Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Strengthening Village Licensing Services Through Open and Accountable Minimum Service Standards in Sindangheula Village, Serang Regency Diki Okta Dwi Putra; Rila Kusumaningsih; Ferina Ardhi Cahyani; Ahmad Rayhan
Probono and Community Service Journal Vol 5, No 1 (2026): Issue May 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/pcsj.v5i1.39871

Abstract

The provision of public services at the village level, particularly in licensing procedures, often faces challenges related to legal certainty, transparency, and potential maladministration. This article describes efforts to strengthen state administrative law through the implementation of Minimum Service Standards (SPM) based on Minister of Home Affairs Regulation Number 59 of 2021 in Sindangheula Village, Serang Regency. The objective of this activity is to enhance the legal understanding of village officials and the community regarding standardized service benchmarks, thereby establishing licensing procedures that are transparent, accountable, and free from illegal levies. The method employed in this community service activity is Community Education through Legal Counseling with a Participatory Action Research (PAR) approach. The PAR method was selected because it emphasizes collaboration and active engagement between researchers and participants, viewing research as a process "from, by, and by, for the community." The legal counseling, delivered by lecturers from the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, was conducted interactively through group discussions and question-and-answer sessions, enabling the community not only to receive information unidirectionally but also to actively formulate solutions to bureaucratic challenges they encounter. The results of the activity demonstrate a significant improvement in the legal literacy of both the community and village officials concerning their rights and obligations in licensing services. This participatory approach successfully fostered collective awareness to oversee information transparency and service accountability, thereby minimizing discretionary practices and strengthening the institutional legitimacy of village governance.
Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang Dalam Penanganan Anak Terlantar Nentri Indah Wati; Rakhmat Jazuli; Ferina Ardhi Cahyani
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2026): July : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v4i3.1358

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang dalam penanganan anak terlantar. Permasalahan anak terlantar tidak hanya menunjukkan persoalan kesejahteraan sosial, tetapi juga berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, terutama dalam aspek kepastian hukum, akuntabilitas, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan pelayanan sosial, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, buku, jurnal, dan sumber resmi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi AUPB telah memiliki dasar normatif melalui kewenangan Dinas Sosial, penggunaan data sosial, pelaksanaan pembinaan, dan kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Namun, penerapannya belum optimal karena masih ditemukan perbedaan basis data, keterbatasan jangkauan program, dan pola pelayanan yang cenderung reaktif. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, perubahan sistem pendataan dari DTKS ke DTSEN, keterbatasan kewenangan dalam penjaringan awal, serta belum memadainya sarana prasarana dan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan basis data, peningkatan koordinasi, dan evaluasi berkelanjutan agar prinsip AUPB dapat diterapkan secara lebih konsisten.
KEWENANGAN DINAS SUMBER DAYA AIR DALAM PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI TANGKI SEPTIK RUMAH TANGGA DI KELURAHAN RAMBUTAN JAKARTA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG REVITALISASI TANGKI SEPTIK Muhammad Rafli Setiawan; Ikomatussuniah Ikomatussuniah; Ferina Ardhi Cahyani
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 2 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i2.9210

Abstract

Masalah air limbah domestik, khususnya di kota besar padat penduduk merupakan isu yang krusial dan selalu menarik perhatian banyak pihak saat ini. Air limbah domestik yang tidak disalurkan dengan benar berperan besar dalam pencemaran air bersih yang nantinya berdampak pada kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah DKI Jakarta selaku pengatur seluk-beluk dari pemerintahan memiliki kewajiban dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik untuk memenuhi hak dasar masyarakat yaitu memiliki sanitasi yang layak. Upaya yang dilakukan salah satunnya dengan revitalisasi tangki septik yang merupakan kegiatan untuk menyediakan tangki septik rumah tangga yang berkualitas, berfungsi dengan baik dan memenuhi baku mutu yang dilakukan dalam bentuk pembangunan ataupun perbaikan. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori pengawasan. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskripstif analitis. Sumber data yaitu data primer ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan RTS rumah tangga dengan memberikan delegasi kepada DSDA Provinsi DKI Jakarta melalui ketentuan diatur dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022. DSDA Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perencanaan, pembangunan, dan perbaikan tangki septik dengan dibantu Perumda Paljaya. Pelaksanaan program RTS belum optimal, DSDA Provinsi DKI Jakarta menghadapi empat hambatan, dengan hambatan paling utama adalah ketidakberlanjutan pelaksanaan program RTS pada Tahun 2024. Adanya pengkajian ulang dari Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi alasan belum terlaksananya program RTS ditahun 2024.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perizinan Tambang Pasir di Desa Pagintungan Banten Berdasarkan Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) Muhammad Sholeh; Ikomatussuniah; Ferina Ardhi Cahyani
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/dhg7wk56

Abstract

Tambang pasir merupakan salah satu sektor yang menguntungkan bagi masyarakat Desa Pagintungan Banten. Kegiatan usaha tersebut dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan apabila operasionalnya tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik. Pada akhir tahun 2025 terdapat aduan masyarakat yang menyatakan bahwa air menjadi keruh akibat aktivitas tambang tersebut. Selain itu menyebabkan banjir di area sawah serta terdapat salah satu perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di luar izin miliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Provinsi Banten terhadap tambang pasir yang melakukan pelanggaran serta untuk menganalisis dampak kegiatan usaha tersebut kepada masyarakat ditinjau berdasarkan perspektif tiga skema utama tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Metode penelitian deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis empiris disertai pendekatan kualitatif. Strategi riset yang diterapkan adalah strategi riset abduktif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder dilengkapi wawancara dengan purposive sampling kepada 4 (empat) responden sebagai aktor sosial terkait. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi Banten menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tambang pasir di Desa Pagintungan. Kemudian keberadaan tambang tersebut berdampak positif bagi ekonomi dan sosial masyarakat akan tetapi berdampak negatif bagi lingkungan sekitar.
Kajian Yuridis Empiris terhadap Kewenangan BAPETEN dalam Penanganan Pencemaran Radioaktif Cesium-137 di Cikande Daffa Andita Siswanto; Ikomatussuniah Ikomatussuniah; Ferina Ardhi Cahyani
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4q21ry73

Abstract

Berdasarkan hasil inspeksi Satgas Cs-137 pada bulan Agustus 2025 di fasilitas PT Peter Metal Technology (PMT) Cikande, terungkap bahwa pencemaran radioaktif cesium-137 bermuara pada kelemahan dalam prosedur operasi standar (SOP). Pengawasan yang tidak memadai dalam mengelola limbah yang menyalahi standar regulasi, praktik jual beli limbah serta lemahnya pengawasan oleh aparat penegak hukum menjadi akar dari permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap tindakan preventif dan represif badan pengawas tenaga nuklir dengan berfokus pada kerangka Undang-Undang Ketenaganukliran dan juga peraturan terkait lainya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis empiris disertai pendekatan kualitatif. Strategi riset yang diterapkan adalah strategi riset abduktif. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara kepada 2 responden sebagai pihak yang terkait. Teori yang digunakan adalah teori negara kesejahteraan dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi kritis terhadap efektivitas dan legalitas respons pemerintah khususnya BAPETEN dalam memperketat tindakan pencegahan dan penanganan terhadap limbah industri agar terwujudnya negara kesejahteraan yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya.
Adapting the European Union's Green Claims Law to Combat Indonesian Greenwashing Nandita Aulia Zahra; Ikomatussuniah; Ferina Ardhi Cahyani
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 8 No. 2 (2026): IN PRESS
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2026.8.2.33662

Abstract

This study aims to compare environmental regulations in Indonesia with the European Union's Proposed Green Claims Directive in addressing greenwashing practices and to examine the directive's relevance as an effort to strengthen environmental protection in Indonesia. Using a normative juridical method with a legislative approach, namely, environmental regulations in Indonesia, as well as a comparative approach to EU policies. The data used consists of primary and secondary legal materials. The results of the study show that environmental regulations in Indonesia have not specifically addressed greenwashing and have not provided a comprehensive mechanism for the proof and verification of environmental claims, so supervision of the validity of environmental claims remains limited. In contrast, the European Union's Green Claims Directive Proposal establishes a regulatory framework that emphasizes scientific evidence, information transparency, verification, and oversight of environmental claims. The novelty of this research lies in the formulation of a regulatory adaptation model consisting of five aspects, namely the establishment of the definition and classification of greenwashing, the application of scientific proof standards for environmental claims, risk-based verification mechanisms by independent parties, the harmonization of the authority of supervisory institutions, and the strengthening of sanctions mechanisms. The adaptation framework across these five aspects can serve as a basis for strengthening environmental claims regulation to increase corporate accountability, prevent greenwashing, and support sustainable development in Indonesia. Studi ini bertujuan membandingkan regulasi lingkungan hidup di Indonesia dengan proposal Green Claim Directive (arahan klaim hijau) oleh Uni Eropa dalam menangani praktik greenwashing di Indonesia, serta mengkaji relevansinya sebagai upaya memperkuat perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu regulasi lingkungan hidup di Indonesia, serta pendekatan komparatif terhadap kebijakan Uni Eropa. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi lingkungan hidup di Indonesia belum mengatur secara khusus praktik greenwashing serta belum menyediakan mekanisme yang komprehensif mengenai pembuktian dan verifikasi klaim lingkungan, sehingga pengawasan terhadap keabsahan klaim lingkungan masih terbatas. Sebaliknya, proposal Green Claims Directive Uni Eropa membangun kerangka pengaturan yang menekankan pembuktian ilmiah, transparansi informasi, verifikasi, dan pengawasan terhadap klaim lingkungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model adaptasi regulatif yang terdiri atas lima aspek, yaitu pembentukan definisi dan klasifikasi greenwashing, penerapan standar pembuktian ilmiah terhadap klaim lingkungan, mekanisme verifikasi berbasis risiko oleh pihak independen, harmonisasi kewenangan lembaga pengawasan, serta penguatan mekanisme sanksi. Kerangka adaptasi melalui lima aspek tersebut dapat menjadi dasar penguatan pengaturan klaim lingkungan untuk meningkatkan akuntabilitas korporasi, mencegah greenwashing, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Keywords: Corporation; Green Claim Directive; Greenwashing