Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Pengaruh Penggunaan Generative AI Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Peran Mediasi Pemahaman Pajak dan Moderasi Literasi Digital Glenn Andrenossa; Dzahin Syauqi Muhammad; Sifera Patricia Maithy
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 2 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i2.11705

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan mendasar dalam administrasi perpajakan, terutama pada cara wajib pajak memperoleh informasi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah Generative Artificial Intelligence (Generative AI), yang memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh informasi perpajakan secara lebih cepat, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Meskipun pemanfaatannya semakin luas, bukti empiris mengenai pengaruh teknologi tersebut terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penggunaan Generative AI terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan menguji peran mediasi pemahaman pajak serta peran moderasi literasi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 250 pelaku UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan usahanya. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Generative AI berkontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan pajak. Selain itu, pemahaman pajak terbukti berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan tersebut, sedangkan literasi digital memperkuat pengaruh Generative AI terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini menegaskan bahwa Generative AI tidak hanya berfungsi sebagai media pencarian informasi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran digital yang mampu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pengembangan Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB) dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak pada era kecerdasan buatan, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pengembangan strategi edukasi perpajakan berbasis teknologi digital.
Analisis Pengaruh Intergovernmental Revenue, Pendapatan Pajak Daerah dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Kalimantan Tengah) Argy Dimaz Dzaky Bryllian; Iwan Christian; Theresia Mentari; Muhammad Ichsan Diarsyad; Sifera Patricia Maithy
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.9545

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intergovernmental revenue, pendapatan pajak daerah, dan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selama periode 2020–2024. Sampel penelitian terdiri atas 14 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga diperoleh 70 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intergovernmental revenue berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien sebesar -0,094442 dan probabilitas 0,0215. Sementara itu, pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien sebesar 0,009493 dan probabilitas 0,4826. Opini audit BPK juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien sebesar -0,055613 dan probabilitas 0,2206. Secara simultan, ketiga variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,119718. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,129171 menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi kinerja keuangan daerah masih relatif rendah. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi faktor yang melemahkan kinerja keuangan daerah, sehingga diperlukan upaya peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Evaluasi Rekonsiliasi Kas dalam Mendukung Efektivitas Pengendalian Internal pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya Vivi Daviniella; Theresia Octaviani; Sifera Patricia Maithy; Koko Franko
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.10143

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan rekonsiliasi kas dalam mendukung efektivitas pengendalian internal pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan utama penelitian adalah Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi kas dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui pencocokan data antara Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Buku Kas Umum (BKU), rekening koran, dan laporan penutupan kas. Rekonsiliasi berperan penting dalam mendukung pengendalian internal melalui deteksi dini kesalahan pencatatan, verifikasi data keuangan, identifikasi permasalahan, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada rekonsiliasi bulan Maret 2026 ditemukan selisih sebesar Rp99.700.000,00 antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan SPJ Fungsional yang disebabkan oleh belanja modal yang belum diposting pada aplikasi SIPD-RI. Selain itu, terdapat selisih sebesar Rp645.366.384,00 antara saldo BKU dan rekening koran akibat proses SP2D Ganti Uang (GU) yang belum selesai. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterlambatan pencatatan transaksi, pertanggungjawaban panjar yang belum optimal, serta hambatan teknis pada sistem informasi keuangan daerah. Secara umum, pelaksanaan rekonsiliasi kas telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pengendalian internal, namun masih diperlukan penguatan pada aspek pencatatan transaksi, dokumentasi, dan monitoring untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pendampingan Penataan Arsip Keuangan Pasca Relokasi Kantor untuk Memperkuat Pengendalian Internal di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Asti Diah Maharani; Yohanes Joni Pambelum; Maria Yanida; Muhammad Ichsan Diarsyad; Sifera Patricia Maithy
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi Mei - Agustus
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i2.8911

Abstract

Relokasi kantor pada instansi pemerintah sering menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan arsip keuangan, seperti dokumen yang tidak terklasifikasi, kesulitan temu kembali arsip, serta meningkatnya risiko kehilangan dokumen. Kondisi tersebut ditemukan pada Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah setelah proses relokasi kantor sehingga memengaruhi efektivitas administrasi dan pengendalian internal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan arsip keuangan melalui pendampingan penataan arsip secara sistematis. Metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif yang dilaksanakan melalui tahapan observasi, identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi selama empat bulan. Kegiatan meliputi pengelompokan arsip berdasarkan jenis dokumen, pemberian kode dan label pada media penyimpanan, penataan dokumen ke dalam box arsip, serta penyusunan sistem pencatatan peminjaman arsip. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kerapian penyimpanan arsip, kemudahan dalam proses temu kembali dokumen, serta tertibnya administrasi peminjaman arsip sehingga risiko kehilangan dokumen dapat diminimalkan. Pendampingan juga meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip serta memperkuat pengendalian internal melalui pengawasan dan pengamanan dokumen keuangan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan penataan arsip merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah.