Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Atmarivaldi Rosel
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Elektronik Perusahaan Di Era Digitalisasi Atmarivaldi Rosel; Reyza Darfebryanto; Abid Aulia Hilmi; Rival; Helvira Citra
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2025): Januari - Maret
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen, terutama dalam konteks kontrak elektronik. Kontrak elektronik kini menjadi sarana utama dalam transaksi bisnis di era digital, tetapi perlindungan konsumen dalam kontrak ini masih menjadi isu yang perlu perhatian lebih. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi konsumen dalam transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode penelitian kepustakaan, menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kontrak elektronik dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang mengatur kontrak elektronik, seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, implementasi perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka dalam transaksi digital dan kelemahan pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak transparan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum baik bagi konsumen maupun perusahaan agar perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik dapat terjamin dengan baik.
Arah Kebijakan Hukum Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang Aprilla Laura Utari; Rahma Yulia; Atmarivaldi Rosel; Edo Nugraha; Elwidarifa Marwenny
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/2940wr23

Abstract

Waste is a big problem that needs more attention. According to the Ministry of Environment and Forestry, the total amount of waste in Indonesia is 187.2 million tons per year. Padang City as the capital of West Sumatra province also produces large amounts of waste. The accumulation of waste in Padang City in 2021 is around 233,385.96 tons per year. Padang City produces a total of 643.76 tons of waste per day in 2022. Most of this waste, around 62.80% is food waste. Apart from that, waste components such as glass (2.40%), plastic (12.40%), leaves/wood (6.84%), metal (0.19%), paper (5.70%), rubber (1 .50%), textiles (3.30%), and other waste (4.87%) related regulations regarding waste management in Padang City, namely PERDA Number 21 of 2012. However, in reality the waste problem never ends, in fact waste production continues to increase. The problem formulation is: 1) legal regulations related to waste management in Padang City; and 2) legal policies regarding waste management in Padang City. To answer this problem, a normative juridical type of research is used. So it can be concluded that 1) legal regulations related to waste management in Padang City, namely Padang City Regional Regulation Number 21 of 2012 which regulates waste management, West Sumatra Province Regional Regulation Number 8 of 2018 regulates Regional Waste Management, Republic of Indonesia Government Regulation Number 27 of 2020 concerning Specific Waste Management 2) the direction of legal policy regarding waste management in Padang City is by improving waste transportation services such as making transportation more efficient from residential areas to waste disposal sites because one of the problems related is the efficiency of waste logistics. This is believed to be due to the TPS function not being optimal at one location in the area, so it also has an impact on the current traffic system.
Co-Authors Abid Aulia Hilmi Aprilla Laura Utari Edo Nugraha Helvira Citra Marwenny, Elwidarifa Rahma Yulia Reyza Darfebryanto Rival