Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.264
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Rechtsidee Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Multidisiplin Indonesia Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Wasis Susetio
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
ASPEK HUKUM KORPORASI TERHADAP UMKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA UMKM BINAAN KECAMATAN CIATER SUBANG JAWA BARAT Susetio, Wasis; Alfiana, Rita; Taher, Irman Jaya; Azis, Rizka Amelia; Muliawan, Anatomi; Feriza, Gousta; Hayati, Nur
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 8, No 03 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v8i03.5207

Abstract

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diawali dengan adanya permintaan dari mitra (Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat) untuk dapat dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum terkait aspek hukum korporasi terhadap UMKM khusunya mengenai perizinan dan legalitas badan usaha. Keadaan Pandemik ternyata tidak menghalangi perkembangan perekonomian, dari hari ke hari perekonomian semakin meningkat. Walapun banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut sudah tentu badan usaha juga memerlukan daftar perusahaan yang legal, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku UMKM binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat yang belum memiliki izin usaha secara resmi sehingga pelaku usaha tersebut dapat mengetahui cara melegalkan usahanya. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode pemaparan materi, penyuluhan hukum, kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab. Waktu pelaksanaan kegiatan ini yaitu tanggal 04-05 Desember 2021dan diselenggarakan di Aula lembah Sarimas Subang, Jawa Barat. Kata Kunci : Badan usaha, Perizinan, UMKM.
PENGATURAN HUKUM DALAM KEADAAN DARURAT DIMASA PANDEMI COVID-19 Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 8, No 01 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v8i01.4791

Abstract

It has been almost 2 years since the world, and especially Indonesia, has experienced a corona virus pandemic (Covid19). At the beginning of the pandemic, President Jokowi issued Presidential Decree Number 11 of 2020 concerning the Determination of the Public Health Emergency of Corona Virus Disease 2019 (COVID !()). Thus, the emergency status was based on Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine on March 31 2O2O which simultaneously the President issued Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) number 1 of 2020 on the same date. These two legal products were followed by other laws and regulations such as Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019. In its implementation, PSBB which is a nomenclature or normative term in Article 1 number 11 of the Health Quarantine Law becomes a reference and legal basis for implementing pandemic regulations in the regions. January 6th i 2021, a provision is issued regarding the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2021. This is of course a question, considering then, this Inmendagri became a kind of basis for the implementation of various PPKM rules, both those with a Micro nomenclature, as well as the issuance Emergency PPKM based on Inmendagri number 15 of 2021 concerning emergency PPKM. The problem is, how can a regulation such as a Ministerial Instruction be used as a legal basis with sanctions.What is the legal basis for the issuance of the Ministerial Instruction based on Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation Keywords : Emergency, PSBB, PPKM 
PENYULUHAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN ANAK BAGI ANAK YATIM PIATU DI PESANTREN RUMAH QURAN UMAR BIN KHATTAB BOGOR Susetio, Wasis
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 03 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i03.4128

Abstract

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah santri di Pesantren Rumah Quran Umar bin Khattab yang beralamat di Jl. Kp. Bojong Hilir No.12, Bojong, Kec. Kemamng, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang diawali dengan audiensi, rapat pembahasan tema, penandatangan kerjasama dan pelaksanaan edukasi/penyuluhan. Pesantren sebagai pendidikan tertua di Indonesia sangat berkembang pesat dan besar. Perkembangannya pun tidak hanya pada tekstual, namun lebih mengikuti perkembangan zaman, dengan tujuan mempersiapkan siswa atau santri lebih maju, bukan hanya ahli di bidang agama, namun tentang kepemerintahan juga digalakkan dengan diadakan pendidikan-pendidikan di Pesantren. Perlindungan terhadap anak-anak sudah diatur dalam Undang-Undang, yaitu UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PA). Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Perlindungan dimaksud, seperti termaktub dalam pasal 1 ayat 2 UU PA, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak yatim piatu sebagai salah satu permasalahan sosial anak, membutuhkan orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang mapan sebagai tempat untuk berlindung dan berkembang menjadi anak-anak yang di kemudian hari akan memimpin negara. Anak yatim piatu termasuk di dalam kelompok anak-anak yang masih bergantung pada orang yang lebih mapan (Dependent Children). Dalam hal ini, orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang telah mapan memegang peranan penting untuk membantu anak-anak yatim piatu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dikarenakan mayoritasnya santri yatim piatu di Pesantren Rumah Quran Umar Bin Khattab Bogor, maka edukasi dan penyuluhan hukum ini menjadi penting dilaksanakan agar para santri mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terkait hak kesejahteraan anak yatim piatu yang diasuh di lingkungan pesantren. Luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa laporan hasil pengabdian masyarakat disertai artikel P2M yang akan diterbitkan dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas. Dalam artikel tersebut akan dicarikan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga metode tersebut dapat diterapkan di tempat yang lain dengan kondisi permasalahan yang sama. Kata kunci: Hak-Hak Anak, Perlindungan Anak
PENYULUHAN HUKUM TERHADAP SIKAP SISWA ANTAR SUKU TERKAIT PENGAMALAN SILA KE-3 PANCASILA DI PESANTREN RUMAH QURAN UMAR BIN KHATTAB BOGOR Azis, Rizka Amelia; Susetio, Wasis; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 02 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i2.3971

Abstract

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah santri di Pesantren Rumah Quran Umar bin Khattab yang beralamat di Jl. Kp. Bojong Hilir No.12, Bojong, Kec. Kemamng, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 yang diawali dengan audiensi, rapat pembahasan tema, penandatangan kerjasama dan pelaksanaan edukasi/penyuluhan. Pancasila dapat difungsikan dalam setiap elemen kelembagaan, pendidikan, kebudayaan, dan organisasiorganisasi di Indonesia, misalnya di pesantren. Pesantren sebagai pendidikan tertua di Indonesia sangat berkembang pesat dan besar. Perkembangannya pun tidak hanya pada tekstual, namun lebih mengikuti perkembangan zaman, dengan tujuan mempersiapkan siswa atau santri lebih maju, bukan hanya ahli di bidang agama, namun tentang kepemerintahan juga digalakkan dengan diadakan Pendidikan-pendidikan di Pesantren. Kurangnya kesadaran para santri terkait rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menimbulkan terjadinya kelompok-kelompok antarsuku disana. Untuk itu, edukasi dan penyuluhan hukum ini menjadi penting dilaksanakan agar perbedaan suku antar santri tetap dapat memupuk rasa gotong royong antar santri dan rasa persatuan bangsa. Penyuluhan dan edukasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para santri mengenai penanaman karakter khususnya terkait dengan penanaman nilai persatuan dan tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah agar para santri dapat mengetahui mengenai faktor penyebab dari hal-hal yang merusak persatuan dan langkah apa yang harus ditempuh jika terjadi hal-hal yang dapat mengilangkan rasa persatuan dan kesatuan. Luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa laporan hasil pengabdian masyarakat disertai artikel P2M yang akan diterbitkan dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas. Dalam artikel tersebut akan dicarikan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga metode tersebut dapat diterapkan di tempat yang lain dengan kondisi permasalahan yang sama. Kata kunci: Persatuan Indonesia
KARANTINA KESEHATAN DI DKI JAKARTA (SEBUAH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NEGARA TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SAAT PEMBERLAKUAN PSBB) Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Nurhayani, Nurhayani
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 6, No 4 (2020): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v6i4.3559

Abstract

To close the spread of the corona virus access, the Government of DKI Jakarta enforces health quarantine with a Large Scale Social Limitation (PSBB) pattern.  The word quarantine is regulated in the Law No. 6 Year 2018 concerning Health Quarantine in the form of house quarantine, regional quarantine, hospital quarantine or large-scale social restrictions by health quarantine officials.  The legal issues that can be identified are whether the determination of DKI Jakarta PSBB is in accordance with the laws and regulations and how the role of the government both the DKI Jakarta Provincial and the Central Government in fulfilling the provisions of Article 8 of Law No. 6 Year 2018.  This community service was carried out on April 2020 which includes licensing, preparing online invitations and compiling educational materials.  In the Law No. 12 Year 2011 concerning the formation of legislation in Indonesia, Provincial Regional Regulation is under the Government Regulations and Laws, as well as the Governor Regulation No. 33 Year 2002, must refer to and originate from the norms of the Regional Quarantine Law, and Government Regulation No. 21 Year 2020 concerning PSBB.  Reference to the Article 8 of Law No. 6 Year 2018, the central government is obliged to provide basic health services, food, and other daily necessities to everyone without discrimination, while the word “can” based on the Article 21 paragraph (1) of the DKI Jakarta Governor Regulation No. 33 Year 2020 is in nature facultative or permissible (not mandatory). Keywords: corona virus, health quarantine
SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DARI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH DASAR INKLUSI Azis, Rizka Amelia; Triningsih, Anna; Subiyanto, Achmad Edi; Ernawati, Ernawati; Taher, Irmanjaya; Susetio, Wasis; Judge, Zulfikar; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Hikmawati, Elok; Feriza, Gousta; Kurniawan, I Gede Hartadi; Nurhayani, Nurhayani; Widiatno, Men Wih; Juanda, Juanda
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 05 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i05.7939

Abstract

AbstractBullying in schools is a serious issue with negative impacts, particularly for children with special needs who are often targeted because of their differences. Legal protection for children with special needs in inclusive elementary schools, where students of various abilities learn together, is crucial. The goal of this socialization is to raise public awareness about the importance of legal protection for children with special needs and to develop effective plans to prevent and address bullying in inclusive elementary schools. This socialization involves teachers, school staff, parents, and the community, enhancing participants' understanding of the laws and policies that protect children from bullying. It aims to help participants gain a deeper comprehension of the legal rights of children with special needs and the importance of creating a safe school environment. The socialization underscores the significance of fostering a friendly and tolerant school culture and highlights the critical roles played by all stakeholders in creating a safe and supportive environment for children with special needs. Keywords : Legal protection, special need children, bullying. AbstrakPerundungan di sekolah adalah masalah yang serius dan berdampak negatif, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang sering dieksploitasi karena perbedaan mereka. Perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus dalam sekolah dasar inklusi, di mana siswa dengan berbagai kemampuan belajar bersama, sangat penting. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus, serta ingin membuat rencana yang efektif untuk mencegah dan menangani perundungan di sekolah dasar inklusi. Sosialisasi yang melibatkan guru, karyawan sekolah, orang tua, dan masyarakat meningkatkan pemahaman peserta tentang undang-undang dan kebijakan yang melindungi anak-anak dari perundungan. Untuk menunjukkan kepada peserta  agar lebih memahami hak-hak hukum anak berkebutuhan khusus dan pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman. Sosialisasi ini menekankan betapa pentingnya budaya sekolah yang ramah dan toleran, serta peran penting yang dimainkan oleh semua pihak dalam membuat lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak berkebutuhan khusus. Kata Kunci : Perlindungan hukum, anak berkebutuhan khusus, perundungan.
SOSIALISASI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAPUR MASUK SEKOLAH DALAM RANGKA UPAYA MENURUNKAN ANGKA TUNTING SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Azis, Rizka Amelia; Ishak, Muhamad; Susetio, Wasis; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 02 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i02.7436

Abstract

Perpres no 72 tahun 2021 mengenai percepatan penyusutan stunting merupakan bawah hukum penerapan penyusutan nilai stunting. Hendak namun, tiap kebijaksanaan yang dijalani memiliki efek buat gagal menggapai tujuan yang sesungguhnya yang diakibatkan terdapatnya kekurangan dalam formulasi peraturan ataupun dalam implementasinya. Kejadian itu diakibatkan sebab masih minimnya program pemasyarakatan ataupun konseling selaku usaha penindakan penyusutan nilai permasalahan stunting buat keluarga berbahaya stunting. Aktivitas dedikasi warga yang dicoba oleh dosen- dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Sekolah Pembelajaran Khusus B- C& Autis atau SLB Bandar Lampung yang salah satu arti serta tujuannya merupakan mau mensosialisikan hal percepatan penyusutan nilai stunting dengan cara efisien, konvergen, serta berintegrasi lewat Program Dapur Masuk Sekolah. Diharapkan sesudah pemasyarakatan ini sehingga program dapur masuk sekolah selaku usaha penyusutan jumlah permasalahan stunting bisa terselenggara dengan lebih bagus alhasil Perpres no 72 tahun 2021 mengenai percepatan penyusutan stunting jadi efisien dalam pelaksanaannya di warga Kemiling. Kata Kunci: stunting, Program Dapur Masuk Sekolah
PERAN HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs) Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Saragih, Horadin; Bertha, Anna
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7928

Abstract

AbstractCurrently, due to international politics, social and economic needs, legal changes, and the impact of changes, substantial transformations are required. The existing challenges provide evidence that the world is developing more rapidly, significantly affecting national development. One of these challenges is how to achieve the goals outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs) period, which encompass all aspects of national life and governance. The questions that need to be addressed in this research are: What is the concept of sustainable development (SDGs), and what is the role of law in realizing the SDGs? This research employs a qualitative methodology utilizing both primary and secondary data, and it is descriptive in nature. The SDG proposal is the 2030 Sustainable Development Agenda, a new development agreement that promotes changes leading to sustainable development and includes 17 goals. Only law can guarantee the ideology of the SDGs, and the laws that ensure this must continually evolve to achieve national development for the prosperity of the people. The role of law in achieving the SDGs can be seen as one of the 'cross-sectoral goals' among the 16 SDG goals, where the final part of the goal states that 'access to justice for all' is a key element. Developing and enforcing laws assist the most vulnerable groups in exercising their rights within society. Keywords: Sustainable development, the role of law, development goals  AbstrakSaat ini, karena politik internasional, kebutuhan sosial dan ekonomi, perubahan hukum, dan dampak perubahan memerlukan transformasi besar. Tantangan yang ada saat ini membuktikan bahwa dunia berkembang lebih cepat dan berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional. Salah satu tantangan ini adalah bagaimana mencapai tujuan yang digariskan dalam periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah: Apa itu konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan apa peran hukum dalam mewujudkan SDGs? Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder, serta bersifat deskriptif. Proposal SDG adalah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebuah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan menuju pembangunan berkelanjutan dan mencakup 17 tujuan. Hanya hukum yang dapat menjamin ideologi SDGs, dan hukum yang menjaminnya harus terus berkembang untuk mencapai pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat. Peran hukum dalam mencapai SDGs dapat dilihat sebagai salah satu 'tujuan lintas sektoral' di antara 16 tujuan SDGs, di mana bagian akhir dari tujuan tersebut menyatakan bahwa 'akses terhadap keadilan untuk semua' merupakan elemen kunci. Mengembangkan dan menegakkan hukum membantu kelompok yang paling rentan dalam melaksanakan hak-hak mereka di masyarakat. Kata Kunci:  Pembangunan berkelanjutan, peran hukum, tujuan pembangunan
Philosophical Sufism and Legal Culture in Nusantara: An Epistemological Review Wasitaatmadja, Fokky Fuad; Susetio, Wasis
Al-Risalah Vol 20 No 1 (2020): June 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.831 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v20i1.558

Abstract

A research on the relation between sufism, sharia, and the local culture is essential for some reasons. First, Islamic philosophy and customary law (or the law of the peoples) are perceived as opposing each other. Second, Islamic philosophy, also in Geertz’s theory, regards Islam merely as the structure of religious orthodoxy. Third: the structure of Islamic orthodoxy, often portrayed as a highly rigid one, is often (seen as) conflicting with sufism in the world of Islamic scholarship. This paper aims to determine the dynamic relation between the spiritual values ​​of Sufism and traditional values ​​surviving in the so-called Nusantara legal culture. It also elaborates on the extent to which a distinct epistemology typical to sufism may contribute to enriching the cultural space of Nusantara law. As normative legal research, this paper employs the principle of legal culture developed by Lawrence M. Friedman. It concludes that the spiritual values ​​of sufism are not conflicting with the principles of Islamic jurisprudence. It would also argue that the construction of Nusantara legal culture has a unique character resulted from dynamic interaction of traditional values, on the one hand, and sufism on the other.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERMASALAHAN DAN PENCEGAHAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA TAMANSARI KABUPATEN BOGOR Widiatno, Men Wih; Susetio, Wasis; Judge, Zulfikar; Triningsih, Anna; Bertha, Anna; Saragih, Horadin; Taher, Irmanjaya; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Hikmawati, Elok; Rahmadani, Adhining Prabawati; Nazah, Farida Nurun; Olivia, Fitria; Citra, Lana Fadila; Feriza, Gousta; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Alfiana, Rita; Slamet, Sri Redjeki; Azis, Riska Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Wardhani, Sri Pramudya
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 03 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i03.8723

Abstract

AbtractLand is an important aspect in people's lives, but there are still many village people who do not know information about the land administration process. Similarly, the community in Tamansari Village, Bogor District, has expressed concerns over the lack of advocacy regarding their land rights. For this reason, legal counseling on problems and prevention of land ownership disputes in Tamansari Village, Bogor District, is essential. This counseling aims to enhance the community’s understanding of their rights to land, the correct procedures for managing land certificates, and the legal avenues available for resolving disputes over land ownership. This community service initiative focuses on providing legal counseling and socialization, centered on the theme of addressing and preventing land ownership conflicts within the Tamansari Village community, Bogor Regency, West Java. Through this initiative, legal counseling serves not only as a preventive measure but also as a tool to empower the community to manage their land assets more wisely and sustainably.. Keywords: problems and prevention,  land ownership disputes, land rights AbsrakPertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, namun masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui informasi mengenai proses administrasi pertanahan. Sama halnya dengan masyarakat desa Tamansari kabupaten Bogor yang merasakan kurangnya advokasi mengenai pertanahan di wilayah mereka. Untuk itu, penyuluhan hukum tentang pertanahan di desa  Tamansari kabupaten Bogor menjadi sangat penting. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah, prosedur yang benar dalam pengurusan sertifikat, dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah secara hukum. kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi dengan mengangkat tema permasalahan dan pencegahan sengketa kepemilikan tanah pada masyarakat desa Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  Melalui kegiatan penyuluhan ini, penyuluhan hukum ini tidak hanya menjadi langkah preventif, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih berdaya dalam mengelola aset tanah mereka secara bijak dan berkelanjutan. Kata Kunci : permasalahan dan pencegahan, sengketa kepemilikan tanah, hak-hak atas tanah
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Alfiana, Rita Ambiar, Muhammad Irvan Amwalan, Rashdan Bayumurti Anatomi Muliawan Anna Triningsih, Anna Annisa Fitria Ari Gunawan Azis, Riska Amelia Azis, Rizka Amelia Aziz, Rizka Amelia Bertha, Anna Budiman Budiman Citra, Lana Fadila Dahlia, Merry Dwinanto, Rafi Rajendra Elawati, Tuti Ernawati Ernawati Feriza, Gousta Fitria Olivia Frisila, Amanda Harahap, Pardamean Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan Irmanjaya Thaher Ishak, Muhamad Juanda Juanda Judge , Zulfikar Kantikha, I Made Markoni Markoni Nazah, Farida Nurun Nur Hayati Nurhayani nurhayani Rahmadani, Adhining Prabawati Saido, Rochmat Sri Redjeki Slamet Suprajogi, Agus Veithzal Rivai Zainal Wardhani, Sri Pramudya Wasitaatmadja, Fokky Fuad Widiatno, Men Wih Wiraguna, Sidi Ahyar Zulfikar Judge