Garuda - Garba Rujukan Digital

International Humanitarian Law Amid The Gaza Crisis: Power Asymmetry, Civil Violations, and Global Accountability Imbalance Komarudin, Dedi; Kismanto, Totok Prio; Susilo, Tarsisius; Budi, I Ketut Setia; Iskandar, Yulian
Jurnal Hukum Replik Vol 13, No 1 (2025): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v13i1.13967

The Israel–Palestine conflict is one of the longest-standing conflicts that has drawn significant international attention, especially concerning the application of International Humanitarian Law (IHL). This article aims to analyze the dynamics of implementing core IHL principles, such as the principles of proportionality, distinction, and the protection of civilians, in the ongoing armed conflict in the Gaza Strip and West Bank. Through a qualitative approach with document analysis of official reports from the UN, ICRC, and international NGOs, various violations of IHL norms were identified, which had a significant impact on civilians, including attacks on medical facilities, schools, and restrictions on humanitarian access. Additionally, this article highlights enforcement challenges, such as politicization at the UN Security Council and the weakness of international sanctions mechanisms. The findings underscore the importance of strengthening the international legal system and the role of the global community in promoting accountability and civilian protection. This article is expected to contribute academically to contemporary discussions on humanitarian law and human rights in conflict zone.Keywords: International Humanitarian Law, Israel–Palestine, Civilians, Human Rights Violations, Armed Conflict.

Dinamika Penerapan Hukum Humaniter Dalam Konflik Israel-Palestina: Konsekuensi Hukum dan Perlindungan Warga Sipil Wiseso, Gatot; Warli, Lili; Susilo, Tarsisius; Budi, I Ketut Setia; Iskandar, Yulian
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 5 (2025): Indonesian Impression Journal (JII)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i5.6480

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina, dengan fokus pada perlindungan warga sipil serta konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran hukum humaniter. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen, yang mencakup kajian terhadap berbagai instrumen hukum internasional, laporan organisasi kemanusiaan, dan keputusan-keputusan pengadilan internasional yang relevan. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal internasional, serta laporan dari organisasi kemanusiaan yang terlibat dalam konflik ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa, telah diterima secara luas sebagai landasan untuk perlindungan warga sipil, penerapannya dalam konflik Israel-Palestina sering kali diabaikan atau dilanggar. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan internasional menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sering kali tidak dihukum secara memadai atas pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap warga sipil tetap menjadi tantangan besar, dengan dampak yang mengerikan terhadap kehidupan manusia dan kesejahteraan sosial di wilayah yang terkena dampak.

Ketika Fakta Bertemu Framing: Tantangan dan Etika Media dalam Menyuarakan Pelanggaran Hukum Humaniter Istiawan, Istiawan; Nugroho, Yogi; Susilo, Tarsisius; Budi, I Ketut Setia; Iskandar, Yulian
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i1.3121

Penelitian ini mengeksplorasi dampak framing media terhadap pemahaman publik mengenai pelanggaran hukum humaniter, serta tantangan dan etika yang dihadapi media dalam pelaporan isu tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi analisis konten berita, wawancara dengan jurnalis dan pakar hukum humaniter, serta studi kasus insiden pelanggaran hukum humaniter, penelitian ini menemukan bahwa framing yang digunakan dalam pemberitaan dapat secara signifikan memengaruhi persepsi dan respons publik terhadap krisis kemanusiaan. Temuan menunjukkan bahwa framing positif yang menyoroti konteks sosial dan kemanusiaan dapat mendorong empati dan dukungan, sedangkan framing negatif yang lebih sensational sering kali memperburuk stigma dan mengaburkan tanggung jawab hukum yang seharusnya diambil. Signifikansi temuan ini sangat relevan dalam konteks kesehatan, mengingat pelanggaran hukum humaniter sering kali berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya penguatan etika jurnalistik dan kesadaran akan tanggung jawab media dalam melaporkan isu-isu kritis, serta pentingnya pendidikan publik mengenai hukum humaniter untuk membangun pemahaman yang lebih akurat dan empatik terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi media, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menciptakan lingkungan pemberitaan yang lebih etis dan informatif.

Adaptasi Hukum Humaniter terhadap Perang Asimetris: Alternatif Normatif dan Strategi Implementasi Wibowo, Medi Hariyo; Abadi, Andi Nur; Susilo, Tarsisius; Budi, I Ketut Setia; Iskandar, Yulian
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i1.3124

Konflik bersenjata modern yang bersifat asimetris, terutama dengan keterlibatan aktor non-negara dan penggunaan teknologi canggih seperti AI dan serangan siber, telah menantang relevansi dan efektivitas Hukum Humaniter Internasional (HHI) konvensional. Prinsip dasar seperti pembedaan antara kombatan dan warga sipil menjadi semakin sulit diterapkan di medan konflik yang kompleks dan cair. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterbatasan norma-norma HHI saat ini serta merumuskan alternatif normatif dan strategi implementasi yang adaptif terhadap dinamika konflik kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis yuridis-kritis terhadap dokumen hukum, studi kasus, serta literatur akademik internasional terkait konflik dan HHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma HHI yang berlaku sering kali tidak memadai dalam memberikan perlindungan efektif, terutama di wilayah yang mengalami perang hibrida dan keterlibatan teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum yang lebih inklusif, progresif, dan responsif terhadap ancaman baru serta kondisi lokal yang berubah-ubah. Implikasi dari studi ini adalah urgensi pembaruan hukum humaniter global dan pentingnya koordinasi antara pembuat kebijakan internasional dan nasional dalam menjawab tantangan hukum di era konflik modern.

REDEFINISI PRINSIP PEMBEDAAN DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI ERA PERANG DRONE: STUDI KASUS GAZA DAN UKRAINA Mawan Sutanto, Dwi; Karyana, Rana; Hanla, Hanla; Susilo, Tarsius; Setia, I ketut; Iskandar, Yulian
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i1.3147

The development of combat drone technology has revolutionized the landscape of modern warfare, but also presents new challenges to the fundamental principles of International Humanitarian Law (IHL), particularly the principle of distinction between combatants and civilians. This article examines the ethical and legal dilemmas of drone usage through a qualitative normative juridical approach, using case studies from the Gaza conflict (Israel vs. Hamas) and the Russia–Ukraine war. The analysis reveals that despite drones offering high precision, field practices often demonstrate violations of the principle of distinction, whether due to intelligence negligence or policies that relax the definition of combatants. The technological imbalance of drone warfare also risks eroding humanitarian values and dehumanizing victims. This study underscores that technological advancement must be accompanied by the strengthening of legal accountability, the integration of ethics into military procedures, and the adaptation of operational rules to uphold humanitarian principles in warfare. Therefore, redefining the application of the principle of distinction is necessary to address the challenges of remote drone-based warfare, in order to ensure that the value of life remains protected amidst the escalation of military technology

Ketika Fakta Bertemu Framing: Tantangan dan Etika Media dalam Menyuarakan Pelanggaran Hukum Humaniter Istiawan, Istiawan; Nugroho, Yogi; Susilo, Tarsisius; Budi, I Ketut Setia; Iskandar, Yulian
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i1.3121

Penelitian ini mengeksplorasi dampak framing media terhadap pemahaman publik mengenai pelanggaran hukum humaniter, serta tantangan dan etika yang dihadapi media dalam pelaporan isu tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi analisis konten berita, wawancara dengan jurnalis dan pakar hukum humaniter, serta studi kasus insiden pelanggaran hukum humaniter, penelitian ini menemukan bahwa framing yang digunakan dalam pemberitaan dapat secara signifikan memengaruhi persepsi dan respons publik terhadap krisis kemanusiaan. Temuan menunjukkan bahwa framing positif yang menyoroti konteks sosial dan kemanusiaan dapat mendorong empati dan dukungan, sedangkan framing negatif yang lebih sensational sering kali memperburuk stigma dan mengaburkan tanggung jawab hukum yang seharusnya diambil. Signifikansi temuan ini sangat relevan dalam konteks kesehatan, mengingat pelanggaran hukum humaniter sering kali berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan. Implikasi dari penelitian ini menyoroti perlunya penguatan etika jurnalistik dan kesadaran akan tanggung jawab media dalam melaporkan isu-isu kritis, serta pentingnya pendidikan publik mengenai hukum humaniter untuk membangun pemahaman yang lebih akurat dan empatik terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi media, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menciptakan lingkungan pemberitaan yang lebih etis dan informatif.

Adaptasi Hukum Humaniter terhadap Perang Asimetris: Alternatif Normatif dan Strategi Implementasi Wibowo, Medi Hariyo; Abadi, Andi Nur; Susilo, Tarsisius; Budi, I Ketut Setia; Iskandar, Yulian
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i1.3124

Konflik bersenjata modern yang bersifat asimetris, terutama dengan keterlibatan aktor non-negara dan penggunaan teknologi canggih seperti AI dan serangan siber, telah menantang relevansi dan efektivitas Hukum Humaniter Internasional (HHI) konvensional. Prinsip dasar seperti pembedaan antara kombatan dan warga sipil menjadi semakin sulit diterapkan di medan konflik yang kompleks dan cair. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterbatasan norma-norma HHI saat ini serta merumuskan alternatif normatif dan strategi implementasi yang adaptif terhadap dinamika konflik kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis yuridis-kritis terhadap dokumen hukum, studi kasus, serta literatur akademik internasional terkait konflik dan HHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma HHI yang berlaku sering kali tidak memadai dalam memberikan perlindungan efektif, terutama di wilayah yang mengalami perang hibrida dan keterlibatan teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum yang lebih inklusif, progresif, dan responsif terhadap ancaman baru serta kondisi lokal yang berubah-ubah. Implikasi dari studi ini adalah urgensi pembaruan hukum humaniter global dan pentingnya koordinasi antara pembuat kebijakan internasional dan nasional dalam menjawab tantangan hukum di era konflik modern.

REDEFINISI PRINSIP PEMBEDAAN DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI ERA PERANG DRONE: STUDI KASUS GAZA DAN UKRAINA Mawan Sutanto, Dwi; Karyana, Rana; Hanla, Hanla; Susilo, Tarsius; Setia, I ketut; Iskandar, Yulian
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i1.3147

The development of combat drone technology has revolutionized the landscape of modern warfare, but also presents new challenges to the fundamental principles of International Humanitarian Law (IHL), particularly the principle of distinction between combatants and civilians. This article examines the ethical and legal dilemmas of drone usage through a qualitative normative juridical approach, using case studies from the Gaza conflict (Israel vs. Hamas) and the Russia–Ukraine war. The analysis reveals that despite drones offering high precision, field practices often demonstrate violations of the principle of distinction, whether due to intelligence negligence or policies that relax the definition of combatants. The technological imbalance of drone warfare also risks eroding humanitarian values and dehumanizing victims. This study underscores that technological advancement must be accompanied by the strengthening of legal accountability, the integration of ethics into military procedures, and the adaptation of operational rules to uphold humanitarian principles in warfare. Therefore, redefining the application of the principle of distinction is necessary to address the challenges of remote drone-based warfare, in order to ensure that the value of life remains protected amidst the escalation of military technology

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search