Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENDIDIKAN DI INDONESIA: BAGAIMANA DPRD SUMATERA BARAT BERKONTRIBUSI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA Vebbiola Putri Shasqia
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 4 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/x1w2ck39

Abstract

Pendidikan merupakan pilar utama dalam menciptakan generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing tinggi. Di Indonesia, tanggung jawab terhadap pendidikan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah, termasuk lembaga legislatif seperti DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung dan mengawal kebijakan pendidikan di wilayahnya. Melalui fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah ( Perda ) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari alokasi anggaran, peningkatan mutu pendidikan, hingga pemberdayaan sekolah di daerah tertinggal. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan yang dilaksanakan oleh eksekutif, seperti evaluasi distribusi dana BOS, pembangunan infrastruktur sekolah, dan kinerja guru serta tenaga kependidikan. Kontribusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat juga terlihat dalam upaya mereka memperjuangkan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan budaya Minangkabau. Dengan mendorong kurikulum muatan lokal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah turut memperkuat identitas budaya dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan reses dan dialog publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjaring aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah menjadikan lembaga ini sebagai elemen penting dalam pembangunan sektor pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, sinergi yang kuat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, eksekutif, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.
Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Negeri 11 Pancung Soal Shalma Wafiq Azizah; Novriza, Novriza; Azzahra Vidi Umaira; Vebbiola Putri Shasqia; Olvi Sagita
Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan | E-ISSN : 3062-7788 Vol. 2 No. 2 (2025): Juli - September
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses the implementation of Education Management Standards in improving the quality of education at SD Negeri 11 Pancung Soal. Education management standards are a key component of the National Education Standards, which regulate the planning, implementation, supervision, and evaluation of educational activities systematically and sustainably. This study uses a qualitative approach based on literature review to identify strategies, challenges, and the impact of implementing management standards in the elementary school. The findings indicate that SD Negeri 11 Pancung Soal applies self-evaluation-based school planning, structured learning programs, and continuous monitoring and evaluation. The implementation of School-Based Management (SBM) principles provides autonomy to the school in resource management and community involvement. Despite facing challenges such as limited infrastructure and the need for teacher competency development, the school strives to improve education quality through teacher training, facility optimization, and collaboration with various stakeholders. Consistent implementation of management standards has proven to enhance teacher professionalism, accountability, transparency, and the quality of student learning outcomes. These findings suggest that effective implementation of education management standards can be a key factor in improving the quality of education at the elementary level.
CULTURE OF SILENCE DALAM PELAPORAN RISIKO OPERASIONAL PADA SEKTOR PENDIDIKAN Vebbiola Putri Shasqia; Merika Setiawati
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/0kqf4318

Abstract

Budaya organisasi memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku individu, khususnya dalam keberanian menyampaikan informasi yang bersifat kritis. Salah satu fenomena yang kerap muncul dalam organisasi adalah culture of silence, yaitu kondisi ketika individu secara sadar memilih untuk tidak mengungkapkan permasalahan, kesalahan, maupun potensi risiko yang diketahuinya. Dalam sektor pendidikan, fenomena ini menjadi isu serius karena dapat menghambat pelaporan risiko operasional yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini dalam sistem manajemen risiko. Pelaporan risiko operasional yang tidak berjalan secara optimal berpotensi menimbulkan inefisiensi administrasi, penurunan mutu layanan akademik, serta melemahnya tata kelola institusi pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual hubungan antara culture of silence dan pelaporan risiko operasional dalam organisasi pendidikan berdasarkan kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan budaya organisasi, organizational silence, dan manajemen risiko operasional di sektor pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang hierarkis, kepemimpinan yang kurang partisipatif, rendahnya psychological safety, serta lemahnya sistem pelaporan internal menjadi faktor utama yang memperkuat culture of silence dan menghambat pelaporan risiko operasional. Oleh karena itu, penguatan komitmen pimpinan, pengembangan komunikasi organisasi yang terbuka, serta penyediaan mekanisme pelaporan risiko yang aman dan transparan menjadi langkah strategis untuk meminimalkan dampak culture of silence dan memperkuat praktik manajemen risiko dalam organisasi pendidikan.