Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Janeska Widia
Politeknik Negeri Medan
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Dilema Etis dalam Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Pendekatan Normatif terhadap Prinsip Kesetaraan dan Pemberdayaan Widia, Janeska
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.472

Abstract

Penelitian ini mengkaji dilema etis dalam formulasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan normatif dengan fokus pada prinsip kesetaraan dan pemberdayaan. Fenomena kesenjangan dalam implementasi kebijakan kemiskinan mengindikasikan adanya ketegangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial yang memerlukan rekonstruksi kerangka etis. Menggunakan metode kualitatif interpretif dengan pendekatan normatif-filosofis, penelitian menganalisis dokumen kebijakan dan literatur akademis periode 2018-2023. Hasil penelitian mengungkapkan evolusi paradigma dari pendekatan karitatif menuju pendekatan berbasis hak, dengan tiga dimensi kesetaraan yang teridentifikasi: distributif, rekognitif, dan representasional. Operasionalisasi konsep pemberdayaan masih menunjukkan kesenjangan antara retorika dan praktik, dengan kecenderungan pendekatan top-down yang mengabaikan partisipasi aktif kelompok sasaran. Transformasi digital dalam kebijakan kemiskinan menimbulkan dilema etis terkait kesenjangan digital, privasi data, dan bias metodologis. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka etis integratif yang menjembatani ketegangan nilai-nilai, dengan implikasi praktis berupa reorientasi paradigma kebijakan, pengembangan instrumen analisis berdimensi etis, dan transformasi institusional untuk mengakomodasi prinsip kesetaraan dan pemberdayaan.
Analisis Dampak Kebijakan Impor Gula: Studi Kasus Implementasi dan Konsekuensi Jangka Panjang Janeska Widia
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus: Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v2i4.1171

Abstract

This research examines the impact of Indonesia's sugar import policy during the period 2020–2024 through the case study of Thomas Trikasih Lembong. Employing a qualitative methodology with an instrumental case study approach, the study seeks to capture the complexities of strategic commodity trade policies in Indonesia. The analysis reveals that the issuance of sugar import permits to PT Andalas Putra was conducted in violation of existing legal frameworks, particularly Presidential Regulation No. 48/2013, resulting in state financial losses estimated at Rp 400 billion. These irregularities highlight not only weak adherence to regulatory standards but also minimal coordination among relevant government agencies, reflecting the broader challenge of weak good governance implementation. The distributional consequences of this policy were also significant. While downstream industries benefited from increased sugar availability and lower input costs, domestic sugarcane farmers and the national sugar industry suffered substantial losses. The oversupply condition triggered by import policy mismanagement led to a decline in local sugar prices, producing welfare transfers that disproportionately disadvantaged rural farming communities. These findings underscore the structural vulnerability of agricultural stakeholders when state institutions fail to balance industrial and farming interests in policy formulation. Furthermore, the imposition of a 4.5-year prison sentence on the policymaker involved has sparked discourse on the criminalization of public policy, raising debates over the line between policy failure and corruption in governance. In light of these findings, the study provides several recommendations. These include strengthening inter-agency coordination mechanisms, developing early warning systems to monitor commodity market dynamics, reforming the regulatory framework governing import permits, and designing adaptive policy instruments capable of mitigating welfare risks while optimizing strategic commodity management. Overall, this study contributes to the discourse on governance, accountability, and policy reform in Indonesia’s strategic trade sector, particularly in relation to sugar as a vital commodity.
Manfaat Program Kerja Pkk Dalam Memperkuat Ketahanan Pangan Keluarga: Sebuah Analisis Berbasis Tiga Pilar Ketahanan Pangan dan Modal Sosial Janeska Widia
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v2i3.140

Abstract

Food security is a strategic priority in Indonesia's national development, requiring effective interventions down to the household level. The Family Empowerment and Welfare Movement (PKK), a community organization rooted throughout the country, plays a central role in this effort, although its contribution has often not been systematically analyzed. This article aims to analyze the benefits of PKK work programs in strengthening family food security using a comprehensive literature synthesis approach. The analytical framework is based on the three pillars of food security as mandated by Law Number 18 of 2012—food availability, accessibility, and utilization—and is enriched with the lens of social capital theory. The analysis shows that PKK flagship programs, such as the Beautiful, Organized, Beautiful, and Comfortable Yard (HATINYA PKK) and the Family Income Improvement Effort (UP2K), directly contribute to these three pillars. HATINYA PKK increases food availability by optimizing yard space, UP2K strengthens food accessibility by increasing family income, and nutrition education programs and active participation in Integrated Service Posts (Posyandu) increase food utilization to improve nutritional status and prevent stunting. The main thesis of this article is that the effectiveness and sustainability of these programs are underpinned by the PKK's fundamental function as a social capital-building engine. Through its hierarchical organizational structure and participatory activities, the PKK systematically cultivates networks, trust, and norms that serve as the foundation for community resilience and food self-sufficiency.
Kebijakan Transportasi Hijau di Kota Medan (Program Bus Listrik) Nursiah Fitri; Suri Purnami; Janeska Widia; Yupi Sasmita Dewi; Al-Adly Darniyus
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 5 (2025): OKTOBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4v22bb77

Abstract

Program bus listrik di Kota Medan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menerapakan transportasi hijau guna mengurangi polusi udara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan sosial, seperti keterabatasan akses dan rendahnya minat masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi penggunaan transportasi ramah lingkungan di Kecamatan Medan Baru. Dengan pendekatan partisipatif-edukatif, kegiatan ini melibatkan aparatur kecamatan sebagai sasaran utama untuk menjadi contoh dalam penggunaan bus listrik. hasil sosialisasi menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap manfaat transportasi hijau meningkat, mesipun masih terdapat hambatan seperti infrastruktur yang belum merata dan sistem pembayaran elektronik yang belum inklusif. temua ini mengindikasikan perlunya sosialisasi yang lebih luas serta kebijakan yang lebih adaptif guna mendukung transisi menuju transportasi berkelanjutan.
KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI DAERAH ALIRAN SUNGAI: SUATU KAJIAN LITERATUR Darniyus, Al-Adly; Widia, Janeska; Arjani Manik, Yessi Kurnia
Responsive Vol 8, No 3 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i3.65971

Abstract

Pencemaran sampah plastik di Daerah Aliran Sungai (DAS) mencerminkan kompleksitas tata kelola multisektor dan perlunya pendekatan kebijakan berbasis bukti (EBP). Meskipun EBP diakui semakin penting dalam perumusan kebijakan lingkungan, implementasinya di negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi kendala struktural dan politis. Artikel ini menelaah penerapan EBP dalam kebijakan pengelolaan sampah plastik di DAS melalui studi pustaka dengan analisis tematik terhadap 30 sumber literatur (26 artikel jurnal, 1 laporan pemerintah, 1 laporan non-pemerintah, dan 2 laporan internasional) yang terbit pada periode 2014–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi EBP dihambat oleh ketimpangan produksi pengetahuan, bias seleksi bukti, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta politisasi bukti oleh aktor kebijakan. Temuan disintesis dalam empat dimensi utama: produksi, seleksi, integrasi, dan politisasi bukti. Artikel ini berkontribusi secara teoretis terhadap pengembangan studi EBP di sektor lingkungan negara berkembang, serta menawarkan implikasi praktis terkait penguatan sistem data, mekanisme koordinasi, dan pelibatan aktor non-negara dalam proses kebijakan. Kajian ini merekomendasikan pembangunan ekosistem kebijakan yang lebih terbuka, deliberatif, dan adaptif terhadap kompleksitas lingkungan di tingkat lokal. Plastic waste pollution in river basins reflects the complexity of multisectoral governance and the necessity of an evidence-based policy (EBP) approach. While EBP is increasingly recognized as essential in environmental policymaking, its implementation in developing countries such as Indonesia remains constrained by structural and political challenges. This article examines the application of EBP in plastic waste management policies within river basins through a literature-based study with thematic analysis of 30 sources (26 journal articles, 1 government report, 1 non-governmental report, and 2 international reports) published between 2014 and 2024. The findings reveal that EBP implementation is hindered by disparities in knowledge production, biased evidence selection, weak cross-sectoral coordination, and the politicization of evidence by policy actors. These findings are synthesized into four key dimensions: production, selection, integration, and politicization of evidence. The article contributes theoretically to the development of EBP studies in environmental governance in developing countries and offers practical implications related to strengthening data systems, improving coordination mechanisms, and engaging non-state actors in the policy process. It recommends building a more open, deliberative, and adaptive policy ecosystem responsive to local environmental complexities. 
Co-Authors Al-Adly Darniyus Darniyus, Al-Adly Nursiah Fitri - Suri Purnami - Yessi Kurnia Arjani Manik Yupi Sasmita Dewi