Robiansyah Setiawan
Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peningkatan Kompetensi Guru Penyelenggara Pendidikan Inklusif Melalui Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus Istiarsyah Istiarsyah; Dadang Garnida; Kamarullah Kamarullah; Robiansyah Setiawan; Sabaruddin Sabaruddin; Yoga Budhi Santoso
Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service) Vol. 6 No. 1 (2024): February
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/sasambo.v6i1.1794

Abstract

Pendidikan inklusif merupakan jawaban atas kekhawatiran masyarakat global berkaitan lambatnya perkembangan pendidikan di negara-negara berkembang. Pada tahun 1990 UNESCO melalui sebuah konferensi yang diikuti negara-negara yang peduli terhadap pendidikan dan organisasi-organisasi pendidikan internasional mendeklarasikan semboyan Education for All. Gerakan ini berupaya untuk memberi kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia untuk mendapatkan kesempatan dan layanan pendidikan yang sama. Seiring berkembangnya pendidikan inklusif, guru-guru di sekolah reguler menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah guru tidak cukup memiliki kompetensi untuk membelajarkan peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Pemerintah menghadirkan program pelatihan guru secara moda daring terbimbing melalui Learning Management System (LMS) dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus yang merupakan salah satu program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang bertujuan untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan guru pembimbing khusus sekaligus meningkatkan kompetensi guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan guru sekolah reguler yang melayani pendidikan bagi peserta didik yang beragam.
Analisis Persepsi Guru SLB terhadap Tantangan dan Kebutuhan Profesional dalam Mendidik Siswa Tunarungu Robiansyah Setiawan; Hilma Rahmatillah; Sauva Yarda
JPK (Jurnal Pendidikan Khusus) Vol. 22 No. 1 (2026): Jurnal Pendidikan Khusus
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jpk.v22i1.95061

Abstract

Abstrak: Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) memiliki peran penting dalam menjamin layanan pendidikan yang bermakna bagi siswa tunarungu. Keterbatasan kompetensi, sumber daya, dan dukungan institusional masih menjadi tantangan dalam praktik pembelajaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi guru SLB terhadap tantangan profesional, pendekatan pembelajaran yang digunakan, serta kebutuhan dukungan profesional dalam mendidik siswa tunarungu. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei deskriptif yang didukung data kualitatif. Partisipan penelitian terdiri atas 19 guru SLB di Kabupaten Bireuen yang dipilih melalui teknik total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang mencakup pemahaman karakteristik siswa, strategi dan media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta kebutuhan pelatihan dan pendampingan profesional. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji inferensial nonparametrik, sedangkan jawaban terbuka dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki persepsi kesiapan pedagogis yang sangat tinggi, terutama dalam penggunaan strategi visual dan komunikasi total. Tantangan utama meliputi kesulitan merancang pembelajaran individual, keterbatasan media adaptif, hambatan komunikasi, dan minimnya dukungan profesional. Faktor latar belakang pendidikan dan masa kerja tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kesiapan pedagogis guru. Temuan ini menegaskan perlunya pelatihan berkelanjutan, penyediaan media adaptif, dan pendampingan profesional yang sistematis. Kata Kunci: persepsi guru, kompetensi pedagogis, tantangan profesional, pendidikan khusus, siswa tunarungu
Reasonable Accommodations for Persons with Disabilities in Public Services Under Law No. 8 of 2016 Istiarsyah Istiarsyah; Dela Devita; Robiansyah Setiawan; Retno Triswandari; Lani Setyadi; Roslaini Roslaini
West Science Law and Human Rights Vol. 4 No. 03 (2026): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v4i03.3001

Abstract

The fulfillment of public service rights for persons with disabilities remains an important issue in achieving substantive equality and preventing discrimination within state administration. Although Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities has recognized the obligation to provide reasonable accommodations, the implementation of these obligations in public services continues to face various normative and institutional challenges. This study aims to analyze the legal framework governing reasonable accommodations for persons with disabilities in public services and examine its role in ensuring equal access based on human rights principles. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and conceptual approach by examining relevant legal instruments, including Law No. 8 of 2016, Law No. 19 of 2011 concerning the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and regulations related to public services and accessibility. The results indicate that reasonable accommodation constitutes a fundamental legal obligation that requires public service providers to make necessary and appropriate adjustments to eliminate barriers experienced by persons with disabilities. Such accommodations include physical accessibility, procedural modifications, communication support, and inclusive service mechanisms. However, the implementation of reasonable accommodation remains limited due to the lack of detailed technical regulations, institutional capacity constraints, insufficient awareness among service providers, and weak accountability mechanisms. This study concludes that strengthening the implementation of reasonable accommodation requires regulatory harmonization, institutional commitment, capacity development, and effective monitoring systems. Reasonable accommodation should not be viewed as a form of special treatment but as a legal instrument to achieve substantive equality and ensure that persons with disabilities can fully exercise their rights in public services.