Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ners Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Multidisplin
Ekarini, Dessy
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Dugaan Malpraktek Medis Pada Kasus Infus Balita di Puskesmas Bolo Dewi, Irma Dewi; Ekarini, Dessy; Yusuf, Muhammad; Prayuti, Yuyut
Jurnal Ners Vol. 9 No. 3 (2025): JULI 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v9i3.45669

Abstract

Kasus dugaan malpraktik medis yang terjadi di Puskesmas Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2025, menarik perhatian publik setelah seorang balita bernama Aruni umur 1,5 Tahun mengalami pembengkakan hebat dan infeksi pada tangan kirinya pasca tindakan pemasangan infus. Menurut laporan keluarga, tindakan medis tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan tidak sesuai dengan prosedur medis yang seharusnya. Kondisi korban yang memburuk ditandai dengan perubahan warna kulit dan pembengkakan, tidak ditindaklanjuti secara profesional oleh tenaga medis yang bertugas. Hal ini memicu laporan resmi ke pihak kepolisian dan audit internal oleh Dinas Kesehatan setempat. Sehingga memunculkan permasalahan yuridis terkait apakah tindakan tenaga medis tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian dalam konteks hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun administratif, Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan studi kasus. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur dan tidak terpenuhinya prinsip informed consent, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga tenaga medis maupun pihak puskesmas dapat dimintai pertanggung jawaban atas dasar wanprestasi atau tort (delik) perdata, serta dikenai sanksi administratif dari instansi pembina. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan sistem kontrol internal, peningkatan kompetensi tenaga medis.
Eksploitasi Religius dan Kekerasan Seksual Studi Krisis terhadap Perlindungan Hukum dan Hak Kesehatan Korban Pesantren Yusuf, Muhammad; Ekarini, Dessy; Dewi, Irma; Fikri, Ahmad Ma'mun
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.934

Abstract

Kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan keagamaan tidak hanya melanggar nilai-nilai moral dan keyakinan masyarakat, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak kesehatan seksual dan korban reproduksi, khususnya anak perempuan. Kasus di Lombok Barat pada tahun 2023 menjadi sorotan nasional ketika seorang pimpinan pondok pesantren yang disegani ditemukan telah melakukan pencabulan terhadap lebih dari dua puluh santri putri sejak tahun 2016. Pelaku memanfaatkan status keagamaannya dan melakukan manipulasi spiritual dengan meyakinkan korban bahwa hubungan seksual tersebut merupakan bagian dari pembersihan spiritual dan akan mendatangkan berkah. Dalam situasi hierarki agama dan budaya patriarki yang kuat, banyak korban tidak berani melapor karena takut, bersalah, dan tertekan secara sosial. Artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan memadukan teori hukum kritis, hukum alam, dan feminisme hukum untuk mengkaji fenomena tersebut dalam kerangka hukum kesehatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum dan kebijakan kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas kekerasan seksual berbasis agama. Oleh karena itu, reformasi kebijakan hukum dan integrasi pendekatan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan spiritual diperlukan dalam penanganan kasus tersebut.
Legitimasi Hukum Omnibus Law dalam Perspektif Habermas dan Teori Hukum Kritis Ekarini, Dessy; Dewi, Irma; Yusuf, Muhammad; Prayuti, Yuyut; Wildan, Wildan; Gunawan, Desi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5247

Abstract

Pemberlakuan UU Cipta Kerja melalui mekanisme omnibus law sejak tahun 2020 hingga revisinya pada tahun 2023 telah menimbulkan kontroversi hukum, sosial, dan etika yang signifikan di Indonesia. Proses pembentukannya yang dinilai terburu-buru, minim partisipasi publik, dan kurang transparan telah menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat, namun tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan legitimasi hukum Omnibus Law melalui perspektif filsafat hukum, khususnya menggunakan "Teori Legitimasi Komunikatif dan Teori Hukum Kritis Jurgen Habermas". Analisis dilakukan untuk mengkaji apakah suatu undang-undang yang sah secara prosedural dapat dianggap sah secara moral dan sosial jika dibentuk tanpa ruang dialog deliberatif dan tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan. Hasil kajian menunjukkan bahwa suatu undang-undang tidak dapat dianggap sah sepenuhnya jika hanya bertumpu pada formalitas prosedural tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, partisipasi publik, dan legitimasi masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, undang-undang seperti UU Cipta Kerja berpotensi mengalami krisis legitimasi di mata masyarakat sipil meskipun secara formal masih sah. Artikel ini merekomendasikan agar asas keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan sosial menjadi salah satu landasan dalam proses legislasi ke depan.
Co-Authors Dewi, Irma Dewi Fikri, Ahmad Ma'mun Gunawan, Desi IRMA DEWI Muhammad Yusuf Prayuti, Yuyut Wildan Wildan