Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat Marthen B. Salinding
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 1 (2019)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.824 KB) | DOI: 10.31078/jk1618

Abstract

Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun permasalahannya ketika pertambangan mineral dan batubara berada pada tanah ulayat masyarakat hukum adat prinsip hukum sebagaimana dimaksud belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat hukum adat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubara belum menceminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tidak mendapatkan manfaat yang maksimal atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bahkan justru dampak negatif yang dialami bukan hanya generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Selain itu ada pemikiran pentingnya prinsip pengakuan dan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan sebagai prinsip hukum yang berpihak kepada masyarakat hukum adat, karena prinsip hukum tersebut memosisikan masyarakat hukum adat sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek pembangunan.The legal principles of mining management in Law No. 4 of 2009 concerning Mining of minerals and coal are based on the principles of benefit, justice and balance; partiality to the interests of the nation; participatory, transparency, and accountability, sustainable and environmentally sound. But the problem is when mining minerals and coal is on the oldest indigenous people’s ground. The principles of law as referred to has not yet shown partiality to indigenous people. The approach method used in this study is normative juridical, because this research is conducted by examining library materials or secondary data relating to the legal principles of mineral and coal mining that favor to indigenous people. The conclusion of this study is that the principle of mineral and coal mining has not reflected the recognition and protection of indigenous people’s rights. Indigenous people are not getting the maximum benefit from the management of mineral and coal mining even the negative impacts experienced not only by the present generation but also future generations. Apart from it, there is the thought of the importance of the principle of recognition and principle of agreement on the basis of information without coercion as a legal principle that is in favor of indigenous people. Because these legal principles places the indigenous people as the subject of development not as an object of development.
Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi di Indonesia Marthen B. Salinding
Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 1 (2021)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.675 KB) | DOI: 10.31078/jk1812

Abstract

Herman Heller means that the constitution has 3 (three) phases: the constitution as a reality; the constitution in the abstraction process; and the constitution in codification. A constitution that has passed through the codification cycle is a mirror that it has found its existence and its position as a reality of socio-political life in society, or at least the constitution can describe the concept of Fundamental of a country’s community-thinking society. To interpret the understanding, the context of the Constituent Assembly as an abstraction of the value of dynamic living in the community (law and change of society), especially the village community in the period of reform that has undergone significant shifts because of abstraction errors on the constitution. Positioning the village as one of the sub-systems governance that has existed during the state of the archipelago (before Indonesia), the village has positioned the constitution at that time without passing the abstraction to codification. Thus the form of the constitution as the law contained therein rests on the provisions of the Godhead (natural law) far from the conception of value built on the rationality schemes and regulatory logic. Through normative juridical research methods and 3 (three) approaches: Historical approach, conceptual approach, and statue approach, the purpose of this research is to trace the significance of the village constitution as a unity of the village society’s reality by analyzing the context of historical and the things that are behind the trend of the conception of village society before the constitution passed the codification phase and the existence of the village constitution itself in regulations reflected in the law of the Republic of Indonesia number 6 the year 2014 about the village.
LEMBAGA ADAT DAYAK TIDUNG SEBAGAI MITRA PEMERINTAH MENYELESAIKAN SENGKETA HORISONTAL DI KOTA TARAKAN Marthen B Salinding
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v8i16.620

Abstract

Sengketa horizontal membahayakan keutuhan bangsa, karena itu menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa termasuk Lembaga Adat untuk bersama-sama dengan Pemerintah menyelesaikannya. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui peranan Lembaga Adat Dayak Tidung sebagai mitra Pemerintah Kota Tarakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Kota Tarakan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Bahan yang diperoleh dari data primer diolah kemudian dibandingkan dengan data sekunder lalu diambil kesimpulan dan digambarkan secara deskriptif dan dianalisa secara kulitatif.Kata Kunci, Lembaga Adat,Pemerintah Kota, Sengketa
MODEL PERLINDUNGAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERKEADILAN DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN UTARA Salinding, Marthen B; Basri, Basri
Jurnal Borneo Humaniora Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : LPPM Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/borneo_humaniora.v2i2.842

Abstract

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara, karena itu pemerintah berkewajiban memenuhi hak tersebutdengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia. Kawasan perbatasanKalimantan Utara dihuni oleh sebagian besar kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan akses pelayanankesehatan yang masih rendah. Pemerataan sarana kesehatan ke kawasan perbatasan Provinsi Kaltara sangatdiperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat dan untuk mengurangi gap yangtinggi dengan negara tetangga. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif,dengan anlisis kualitatis. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi kepadapemerintah agar membuat model perlindungan pelayanan kesehatan Masyarakat Hukum Adat diperbatasansebagai komunitas yang terpencil melalui regulasi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Sedangkan tujuan khusus adalah menyediakan bukti dasar yang dapat digunakan untuk merancangaksi/tindakan yang mengarah pada perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di wilayah perbatasan dibidang kesehatan dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi khusus untuk . pengembangan program danintervensi yang relevan bagi para pemangku kepenti ngan (stakeholders), termasuk Pemerintahan di tingkatnasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Legal Protection of Traditional Knowledge of Indigenous Peoples in Obtaining Economic Benefits, Human Rights Perspertive Salinding, Marthen B; Irawan, Aris
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Edisi Agustus 2024
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is intended to reveal that traditional knowledge as part of human rights, is the result of innovation and creation of indigenous peoples in terms of knowledge, art, and literature. Traditional knowledge as intellectual property of indigenous peoples is therefore an economic resource that can be utilised for the progress and welfare of indigenous peoples. The research method used is normative juridical with conceptual and statutory approaches. Government efforts in protecting traditional knowledge as intellectual property of indigenous peoples through legislation. Other efforts that can be made are through inventory or documentation of traditional knowledge in an area and can be done by publishing the traditional knowledge as widely as possible. The factor behind the traditional knowledge of indigenous peoples has not provided optimal economic benefits for the welfare of the indigenous peoples concerned is the perspective of the indigenous peoples themselves, namely prioritising the public interest, as well as the lack of knowledge to make traditional knowledge into commodities that provide economic benefits.