Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBINAAN PESERTA DIDIK DALAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN DI SEKOLAH Pitriani, Pitriani
Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.126 KB)

Pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan kata lain, pendidikan adalah aspek yang menentukan masa depan yang lebih baik bagi peserta didik. Karena pada dasarnya pendidikan bertujuan mengembangkan berbagai potensi diri yang ada pada diri peserta didik agar peserta didik menjadi kreatif, berilmu, mandiri, cakap, berakhlak mulia, serta mempunyai keterampilan. Untuk tercapainya hal tersebut tentu tidak lepas dari kedisiplinan peserta didik, dimulai dari orang tua dalam membimbing dan menanamkan kedisplinan di dalam keluarga kepada anak-anak mereka dirumah dan juga guru ketika peserta didik berada disekolah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik untuk mengikuti dan mentaati peraturan disekolah, sehingga tercapai kedisiplinan peserta didik dalam proses belajar mengajar dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Pembinaan yang dilakukan untuk membentuk kedisiplinan peserta didik disekolah seperti memberi bimbingan, arahan kepada peserta didik, dengan sabar dan terus menerus sehingga mereka terbiasa dan memahami aturan-aturan dari sekolah. Memilih metode belajar yang menyenangkan dan membangun kedekatan antara guru dengan peserta didik layaknya seorang sahabat dengan sahabat, sehingga peserta didik merasa percaya dan nyaman dalam mengikuti proses belajar mengajar, sehingga meningkatkan kedisiplinan peserta didik, dalam mengikuti pelajaran. Menjalin kerjasama antara guru dengan orang tua. Kerjasama antara guru dan orang tua sangat penting sekali dilakukan karena guru dan orang tua, memiliki tanggung jawab yang sama untuk pembinaan terhadap peserta didik sehingga peningkatan kedisiplinan peserta didik disekolah dapat dicapai.

GENERASI MUDA DAN KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM Pitriani, Pitriani
Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.144 KB)

Dalam kaidah bahasa Qurâani generasi muda atau yang disebut âasy-syababâdidefinisikan dalam ungkapan sifat dan sikap seperti: Berani merombak dan bertindak revolusioner terhadap tatanan sistem yang rusak. Memiliki standar moralitas (iman), berwawasan, bersatu, optimis dan teguh dalam pendirian serta konsisten dengan perkataan. Seorang yang tidak berputus-asa, pantang mundur sebelum cita-citanya tercapai. Generasi muda Islam harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan bagi umat manusia, Kepemimpinan dalam Islam adalah seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dimana kepemimpinan Nabi sesuai dengan Al Qurâan, Artinya setiap tindakan Nabi SAW adalah sesuai dengan petunjuk Al Qurâan atau tindakan Nabi itu adalah manifestasi dari Al Qurâan. Bagaimanakah Al Qurâan menjadi pedoman dalam memimpin. Kepemimpinan dalam pandangan Islam merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal-moral, yakni tanggung jawab kepada Allah SWT di akhirat. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban sebaik-baiknya.

HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM Pitriani, Pitriani
Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 14 No 1 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pegabdian pada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Normally, the position of the human person with all the rights of the most fundamental has gained recognition in the Declaration and the International Covenants. Human rights have become values and norms in international relations. This is shown by the agreement of all countries, at least in countries that are members of the United Nations to the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights (1948). Islam as a religion and its teachings are universal and comprehensive, encompassing faith, worship, and muamalat, each of which contains the doctrine of the faith; religious dimension to the teachings of the mechanisms of human devotion to God; with either the doctrine of mans relationship with fellow humans and to the environment. Each dimension is based on the teachings of the provisions referred to by the term Sharia or Islamic jurisprudence. In the context of law or jurisprudence there are teachings on Human Rights (HAM). The existence of the doctrine of human rights in Islam shows that Islam as a religion has placed man as honorable and noble creatures. Therefore, the protection and respect for the human being is the claim of Islam itself must be carried out by Muslims against fellow human beings without exception.Secara normatif, kedudukan pribadi manusia dengan segala hak-haknya yang paling asasi telah memperoleh pengakuan dalam Deklarasi dan Kovenan-kovenan internasional. Hak-hak asasi manusia telah menjadi nilai dan norma dalam hubungan internasional. Hal ini ditunjukkan oleh persetujuan semua negara, setidak-tidaknya negara-negara yang menjadi anggota PBB terhadap piagam PBB, Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (1948).Islam sebagai sebuah agama dengan ajarannya yang universal dan komprehensif meliputi akidah, ibadah, dan muâamalat, yang masing-masing memuat ajaran tentang keimanan; dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanismeÂ pengabdian manusia terhadap Allah; dengan memuat ajaran tentangÂ hubungan manusia dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Kesemua demensi ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syariâah atau fikih.Dalam konteks syariâat atau fikih itulah terdapat ajaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM).Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia.Karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAWASAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DALAM UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KERINCI Pitriani, Pitriani; Nurasiah, Nurasiah
Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 18 No 02 (2018): Jurnal Islamika Volume 18 No 02
Publisher : Pusat Penelitian dan Pegabdian pada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jambi

Abstract: The environment in Islamic teachings is rooted in the Qur'an. The approach used in this study is sociological juridical. The sample technique that the researcher used in this study was purposive sampling. After the data is classified then analyzed qualitatively, the analysis is not based on mathematical calculations but underlies the reality that is in the field then described in the form of reality. The results of this study include: 1) Human relations as caliphs on earth to their environment must be based on the principle of correct use and avoiding damage. 2) Monitoring of the TNKS forest has not been implemented effectively, this can be known, where there are still activities that can damage the TNKS forest such as encroachment, theft of forest products, illegal logging in the TNKS forest. 3) Constraints in the preservation and supervision of KSNP in Kerinci Regency are: a) constraints that there are still people who do not understand the importance of TNKS forests; b) field conditions or TNKS forests that are easily accessible to encroachers, illegal loggers and theft of forest products; c) lack of officers overseeing the TNKS forest; and d) lack of facilities and infrastructure.

Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah Warga Menurut Hukum Adat di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Pitriani
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2018): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Salah satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Air Tenang adalah menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa yang terjadi antar warga melalui musyawarah mufakat yang melibatkan kaum adat dan pemerintah desa, demikian juga dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga, sering dilakukan dengan menggunakan hukum adat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa hak milik atas tanah warga, Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Sengketa hak milik atas tanah warga, Bagaimana solusi-solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam penyelesaian Sengketa hak milik atas tanah warga menurut hukum adat Di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci ?. Metode peneltian yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis empiris, jenis penelitian adalah kualitatif, dan sifat penelitian adalah deskriftif, Sumber bahan yang dipergunakan adalah bahan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme Penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga Di Desa air Tenang yaitu diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, jika tidak tercapai kesepakatan, meminta teganai rumah dan kaum adat serta pemerintah desa, untuk ikut menyelesaiakan, dalam hukum adat tanah yang disengketakan dilihat dari asal usul kepemilikan. Jika semua keterangan yang diperoleh terhadap orang yang mengetahui asal usul kepemilikan tanah, maka kaum adat, mengambil keputusan untuk hak kepemilikan tanah sesuai dengan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang dipercayai kebenarannnya. Kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga yaitu dari para pihak yang bersengketa seperti, salah satu pihak atau kedua belah pihak lebih menggunakan emosi daripada logikanya, Kurang nya bukti-bukti kepemilikan tanah yang disengketakan dan ketidak jelasan batas-batas tanah. Solusi-solusinya yaitu memberikan pemahaman akan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan dengan cara kekeluargaan, kurangnya bukti-bukti kepemilikan terhadap tanah yang disengketakan, kaum adat akan meminta keterangan orang tua tua yang tau asal usul tanah tersebut, dan untuk ketidak jelasan batas-batas tanah, bagi Masyarakat yang memiliki hak milik atas tanah untuk melakukan pendaftaran tanahnya ke BPN.

PERAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU Pitriani Pitriani
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 13 No. 1 (2015): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan non derogable rights, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan asas persamaan di muka hukum ( equality before the law). Salah satu asas dalam Hukum Acara Pidana yang terkait erat dengan penegakan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses perkara pidana adalah asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah menghendaki bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

ANALISIS HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG DAN KETENTUAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Pitriani Pitriani
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2015)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dari kententuan UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang memberi perlindungan hukum kepada pemegang hak atas Rahasia Dagang untuk melindungi hampir semua jenis informasi yang bernilai komersial jika informasi tersebut dikembangkan, dan dijaga, dalam sebuah cara yang bersifat rahasia. Tidak ada batasan berapa lama Informasi tersebut akan dilindungi. Sedangkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 (d). memberi perlindungan kepada konsumen yang bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Kemudian hak konsumen yang diatur Pasal 4 (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Perlindungan rahasia dagang jangan sampai menjadi alat pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang merugikan konsumen, karena itu undang-undang perlindungan konsumen tetap harus diperhatikan oleh pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab dalam melindungi rahasia dagangnya.

Legal Assistance (Social Advocacy) on The Civil Rights of Indonesian Migrant Workers in The Sumber Gede Community Nurhidayati; Satriya Nugraha; Pitriani; Ahmad Arif Zulfikar; Selvia Nuriasari
Indonesian Journal of Community Services Cel Vol. 1 No. 3 (2022): Indonesian Journal of Community Services Cel
Publisher : Research and Social Study Institute

The phenomenon of migrant workers in Indonesia is one of the issues that often cause public unrest. Migrant workers are considered foreign exchange heroes for the country. However, often the problems that afflict these migrant workers are unknown and even untouched while still working or after working as a migrant workers. The purpose of the activity is to provide legal assistance (social advocacy) to the village government and migrant workers to ensure the fulfillment of the rights of migrant workers and increase the capacity of both knowledge and legal information for migrant workers and former migrant workers once a month, provide legal protection information and improve the competence of PMI families and increase the ability and competence of PMI candidates in Sumber Gede Village community every three months. The method used is the Participatory Rural Appraisal (PRA) method. It is carried out in Sumber Gede Village, East Lampung Regency, through the stages of problem identification, activity planning, coordination with partners, implementation of activities, and supervision and evaluation. The exercises are strengthening legal literacy through the socialization of the law. No. 18 of 2017 on the protection of Indonesian migrants and Sumber Gede Village Regulation No. 4 of 2021 on the protection of Indonesian migrants, Gender-responsive Case Management Training and Paralegal Training in case handling for women migrant workers. The result of this activity is to increase competence and knowledge for migrant workers, former migrant workers and migrant workers' families both in terms of regulatory knowledge, legal assistance, and improving entrepreneurial skills.

Rasch analysis of student attributes: development and validation of scale to measure religious moderation Zufriani Zufriani; Pitriani Pitriani; Albertos Damni
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 8, No 1 (2022): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020221396

In Indonesia, the narrative of Religious Moderation is being hotly discussed and has even been included in the RPJMN 2020-2024. The target index has been determined, but measurement instruments are still minimal and can be used to measure the level of religious moderation at the university level. This research was conducted in response to these needs. The development of this instrument uses a unidimensional construct using Rasch analysis. The number of samples used was 406 students selected using the multistage random sampling technique. This development goes through three stages, namely item generation,where the objectives and concepts of measuring religious moderation are arranged to produce latent items. The theoretical analysisaims to test the scale's content validity.The last stage is a psychometric analysiswhich seeks to analyze the availability of the sample and construct the validity and reliability of the scale using Rasch analysis. The first stage produced 48 statements; thesecond stage resulted in changes in the religious context and usedmore appropriate words to describe the scale interval. The last stage makes 24 valid argumentsto be sureof religious moderation.

Sosialisasi Membuat Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi Microsotf Ecxel Pada BUMDes Jaya Lestari Desa Mekar Jaya Fadillah, Dio; Pitriani; Cahyadi, Bagus
CITAKARYA Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2025): Mei - Juli
Publisher : CITAKARYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citakarya.v3i02.1946

Sosialisasi Pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi microsotf ecxel Pada BUMDes Jaya Lestari Desa Mekar jaya bertujuan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapai BUMDes Mekar Jaya dalam menggunakan Microsoft Excel untuk menyusun laporan keuangan baik dari aspek fitur perangkat lunaknya maupun SDM bagian keuangan. Laporan keuangan sangat diperlukan untuk menginformasikan kondisi perkembangan BUMDes dalam mengambil keputusan. Dengan sosialisasi yang dilakukan dalam kegiatan PKM ini, kendala-kendala dalam pembuatan laporan keuangan dapat diatasi dan kedepannya BUMDes Mekar Jaya bisa menyusun laporan keuangan dengan baik dan BUMDes desa mekar jaya dapat mengambil Keputusan berdasarkan laporan keuangan untuk kemajuan BUMDes mekar Jaya, dan tercapainya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Salah satu informasi untuk menilai kinerja yang dilakukan BUMDes adalah penyajian informasi keuangan yang sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan merupakan informasi yang disajikan oleh BUMDes untuk mengetahui posisi keuangan serta kinerja BUMDes dalam suatu periode. Sosialisasi pembuatan laporan keuangan BUMDes Mekar Jaya dengan menggunakan Microsoft Ecxel merupakan upaya untuk menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk memberikan informasi posisi keuangan dan kinerja BUMDes mekar jaya, dari laporan laba rugi dapat memperlihatkan tren BUMDes selama waktu tertentu dengan membandingkan laporan laba rugi dari tahun ke tahun dapat terlihat apakah memiliki tren positif (memperoleh keuntungan) atau tren negatif (mengalami kerugian) selama menjalankan usaha. Hasil pelaporan menggunakan Microsoft Excel dapat membantu perangkat desa menganalisis kontributor keuntungan paling besar dihasilkan dan pengeluaran yang paling banyak memakan biaya sebab laporan laba rugi telah berisi total pendapatan maupun beban BUMDes selama menjalankan usaha.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search