Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR)
Nur Ilmiah Rivai
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PANGAN LOKAL SEBAGAI PILAR IDENTITAS BUDAYA: SOLUSI MENGATASI KRISIS PANGAN DI KALIMANTAN BARAT MELALUI SEMINAR DAN FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) Dwi Surti Junida; Donatianus B.S.E. Praptantya; Lidya Arlini; Isye Aryani Mursalim; Inayatul Mutmainnah; Nur Ilmiah Rivai
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): Volume 6 No 3 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i3.44634

Abstract

Krisis pangan yang dialami masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) tiga tahun terakhir semakin memperburuk ketergantungan pada pangan impor. Hal ini tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga pada pelestarian budaya lokal yang terkait erat dengan keanekaragaman pangan. Seminar dan Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan pada 20 Januari 2025, mengundang partisipasi berbagai pemangku kepentingan lokal, termasuk Komunitas Rotan Kapuas (Restorasi Sungai dan Hutan Kapuas) Kalbar, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII, Dosen Antropologi Sosial Universitas Tanjungpura, serta beberapa komunitas lokal di Kalbar, untuk secara kolaboratif mencari solusi terhadap permasalahan ini. Dalam FGD tersebut, peserta mengemukakan beragam pandangan mengenai signifikansi pemberdayaan masyarakat dalam mengenali dan memanfaatkan pangan lokal sebagai pilar utama ketahanan pangan, serta upaya untuk melestarikan identitas budaya. Selain itu, mereka menekankan pentingnya peningkatan pemahaman generasi muda tentang nilai pangan lokal, serta penerapan kebijakan yang mendukung keberlanjutan produksi pangan lokal. Temuan dari FGD menunjukkan bahwa pendidikan dan penguatan kebijakan berbasis sumber daya lokal dapat mengurangi ketergantungan pada pangan impor dan meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan budaya di dalam masyarakat. Sehingga, peningkatan sistem pangan lokal tidak hanya berfungsi sebagai obat untuk mengatasi krisis pangan, tetapi juga sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya yang merupakan identitas masyarakat Kalbar.
Analyzing the Implementation of Medical Workers’ Rights Policy in a Public Hospital: Evidence from Tanjungpinang City through the Edwards III Theory Tessa Citrani; Nur Ilmiah Rivai; O. Okparizan
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 5 No. 2 (2026): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v5i2.2076

Abstract

Medical personnel are strategic actors in the healthcare system who face heavy workloads, legal risks, and complex professional demands, making the protection of their rights essential. This study analyzes the implementation of policies on the fulfillment of medical personnel’s rights under Article 721 of Government Regulation Number 28 of 2024 at RSUD Kota Tanjungpinang. Using a descriptive qualitative approach within a constructivist paradigm, data were collected through in-depth interviews, document analysis, and internal hospital regulations. The data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model and interpreted through the Edwards III policy implementation framework. The findings show that the fulfillment of medical personnel’s rights has been carried out normatively and administratively, but remains not fully optimal in practice. Basic rights, such as social security and occupational safety, are relatively well fulfilled, while strategic rights particularly legal protection, fair compensation, professional recognition, and career development opportunities still face challenges. Key obstacles include limited policy communication, budget and human resource constraints, varying commitment among implementers, and bureaucratic structures that have not fully supported institutional protection. This study concludes that effective fulfillment of medical personnel’s rights requires not only adequate regulations but also stronger institutional capacity and policy implementation at the hospital level.
Determinasi Pemajuan Kebudayaan Melayu Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kota Batam Hamdani Hamdani; Armauliza Septiawan; Nur Ilmiah Rivai
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 6 No. 4 (2025): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v6i5.9163

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah  No. 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu di Kota Batam terhadap kepuasan masyarakat dalam hal ini masyarakat adat, masyarakat seni dan komunitas budaya yang ada di Kota Batam. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan implementasi kebijakan  Perda No. 1 Tahun  2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu terhadap kepuasan masyarakat di Kota Batam. Untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat kebudayaan menggunakan teori New public Service (NPS) dari Denhart & denhardt. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Kabid kebudayaan, Pamong budaya dan Pelaksana dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, sedangkan yang dari luar pemerintah terdiri dari Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, Presiden Komunitas Seni Rumah Hitam dan Ketua Sanggar Permata Budaya Kota Batam. Determinasi Pemajuan Kebudayaan Melayu terhadap kepuasan masyarakat seni, komunitas budaya, dan masyarakat adat di Kota Batam menggunakan 7 indikator teori New public Service (NPS) dari Denhardt & denhardt yaitu (1)Serve citizens, not customers, (2) Seek the public interest, (3) Value citizenship over entrepreneurship, (4) Think strategically, actdemocratially, (5) Recognize thataccountability is not simple, (6) Serve rather than steer, (7) Value people, not just productivity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terutama masyarakat seni, komunitas budaya, dan masyarakat adat di Kota Batam belum merasa puas terhadap implemetasi kebijakan pemajuan kebudayaan melayu, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua sanggar, presiden komunitas, dan ketua Lembaga Adat Melayu yang mewakili masyarakat Seni, budaya dan masyarakat adat di Kota Batam.
Co-Authors Armauliza Septiawan Donatianus B.S.E. Praptantya Dwi Surti Junida Hamdani Hamdani Inayatul Mutmainnah Isye Aryani Mursalim Lidya Arlini O. Okparizan Tessa Citrani