Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

MEMBANGUN PERADABAN PENDIDIKAN BERDASARKAN BUDAYA PANCASILA DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU SEBAGAI BERANDA TERDEPAN NKRI MENYAMBUT INDUSTRI 4.0 Wattimena, Rovsky Asyer
Jurnal Saniri Vol 1, No 1 (2020): Volume 1 Nomor 1, November 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/saniri.v1i1.436

Abstract

At the beginning of the development of civilization in the world, there were many transitions and changes in the ways in which civilization was realized. Among them are transactions of cultural values from one area to another, exchange of information, and the latest technological discoveries. So the current phenomenon is that the understanding of the general public, especially the student generation, has begun to forget the Pancasila culture. so that one way to be able to compete and succeed in sustainable development in this era of industrial revolution 4.0 is through education. Where there is a need for a renewal of re-planting the values and culture of Pancasila at every level of education from elementary school to college. As stated in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, especially the explanation of Article 37 paragraph (1) that education is intended to shape students into human beings of faith, caution and good character so that it can give a new color to the national education system. about the values of Pancasila which should be actualized in the development of national education.
Problematika Pembentukan Peraturan Desa Dalam Perspektif Pengetahuan Hukum Dan Pengawasan Pratiwi, Dita Ayudia; Gardjalay, Hery Albert; Wattimena, Rovsky Asyer
Bacarita Law Journal Vol 5 No 2 (2025): April (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v5i2.18400

Abstract

This research aims to identify the obstacles faced in the process of forming Village Regulations in Durjela, Wangel and Wokam Villages and then to find out how the role of the Village Government, the Village Consultative Body, and the community in overcoming obstacles in the formation of village regulations. The type of research used in this writing is normative, namely research on the relevant legal norms (laws and regulations), in this research will be used with a descriptive-analytical type of research on the basis that the results obtained from literature studies are then analyzed and discussed using a systematic discussion flow then this research is carried out a literature study (library research), namely collecting related legal materials to obtain objective and accurate information, both from books, laws and the internet. The collection of legal materials is carried out by arranging by subject. The results of the study show that the village government's legal knowledge is lacking in legal knowledge, either due to educational qualifications, lack of seeking information, or lack of legal awareness or lack of supervision in the formation of Village Regulations that are not optimal and effective by the Legal Section of the Aru Islands Regency Government.
Reintegrasi Sosial: Persiapan Hidup Pasca-Penahanan (Fokus Asimilasi, Remisi, dan Keterampilan Hukum untuk Kembali ke Masyarakat) Kesaulya, Clara; Lawalata, Maher Syalal; Wattimena, Ricky M.; Wattimena, Rovsky Asyer; Manery, Nugrah Gables; Pratiwi, Dita Ayudia; Yanlua, Muh Akbar; Uktolseja, Novyta; Rumangun, Johan P. E.; Mantaiborbir, Rocky S.; Gardjalay, Hery A.
ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : PT Media Edukasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64198/abdinusantara.v1i2.24

Abstract

Reintegrasi sosial merupakan proses penting bagi narapidana setelah menjalani masa hukuman, khususnya dalam hal adaptasi sosial saat kembali ke masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga binaan pemasyarakatan (WBP) terkait hak-hak pasca-bebas serta aturan hukum yang berlaku. Metode pelaksanaan terdiri dari empat tahap: identifikasi kebutuhan melalui survei dan wawancara; pemberian materi tentang hak-hak WBP dan pemahaman hukum; sesi tanya jawab dan diskusi; serta evaluasi melalui pretest dan posttest. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman hukum peserta sebesar 50%. Reintegrasi sosial tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Dukungan dari negara, masyarakat, dan keluarga berperan penting dalam mengubah mantan narapidana menjadi agen perubahan positif. Dengan membangun ekosistem yang inklusif dan suportif, diharapkan mata rantai kejahatan dapat diputus, menciptakan masa depan yang lebih baik.
Perlindungan Hukum terhadap Wilayah Laut dan Pesisir di Kabupaten Kepulauan Aru terkait Penambangan Pasir dan Karang Laut Wattimena, Ricky Marthen; Gardjalay, Hery Alberd; Wattimena, Rovsky Asyer
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12260

Abstract

Wilayah pesisir laut memiliki keanekaragaman hayati yang perlu di lindungi. Oleh karena itu, dengan adanya penambangan pasir dan batu karang akan menimbulkan kehancuran dan kerusakan di wilayah pesisir laut seperti salah satunya di desa wangel Kabupaten Kepulaua Aru, sehingga harus adanya perlindugan hukum yang berikan guna mencegah terjadinya pengrusakan ekosistem di laut. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Wilayah Laut dan Pesisir di Kabupaten Aru terkait Penambangan Pasir dan Karang Laut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yanag mana berfokus hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Perlindungan hukum terhadap wilayah Laut dan Pesisir merupakan suatu yang sudah ditetapkan dalam intrumen undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terkait dengan Penambangan Pasir dan Karang Laut yang terjadi selama ini seperti salah satunya di desa wanggel Kabupaten Kepulauan Aru banyak menimbulkan kekhawatiran yang sangat fatal, dimana bahwa dengan adanya penambangan pasir dan batu karang akan membuat hancurnya ekosistem laut dan merusak wilayah pesisir laut. Oleh karena itu, di butuhkan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat di Desa Wanggel dengan pendekatan kelembagaan, pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi dan Pendekatan pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu agar dapat memberikan adanya kesejahteraan bagi masyarakat dan juga melindungi wilayah pesisir laut ke depan, sehingga tidak terjadi kerusakan laut.