Garuda - Garba Rujukan Digital

Serangan Siber terhadap Infrastruktur Kritis: Ancaman Bagi Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat Syah, Efrizal; Weharima, Hermawan; Susilo, Tarsius; Basuki, Tedy; Akad, Andy Mustafa
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i2.678

Serangan siber terhadap infrastruktur kritis, seperti energi, transportasi, dan kesehatan, telah menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kerentanan yang meningkat, dampak ekonomi yang signifikan, serta gangguan sosial dan psikologis menuntut pendekatan komprehensif untuk mitigasi. Studi literatur ini menganalisis berbagai sumber akademis dan laporan industri untuk mengidentifikasi pola serangan siber, dampaknya, serta strategi mitigasi yang efektif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menyintesis temuan dari kasus-kasus serangan besar seperti WannaCry (2017) dan serangan jaringan listrik Ukraina (2015). Serangan siber meningkat drastis, terutama ransomware (300% pada 2020–2022) dan DDoS (2.5 Tbps pada 2022). Dampak ekonomi mencapai $385 miliar secara global pada 2022. Efek sosial mencakup peningkatan kecemasan (42%) dan penurunan kepercayaan publik. Analisis menunjukkan kerentanan infrastruktur akibat ketergantungan pada sistem terhubung dan teknik serangan multivector (47% kasus). Perlindungan infrastruktur kritis memerlukan kolaborasi multisektor (Pentahelix), regulasi ketat, dan adopsi teknologi canggih seperti AI dan blockchain. Edukasi keamanan siber serta kebijakan terintegrasi penting untuk meningkatkan ketahanan nasional.

Studi Kualitatif Tentang Respons Hukum Internasional Terhadap Kekerasan Gender dalam Konflik Bersenjata ‘Alimi, Nur; Triyono, Triyono; Susilo, Tarsisius; Basuki, Tedy; Akad, Andy Mustafa
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i2.682

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dalam konflik bersenjata telah berkembang menjadi strategi militer sistematis yang digunakan untuk menundukkan, merusak moral, dan memecah komunitas lawan. Meskipun hukum internasional telah mengakui kekerasan seksual sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui instrumen seperti Statuta Roma dan Resolusi PBB 1325, implementasinya di lapangan seringkali lemah, terfragmentasi, dan tidak berorientasi pada korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis tematik induktif-konstruktivis untuk mengeksplorasi kesenjangan antara norma hukum internasional dan realitas perlindungan terhadap korban KBG dalam konflik. Temuan menunjukkan bahwa selain hambatan struktural dan politik, stigma sosial dan ketidaksensitifan sistem hukum terhadap trauma korban menjadi kendala besar dalam penegakan keadilan. Studi ini menawarkan pendekatan alternatif melalui pengembangan Gender-Based Harm Response Model (GBHRM) yang menggabungkan prinsip keadilan restoratif berbasis komunitas dan sistem hukum internasional. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transformasi militer sebagai aktor perlindungan korban dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip gender dan hak asasi manusia ke dalam strategi dan operasi. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik, tetapi juga memberikan kontribusi strategis bagi reformasi hukum dan kebijakan militer dalam konteks perlindungan kemanusiaan selama konflik.

Konflik Israel–Palestina dan Kerapuhan Penegakan Hukum Humaniter: Peran Hak Veto dalam Skema Keadilan Global Sunadi, Sunadi; Achyar, Mohammad; Susilo, Tarsisius; Basuki, Tedy; Akad, Andy Mustafa
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i1.3126

Penelitian ini menganalisis efektivitas hukum internasional dalam mengatur konflik bersenjata, dengan mengambil konflik Israel–Palestina sebagai studi kasus utama. Melalui pendekatan normatif dan empiris, kajian ini menyoroti bagaimana instrumen hukum internasional—terutama International Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC)—belum mampu memberikan respons yang efektif terhadap pelanggaran hukum perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Analisis diperkuat dengan data survei terhadap 40 responden dari kalangan strategis dan akademis, yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap daya pengaruh hukum internasional dalam meredam konflik. Temuan mengindikasikan bahwa hak veto di Dewan Keamanan PBB, lemahnya mekanisme enforcement, serta dominasi kepentingan politik dan ekonomi negara besar merupakan faktor utama yang menghambat implementasi hukum humaniter secara optimal. Melalui pendekatan analisis SWOT dan Diagram Kartesius, jurnal ini menunjukkan bahwa sistem hukum internasional saat ini berada dalam posisi defensif, yang menandakan perlunya reformasi struktural di tingkat global. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya peran negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mendorong pembaruan sistem hukum internasional, membatasi penggunaan hak veto, serta memperkuat kapasitas nasional dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum humaniter ke dalam doktrin militer. Kesimpulan utama dari kajian ini menegaskan bahwa tanpa reformasi yang menyeluruh, hukum internasional akan terus digunakan secara selektif dan berpotensi gagal menegakkan keadilan dalam konflik bersenjata kontemporer.

Strategi Indonesia Menghadapi Rivalitas Global Melalui Reformulasi Doktrin Pertahanan Berbasis Asta Cita Atmoko, Andriyan Wahyu Dwi; Bawanto, Arief Tri; Susilo, Tarsisius; Basuki, Tedy; Nugroho, Ig. Widi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i10.61750

The rivalry between the United States, China, and Russia in the Indo-Pacific region increasingly underscores the global geopolitical shift toward competition over strategic resources, trade routes, and technological supremacy. The leadership models of these three major actors exhibit distinct characteristics: the America First doctrine emphasizing defense-industry protectionism, China’s technocratic model of technology-driven national mobilization, and Russia’s use of energy sovereignty as a geopolitical instrument. These leadership dynamics not only reshape the regional security architecture but also generate multidomain threats with direct implications for Indonesia’s national interests This study employs a qualitative-descriptive approach, framed by the theories of transformational leadership (Burns & Bass), adaptive leadership (Heifetz), and strategic military leadership. To map Indonesia’s objective conditions, a SWOT analysis is applied to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats in the formulation of the national defense doctrine. The findings reveal that Indonesia possesses notable advantages, including its geostrategic position, the warrior ethos of the TNI, and opportunities for regional cooperation. However, significant challenges remain, such as technological limitations and dependence on external defense industries. The study’s key recommendation is the necessity of re-charting Indonesia’s defense doctrine based on Asta Cita principles in an integrative manner: prioritizing defense-industry self-reliance, strengthening defense diplomacy, capitalizing on the demographic dividend, and consolidating maritime superiority. In doing so, Indonesia will not only be able to anticipate global rivalries but also reinforce the foundations of an adaptive defense posture in pursuit of the Indonesia Emas 2045 vision.

KEPEMIMPINAN TRUMP DAN NASIONALISME SUMBER DAYA: REFLEKSI TERHADAP KEMANDIRIAN DOKTRIN PERTAHANAN INDONESIA Timur, Afrilian Sukarno; Saerodin, Rahmad; Susilo, Tarsisius; Basuki, Tedy; Nugroho, Ignatius Widi
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 3 No. 7 (2025)
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study examines Donald Trump’s leadership characterized by resource nationalism under the “America First” policy and its implications for Indonesia’s defense logistics self-reliance strategy and doctrine. Geopolitical polarization across multiple domains (energy, technology, cyber, information) during Trump’s era was marked by an emphasis on national self-reliance, for example, withdrawing from global agreements (Paris Accord) and pushing full exploitation of domestic energy resources. Trump’s leadership style has been described as populist, protectionist, isolationist, and nationalist, often pursuing transactional “deal-making” to advance U.S. interests. Prior studies discuss Trump’s policies broadly, but have yet to explore their impact on Indonesia’s defense independence concept. Using a descriptive-qualitative approach and comparative case study, this research juxtaposes the “America First” strategy (USA) with “Indonesia First” efforts in achieving self-reliance in the defense sector. Findings indicate Trump’s policies of defense re-industrialization and energy “dominance” in the U.S. provide valuable lessons for Indonesia to strengthen its defense equipment and logistics autonomy in line with Pancasila values and the spirit of berdikari (standing on one’s own feet). Indonesia should develop a self-reliant defense posture supported by a strong domestic industry and strategic resource reserves, while still engaging internationally under its independent-and-active foreign policy. Indonesia’s future defense doctrine should embody “Active Self-Reliance”: achieving autonomy in defense capabilities, yet remaining proactive in defense diplomacy. This approach would enhance the Indonesian Armed Forces’ readiness amid global disruptions and ensure the long-term sovereignty and dignity of Indonesia’s defense.

Konflik Israel–Palestina dan Kerapuhan Penegakan Hukum Humaniter: Peran Hak Veto dalam Skema Keadilan Global Sunadi, Sunadi; Achyar, Mohammad; Susilo, Tarsisius; Basuki, Tedy; Akad, Andy Mustafa
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i1.3126

Penelitian ini menganalisis efektivitas hukum internasional dalam mengatur konflik bersenjata, dengan mengambil konflik Israel–Palestina sebagai studi kasus utama. Melalui pendekatan normatif dan empiris, kajian ini menyoroti bagaimana instrumen hukum internasional—terutama International Court of Justice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC)—belum mampu memberikan respons yang efektif terhadap pelanggaran hukum perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Analisis diperkuat dengan data survei terhadap 40 responden dari kalangan strategis dan akademis, yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap daya pengaruh hukum internasional dalam meredam konflik. Temuan mengindikasikan bahwa hak veto di Dewan Keamanan PBB, lemahnya mekanisme enforcement, serta dominasi kepentingan politik dan ekonomi negara besar merupakan faktor utama yang menghambat implementasi hukum humaniter secara optimal. Melalui pendekatan analisis SWOT dan Diagram Kartesius, jurnal ini menunjukkan bahwa sistem hukum internasional saat ini berada dalam posisi defensif, yang menandakan perlunya reformasi struktural di tingkat global. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya peran negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mendorong pembaruan sistem hukum internasional, membatasi penggunaan hak veto, serta memperkuat kapasitas nasional dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum humaniter ke dalam doktrin militer. Kesimpulan utama dari kajian ini menegaskan bahwa tanpa reformasi yang menyeluruh, hukum internasional akan terus digunakan secara selektif dan berpotensi gagal menegakkan keadilan dalam konflik bersenjata kontemporer.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search