Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KAITAN TERHADAP TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA Yessi Kurnia Arjani Manik
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.504 KB)

ABSTRAK Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penegak hukum yang berfungsi melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai langkah awal dalam proses penegakan hukum. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah adalah Bagaimana fungsi Polri dalam penegakan hukum, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta Bagaimana pertanggungjawaban penyidik Polri terhadap terjadinya salah tangkap atau error in persona. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan dan menganalisis putusan pengadilan negeri, dihubungkan dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan mewawancarai instansi pemerintah terkait yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Penyidik sebagai salah satu aparat penegak hukum diberikan tugas dan kewenangan untuk menegakkan hukum, oleh karenanya tugas dan wewenang yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga penegak hukum, namun penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenang terkadang terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti penyalahgunaan wewenang maupun kelalaian, seperti dalam hal proses penyidikan, dapat mengakibatkan terjadinya salah tangkap oleh penyidik. Penyimpangan yang terjadi dapat disebabkan beberapa faktor, diantaranya moralitas yang kurang serta pengetahuan penyidik dalam menegakkan hukum.

Pengaruh Literasi Hukum terhadap Minat Tawuran Siswa SMK Swasta Dwiwarna Medan Anwar Sulaiman Nasution; Agus Salim Harahap; Yessi Kurnia Arjani Manik
Journal on Education Vol 6 No 2 (2024): Journal on Education: Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v6i2.5432

The lack of legal literacy in certain groups of society will have a negative impact on the stability of social relations. The phenomenon of brawls between students continues to occur from time to time due to high interest among the students themselves. The perpetrators of the brawl can be charged with several laws and regulations, such as Article 170 of the Criminal Code. Therefore, research was carried out with the aim of finding out how the influence of legal literature on the brawl interest of SMK Dwiwarna Medan students. Type of quantitative research with a descriptive approach. The research instrument uses questionnaires. The data analysis technique uses simple linear regression with the help of SPSS soft ware version 24. The results of the study stated that legal literacy had a negative but significant effect on the interest in brawls in students of SMK Swasta Dwiwarna Medan. If legal literacy is improved, the interest in brawls in students of SMK Swasta Dwiwarna Medan will decrease significantly.

Edukasi Peningkatan Pendapatan Usaha Jamur Tiram dengan Mengedepankan Aspek Regulasi Hukum Gusmarani, Rica; Harahap, Ahmad Rizki; Ernita, Ernita; Siregar, Nurganda; Manik, Yessi Kurnia Arjani; Nasution, Fahman Urdawi
Pengabdian Pendidikan Indonesia Vol. 2 No. 03 (2024): Artikel Riset Periode Desember 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ppi.v2i03.5473

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha jamur tiram mengenai pentingnya aspek regulasi hukum, manajerial, dan pengelolaan keuangan dalam usaha mereka. Para pelaku usaha jamur tiram sering kali menghadapi kendala terkait legalitas usaha, perizinan, serta pengelolaan keuangan dan manajerial yang belum optimal. Untuk itu, kegiatan ini memberikan edukasi mengenai prosedur perizinan usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta strategi pengelolaan usaha yang efisien, termasuk pengelolaan operasional dan pencatatan keuangan yang baik. Tim pengabdian terdiri dari dosen dengan keahlian di bidang hukum, ekonomi, manajerial, dan akuntansi yang memberikan pelatihan dan wawasan praktis kepada para pelaku usaha. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya legalitas usaha, serta pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi yang berlaku, pengelolaan keuangan yang efektif, dan strategi manajerial yang efisien. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha jamur tiram dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan usaha mereka. Kegiatan ini juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses lebih mudah terhadap berbagai fasilitas pendukung usaha, seperti bantuan pemerintah dan pembiayaan.

Analisis Yuridis terhadap Isu Hak Cipta dalam Perkembangan Teknologi Virtual Reality (VR) Nasution, Anwar Sulaiman; Triswidodo, Triswidodo; Manik, Yessi Kurnia Arjani
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.25456

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi VR, kebutuhan akan analisis yuridis yang mendalam mengenai isu hak cipta dalam lingkungan virtual menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, dilakukan penelitian menganalisis berbagai aspek hukum terkait hak cipta dalam VR, termasuk perlindungan hukum bagi pencipta konten, tantangan dalam penegakan hak cipta, serta potensi perkembangan regulasi di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum doktrinal. Jenis sumber data penelitian adalah data sekunder. Adapun hasil penelitian menyatakan 1). Hak cipta dalam teknologi VR masih menghadapi tantangan besar dalam perlindungan dan penegakannya. 2). Regulasi hak cipta yang ada belum secara spesifik mengatur perlindungan hak cipta dalam lingkungan VR. 3) Sistem peradilan di Indonesia belum sepenuhnya siap menangani sengketa hak cipta dalam teknologi VR akibat keterbatasan pemahaman teknis dan mekanisme pembuktian. 4) Penggunaan AI dalam VR menimbulkan tantangan baru dalam kepemilikan hak cipta yang belum memiliki kepastian hukum.

Edukasi Peningkatan Pendapatan Usaha Jamur Tiram dengan Mengedepankan Aspek Regulasi Hukum Gusmarani, Rica; Harahap, Ahmad Rizki; Ernita, Ernita; Siregar, Nurganda; Manik, Yessi Kurnia Arjani; Nasution, Fahman Urdawi
Pengabdian Pendidikan Indonesia Vol. 2 No. 03 (2024): Artikel Periode Desember 2024
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ppi.v2i03.5473

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha jamur tiram mengenai pentingnya aspek regulasi hukum, manajerial, dan pengelolaan keuangan dalam usaha mereka. Para pelaku usaha jamur tiram sering kali menghadapi kendala terkait legalitas usaha, perizinan, serta pengelolaan keuangan dan manajerial yang belum optimal. Untuk itu, kegiatan ini memberikan edukasi mengenai prosedur perizinan usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta strategi pengelolaan usaha yang efisien, termasuk pengelolaan operasional dan pencatatan keuangan yang baik. Tim pengabdian terdiri dari dosen dengan keahlian di bidang hukum, ekonomi, manajerial, dan akuntansi yang memberikan pelatihan dan wawasan praktis kepada para pelaku usaha. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya legalitas usaha, serta pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi yang berlaku, pengelolaan keuangan yang efektif, dan strategi manajerial yang efisien. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha jamur tiram dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan usaha mereka. Kegiatan ini juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses lebih mudah terhadap berbagai fasilitas pendukung usaha, seperti bantuan pemerintah dan pembiayaan.

The Intersection of Citizenship and Freedom of Religion: Legal Challenges in a Multicultural Society Syahrial Arif Hutagalung; Yessi Kurnia Arjani Manik; Maulana Akhyar Hanif
CAKRAWALA: Journal of Citizenship Teaching and Learning Vol 3 No 1 (2025): June
Publisher : Academic Solution Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70489/ccva9577

This study investigates the correlation between citizenship status and religious freedom within Indonesia's multicultural society, emphasizing the legal obstacles encountered by religious minority groups. The methodology employed is a normative-doctrinal legal approach, analyzing several national legal instruments, Constitutional Court rulings, and literature on legal and human rights. The research findings indicate a discrepancy between constitutional provisions that ensure religious freedom and prevailing legal practices that are often discriminatory. For instance, restrictions persist that restrict access to civil registry and marriage for followers of faiths beyond the six recognized religions. Furthermore, the legal status of groups like Ahmadiyah and practitioners of indigenous traditions signifies a de facto exclusion from citizenship. The findings suggest that the Indonesian legal system has not yet adequately ensured the concept of non-discrimination within the context of an inclusive rule of law. This research advocates for the enhancement of the alignment between positive legal norms and constitutional ideals, as well as the facilitation of additional studies utilizing comparative and empirical methodologies to advance equitable legal protection for minority groups.

SOSIALISASI HAKI DI SMK NEGERI 14 MEDAN MENUJU VOKASI INOVATIF DAN SADAR HUKUM Maryam Nasution, Lily; Kurnia Arjani Manik, Yessi; Githamala Ginting, Rika; Ghafur, Fauzan; Teguh Arifyanto, Gatot
PabMa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Elfarazy Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64068/q8gshk67

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan di SMK Negeri 14 Medan bertujuan untuk meningkatkan literasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di kalangan siswa sebagai upaya membangun budaya inovasi yang sadar hukum di lingkungan pendidikan vokasi. Berdasarkan observasi awal dan wawancara, ditemukan bahwa mayoritas siswa belum memahami konsep dasar HaKI dan belum pernah mendapatkan pelatihan terkait perlindungan karya. Melalui pendekatan edukatif berbasis kebutuhan, kegiatan ini menyelenggarakan sosialisasi interaktif, studi kasus, dan simulasi pendaftaran HaKI yang mampu mengubah persepsi siswa terhadap pentingnya perlindungan hukum atas karya orisinal. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif pihak sekolah dalam merencanakan pembentukan Unit HaKI Sekolah sebagai bentuk keberlanjutan program. Hasil menunjukkan adanya peningkatan kesadaran siswa terhadap pentingnya HaKI dalam kehidupan akademik dan profesional mereka. PKM ini membuktikan bahwa pendidikan hukum dalam bentuk yang aplikatif dapat diterima dengan baik oleh siswa SMK dan memberikan dampak positif terhadap sikap serta pemahaman mereka terhadap nilai-nilai orisinalitas dan legalitas karya.

TINJAUAN PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN (BNI FLEKSI) PADA NASABAH YANG WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT Hartika, Lia; Dithisari, Indri; Manik, Yessi Kurnia Arjani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.43856

Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit sebagai produk Bank sering kali mengalami kendala, yaitu sering terjadi wanprestasi debitur yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kredit. Penelitian ini membahas tentang tata cara pemberian kredit BNI Flexi sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan tindakan yang dilakukan Bank BNI apabila terjadi kendala dipelaksanaan pengingkaran kewajiban debitur. Dalam hal ini, Bank BNI gagal dalam mendebet sejumlah uang tertentu dari rekening nasabah pada setiap tanggal jatuh tempo selama lebih dari tiga bulan berturut-turut dikarenakan kondisi ekonomi dan permasalahan Kesehatan debibur. Tindakan yang dilakukan Bank BNI terhadap debitur yang gagal melaksanakan pembayaran pinjaman ialah dengan memberikan peringatan melalui telepon dan pesan SMS. Apabila pembayaran masih tidak terlaksana, pihak Bank BNI akan meminta informasi tentang kondisi keuangan nasabah kepada Instansi tempat dimana debibur tersebut bekerja. Bank BNI telah menerbitkan satu surat peringatan kepada debitur serta akan dilakukan somasi kepada debitur yang bersangkutan, dari somasi tersebut akhirnya diberikan penangguhan kewajiban pembayaran selama beberapa waktu dan kemudian menginstruksi kepada debitur untuk membuat permohonan restrukturisasi utang sesuai dengan kesanggupan debitur.

Islamization in Haminjon: A Study of Business Morality in Batak Entrepreneurial Networks Syahrial Arif Hutagalung; Gatot Teguh Arifyanto; Fauzan Ghafur; Rika Githamala Ginting; Yessi Kurnia Arjani Manik
Bulletin of Indonesian Islamic Studies Vol. 4 No. 2 (2025): Bulletin of Indonesian Islamic Studies
Publisher : KURAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51214/biis.v4i2.1571

This study examines the interaction between Islamic values and Batak traditions in the business practices of Muslim entrepreneurs in North Sumatra, focusing on haminjon (frankincense), which holds both spiritual and economic significance for Batak society. Unlike previous research that rarely explores the integration of religion and custom in trade, this study employs a qualitative ethnographic approach. Fieldwork was conducted over three months (April–June 2025) in Doloksanggul and Balige, involving seven participants: three Batak Muslim entrepreneurs, two haminjon traders, one customary leader, and one local ustaz. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, and examined using thematic coding to identify negotiation patterns between adat and Islam. The findings indicate that Islamization in this context does not occur through doctrinal enforcement but rather through moral diplomacy, ethical conduct, and everyday commercial practices. Muslim entrepreneurs continue to uphold kinship ties and customary obligations, while reinterpreting them through Islamic principles such as honesty, justice, rejection of usury, and social responsibility. Within this process, haminjon serves as both a cultural and economic bridge, shifting from a ritual object into a symbol of halal trade and moral integrity. Theoretically, this study proposes a contextual model of Islamic business ethics rooted in local values yet adaptable to cultural pluralism. Practically, it underscores trade as a medium of Islamization, showing that the integration of religion and tradition occurs through productive reinterpretation that strengthens collective identity and supports sustainable development.

KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI DAERAH ALIRAN SUNGAI: SUATU KAJIAN LITERATUR Darniyus, Al-Adly; Widia, Janeska; Arjani Manik, Yessi Kurnia
Responsive Vol 8, No 3 (2025): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v8i3.65971

Pencemaran sampah plastik di Daerah Aliran Sungai (DAS) mencerminkan kompleksitas tata kelola multisektor dan perlunya pendekatan kebijakan berbasis bukti (EBP). Meskipun EBP diakui semakin penting dalam perumusan kebijakan lingkungan, implementasinya di negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi kendala struktural dan politis. Artikel ini menelaah penerapan EBP dalam kebijakan pengelolaan sampah plastik di DAS melalui studi pustaka dengan analisis tematik terhadap 30 sumber literatur (26 artikel jurnal, 1 laporan pemerintah, 1 laporan non-pemerintah, dan 2 laporan internasional) yang terbit pada periode 2014–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi EBP dihambat oleh ketimpangan produksi pengetahuan, bias seleksi bukti, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta politisasi bukti oleh aktor kebijakan. Temuan disintesis dalam empat dimensi utama: produksi, seleksi, integrasi, dan politisasi bukti. Artikel ini berkontribusi secara teoretis terhadap pengembangan studi EBP di sektor lingkungan negara berkembang, serta menawarkan implikasi praktis terkait penguatan sistem data, mekanisme koordinasi, dan pelibatan aktor non-negara dalam proses kebijakan. Kajian ini merekomendasikan pembangunan ekosistem kebijakan yang lebih terbuka, deliberatif, dan adaptif terhadap kompleksitas lingkungan di tingkat lokal. Plastic waste pollution in river basins reflects the complexity of multisectoral governance and the necessity of an evidence-based policy (EBP) approach. While EBP is increasingly recognized as essential in environmental policymaking, its implementation in developing countries such as Indonesia remains constrained by structural and political challenges. This article examines the application of EBP in plastic waste management policies within river basins through a literature-based study with thematic analysis of 30 sources (26 journal articles, 1 government report, 1 non-governmental report, and 2 international reports) published between 2014 and 2024. The findings reveal that EBP implementation is hindered by disparities in knowledge production, biased evidence selection, weak cross-sectoral coordination, and the politicization of evidence by policy actors. These findings are synthesized into four key dimensions: production, selection, integration, and politicization of evidence. The article contributes theoretically to the development of EBP studies in environmental governance in developing countries and offers practical implications related to strengthening data systems, improving coordination mechanisms, and engaging non-state actors in the policy process. It recommends building a more open, deliberative, and adaptive policy ecosystem responsive to local environmental complexities.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search