Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.506
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum YUSTISI TAHKIM SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam PESHUM
Sukiati
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM Rizki Fadilah; Sukiati
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16207

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Harta benda yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan disebut sebagai harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data dokumen untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap hak kekayaan intelektual sebagai objek harta bersama. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 menyatakan HAKI yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi harta bersama. Selain itu, setiap pasangan tetap menguasai harta bawaan dari masing-masing suami istri serta harta benda yang mereka peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Demikian pula diperjelas dalam Pasal 119 BW Burgelijk Wetboek, yang mengatakan bahwa harta benda suami dan istri seketika bersatu pada saat terbentuknya ikatan perkawinan. Pemberlakuan KHI yang didasarkan pada instrumen hukum Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dianggap sudah tidak relevan lagi untuk mengikuti perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan mengenai harta bersama, KHI belum menjelaskan secara eksplisit status HAKI sebagai harta bersama. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Harta Bersama, Hukum Positif di Indonesia, Hukum Islam, Suami Istri.
PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 MELALUI INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH Nadia Ramadani; Sukiati
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16671

Abstract

Tujulan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan mengkaji strategi yang dilakulkan untuk mencapai pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 melalui sektor Investasi Pasar Modal Syariah. Menurunya tingkat perekonomian global pada beberapa tahun terakhir membulat pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat. Salah satu penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah anjloknya konsumsi rumah tangga dan adanya dampak pandemic Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi olelh pasar modal syariah ini berasal dari investasi, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari pendapatan negara, dan ketika pendapatan negara meningkat maka tingkat perekonomian suau negara pun juga meningkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kulalitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan analisis digunakan dengan melakulkan pembahasan lebih mendalam berdasarkan informasi yang diperoleh. Penelitian ini diperoleh data yang terkumpul untuk kemudian dirinci secara kronololgis terhadap fenomena dalam langkah mempercepat pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 dengan memperkult sistem ekonomi dan pasar modal syariah, memperkulat literasi masyarakat mengenai investasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pasar modal syariah, kolaborasi antar lembaga terkait, evaluasi berkelanjutan dan memperkuat regulasi di pasar modal syariah. Kata Kunci: Pemulihan ekonomi, pandemi COVID-19, investasi pasar modal syariah
Digital Transformation in Marriage Administration: Evaluating the Implementation of SIMKAH at KUA Medan Barat Hawani Jannah, Fithra; Sukiati
Al-Risalah Vol 25 No 1 (2025): MAY (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.55635

Abstract

This study examines the implementation of the Marriage Management Information System (SIMKAH) at KUA Medan Barat, focusing on its effectiveness in modernizing marriage registration and administration. The research identifies key challenges in the system’s application and evaluates the extent to which SIMKAH complies with regulatory frameworks, particularly the Instruction of the Director General of Islamic Community Guidance No. DJ.II/369 of 2013 and KMA RI No. 829 of 2019. A qualitative approach was employed, utilizing case study research at KUA Medan Barat. Data were collected through interviews with KUA officials, document analysis, and direct observation of SIMKAH’s operational processes. The study also examined regulatory documents and technical guidelines to assess the system’s implementation. Findings indicate that while SIMKAH has successfully standardized and digitized marriage registration, several challenges persist. These include discrepancies in bride and groom data, falsification of divorce certificates, canceled marriage registrations due to family conflicts, and technical issues such as network disruptions. To mitigate these issues, KUA Medan Barat has implemented measures such as stricter document verification, requiring couples to correct discrepancies at civil registration offices, and promoting early registration to avoid last-minute complications. This study contributes to the literature by providing a comprehensive evaluation of SIMKAH’s practical implementation at the local level. Unlike previous research that broadly discusses digitalization in marriage registration, this study offers an in-depth analysis of the specific challenges faced by KUA Medan Barat and proposes practical solutions for improving SIMKAH’s efficiency. The findings highlight the need for continuous improvements in digital marriage registration systems, including enhanced data security measures, better infrastructure to prevent technical disruptions, and more extensive public outreach programs. The study also suggests that future research should explore SIMKAH’s implementation in other regions to develop a more generalized framework for optimizing digital marriage administration in Indonesia.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM Rizki Fadilah; Sukiati
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16207

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Harta benda yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan disebut sebagai harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data dokumen untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap hak kekayaan intelektual sebagai objek harta bersama. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 menyatakan HAKI yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi harta bersama. Selain itu, setiap pasangan tetap menguasai harta bawaan dari masing-masing suami istri serta harta benda yang mereka peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Demikian pula diperjelas dalam Pasal 119 BW Burgelijk Wetboek, yang mengatakan bahwa harta benda suami dan istri seketika bersatu pada saat terbentuknya ikatan perkawinan. Pemberlakuan KHI yang didasarkan pada instrumen hukum Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dianggap sudah tidak relevan lagi untuk mengikuti perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan mengenai harta bersama, KHI belum menjelaskan secara eksplisit status HAKI sebagai harta bersama. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Harta Bersama, Hukum Positif di Indonesia, Hukum Islam, Suami Istri.
PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19 MELALUI INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH Nadia Ramadani; Sukiati
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16671

Abstract

Tujulan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan mengkaji strategi yang dilakulkan untuk mencapai pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 melalui sektor Investasi Pasar Modal Syariah. Menurunya tingkat perekonomian global pada beberapa tahun terakhir membulat pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat. Salah satu penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah anjloknya konsumsi rumah tangga dan adanya dampak pandemic Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi olelh pasar modal syariah ini berasal dari investasi, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari pendapatan negara, dan ketika pendapatan negara meningkat maka tingkat perekonomian suau negara pun juga meningkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kulalitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan analisis digunakan dengan melakulkan pembahasan lebih mendalam berdasarkan informasi yang diperoleh. Penelitian ini diperoleh data yang terkumpul untuk kemudian dirinci secara kronololgis terhadap fenomena dalam langkah mempercepat pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 dengan memperkult sistem ekonomi dan pasar modal syariah, memperkulat literasi masyarakat mengenai investasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pasar modal syariah, kolaborasi antar lembaga terkait, evaluasi berkelanjutan dan memperkuat regulasi di pasar modal syariah. Kata Kunci: Pemulihan ekonomi, pandemi COVID-19, investasi pasar modal syariah
RESPONSE OF THE PEOPLE OF BATUBARA REGENCY TO THE MUI BATUBARA FATWA ON THE PROHIBITION OF MARRIAGE BY WALI MUHAKKAM Ibsah, Mirdiana Putri; Sukiati; Imam Yazid
SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Vol. 7 No. 2 (2024): Social Change and Educational Dynamics in Contemporary Indonesia
Publisher : UIN Mataram dan Asosiasi Sosiologi Agama Indonesia (ASAGI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/sangkep.v7i2.11049

Abstract

In Indonesia regulations, namely the Compilation of Islamic Law (KHI) that are recognized as guardians, there are only two, namely the guardian of the nasab and the guardian of the judge and there is no mention of the guardian of the muhakkam. However, the reality is that in the community it is known that there is a marriage by the wali muhakkam in Batubara district. Wali muhakkam is a person appointed by both prospective husband and wife to act as guardian in the marriage contract. The legalization is because there is an opinion of jurisprudence scholars who allow marriage by the wali muhakkam. This is where there is a gap between the regulations of the Compilation of Islamic Law (KHI) and what happens in the coal community what should happen. From here, the problem arises that there are those who complain and demand rights in terms of the child's birth certificate and the inheritance rights that they should get, because from the beginning the bride and wife were not officially registered by the Marriage Registration Committee (PPN), so the problem became a dilemma for ordinary people who did not understand the pillars of marriage in Islam in its entirety. The purpose of this study is to find out the marriage by the muhakkam guardian  in Batubara district, as well as to find out the community's response to the MUI Batubara Fatwa regarding the prohibition of marriage by the muhakkam guardian. The research method used in this study uses the type of empirical or field juridical research and is descriptive analytical. In this case, the source of research information was obtained from the Muslim Community of Batubara district who carried out the appointment of muhakkam guardians. The results of this study show that the wali muhakkam is not valid as long as the wali nasab and wali hakim are still there.
An Islamic Criminal Law Perspective on Child Sexual Exploitation: Analysis of Verdict No. 40/Pid.Sus/2024/PN.SIM Arif Siregar, Anwar; Sukiati
Al-Risalah Vol 25 No 1 (2025): MAY (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.v25i1.56698

Abstract

This study aims to analyse the decision of the Simalungun District Court Number 40/Pid.Sus/2024/PN.SIM related to cases of sexual exploitation of children from the perspective of Islamic criminal law. In this case, the defendant was only sentenced to two years in prison, despite being proven to have knowingly exploited a minor through a digital application intermediary. This research uses a normative juridical approach by analysing legislation, Islamic criminal law literature, and court decisions. The results show that the verdict does not reflect substantive justice and is not in line with the principles of child protection in Law Number 35 of 2014 and maqāṣid al-sharī'ah. From an Islamic perspective, sexual exploitation of children is a serious offence that requires strict punishment to provide a deterrent effect. This research recommends the need for a fairer and more pro-victim legal approach to ensure optimal protection and benefit of children.
Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds): Penelitian Rima Rahmayani Tanjung; Yadi Harahap; Sukiati
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.1483

Abstract

Pengangkatan anak merupakan institusi hukum yang berperan penting dalam perlindungan hak anak, baik secara sosial maupun yuridis. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait hubungan nasab dan hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisprudensi dalam Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Kds guna memahami arah penerapan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap isi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta doktrin hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan telaah terhadap putusan pengadilan. Putusan menyatakan sahnya pengangkatan anak oleh pasangan suami istri tanpa keturunan berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim mempertimbangkan bukti administratif, kondisi sosial-ekonomi, dan hubungan batin antara anak dan pemohon. Putusan ini mencerminkan pendekatan progresif dan humanistik, namun juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan normatif seperti ketiadaan rekomendasi instansi sosial serta ketidaktegasan dalam pengaturan hak waris anak angkat menurut hukum Islam. Hal ini menimbulkan potensi konflik antara hukum positif dan hukum agama yang perlu dijembatani melalui pendekatan harmonisasi hukum. Yurisprudensi ini berkontribusi dalam penguatan hukum pengangkatan anak yang adaptif terhadap konteks sosial, namun tetap perlu penguatan regulatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.
Penetapan Nafkah Wajib Dan Nafkah Madiyah Terhadap Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd): Penelitian Uswatun Hasanah; Sukiati; Yadi Harahap
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.1484

Abstract

Pemenuhan hak nafkah anak sebagai akibat dari perceraian merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Islam. Nafkah wajib dan nafkah madiyah (nafkah yang tertunggak) menjadi kewajiban ayah yang harus dipenuhi demi menjamin kesejahteraan anak. Artikel ini mengkaji mekanisme penetapan nafkah melalui lembaga peradilan agama, dengan fokus pada analisis terhadap Putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, guna mengungkap dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan nafkah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa penetapan nafkah melalui pengadilan tidak hanya memperkuat posisi hukum anak, tetapi juga memberikan kepastian terhadap tanggung jawab finansial ayah pasca perceraian. Selain itu, putusan ini memperlihatkan peran penting alat bukti dan kondisi ekonomi pihak ayah dalam mempengaruhi besaran nafkah yang ditetapkan.
Yurisprudensi Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Wasiat: Penelitian Wahda Hilwani Damanik; Sukiati; Mhd Yadi Harahap
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.1698

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisprudensi hukum dalam penyelesaian sengketa pembatalan wasiat berdasarkan Putusan Nomor 653/Pdt.G/2023/PA.Mlg. Sengketa ini muncul ketika beberapa ahli waris menggugat sahnya akta wasiat yang dibuat oleh orang tua mereka karena dianggap bertentangan dengan hukum waris Islam, khususnya Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya sah apabila disetujui oleh seluruh ahli waris. Para penggugat berpendapat bahwa wasiat yang melarang penjualan harta warisan dan menetapkan pelaksana wasiat tanpa persetujuan mereka melanggar prinsip keadilan waris menurut syariat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus melalui telaah terhadap dokumen putusan dan dasar-dasar hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Malang tetap mempertimbangkan wasiat sebagai sah berdasarkan pilihan hukum perdata nasional oleh pewaris, serta menolak dalil pembatalan wasiat karena tidak terbukti merugikan hak-hak keperdataan ahli waris secara substansial. Putusan ini memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan yurisprudensi, khususnya dalam menyeimbangkan antara kewenangan wasiat, hak ahli waris, dan pilihan hukum yang digunakan dalam pembuatan wasiat.
Co-Authors Andi Triadi Anggi Egi Anggraini Anna Muwaffika Arif Siregar, Anwar Dermawan, Haris Fatimah Harahap, Mhd Yadi Harahap, Mhd. Yadi Hawani Jannah, Fithra Hotma Ringan Limbong Ibsah, Mirdiana Putri Imam Yazid Mhd Yadi Harahap Muhammad Habibul Amin Muhammad Saputra Muhammad Syafriza Aqib Muhammad Sya’ban Siregar Muhammad Zikri Nadia Ramadani Nurasiah Rahma, Putri Rima Rahmayani Tanjung Rizki Fadilah Rusydi Mulya Sumantri Septi Angraini Harahap Taufik Tengku Rizki Rahman Ulfa Safira Soliha USWATUN HASANAH Wahda Hilwani Damanik Wiranto Yadi Harahap