Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Efektivitas E-Government dalam Penerapan Program E-Kelurahan Widya Cancer Rusnita; Desna Aromatica; Roni Ekha Putera
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 3 No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/parabela.v3i1.675

Abstract

E-Kelurahan is a web-based application used for document publishing at Kelurahan. This study stems from the many problems of the implementation of e-Kelurahan in Padang City including low user access, problem access, and e-Kelurahan limitations in online service delivery. The study aims to analyze the implementation of the e-kelurahan program in Padang City with more complex components. The analysis is carried out on technical site development, internal government, and client perspectives. The research method used descriptive qualitative. The theory is the  Six Dimensional Assessment Tool (6DAT) for analyzing the Effectiveness of e-Government. These six dimensions are used as variable Security systems, Integrated Database Development, Intra-Agency Hierarchical Integration, Inter-Agency Lateral Coordination, Interactive Public Access, and Transparency of Government Structure and Process. According to the findings of this study, the implementation of the e-Kelurahan in Padang City is still ineffective. Even though the e-Kelurahan application is being improved to be more secure, it has an integrated database that is credible and up to date, and lateral relationships through joint partnerships are running smoothly, on the other hand, user experience is less concerned. however communication facilities to internal parties that are not provided to the public, in the lack of transparency of processes and structures, in the lack of interactivity of e-Kelurahan, and most importantly, in the lack of efficient access. It can be concluded, both in terms of applications, the organizers and the public are still in the transition stage to transform to digital.
Analisis Kepemimpinan Kepala Dinas Dukcapi Ceria Kabupaten Padang Pariaman Pada Masa Pandemi Covid-19 Widya Cancer Rusnita; Roni Ekha Putera
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 17, No 1 (2023): Vol 17 No. 01 JANUARI 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v17i1.4101

Abstract

Dukcapil Ceria merupakan branding dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Kepemimpinan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menjalankan fungsi kepemimpinannya pada masa pandemi Covid-19.  Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Pada masa Pandemi Covid-19 telah menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan optimal dan membawa Dukcapil meraih berbagai prestasi pada masa Pandemi Covid-19. M Fadly berhasil menanamkan budaya ceria yang menjadi budaya layanan di Dukcapil Ceria. Cara untuk mencapai perubahan dilakukan dengan persuasif, pemberian insentif dan diikuti dengan peningkatan kinerja.Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Dinas, Dukcapil Ceria
EVALUASI PROGRAM E-KELURAHAN DI KOTA PADANG MENGGUNAKAN E-GOVERNMENT MATURITY MODEL Widya Cancer Rusnita; Desna Aromatica; Roni Ekha Putera
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v12i2.2626

Abstract

E-Kelurahan is a web-based application e-Governemnt at Kelurahan used for document publishing. The results of the 2022 research regarding the effectiveness of the e-Kelurahan program at Padang City have not been effective. So this research aims to evaluate e-Kelurahan services using Maturity e-Government Models, used is the Five pillars of e-Government put forward by Fietkiewicz, Mainka Stock in 2017 which consist of Information Dissemination, Communication, Transactions, Interoperability, and Participation which is the latest evolution of the theory of E-Government Maturity Models. The research method uses descriptive qualitative.  According to the findings of this study, not all pillars have been fulfilled by e-Kelurahan, especially the pillars of communication, transaction, interoperability, and participation. There was a decline in the e-Kelurahan function due to a lack of preparedness of human resources and a lack of support in terms of budget. So that the implementation of e-Kelurahan objectives to make it easier for the public to access services online and improve the quality of services in Kelurahan was not well achieved. The drawback of this theory, the analysis only focuses on website development, ignoring other factors such as organization, resources, and supervision which are also implementation problems.E-Kelurahan adalah aplikasi berbasis web di kelurahan yang digunakan untuk penerbitan dokumen. Hasil penelitian tahun 2022 tentang efektivitas program e-Kelurahan di Kota Padang menunjukkan bahwa penerapan e-kelurahan belum efektif. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi layanan e-Kelurahan menggunakan Maturity e-Government Models, yakni lima pilar e-Government yang dikemukakan oleh Fietkiewicz, Mainka Stock pada tahun 2017 yang terdiri dari Penyebarluasan Informasi, Komunikasi, Transaksi, Interoperabilitas dan Partisipasi yang merupakan evolusi terbaru dari teori E-Government Maturity Models. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian ini, belum semua pilar dipenuhi oleh e-Kelurahan, terutama pilar komunikasi, transaksi, interoperabilitas dan partisipasi. Terjadi penurunan fungsi e-Kelurahan karena kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan kurangnya dukungan dari segi anggaran. Sehingga implementasi tujuan e-Kelurahan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan secara online dan meningkatkan kualitas layanan di Kelurahan tidak tercapai dengan baik. Kelemahan dari teori ini, analisis hanya fokus pada pengembangan website, mengabaikan faktor lain seperti organisasi, sumber daya dan pengawasan yang juga merupakan masalah implementasi.
Analisis Elemen Sukses Pengembangan Layanan Publik berbasis E-Government di Kota Padang Widya Cancer Rusnita; Desna Aromatica; Roni Ekha Putera
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.31863

Abstract

The concept of e-government has become a trend and solution for improving the quality of public services that are effective and efficient in the industrial era 4.0. Since 2018 Padang City has made efforts to accelerate e-Government since it was designated as 1 of 100 smart cities by the central government. The Government of Padang City has launched quite a few digital-based innovations supported by policies and increased human resources. The purpose of writing this article is to analyze the development of e-government in Padang City using the theory of three elements of successful e-government development by the Harvard JFK School of Government. The research method uses descriptive qualitative. The results of the study show that in general, the development of e-Government in Padang City is going well, as evidenced by the existence of a number of legal products to support the implementation of e-Government, sustainable planning, and benefits felt by the government and society. However, there are still a number of obstacles including a lack of human resources who have skills in the ICT field, the servers are not accompanied by adequate security, and budget constraints to improve the quality of e-Government application development.Keywords: Public Service; e-government; Padang city AbstrakKonsep e-Government telah menjadi trend dan solusi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien di era industry 4.0. Sejak tahun 2018 Kota Padang melakukan upaya percepatan e-Governmnent sejak ditetapkan sebagai 1 dari 100 kota smart city oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kota Padang cukup banyak meluncurkan inovasi berbasis digital yang didukung oleh kebijakan serta peningkatan sumber daya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis pengembangan e-Government di Kota Padang menggunakan teori tiga elemen sukses pengembangan e-Government oleh Harvard JFK School of Government. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengembangan e-Government di Kota Padang berjalan dengan baik, yang dibuktikan dengan adanya sejumlah produk hukum untuk mendukung penerapam e-Government, perencanaan yang bersifat berkelanjutan dan kebermanfaatan yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya masih kurang SDM yang memiliki skill di bidang TIK , server belum disertai dengan keamanan yang memadai serta keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kualitas pengembangan aplikasi layanan publik  e-Government.Kata Kunci: Layanan Publik; E-government; Kota Padang
Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Penerapan e-Government oleh Pemerintah Kota Padang Widya Cancer Rusnita; Desna Aromatica; Roni Ekha Putera
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 5 No 4 (2023): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v5i4.703

Abstract

In the last 20 years, various reform efforts have been carried out with different names, ranging from the concept of new public management to one of them, the concept of e-Government. The city of Padang applies the concept of e-Government through a smart city. However, based on the results of the 2022 smart city evaluation, Padang City is ranked lowest in West Sumatra, even though as a provincial capital it has great potential to develop e-Government. The purpose of writing this article is to analyze the extent of the e-Government reforms implemented by the Municipal Government of Padang. The research method uses descriptive qualitative. To analyze it, the researcher used the concepts put forward by Dwiyanto including Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability. From the discussion it can be concluded that the implementation of e-Government has had a significant impact on accelerating bureaucratic reform. However, there are still deficiencies in the form of capacity and quality of human resources in each OPD which are still lacking and e-Government applications have not been integrated in one system.
Digital Inclusion and Accessibility E-Government in the Padang City Cancer Rusnita, Widya; Koeswara, Hendri; Ekha Putera, Roni; Kusdarini, Kusdarini; Aldelano Azre, Ilham; Kusumi Rahayu, Wewen
Iapa Proceedings Conference 2024: AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2024.1184

Abstract

The implementation of e-government in Indonesia continues to evolve alongside the transformation of public services into digital formats. This article aims to analyze the level of inclusiveness and accessibility of e-government services in the Padang City using the Technology Acceptance Model (TAM) approach. This research focuses on how the perceived usefulness and perceived ease of use of digital services affect public acceptance of this technology. The research method employed is qualitative descriptive, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that although digital services in Padang offer numerous benefits, significant challenges remain in ensuring accessibility for vulnerable groups, including persons with disabilities. This article recommends enhancing accessibility features in e-government applications and implementing policies that support digital inclusiveness across all sectors of society.
Revitalizing Urban Governance: A Comprehensive Evaluation of E-Government in Padang City's Urban Villages through the Lens of the Five Pillars E-Government Framework Widya Cancer Rusnita; Desna Aromatica; Roni Ekha Putera
Jurnal Public Policy Vol 10, No 1 (2024): January
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v10i1.7679

Abstract

The e-Kelurahan services program is one of the leading innovative programs in Padang City, which aims to realize the convenience of essential services at the urban village. The result of research in 2022 shows that the implementation of e-kelurahan has yet to be effective, and this study is a follow up research that aims to evaluate e-Kelurahan services using Maturity e-Government Models. The evaluation model used the Five pillars of e-Government framework put forward by Fietkiewicz, Mainka & Stock in 2017, which consists of Information Dissemination, Communication, Transactions, Interoperability, and Participation. The research method used qualitative descriptive through collecting data, interviews, observation, and documentation. According to the findings of the study, that four pillars must still be fulfilled. communication pillar through the website that is not presented to the public, the transaction pillar has decreased function because the community can no longer submit letters online, interoperability is not fulfilled because integration with Dukcapil is interrupted and the participation pillar of e-Kelurahan utilization is not used for more democratic things. The Government of Padang City has only reached the stage of providing online service applications to produce the documents. The weakness of this theory is that the analysis only focuses on website development, ignoring other factors such as organization, resources, and supervision, which are also implementation problems.
Efektivitas E-Government dalam Penerapan Program E-Kelurahan Rusnita, Widya Cancer; Aromatica, Desna; Putera, Roni Ekha
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 3 No 1 (2023): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-Kelurahan merupakan aplikasi e-Government yang digunakan sebagai sarana dalammenerbitkan dokumen ditingkat kelurahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapamasalah dalam penerapan e-Kelurahan di Kota Padang diantaranya akses kelurahan masihrendah, gangguan akses dan keterbatasan e-kelurahan dalam penyampaian layanan online.Tujuan penelitian adalah untuk menganalilis efektivitas penerapan program e-kelurahan diKota Padang dengan komponen yang lebih kompleks. Analisis dilakukan pada kematanganaplikasi, internal pemerintah dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah Six DimensionalAssessment Tool ( 6DAT) untuk menganalisis efektivitas e-Government. Enam dimensi inidiantaranya; Security systems, Integrated Database Development, Intra-Agency HierarchicalIntegration,Inter-Agency Lateral Coordination, Interactive Public Access, dan Transparency ofGovernment Structure and Process. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapanprogram e-Kelurahan di Kota Padang masih belum efektif. Meskipun dimensi dasar terpenuhiberupa keamanan aplikasi, memiliki database terintegrasi, serta hubungan lateral melaluikemitraan bersama berjalan lancar. Namun sarana komunikasi ke pihak internal tidakdihadirkan kehadapan publik, transparansi proses dan struktur tidak berjalan maksimal,interaktivitas e-Kelurahan masih lemah dan yang paling penting akses yang efisien terbuktibermasalah. Sehingga dapat disimpulkan kembali, baik dari segi aplikasi, pihak penyelenggaramaupun masyarakat masih dalam tahap mendasar untuk bertransisi ke arah digital.
Dimensi SERVQUAL Pada Kualitas Layanan Satpol PP Kota Dumai Dalam Penertiban ODGJ Rusnita, Widya Cancer; Persada, Adlin
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 9 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.9.2.262-377.2024

Abstract

Dumai City is one of Indonesia’s strategic regions, characterized by complex social dynamics, including the management of people with mental disorders (ODGJ). This study aims to analyze the service quality of the Dumai City Civil Service Police Unit (Satpol PP), motivated by the increasing number of ODGJ disrupting public order, particularly in strategic locations, and the challenges faced by Satpol PP in addressing these issues. This research employs a qualitative method with data collection techniques, including observation, in-depth interviews, and document analysis. The study utilizes the SERVQUAL approach, which encompasses five dimensions: reliability, responsiveness, tangibles, empathy, and assurance. The findings reveal that in terms of reliability, while Satpol PP has consistently responded to public reports following established procedures, the absence of standardized operational procedures (SOP) and specialized training presents significant challenges. Regarding responsiveness, the unit demonstrates commendable responsiveness; however, limited personnel and the absence of personal protective equipment (PPE) hinder operational efficiency. The tangibles dimension highlights that while operational facilities, such as vehicles, are adequate, supporting equipment like restraints and PPE remains highly limited. The empathy dimension shows that persuasive and humane approaches have been applied, although training related to empathy is insufficient. Finally, the assurance dimension indicates effective inter-agency coordination, albeit not optimal during non-working hours.The study recommends enhancing the quality of Satpol PP services in managing ODGJ through the development of clear SOPs, increased training programs, improved inter-agency collaboration, and better resource allocation. These improvements are expected to enable Satpol PP to handle ODGJ effectively, safely, and humanely, thereby increasing public trust in government institutions