Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity
Claudia Yuni Pramita
Universitas Palangka Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Kedisiplinan Dan Etika Anggota Polri Dalam Konteks Pidana Umum: Analisis Hukum Normatif Robie Saputro; Thea Farina; Claudia Yuni Pramita
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7173

Abstract

Disiplin dan etika anggota Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) merupakan pilar fundamental dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum normatif mengenai disiplin dan etika anggota POLRI yang terlibat dalam tindak pidana umum, dan mengkaji implementasinya melalui studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota POLRI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada sistem pertanggungjawaban ganda, yaitu pertanggungjawaban pidana melalui pengadilan umum dan pertanggungjawaban disiplin melalui Komisi Etika Profesi POLRI (KKEP). Analisis kasus Brigadir J menunjukkan kompleksitas penegakan hukum ketika anggota kepolisian melakukan pembunuhan berencana. Kesimpulan menekankan bahwa penegakan disiplin dan etika POLRI membutuhkan sinergi antara hukum pidana umum dan hukum disiplin internal untuk mencapai pertanggungjawaban dan kepercayaan publik.
Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika: Studi Kualitatif terhadap Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Taufik Rachman; Andika Wijaya; Claudia Yuni Pramita
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan pergeseran dari pendekatan punitif menuju pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini mengkaji implementasi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif dengan menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Analisis dilakukan terhadap kasus-kasus pada periode 2023–2024, dengan menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti inkonsistensi di tingkat penyidikan dan penuntutan, disparitas akses rehabilitasi antara kelompok tertentu dan masyarakat umum, serta keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional. Temuan ini mengindikasikan adanya persepsi ketidakadilan dalam pemberian rehabilitasi yang berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan asesmen terpadu yang objektif, standardisasi prosedur rehabilitasi, perluasan fasilitas rehabilitasi sesuai standar nasional, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan rehabilitasi.
Gratifikasi Sebagai Modus Operandi Korupsi dalam Sistem Peradilan: Analisis Yuridis Kasus Putusan Bebas Gregorius Ronald Tannur dan Perkembangannya Hingga 2026 John Travolta; Ivans Januardy; Claudia Yuni Pramita
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik gratifikasi dalam sistem peradilan Indonesia melalui studi kasus putusan bebas Gregorius Ronald Tannur yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2024 dan perkembangannya hingga 2026. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis ketentuan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perspektif Teori Gabungan Pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga hakim terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp4,67 miliar yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi. Perkembangan penegakan hukum hingga akhir 2025 memperlihatkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, dan pemberi gratifikasi. Analisis Teori Gabungan menunjukkan bahwa putusan-putusan tersebut telah mencerminkan tujuan pemidanaan berupa pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan gratifikasi di lingkungan peradilan memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan integritas hakim, serta penerapan sanksi yang tegas guna menjaga independensi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Analisis Normatif Kewenangan Penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Penggelapan Dana Perusahaan Betty Fetricia Tampubolon; Rizki Setyobowo Sangalang; Claudia Yuni Pramita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5956

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif kewenangan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana penggelapan dana perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penyidik dalam undang-undang tersebut telah mengalami penguatan, baik dalam aspek prosedural maupun substansial, termasuk pengaturan tindakan koersif, penggunaan alat bukti elektronik, serta perlindungan hak tersangka dan korban. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut memungkinkan penyidik untuk mengungkap kasus penggelapan dana perusahaan secara lebih efektif, terutama dalam menelusuri aliran dana dan mengamankan aset. Namun, terdapat berbagai kendala dalam implementasi, seperti kompleksitas kasus, keterbatasan kemampuan teknis, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan normatif telah memadai, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam proses penyidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum acara pidana serta menjadi referensi bagi praktisi dan pembuat kebijakan.
LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL CASE OF IDENTITY FALSEMENT IN PASSPORT ISSUANCE ( Study Case Decision Palangkaraya District Court Number 402/ Pid.Sus /2020/PN Plk ) Krisna Wati; Aristoteles; Evi; Claudia Yuni Pramita
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 3 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20682492

Abstract

Study This study accountability criminal to perpetrator main and related parties​​ participate as well as in action criminal forgery identity For get Document Journey Republic of Indonesia. The research also examines the role and authority of Immigration PPNS in enforcement law to action criminal immigration of a legal nature inclusion . Research use method juridical normative with approach legislation and studies case to Decision Number 402/ Pid.Sus /2020/PN Plk . Research results show that perpetrator main sentenced criminal based on Article 126 letter c of the Law Number 6 of 2011 concerning Immigration , but other parties are also involved in case This No ensnared criminal Because No made into subject law in investigation , although fact trial show existence parties involved​ and related assistance​​ direct with actions criminal . This is cause problem implementation principle accountability criminal liability and inclusion ( deelneming ) which are not optimal in law immigration . Research This confirm importance implementation principle justice substantive with ensnare all over parties involved​ as well as in action criminal , as well as strengthen the role of Immigration PPNS so that it can uphold law in a way comprehensive and proportional .
LEGAL REVIEW OF THE TAKEOVER OF CONSUMER SHOPPING POINTS BY MINIMARKET EMPLOYEES FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL ACTS OF FRAUD Anggi Anggraini Putri; Kristian; Claudia Yuni Pramita
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 3 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20587930

Abstract

Advances in human intelligence have shaped new patterns of behavior, one of which is the habit of making transactions. Transactions take place everywhere, including minimarkets. As a result, competition and large-scale marketing promotions have emerged as solutions to retain customers. Shopping points have become a solution that has unique economic appeal for consumers. This phenomenon has opened up new motives for criminal acts. This study examines the phenomenon of minimarket employees taking over consumer shopping points as a form of fraudulent act that can be criminalized. The focus of the study is on the position of shopping points as economic assets that have exchange value and the construction of criminal liability for the perpetrators. The results of the study show that shopping points are intangible digital assets that have economic value, so legally they are the property of consumers that must be protected. Juridically, the actions of these employees fulfill the elements of criminal fraud as regulated in Article 495 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Law enforcement against this practice recommends strict measures by minimarkets as a form of consumer protection within the company, and recommends the imposition of criminal sanctions if this action occurs repeatedly under the provisions of the New Criminal Code in order to provide a deterrent effect and ensure legal certainty in the retail sector.
IMPLEMENTATION OF CRIMINAL ELECTION LAW ENFORCEMENT AGAINST VOTING RIGHTS ABUSE PRACTICES IN PALANGKA RAYA CITY IN 2024 Putriyani; Ivans Januardy; Claudia Yuni Pramita; Istani
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 7 No. 2 (2026): International Journal of Cultural and Social Science
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v7i2.1365

Abstract

This research discusses the implementation of criminal law enforcement against the abuse of voting rights based on Law Number 7 of 2017 and the obstacles faced by the Palangka Raya City Election Supervisory Board (Bawaslu) in the 2024 elections. Using an empirical juridical method thru literature study and interviews, the research found that Bawaslu has handled cases of vote misuse, including double voting by two students, thru the Gakkumdu Center mechanism in accordance with legal procedures. However, the effectiveness of law enforcement is still hindered by time constraints in handling cases, a lack of evidence, low public legal awareness, and suboptimal support in technology and budget for training and political education. This research emphasizes the importance of strengthening institutional capacity, budgetary support, enhancing monitoring technology, and community participation to make election oversight and law enforcement more effective and integrity-driven.
Co-Authors Andika Wijaya Anggi Anggraini Putri Aristoteles Betty Fetricia Tampubolon Evi Istani Ivans Januardy John Travolta Krisna Wati Kristian Putriyani Rizki Setyobowo Sangalang Robie Saputro Taufik Rachman Thea Farina