukum, seperti yang terjadi dalam Kasus Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, di mana Tergugat menyatakan bahwa ia tidak pernah dilibatkan dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Penggugat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mediasi bukan sekadar mekanisme alternatif, tetapi merupakan syarat formal yang harus dipenuhi sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1), serta ditekankan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang PPHI yang mengharuskan adanya laporan mediasi atau konsiliasi sebagai lampiran dalam gugatan. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini, baik oleh Penggugat maupun petugas yang gagal memverifikasi kelengkapan administrasi, dapat mengakibatkan gugatan dianggap prematur, tidak diterima, dan menyebabkan cacat prosedural yang memengaruhi keabsahan proses peradilan. Kegagalan untuk melaksanakan mediasi juga mengganggu prinsip keadilan prosedural, memperlebar kesenjangan kekuatan tawar antara pekerja dan pengusaha, serta merusak kredibilitas lembaga peradilan karena lemahnya pengawasan internal. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi secara sah dan benar tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga merupakan instrumen utama untuk memastikan proses hukum yang adil, cepat, dan murah yang berorientasi pada perlindungan hak pekerja dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.
Pertanggungjawaban Hukum Diplomatik Arab Saudi Dalam Kasus Pembunuhan Jamal Khashoggi Di Istanbul 2018 Wijaya, Ano Dwi; Saylendra, Rindang; Aulia, Adinda; Septaria, Ema; Adepio, Ilham
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.318

Abstract

Penelitian ini menganalisis pelanggaran hukum diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada tahun 2018. Berdasarkan Vienna Convention on Consular Relations, Arab Saudi telah melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (2) tentang penggunaan gedung konsulat serta prinsip-prinsip dasar hubungan diplomatik, seperti Mutual Consent, Reciprocity, Pacta Sunt Servanda, dan Itikad Baik. Pelanggaran ini menimbulkan pertanggungjawaban internasional bagi Arab Saudi sesuai dengan Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, yang mencakup pemberian restitusi, kompensasi, permintaan maaf formal, serta jaminan ketidakberulangan pelanggaran serupa di masa depan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu pendekatan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan kasus menganalisis dokumen hukum internasional. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum diplomatik dalam hubungan internasional guna mencegah penyalahgunaan fasilitas diplomatik untuk tindakan yang melanggar hukum, serta mendorong perbaikan dalam sistem hukum internasional terkait pertanggungjawaban negara dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana terhadap jurnalis.
Co-Authors Adepio, Ilham Aulia, Adinda Fadhilah, Amanda Fathonah Julianda, Adela M. Yamani Saylendra, Rindang Septaria, Ema Susanti, Pipi