Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum
Syaefullah
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Kepemimpinan Perempuan Perspektif Dan Perbincangan Terkini Dalam Hukum Islam Ayatullah; Syaefullah
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 1 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/gpwnwy77

Abstract

The purpose of this study is to explore in depth the concept of women's leadership from the perspective of Islamic law. The aim is to provide a clear understanding of Islamic guidelines regarding women's leadership and its limitations. Leadership is understood as behavior that aims to influence the activities of group members in order to achieve a common goal, designed to benefit both individuals and organizations. This study is a literature review using a descriptive-analytic method with a historical-philosophical approach, combining data analysis and documentation verification to ensure valid results. The findings show that women's leadership, from the perspective of Islamic law, is a flexible concept that continues to dialogue with the changing times. Islamic law does not provide strict or definitive practical guidelines regarding women's leadership, as this issue falls under mu'āmalah (human social relations), which requires further elaboration through ijtihad (independent reasoning) and humanitarian considerations. Based on this reasoning, there is no textual or contextual prohibition against women taking on leadership roles. Moreover, leadership is not inherently gendered, as gender is only a difference in identity. Gender refers to the differences between men and women in terms of social, cultural, psychological, and other aspects, which are always related to equal rights between men and women.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perkelahian yang Dipicu Bullying di Sekolah(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2025/Pn. Jkt. Sel) Syaefullah; Saragih, Horadin; Susetio, Wasis; Helvis
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.575

Abstract

Kekerasan di lingkungan sekolah telah berkembang menjadi persoalan hukum serius, khususnya ketika menimbulkan luka berat terhadap korban yang masih berstatus anak. Kekerasan antar-anak yang dipicu bullying menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya mampu menyediakan ruang aman bagi peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan bela paksa dalam perkara kekerasan anak yang dipicu bullying di lingkungan sekolah serta pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap peristiwa kekerasan tersebut. Penelitian menggunakan teori bela paksa, restorative justice, dan vicarious liability dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan kedudukan bela paksa dalam perkara ini bergantung pada terpenuhinya unsur serangan seketika, melawan hukum, dan proporsionalitas tindakan pembelaan. Meskipun anak pelaku mengalami tekanan psikologis akibat bullying, tidak seluruh tindakan perlawanan dapat dikualifikasikan sebagai noodweer apabila melampaui batas kewajaran. Namun, kondisi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf. Di sisi lain, sekolah memiliki tanggung jawab moral, administratif, dan potensi tanggung jawab hukum apabila lalai mencegah, mengawasi, dan menangani bullying. Kelalaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai omission yang berimplikasi hukum. Kesimpulannya, kekerasan anak akibat bullying umumnya tidak memenuhi unsur bela paksa sempurna, tetapi dapat menjadi alasan pemaaf karena tekanan psikis dan kelalain pihak sekolah. Penyelesaian perkara sebaiknya diarahkan pada restorative justice serta perbaikan sistem pengawasan di sekolah.
Co-Authors Ayatullah Helvis, Helvis Horadin Saragih Wasis Susetio