Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Efektifitas Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Batang Hari Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pratiwi, Dita Ayudia; Hardiyanti, Hardiyanti; Manery, Nugrah Gables
Bacarita Law Journal Vol 3 No 2 (2023): April (2023) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v3i2.8163

Abstract

This study aims 1) to find out how effective the formation of regional regulations for Batang Hari Regency is based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products. 2) To find out the inhibiting factors in the formation of regional regulations in Batang Hari Regency. The type of research is empirical juridical. The procedure for sampling is done by purposive sampling. Then the analysis of the data obtained, namely primary data and secondary data collected is drawn into a conclusion inductive method, namely from general data formulated in the form of questions. The results show that the formation of regional regulations in Batang Hari Regency is based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 80 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products, the proposed Ranperda can be submitted by the regional government or DPRD. With the existence of local governments, it is expected to be effective in the practice of making local regulations by adjusting the interests of the community. The formation of regional regulations is required to prioritize the interests of the community, so it is hoped that there will be maximum cooperation between agencies related to the regional government so as to produce a regional regulation that has aspects of justice and legal certainty for the people of Batang Hari Regency.
Problematika Pembentukan Peraturan Desa Dalam Perspektif Pengetahuan Hukum Dan Pengawasan Pratiwi, Dita Ayudia; Gardjalay, Hery Albert; Wattimena, Rovsky Asyer
Bacarita Law Journal Vol 5 No 2 (2025): April (2025) BACARITA Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v5i2.18400

Abstract

This research aims to identify the obstacles faced in the process of forming Village Regulations in Durjela, Wangel and Wokam Villages and then to find out how the role of the Village Government, the Village Consultative Body, and the community in overcoming obstacles in the formation of village regulations. The type of research used in this writing is normative, namely research on the relevant legal norms (laws and regulations), in this research will be used with a descriptive-analytical type of research on the basis that the results obtained from literature studies are then analyzed and discussed using a systematic discussion flow then this research is carried out a literature study (library research), namely collecting related legal materials to obtain objective and accurate information, both from books, laws and the internet. The collection of legal materials is carried out by arranging by subject. The results of the study show that the village government's legal knowledge is lacking in legal knowledge, either due to educational qualifications, lack of seeking information, or lack of legal awareness or lack of supervision in the formation of Village Regulations that are not optimal and effective by the Legal Section of the Aru Islands Regency Government.
Reintegrasi Sosial: Persiapan Hidup Pasca-Penahanan (Fokus Asimilasi, Remisi, dan Keterampilan Hukum untuk Kembali ke Masyarakat) Kesaulya, Clara; Lawalata, Maher Syalal; Wattimena, Ricky M.; Wattimena, Rovsky Asyer; Manery, Nugrah Gables; Pratiwi, Dita Ayudia; Yanlua, Muh Akbar; Uktolseja, Novyta; Rumangun, Johan P. E.; Mantaiborbir, Rocky S.; Gardjalay, Hery A.
ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : PT Media Edukasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64198/abdinusantara.v1i2.24

Abstract

Reintegrasi sosial merupakan proses penting bagi narapidana setelah menjalani masa hukuman, khususnya dalam hal adaptasi sosial saat kembali ke masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga binaan pemasyarakatan (WBP) terkait hak-hak pasca-bebas serta aturan hukum yang berlaku. Metode pelaksanaan terdiri dari empat tahap: identifikasi kebutuhan melalui survei dan wawancara; pemberian materi tentang hak-hak WBP dan pemahaman hukum; sesi tanya jawab dan diskusi; serta evaluasi melalui pretest dan posttest. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman hukum peserta sebesar 50%. Reintegrasi sosial tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Dukungan dari negara, masyarakat, dan keluarga berperan penting dalam mengubah mantan narapidana menjadi agen perubahan positif. Dengan membangun ekosistem yang inklusif dan suportif, diharapkan mata rantai kejahatan dapat diputus, menciptakan masa depan yang lebih baik.
Kedudukan Sinamot Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Perspektif Hukum Positif Panjaitan, Wijaya Natalia; Pratiwi, Dita Ayudia; Nabila, Syadzwina Hindun
BAMETI Customary Law Review Vol 2 No 1 (2024): Juni 2024 BAMETI Customary Law Review
Publisher : Pusat Kajian Pesisir dan Masyarakat Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/bameti.v2i1.13048

Abstract

Customary law is a law that is applied and evolve in the life of the community which is constitutionally equal to the law in general. One of them is the validity of Batak toba customary law for the Batak toba indigenous people. Batak toba culture has a custom called giving Sinamot to the woman as a token when carrying out traditional marriage as a symbol of the seriousness of marriage. The sinamot requirement in traditional Batak marriage is a mandatory requirement in marrying, but oftentimes this sinamot customary event is only considered as a traditional and cultural ceremonial event that is held and not as a customary requirement as a legal provision that should be recognised as equal to positive law provisions that have legal implications. This research is to identify the position of sinamot as a condition for the validity of Batak toba traditional marriage from the perspective of positive law. The research method is normative juridical research with a literature review. Sinamot is not only a customary and cultural event requirement in the implementation of marriage but also a customary requirement that has the same value as legal provisions as one of the conditions for the validity of marriage in addition to the validity based on Marriage Law Number 1 of 1997 Juncto Law Number 16 of 2019.
Penerapan Hidup Bersih, Sehat, dan Sopan: Membangun Karakter Siswa yang Berkualitas PURBA, PRATIWI; Pratiwi, Dita Ayudia; Victory, Bintang Lony Vera
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4789

Abstract

Tujuan dari diadakannya Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kebersihan diri khususnya kebersihan tangan, meningkatkan pemahaman siswa mengenai kesehatan diri, dan membiasakan siswa untuk berperilaku sopan di lingkungan sekolah. Perilaku hidup bersih, sehat, dan sopan di lingkungan sekolah merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu bentuk kesadaran diri yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan. Pembentukan karakter sopan dan santun memiliki dampak di sekolah dan di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengimplementasikan hal ini dalam diri siswa, diperlukan upaya atau proses pemasukan pengetahuan (knowing) dan keterampilan dalam melaksanakannya (doing). Sosialisasi dapat dilakukan dengan peningkatan pengetahuan melalui presentasi dan demonstrasi dan peningkatan keterampilan melalui kegiatan praktikum di lapangan. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini terlaksana dengan baik dan sukses. Hal ini dapat dilihat dari siswa mampu mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar yang dilakukan di lapangan sekolah, siswa mampu menyebutkan komposisi atau kandungan yang terdapat dalam makanan yang sehat dan bergizi, siswa mampu melakukan olahraga dengan hati gembira di lapangan sekolah, siswa mampu bersikap sopan dan santun terhadap guru, sesama teman, dan setiap warga sekolah lainnya. Dengan demikian, siswa akan mejadi lebih siap untuk belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah dan lingkungan sekitarnya.
Pengelolaan Harta Kekayaan dalam Perkawinan Akibat Perceraian Kesaulya, Clara; Pratiwi, Dita Ayudia
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan harta kekayaan dalam perkawinan merupakan hal wajib yang dilakukan oleh suami dan istri dalam suatu hubungan rumah tangga, namun pengelolaan harta kekayaan ini menjadi isu yang kompleks ketika terjadi perceraian. Penelitian ini mengkaji aturan hukum dan praktek pembagian harta kekayaan di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menganalisis penulisan hukum, peraturan perundang-undangan,serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta kekayaan terbagi menjadi harta bersama dan harta bawaan. Pembagian harta bersama dalam perceraian dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, mempertimbangkan kontribusi finansial dan non-finansial, durasi perkawinan, kebutuhan masa depan, serta kondisi kesehatan dan usia pihak-pihak yang bercerai. Meskipun hukum telah memberikan pengaturan yang jelas, namun putusan pengadilan seringkali berbeda dengan fakta hukum tergantung dari setiap kasus perceraian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya konsistensi dalam putusan pengadilan dan edukasi yang lebih baik bagi pasangan mengenai hak dan kewajiban mereka terkait harta kekayaan dalam perkawinan untuk memastikan pengelolaan dan pembagian yang lebih adil.
Pentingnya Pendidikan Pancasila di Era Globalisasi Pratiwi, Dita Ayudia; Kesaulya, Clara
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, paham akan hak dan kewajibannya, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap Indonesia. Pendidikan Pancasila sangat lah penting untuk membentuk karakter generasi muda khusus nya pelajar dan mahasiswa. Seiring berkembangnya zaman, nilai-nilai pancasila mulai luntur dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap warga negara terlebih lagi kini sudah memasuki era globalisasi, dimana ilmu pengetahuan serta teknologi sudah berkembang sangat pesat. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan betapa pentingnya Pendidikan Pancasila sebagai elemen pembentuk karakter bangsa maka dari itu, nilai-nilai yang dimiliki Pancasila sangatlah penting untuk dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kita, agar nilai-nilai Pancasila tidak luntur di era globalisasi saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelusuran perpustakaan atau Library Research.
Hukum dalam Perspektif Pendidikan Pratiwi, Dita Ayudia
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan individu dan masyarakat, diantaranya memberikan pengetahuan dan keterampilan, Membantu pembangunan karakter, Meningkatkan kesempatan kerja, Memberdayakan individu, Menciptakan masyarakat yang lebih maju dan harmonis. Hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang berasal dari peraturan perundangan yang berlaku. Hukum yang jelas dapat memberikan keyakinan bahwa sistem pendidikan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Hal ini dapat memberikan dasar bagi pembentukan generasi yang terdidik dan berintegritas. Realitanya, perkembangan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh perkembangan sehingga hasil proses tersebut belum bisa menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan dan yang dicita-citakan, serta tujuan pendidikan belum bisa dicapai secara maksimal. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum pendidikan di Indonesia dan mengetahui landasan Tentang Hukum pendidikan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan sumber data yang data sekunder dengan teknik penelitian pengumpulan data kepustakaan (library research).
Kenakalan Remaja dan Kekerasan Seksual Pada SMA Negeri 3 Kabupaten Kepulauan Aru Kesaulya, Clara; Manery, Nugrah Gables; Pratiwi, Dita Ayudia; Lawalata, Maher Syalal; Mantaiborbir, Rocky Steevy; Gardjalay, Hery Albert; Rumangun, Johan Pieter Elia
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari norma, aturan, atau hukum yang dilakukan oleh remaja, sedangkan Kekerasan seksual adalah Perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan seksual bisa terjadi di setiap komunitas dan korbannya tidak memandang jenis kelamin dan usia. Kekerasan seksual dapat berupa perkataan dan tindakan yang bersifat seksual, yang bertentangan dengan keinginan seseorang dan tanpa persetujuannya. Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh faktor internal seperti krisis identitas atau kontrol diri yang lemah, dan faktor eksternal seperti keluarga yang broken home atau teman sebaya yang kurang baik. Tujuan dari Pengabdian ini adalah memberikan pembelajaran bagi Siswa- siswi yang ada di SMA Negeri 3 Kabupaten Kepulaun Aru agar dapat terhindar dari Kenakalan Remaja dan Kekerasan Seksual di era zaman ini, mengingat Kabupaten Kepulauan Aru sangat marak terjadi Kekerasan Seksual di kalangan pemuda dan remaja. Metode Pelaksanaan Pengabdian dilakukan dengan cara Sosialisasi Bagi 30 Siswa – Siswi SMA Negeri 3 Kabupaten Kepulauan Aru dan Para Guru di Sekolah.