Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Yadi Harahap
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Child Justice System in ‘Uqubat Dropping of Child Sexual Abuse of Children: (Case Study of Meulaboh Syar’iyah Court Decision Number 1/JN.Anak/2022/MS.Mbo) Fachruddin; Khalid; Yadi Harahap
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 8 No. 1 June (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v8i1.2970

Abstract

Settlement of criminal cases against children who conflict with the law must be oriented towards the principle of "The Best Interests Of The Child," namely the child's best interests. The Law on the Juvenile Criminal Justice System exists as an embodiment of this principle, prioritizing Restorative Justice to create an agreement on the settlement of criminal cases. With its regional autonomy, Aceh Province has the independence to make its own rules in the form of Qanuns, including Qanuns to resolve criminal cases committed by children, one of which is Qanun number 6 of 2014 concerning Jinayah Law. However, there was disharmony between the Juvenile Criminal Justice System Law and the Jinayah Law Qanun in the trial process and the type of verdict handed down. As in the criminal case of sexual abuse committed by a child, In the Jinayah Law Qanun, there is a separate procedure for determining a sentence for a juvenile offender, which is different from the sentence handed down when referring to the Law on the Juvenile Criminal Justice System. Another example is that diversion is not recognized in the Qanun Jinayah Law, and it becomes an obligation when referring to the Juvenile Criminal Justice System Law. This contradiction also affects the quality of the decisions issued by judges, in this case, the judges of the Syar'iyah Court.
Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds): Penelitian Rima Rahmayani Tanjung; Yadi Harahap; Sukiati
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.1483

Abstract

Pengangkatan anak merupakan institusi hukum yang berperan penting dalam perlindungan hak anak, baik secara sosial maupun yuridis. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait hubungan nasab dan hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisprudensi dalam Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Kds guna memahami arah penerapan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap isi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta doktrin hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan telaah terhadap putusan pengadilan. Putusan menyatakan sahnya pengangkatan anak oleh pasangan suami istri tanpa keturunan berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim mempertimbangkan bukti administratif, kondisi sosial-ekonomi, dan hubungan batin antara anak dan pemohon. Putusan ini mencerminkan pendekatan progresif dan humanistik, namun juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan normatif seperti ketiadaan rekomendasi instansi sosial serta ketidaktegasan dalam pengaturan hak waris anak angkat menurut hukum Islam. Hal ini menimbulkan potensi konflik antara hukum positif dan hukum agama yang perlu dijembatani melalui pendekatan harmonisasi hukum. Yurisprudensi ini berkontribusi dalam penguatan hukum pengangkatan anak yang adaptif terhadap konteks sosial, namun tetap perlu penguatan regulatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.
Penetapan Nafkah Wajib Dan Nafkah Madiyah Terhadap Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd): Penelitian Uswatun Hasanah; Sukiati; Yadi Harahap
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.1484

Abstract

Pemenuhan hak nafkah anak sebagai akibat dari perceraian merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Islam. Nafkah wajib dan nafkah madiyah (nafkah yang tertunggak) menjadi kewajiban ayah yang harus dipenuhi demi menjamin kesejahteraan anak. Artikel ini mengkaji mekanisme penetapan nafkah melalui lembaga peradilan agama, dengan fokus pada analisis terhadap Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, guna mengungkap dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan nafkah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan nafkah melalui pengadilan tidak hanya memperkuat posisi hukum anak, tetapi juga memberikan kepastian terhadap tanggung jawab finansial ayah pasca perceraian. Selain itu, putusan ini memperlihatkan peran penting alat bukti dan kondisi ekonomi pihak ayah dalam mempengaruhi besaran nafkah yang ditetapkan.
Co-Authors Fachruddin Khalid Rima Rahmayani Tanjung Sukiati USWATUN HASANAH