Articles
<![CDATA[Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dahwadin, Dahwadin]]>;
<![CDATA[Syaripudin, Enceng Iip]]>;
<![CDATA[Sofiawati, Eva]]>;
<![CDATA[Somantri, Muhamad Dani]]>
<![CDATA[ YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (640.41 KB)
|
DOI: 10.21043/yudisia.v11i1.3622
<![CDATA[Divorce is one of the provisions contained inside constitution number 7 years 1989 article 65 about religious justice and compilation of islamic law article 115 and constitution number 1 years 1974 about marriage article 39 explain that divorce only can be done in front of the trial religious court after religious court trying and not succeeding reconcile the two sides. The main purpose divorce to be affairs authority religious court (see article 49) is to give discipline de jure for people who are Muslim in handling family matters. So that with various presence which mandates divorce done in front of the trial give taste satisfaction and comfort for seekers justice in search justice on environment of the religious court. Theory in writing this is used as basic analysis write in reviewing normatively and scientific that is legal purpose theory, legal development, law enforcement and law enforcement in Indonesia. Normatively study write used legal basis which applies in the environment religious court in Indonesia. Between : 1) constitution number 1 years 1974 about is marriage. Constitusion number 7 years 1989. Constitution number 3 years 2006 Jo constitution number 50 years 2009 about is religious court, compilation of islamic law, and PP number 9 years 1975 about is implementation constitution number 1 years 1974 with the purpose of creating justice, benefit, discipline and peace of the community, and benefit for people who seek justice in the environment religious court in Indonesia. AbstrakPerceraian merupakan salah satu ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang No 7 Tahun 1989 Pasal 65 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 menjelaskan bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama  berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tujuan utama perceraian menjadi urusan wewenang pengadilan agama (lihat Ps. 49) adalah untuk memberikan ketertiban secara hukum bagi orang-orang yang beragama Islam dalam menangani persoalan keluarga. Sehingga dengan hadirnya berbagai ketentuan yang mengamanatkan perceraian di lakukan di depan sidang pengadilan memberikan rasa kepuasan dan kenyamanan bagi para pencari keadilan dalam mencari keadilan di lingkungan badan peradilan agama. Teori dalam penulisan ini yang digunakan sebagai dasar analisis penulis dalam mengkaji secara normative dan ilmiah yaitu teori tujuan hukum, pembangunan hukum, penegkan hukum dan pemberlakuan hukum di Indonesia. Kajian secara normatif penulis menggunakan dasar hukum yang berlaku di lingkungan lembaga pengadilan agama di Indonesia. Diantaranya : 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, dan kemaslahatan bagi orang-orang yang mencari keadilan di lingkungan badan peradilan agama di Indonesia.]]>
<![CDATA[UPAH YANG DITANGGUHKAN DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM ]]>
<![CDATA[Syaripudin, Enceng Iip]]>
<![CDATA[ Jurnal Naratas Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Naratas ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Al-Musaddadiyah Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37968/jn.v1i1.4
<![CDATA[Makalah ini terdiri atas bagian pendahuluan, bagian isi yang fokus pembahasannya pada masalah Upah yang ditangguhkan dalam Konsep Ekonomi Islam dan bagian kesimpulan. Pada bagian pendahuluan makalah ini dikemukakan latar belakang masalah yang selanjutnya melahirkan pokok masalah tentang bagaimana konsep Upah dalam konsep Ekonomi Islam. masalahnya adalah, bagaimana hukum ekonomi Islam tentang upah atau gaji yang ditangguhkan, bagaimana pengungkapan term-term terkait dengan upah dalam Al-Qur'an, bagaimana analisis tekstual dan kontektual ayat tentang upah terhadap peningkatan taraf kehidupan ekonomi manusia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat diskripsi dengan menggunakan beberapa metode, yaitu studi teks mengkaji seluruh teks ayat tentang upah; studi tematik dengan cara melakukan penelusuran ayat-ayat terkait dengan upah dalam konteks ekonomi Islam, dan studi perbandingan yaitu melakukan perbandingan antara pendapat Madzhab-mazdhab fiqh. Hasil penelitian makalah ini merumuskan kesimpulan pokok bahwa upah/gaji adalah dapat menciptakan kesejahteraan ekonomi bagai para Dosen/karyawan dan bukan sekedar menciptakan materi, tujuan upah dalam ekonomi Islam yaitu memberikan mashlahah secara maksimum bagi Dosen/karyawan. Karena itu Al-Qur'an melalui ayat-ayatnya memberi pemahaman bahwa kegiatan pengupahan hendaknya dilakukan secara langsung tanpa melakukan penundaan. Dengan ayat itu pula diperoleh konsep mengenai prinsip utama upah menurut Al-Qur'an, yakni prinsip tauhid, istikmar dan istikhlaf, kemaslahatan dan keserasian, keadilan dan kesejahteraan. Implikasi penelitian ini adalah, bahwa dengan adanya pemahaman yang baik dan benar tentang konsep upah yang ditangguhkan pemberiannya kepada bawahan dalam konsep ekonomi Islam, diharapkan lagi upaya implementasi yang lebih baik dan benar dalam kehidupan masyarakat, terutama perealisasiannya dalam kegiatan ekonomi di lapangan.Kata Kunci:Upah; ditangguhkan; ekonomi Islam]]>
<![CDATA[Revisiting the Role of Women as Witnesses in Fiqh Justice ]]>
<![CDATA[Dahwadin Dahwadin]]>;
<![CDATA[Syaik Abdillah]]>;
<![CDATA[Sasa Sunarsa]]>;
<![CDATA[Muhamad Dani Somantri]]>;
<![CDATA[Enceng Iip Syaripudin]]>;
<![CDATA[Hapsah Fauziah]]>
<![CDATA[ AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 19, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/ajis.v19i1.11768
<![CDATA[This paper discusses the role of women as witnesses in a court. This is one of debatable issues in Islamic law considering the provision stating that the value of two women’s testimony is equal to one man’s testimony. Based on a more comprehensive discussion and by revisiting the Islamic resources on this issue, this paper concludes that the provision in the hadith, historically, regards heavily on women’s capability and readiness to perform their duties as witnesses. It can be seen in the case of qadzaf where women can be witnesses for themselves (by stating four oaths in the name of Allah). Therefore, in the current development, women’s role as witnesses needs to be reconsidered so that women can appear in the judiciary to play a role in supporting justice. Penelitian literatur (library research) ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pandangan kesaksian perempuan dalam Islam melalui pendekatan analitik terhadap ketentuan dalam fikih keadilan yang ditinjau melalui berbagai berbagai corak diskusi dan referensi yang mendukung penelitian ini. Kesaksian merupakan proses menemukan dan membuktikan kebenaran dalam perkara perdata maupun pidana. Dalam hukum Islam, hal-hal yang membutuhkan kesaksian seperti itu adalah pernikahan dan perceraian yang menyangkut hudud dan qisha. Ada beberapa kriteria khusus dalam memberikan kesaksian. Dalam masalah-masalah spesifik, perempuan tidak diizinkan memberikan kesaksian, diantaranya ialah wilayah hudud dan qisha. Ketentuan lainnya ialah perempuan dapat menjadi saksi di pengadilan, tetapi hanya dalam kasus perdata (transaksi keuangan), dan itupun bobot dua wanita sama dengan satu pria. Apabila merujuk pada makna teks, maka jelas siapa pun dia (wanita) dan kualifikasinya tidak diperbolehkan untuk melayani sebagai saksi dalam kasus pidana. Meskipun secara historis, terbukti banyak wanita cerdas, memiliki kedewasaan emosional, kredibilitas, dan berbagai kemampuan yang memenuhi syarat untuk tampil sebagai saksi dalam kasus-kasus, baik sipil maupun pidana. Masalah kesaksian seorang perempuan tersebut dinilai oleh sebagian orang sebagai salah satu perbedaan yang mensubordinasi perempuan. ]]>
<![CDATA[Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional ]]>
<![CDATA[Enceng Iip Syaripudin]]>;
<![CDATA[Deni Konkon Furkony]]>
<![CDATA[ EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan) Vol 4 No 2 (2020): EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIES INDONESIA PURWAKARTA Dan MES PURWAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37726/ee.v4i2.139
<![CDATA[The financial system of a country is greatly influenced by the economic system it adopts. The economic system refers to a single set of decision-making mechanisms and institutions that implement these decisions on production, consumption and income distribution. Therefore, the economic system is something that is important for the economy of a country. The Islamic Financial System is the basis of economic strength in this country, in its day it was able to become a system that could prosper its people. In times of crisis, he was able to escape bankruptcy, even though he did not receive assistance or disbursement of BLBI funds. This Islamic concept should be a new force in reviving the country's economy. The Islamic Financial System is developing rapidly to play its role in allocating resources and enhancing economic development. The objectives to be achieved in this study are: 1) What distinguishes the Islamic financial system and conventional financial systems. 2). To find out the strengths and weaknesses between the Islamic and conventional financial systems. The research method used in this research is the library research method or book survey. The library research method is a research method in which data collection techniques are carried out in the field (library) based on the readings of several literatures that have information and are relevant to the research topic. Based on the results of the study, it is concluded that the advantages of Islamic finance can survive various economic crises that are faced, this is evidenced by the increase and development of Indonesian Islamic Banking compared to conventional banks.]]>
<![CDATA[Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dahwadin Dahwadin]]>;
<![CDATA[Enceng Iip Syaripudin]]>;
<![CDATA[Eva Sofiawati]]>;
<![CDATA[Muhamad Dani Somantri]]>
<![CDATA[ YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21043/yudisia.v11i1.3622
<![CDATA[Divorce is one of the provisions contained inside constitution number 7 years 1989 article 65 about religious justice and compilation of islamic law article 115 and constitution number 1 years 1974 about marriage article 39 explain that divorce only can be done in front of the trial religious court after religious court trying and not succeeding reconcile the two sides. The main purpose divorce to be affairs authority religious court (see article 49) is to give discipline de jure for people who are Muslim in handling family matters. So that with various presence which mandates divorce done in front of the trial give taste satisfaction and comfort for seekers justice in search justice on environment of the religious court. Theory in writing this is used as basic analysis write in reviewing normatively and scientific that is legal purpose theory, legal development, law enforcement and law enforcement in Indonesia. Normatively study write used legal basis which applies in the environment religious court in Indonesia. Between : 1) constitution number 1 years 1974 about is marriage. Constitusion number 7 years 1989. Constitution number 3 years 2006 Jo constitution number 50 years 2009 about is religious court, compilation of islamic law, and PP number 9 years 1975 about is implementation constitution number 1 years 1974 with the purpose of creating justice, benefit, discipline and peace of the community, and benefit for people who seek justice in the environment religious court in Indonesia. AbstrakPerceraian merupakan salah satu ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang No 7 Tahun 1989 Pasal 65 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 menjelaskan bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tujuan utama perceraian menjadi urusan wewenang pengadilan agama (lihat Ps. 49) adalah untuk memberikan ketertiban secara hukum bagi orang-orang yang beragama Islam dalam menangani persoalan keluarga. Sehingga dengan hadirnya berbagai ketentuan yang mengamanatkan perceraian di lakukan di depan sidang pengadilan memberikan rasa kepuasan dan kenyamanan bagi para pencari keadilan dalam mencari keadilan di lingkungan badan peradilan agama. Teori dalam penulisan ini yang digunakan sebagai dasar analisis penulis dalam mengkaji secara normative dan ilmiah yaitu teori tujuan hukum, pembangunan hukum, penegkan hukum dan pemberlakuan hukum di Indonesia. Kajian secara normatif penulis menggunakan dasar hukum yang berlaku di lingkungan lembaga pengadilan agama di Indonesia. Diantaranya : 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, dan kemaslahatan bagi orang-orang yang mencari keadilan di lingkungan badan peradilan agama di Indonesia.]]>
<![CDATA[Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-Qur’an ]]>
<![CDATA[Enceng Iip Syaripudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Naratas Vol 1 No 2 (2018): Jurnal Naratas ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Al-Musaddadiyah Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37968/jn.v1i2.21
<![CDATA[Dalam kegiatan bermuamalah tidak terlepas dari ketentuan yang jelas, kecuali ada hal-hal yang belum pasti kedudukannya. Oleh sebab itu setiap muamalah yang belum jelas (samar) kedudukan hukumnya diperlukan dasar hukum, baik yang diambil dari Al-Qur’an maupun Al-Hadits sehingga dapat memberikan kepastian bagi kegiatan kehidupan manusia. Seperti dalam ketentuan hukum tentang menerima upah (Ujrah) dari hasil khataman Al-Qur’an sehingga kedudukan hukumnya dapat memberikan kepastian bagi kehidupan manusia. Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan dalam suatu masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa yang dimaksud dengan menerima upah khataman Al-Qur’an? Bagaimana menerima upah dari khataman Al-Qur’an dalam perspektif ekonomi Islam?. Dari rumusan di atas maka dapat diidentifikasi suatu tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu: 1). Untuk mengetahui Apa yang dimaksud dengan menerima upah dari hasil khataman Al-Qur’an. 2). Untuk mengetahui Bagaimana menerima upah dari hasil khataman Al-Qur’an dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research atau book survey. Metode library research adalah metode penelitian yang tekhnik pengumpulan datanya dilakukan di lapangan (perpustakaan) dengan didasarkan atas pembacaaan-pembacaan terhadap beberapa literartur yang memiliki informasi serta memiliki relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari berbagai sumber, maka Upah dalam kebaikan (Ujroh ‘ala at-tho’ah) dalam hal ini mengambil upah dari hasil Khataman Al-quran, maka Jumhur ulama’ memperbolehkan mengambil upah dari perbuatan taat ini, karena termasuk termasuk perbuatan taat atau ibadah.Kata kunci: Ekonomi Islam Upah; Khataman]]>
<![CDATA[Kualitas dan Kiprah Dosen PTKIS Sebagai Cendekiawan Ekonomi Islam ]]>
<![CDATA[Enceng Iip Syaripudin]]>;
<![CDATA[Deni Konkon Furkony]]>
<![CDATA[ Jurnal Naratas Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Naratas ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Al-Musaddadiyah Garut ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37968/jn.v3i2.45
<![CDATA[Untuk hidup di dunia ini memang tidak mudah. Karena pertentangan berkelanjutan antara yang lurus dan bengkok atau berliku-liku berjalan seirama dengan usia kita, maka kita merasa sulit untuk menjadi manusia yang bahagia di dunia dan akhirat sehingga mencapai manusia sempurna. Perumusan masalah dalam penelitian artikel ini adalah : Bagaimana menjadi Dosen yang berkualitas? Bagaimana Kiprah seorang Dosen PTKIS sebagai cendekiawan ekonomi Islam? Dari perumusan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui Bagaimana menjadi dosen yang berkualitas. 2). Untuk mengetahui Bagaimana Kiprah dosen PTKIS sebagai cendekiawan ekonomi islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah metode library reseach atau book survey. Metode library reseach adalah metode penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan di lapangan (perpustakaan) dengan didasarkan atas pembacaan-pembacaan terhadap beberapa literatur yang memiliki informasi serta memiliki relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari berbagai sumber, maka Kualitas dan Kiprah Dosen PTKIS sebagai cendekiawan ekonomi islam, sebenarnya sudah terkandung dalam tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengabdian, jadi dari tridarma tersebut dapat dijabarkan bahwa seorang dosen PTKIS harus mempunyai kompetensi dalam bidang pendidikan atau pengajaran, baik dari segi afektif, kognitif, maupun psikomotoriknya, setelah menyampaikan tugas pertama maka tugas kedua adalah seorang dosen tersebut dituntut untuk mengadakan penelitian dibidang keahliannya masing-masing, setelah tugas kedua, maka ada tugas selanjutnya yaitu mengabdi kepada masyarakat, itulah tugas seorang dosen yang sebenarnya yang harus dilakukan, sebab dosen merupakan komponen yang sangat menetukan keberhasilan seorang mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Hal ini juga dosen merupakan salah satu yang menentukan kualitas lulusan sebuah Perguruan tinggi]]>
<![CDATA[Transaksi Kerjasama Bagi Hasil dalam Akad Muzara’ah (Studi Kasus di Desa Jati KecamatanTarogong Kaler Garut) ]]>
<![CDATA[Enceng Iip Syaripudin]]>
<![CDATA[ Shidqia: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Agama Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30999/jsn.v1i1.770
<![CDATA[Artikel ini terdiri atas bagian pendahuluan, bagian isi yang fokus pembahasannya pada masalah Transaksi Kerja sama Bagi Hasil dalam Akad Muzara’ah yang terjadi Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, dalam Kajian Ekonomi Islam dan bagian kesimpulan. Pada bagian pendahuluan artikel ini dikemukakan latar belakang masalah yang selanjutnya melahirkan pokok masalah tentang Transaksi Kerja Sama Bagi Hasil Akad Muzara’ah yang terjadi di Desa Jati Kec. Tarogong Kaler dalam Kajian Ekonomi Islam. masalahnya adalah, bagaimana Kajian ekonomi Islam tentang Transaksi Kerja Sama bagi hasil Muzara’ah, bagaimana pengungkapan term-term terkait dengan Muzara’ah dalam Al-Qur’an dan Al- Hadits, bagaimana analisis tekstual dan kontektual ayat dan Al-Hadits tentang Praktik Muzara’ah terhadap kontek ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1). Untuk mengetahui sistem bagi hasil Muzara’ah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Dan 2). Untuk mengetahui analisis ekonomi Islam tentang sistem bagi hasil Muzara’ah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian fiel research dengan menggunakan metode deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu responden yakni para pelaku praktik sistem bagi hasil Muzara’ah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dan data sekunder berupa Al-Qur’an, Al-Hadits dan literatur-literatur yang mendukung penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan interview, observasi. Adapun metode analisa data yang peneliti gunakan adalah dengan teknik induktif dan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa praktik sistem bagi hasil pertanian (Muzara’ah) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut sudah memenuhi syarat dan rukun muzara’ahh. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti akad yang tidak dituliskan pengelolaan lahan dan pembagian bagi hasil dari pengelolaan lahan. Dengan ketidakjelasan hal tersebut, akan menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan.]]>
<![CDATA[Analysis of Sharia Economic Law on Buying and Selling Transactions in The Social Context (The Implementation of The Istishna Contract) ]]>
<![CDATA[Enceng, Enceng Iip Syaripudin]]>;
<![CDATA[Sasa Sunarsa]]>;
<![CDATA[Gini Gaussian]]>;
<![CDATA[Ah. Fathonih]]>;
<![CDATA[Deni Kon Kon Furkony]]>
<![CDATA[ Social Impact Journal Vol. 3 No. 1 (2024): Social Impact Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[GoResearch - Research & Publishing House ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61391/sij.v3i1.73
<![CDATA[Abstract Buying and selling is one of the forms of mumalah allowed based on the Qu'ran, Al-Hadith, and Ijma of the Ulama. To obtain goods and simultaneously sell them, it is necessary to have an Akad, this study aims to analyze the perspective of sharia economic law on buying and selling transactions in the social context through the implementation of the Istishna contract. Within the framework of Islamic law, buying and selling transactions have an important social dimension to note. Akad Istishna' is a form of transaction that can be used in a social context, where buyers and sellers interact with each other with the aim of achieving welfare and social justice. This study uses an analytical approach of Islamic economic law to understand the legal basis, legal requirements, and social implications of buying and selling transactions through the Istishna contract. The results showed that the implementation of the Istishna contract in buying and selling transactions can make a positive contribution in achieving socio-economic goals in Islam, such as wealth redistribution and community empowerment. However, it is important to ensure that the execution of the Istishna' contract is carried out in compliance with the provisions of Islamic law and the principles of social justice. This research provides valuable insights for practitioners and academics in understanding the relevance and social implications of buying and selling transactions using Istishna' contracts in the context of Islamic economic law.]]>
<![CDATA[The Influence of Customer Service on Customer Satisfaction At Bank Jabar Banten Sharia Sub-Branch Office KCP Sumedang ]]>
<![CDATA[Hamid, Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[Enceng Iip Syaripudin]]>;
<![CDATA[Gini Gaussian]]>;
<![CDATA[Sasa Sunarsa]]>
<![CDATA[ El-Qish: Journal of Islamic Economics Vol. 4 No. 1 (2024): El-Qish: Journal of Islamic Economics ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[One strategy that can support success in the banking business is to try to offer quality services with good and qualified service quality. Customer service is carried out as well as possible to provide comfort to customers so that the customer experience during transactions is better and can meet customer expectations in terms of service. This study aims to determine and analyze the relationship between customer service and customer satisfaction at Bank BJB Syariah KCP Sumedang. This research is a type of quantitative research using questionnaires and observation methods. The data collection techniques used in this study are observation and questionnaires or questionnaires to obtain data on customer service (X) and customer satisfaction at Bank BJB Syariah KCP Sumedang (Y). This study took a population of 113 customers (who had direct contact with customer service during the first quarter of 2023) Bank BJB Syariah KCP Sumedang with a total research sample of 57 respondents. The results of this study indicate that the customer service variable has a positive and significant effect on customer satisfaction at Bank BJB Syariah KCP Sumedang. This is based on the results of the t-test with a sig value <0.05 and based on the results of simple linear regression analysis which has a positive or unidirectional regression coefficient value so that it can be interpreted that better customer service will increase customer satisfaction.]]>
