Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity
Claudia Yuni Pramita
Universitas Palangka Raya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Kedisiplinan Dan Etika Anggota Polri Dalam Konteks Pidana Umum: Analisis Hukum Normatif Robie Saputro; Thea Farina; Claudia Yuni Pramita
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7173

Abstract

Disiplin dan etika anggota Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) merupakan pilar fundamental dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum normatif mengenai disiplin dan etika anggota POLRI yang terlibat dalam tindak pidana umum, dan mengkaji implementasinya melalui studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota POLRI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada sistem pertanggungjawaban ganda, yaitu pertanggungjawaban pidana melalui pengadilan umum dan pertanggungjawaban disiplin melalui Komisi Etika Profesi POLRI (KKEP). Analisis kasus Brigadir J menunjukkan kompleksitas penegakan hukum ketika anggota kepolisian melakukan pembunuhan berencana. Kesimpulan menekankan bahwa penegakan disiplin dan etika POLRI membutuhkan sinergi antara hukum pidana umum dan hukum disiplin internal untuk mencapai pertanggungjawaban dan kepercayaan publik.
Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika: Studi Kualitatif terhadap Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Taufik Rachman; Andika Wijaya; Claudia Yuni Pramita
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan pergeseran dari pendekatan punitif menuju pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini mengkaji implementasi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif dengan menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Analisis dilakukan terhadap kasus-kasus pada periode 2023–2024, dengan menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti inkonsistensi di tingkat penyidikan dan penuntutan, disparitas akses rehabilitasi antara kelompok tertentu dan masyarakat umum, serta keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional. Temuan ini mengindikasikan adanya persepsi ketidakadilan dalam pemberian rehabilitasi yang berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan asesmen terpadu yang objektif, standardisasi prosedur rehabilitasi, perluasan fasilitas rehabilitasi sesuai standar nasional, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan rehabilitasi.
Gratifikasi Sebagai Modus Operandi Korupsi dalam Sistem Peradilan: Analisis Yuridis Kasus Putusan Bebas Gregorius Ronald Tannur dan Perkembangannya Hingga 2026 John Travolta; Ivans Januardy; Claudia Yuni Pramita
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik gratifikasi dalam sistem peradilan Indonesia melalui studi kasus putusan bebas Gregorius Ronald Tannur yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2024 dan perkembangannya hingga 2026. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis ketentuan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perspektif Teori Gabungan Pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga hakim terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp4,67 miliar yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi. Perkembangan penegakan hukum hingga akhir 2025 memperlihatkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, dan pemberi gratifikasi. Analisis Teori Gabungan menunjukkan bahwa putusan-putusan tersebut telah mencerminkan tujuan pemidanaan berupa pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan gratifikasi di lingkungan peradilan memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan integritas hakim, serta penerapan sanksi yang tegas guna menjaga independensi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Access to Justice for Persons with Mental Disabilities as Victims of Sexual Violence: A Case Study of Palangka Raya Jeni Yestari; Suriansyah Murhaini; Claudia Yuni Pramita; Rizki Setyobowo Sangalang
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 10 No 1 (2026): Justitia jurnal Hukum (Article in Press)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v10i1.30288

Abstract

Sexual violence against persons with mental disorders (ODGJ) raises serious legal issues related to the fulfillment of victims' rights and access to justice, particularly due to the victims’ limited capacity to provide testimony and defend themselves in criminal proceedings. This study aims to analyze the forms of legal protection and the effectiveness of regulatory implementation in handling ODGJ as victims of sexual violence in Palangka Raya City. This research employs an empirical legal research method through field data collection and analysis of relevant legal frameworks. The findings indicate that although Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and Law No. 17 of 2023 concerning Health provide a normative basis for victim protection, their implementation remains limited in practice. In Palangka Raya, several specific obstacles were identified, including the absence of specialized psychological assessment mechanisms to support victim testimony, limited availability of mental health experts during the investigation process, and the lack of standardized procedures for adapting examination techniques to victims with mental disabilities. In addition, the absence of integrated service facilities and limited training for law enforcement officers regarding disability-sensitive approaches further complicate the handling of such cases. This study emphasizes that legal protection for ODGJ victims of sexual violence requires a more comprehensive approach through capacity building for law enforcement officials, adaptive evidentiary mechanisms, and stronger institutional coordination to ensure the effective fulfillment of victims’ rights.
Implementasi Nilai Keadilan Restoratif Dalam Hukum Adat Indonesia Heskia Ibrani Mamahit; Tahasak Sahay; Claudia Yuni Pramita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5061

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai keadilan restoratif dalam hukum adat di Indonesia dan meneliti tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan konsep keadilan restoratif serta praktik penyelesaian sengketa dalam hukum adat. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa prinsip keadilan restoratif sesungguhnya telah lama diimplementasikan dalam berbagai praktik hukum adat di Indonesia. Penyelesaian sengketa adat biasanya dilakukan melalui diskusi yang melibatkan pelaku, korban, anggota keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil serta mempertahankan keharmonisan sosial. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial serta mengatasi kerugian yang dialami oleh korban. Walaupun demikian, pelaksanaan keadilan restoratif dalam hukum adat tetap menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pengakuan dalam sistem hukum formal, perbedaan pandangan antara hukum negara dengan hukum adat, serta dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Sehingga, penting untuk menggabungkan nilai-nilai hukum adat dengan sistem hukum nasional agar implementasi keadilan restoratif dapat berjalan lebih efisien dalam menghasilkan keadilan yang fokus pada pemulihan dan keharmonisan masyarakat.
Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Vaulus Julianta Nano; Tahasak Sahay; Claudia Yuni Pramita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5100

Abstract

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana pada dasarnya didasarkan pada konsep kesalahan yang menjadi penentu apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. Dalam teori kesalahan dikenal dua unsur penting, yaitu dolus (kesengajaan) dan culpa (kelalaian). Kedua konsep tersebut mencerminkan keadaan batin pelaku ketika melakukan suatu tindak pidana. Dolus menunjukkan bahwa pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, sedangkan culpa mengacu pada perbuatan yang terjadi karena kelalaian, kurang hati-hati, atau tidak memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi. Pemahaman terhadap kedua konsep ini menjadi sangat penting karena berperan sebagai dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara teoritis konsep dolus dan culpa dalam kerangka kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah norma hukum, doktrin, serta pendapat para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan konsep kesalahan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dolus dan culpa merupakan unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena keduanya menggambarkan sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, penafsiran yang tepat terhadap konsep tersebut diperlukan guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan hukum pidana.
Co-Authors Andika Wijaya Heskia Ibrani Mamahit Ivans Januardy Jeni Yestari John Travolta Rizki Setyobowo Sangalang Robie Saputro Suriansyah Murhaini Tahasak Sahay Taufik Rachman Thea Farina Vaulus Julianta Nano