Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

LITERASI RUKTI JENASAH: MEMBANGUN KESADARAN KOLEKTIF MASYARAKAT DESA WANI 2 KECAMATAN TANANTOVEA Nurhayati Sutan Nokoe; Syamsuddin Syamsuddin; Rosnani Lakuna
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Volume 6 No. 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i2.41824

Abstract

Kematian merupakan suatu realitas kehidupan yang tak terelakkan. Dalam Islam, proses mengurus jenazah (rukti jenazah) adalah fardhu kifayah, sebuah kewajiban kolektif yang gugur apabila telah dilaksanakan oleh sebagian umat. Pengabdian ini mengkaji kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam melaksanakan rukti jenazah. Mitra pengabdian ini adalah masyarakat Desa Wani 2, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Meskipun mayoritas tersebut adalah pemeluk agama Islam, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat setempat terhadap proses ini masih sangat terbatas. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menjalankan kewajiban fardhu kifayah ini secara memadai terutama saat situasi darurat atau kematian beruntun. Metodologi yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi penyajian materi, simulasi praktik, dan evaluasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam proses memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Studi ini merekomendasikan perlunya lembaga permanen untuk pelatihan rukti jenazah serta keterlibatan aktif dari seluruh anggota masyarakat, bukan hanya para ustadz dan pegawai syara, untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam mengurus jenazah, sejalan dengan posisi manusia sebagai khalifah di bumi yang tidak berakhir dengan kematian fisik.
PERAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEMBENTUK INTEGRITAS MAHASISWA HUKUM DAN MENCEGAH PERILAKU KORUPSI Ni Putu Pande Windari; Haitul Iman; Yolamestika Angela; Nur Sera Rahmadani; Nurhayati Sutan Nokoe
JURNAL PENA EDUKASI Vol. 13 No. 7 (2026): Oktober 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jpe.v13i2.6059

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak tatanan bangsa, sehingga diperlukan upaya preventif melalui pendidikan karakter di perguruan tinggi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis pendidikan karakter dalam membentuk integritas mahasiswa hukum serta mengidentifikasi strategi efektif dan tantangan implementasinya dalam mencegah perilaku korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur sistematis (systematic literature review) terhadap 23 literatur ilmiah bereputasi dalam rentang tahun 2021-2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas merupakan konstruk multidimensional yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan konatif. Internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui metode pembelajaran interaktif, keteladanan pendidik, serta pemanfaatan teknologi digital terbukti efektif membangun ketahanan moral mahasiswa. Namun, tantangan seperti resistensi paradigma institusional dan kompleksitas sistem penilaian karakter masih menjadi hambatan utama. Simpulan penelitian menegaskan bahwa pendidikan karakter bukan sekadar formalitas kurikulum, melainkan investasi jangka panjang untuk melahirkan praktisi hukum yang berintegritas autentik. Sinergi antara kebijakan pemerintah, inovasi pedagogi, dan ekosistem kampus yang bersih sangat diperlukan untuk menciptakan agen perubahan yang mampu menjaga martabat profesi dan mewujudkan tata kelola bangsa yang bebas dari korupsi.
Kewenangan Non-Litigasi Kantor Urusan Agama Perlindungan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Sigi: Non-Litigation Authority of the Office of Religious Affairs for the Protection of Victims of Domestic Violence in Sigi Regency Muflih; Nurhayati Sutan Nokoe; Susi Susilawati
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 2 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i2.1493

Abstract

Kantor Urusan Agama menjadi tempat pertama yang didatangi korban kekerasan dalam rumah tangga di banyak wilayah, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak menyebut lembaga ini sebagai pemegang kewenangan penanganan perkara. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan non-litigasi Kantor Urusan Agama dalam perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif, sekaligus merumuskan strategi pelaksanaannya dengan memadukan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh dari wawancara dengan kepala dan penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Marawola, KUA Kecamatan Dolo, dan KUA Kecamatan Dolo Barat di Kabupaten Sigi, dilengkapi observasi serta dokumentasi arsip layanan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teori kewenangan dan teori hukum responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KUA berada pada posisi penyedia layanan sebagaimana tergambar dari kedudukan pembimbing rohani dalam Pasal 10 dan Pasal 39 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kewenangan tersebut terbagi ke dalam ranah preventif, ranah mitigatif non-litigasi, dan ranah kolaboratif yang bekerja pada titik waktu berbeda dengan ambang pidana sebagai pembatasnya. Surat keterangan hasil mediasi yang diterbitkan KUA memiliki nilai pembuktian dalam permohonan cerai gugat berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan kewenangan itu tertahan oleh anggapan aib pada masyarakat, tekanan ekonomi keluarga, ego sektoral antarinstansi, ketiadaan regulasi teknis yang memberi mandat anggaran, serta jarak geografis menuju layanan perlindungan. Penelitian ini menawarkan pemetaan kewenangan non-litigasi KUA sebagai fungsi perlindungan korban yang utuh dan merekomendasikan penyusunan standar operasional prosedur, pelatihan berkala bagi penghulu dan penyuluh agama, perjanjian kerja sama tertulis dengan instansi perlindungan, serta dukungan anggaran dari Kementerian Agama dan pemerintah daerah.
Perlindungan Hak Jemaah Tunggu dalam Alokasi Nilai Manfaat Dana Haji oleh BPKH: Perspektif Keadilan Antargenerasi Tri Wulyani; Nurhayati Sutan Nokoe; Susi Susilawati
Jurnal Fakta Hukum Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Fakta Hukum
Publisher : LPPM Universitas Pertiba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v5i1.280

Abstract

Panjang masa tunggu keberangkatan haji menyebabkan dana setoran jemaah dikelola dalam jangka waktu yang lama dan menghasilkan nilai manfaat. Alokasi nilai manfaat untuk mendukung pembiayaan jemaah yang berangkat menimbulkan persoalan hukum karena dana yang dikembangkan juga berkaitan dengan jemaah yang masih menunggu. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan hak jemaah tunggu dalam alokasi nilai manfaat dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dari perspektif keadilan antargenerasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak jemaah tunggu tidak cukup dimaknai sebagai keamanan dana pokok, tetapi harus mencakup hak atas informasi, manfaat yang proporsional, pengelolaan yang berhati-hati, kecukupan likuiditas, dan keberlanjutan pembiayaan ketika tiba masa keberangkatan. Keadilan antargenerasi menuntut agar alokasi nilai manfaat tidak memusatkan manfaat pada jemaah tahun berjalan dengan membebankan risiko kepada jemaah tunggu. Oleh karena itu, diperlukan parameter alokasi yang mengintegrasikan proporsi penggunaan nilai manfaat, proyeksi kewajiban jangka panjang, rasio likuiditas, risiko investasi, dan dampak terhadap setiap kelompok jemaah. Penguatan perlindungan harus dilakukan melalui transparansi substantif, pengawasan berbasis risiko, dan evaluasi berkala terhadap keberlanjutan dana haji. Kata Kunci: hak jemaah tunggu; alokasi nilai manfaat; keadilan antargenerasi.