Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian IPTEKS Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Pubmedia Social Sciences and Humanities
Maimun, Akhmad
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Reorientasi Hukum Mahar Perkawinan (Analisis Terhadap Praktik Pemberian Mahar Perkawinan Di Dusun Gumuk Kerang Ajung Jember) Adiwinarto, Sulistio; Maimun, Akhmad
Jurnal Penelitian IPTEKS Vol 8, No 2 (2023): JURNAL PENELITIAN IPTEKS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/ipteks.v8i2.17652

Abstract

Praktik pemberian mahar sebagai konsekuensi akad perkawinan adalah bentuk pemberian seorang suami kepada istri. Namun, penentuan kadar dan jenis mahar tidak ada batasan spesifik  dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi praktik pemberian mahar dalam perkawinan di Dusun Gumuk Kerang Ajung Jember. Metode penelitian menggunakan studi kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada narasumber sebanyak 5 orang diambil dengan teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman dalam praktik perkawinan dan tingkat pendidikan. Wawancara dilakukan kepada masyarakat, kepala desa, pemuka agama dan pemuda. Analisis data hasil wawancara menggunakan maqashid syari’ah Ibnu Asyur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar memiliki peran strategis dalam mewujudkan rumah tangga harmonis. Orientasi praktik pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban akad perkawinan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan perempuan yang menjadi tujuan disyariatkannya mahar dalam kaidah hukum Islam. Masyarakat hendaknya memperhatikan aspek maqashid syariah mahar yang berorientasi untuk membangun rumah tangga harmonis dan kemaslahatan perempuan. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap orientasi mahar sesuai maqashid syariah mahar
Peran KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural Maimun, Akhmad; Shiddiqi, Hasbi Ash
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i2.23950

Abstract

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih menjadi masalah di banyak daerah Indonesia, termasuk Kabupaten Bondowoso. Fenomena ini berdampak negatif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Artikel ini menganalisis peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Grujugan dalam meminimalisir pernikahan dini dari perspektif fungsionalisme struktural, yang memandang KUA sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa KUA Grujugan menjalankan peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah pernikahan dini, serta menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan faktor budaya dan ekonomi lokal. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, KUA berfungsi sebagai agen yang menjaga keseimbangan masyarakat melalui pengaturan pernikahan yang lebih terstruktur.
Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Maimun, Akhmad; Maharani Kasih, Natasia
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 1 (2023): July
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i1.12

Abstract

Pemutusan hubungan kerja bisa menimbulkan perselisihan antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan. Pada masa pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang melakukan tindakan PHK kepada karyawan yang diakibatkan oleh menurunnya pendapatan perusahaan. Permasalahan mulai timbul saat pesangon para karyawan tidak dibayarkan sesuai dengan jerih payah para karyawan saat bekerja di dalam perusahaan, sehingga memicu adanya aksi demo di berbagai titik dan kota di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis terhadap hak pesangon pemutusan hubungan kerja setalah berlakunya undang-undang cipta kerja. Metode penulisan menggunakan metode yuridis normatif. Dengan pendekatan peraturan perundang- undangan dan konsep. Pengumpulan data dan analisis jurnal didapatkan dari Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Perpu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”, dan “UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Hasil dari penelitian ini adalah dalam UU Cipta Kerja perusahaan wajib memberikan pesangon kepada pegawai akibat PHK. Dalam Undang-Undang tersebut dipaparkan bahwa hak pesangon didapatkan karyawan dari masa kerja kurang dari satu tahun sampai dengan delapan tahun atau lebih. Rincian pesangon yang didapatkan oleh karyawan adalah mulai dari pesangon satu bulan upah sampai dengan sembilan bulan upah. Akan tetapi pada Pasal 156 ayat 1 yang berbunyi “Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”. Pada pasal tersebut memaparkan pegawai bisa mendapatkan hak pesangon dan/atau uang penghargaan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah berdasarkan analisis pada kajian Undang-Undang Cipta Kerja dipaparkan hasil bahwa saat karyawan mengalami PHK oleh perusahaan, maka karyawan berhak mendapatkan hak pesangon oleh perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Optimalisasi Peran Amil Zakat Swakarsa Masyarakat Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Maimun, Akhmad; Adiwinarto , Sulistio
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Vol. 4 No. 2 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/trilogi.v4i2.1660

Abstract

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah penguatan peran amil zakat, baik yang berada di bawah naungan lembaga resmi (Badan Amil Zakat Nasional/Baznas) maupun amil zakat swakarsa (masyarakat). Kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi dan kesejahteraan menunjukkan peran zakat belum tercapai secara maksimal. Faktornya adalah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat pemerintah sehingga masyarakat memilih menyalurkan zakat melalui amil zakat swakarsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran amil zakat swakarsa masyarakat dalam mengelola zakat sehingga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemangku kebijakan atau badan yang memiliki wewenang dalam membentuk peraturan yang dapat mengoptimalkan peran amil zakat swakarsa. Jenis penelitian ini adalah peneltian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah masalah pengelolaan zakat yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran amil zakat swakarsa dapat dioptimalkan melalui UU tentang pengelolaan zakat dengan menjadikannya sebagai mitra pemungut zakat yang disertifikasi oleh pemerintah
Co-Authors Adiwinarto , Sulistio Akhmad Maimun Maharani Kasih, Natasia Sulistio Adiwinarto