Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Dan Penguatan Kapasitas Kebijakan Desa Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Karmila Damariani Radjak; Gito Alan Ali
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 3 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v3i1.1266

Introduction: Violence against children is any act against a child which results in physical, psychological, sexual misery or suffering, and/or neglect, including threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty by means against the law.Purposes of Devotion: This activity aims to integrate the Child Protection Program from Sexual violence into the policies of Mebongo Village, Sumalata District; Align the Village Child Protection Program from Sexual violence with Village policies in Sumalata District; Encourage the participation of all community groups in preventing and handling sexual violence against children. Method of Devotion: The form of the program is Socialization and Capacity Strengthening of Village Policies in order to realize Child Protection which provides justice and a sense of security that is needed and also to increase participation and a sense of shared responsibility in society, so that it can contribute to related institutional roles primarily at the village government level.Results of the Devotion: From the results of discussions with the community, it was obtained that the majority acknowledged the lack of education regarding good patterns of handling sexual violence, which refers to steps taken to identify, help, and protect children who are victims of violence, including access to justice for child victims and perpetrators. . This effort is carried out through networking (including advocacy) with affordable and quality support services for victims, perpetrators and children at risk. Then on the regulatory side, the Village does not yet have supporting facilities related to regulations that protect the rights of children who experience sexual violence

Analisis Hukum Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Dipengadilan Agama Gorontalo Ariyanti S. Yatiti; Karmila Damariani Radjak; Gito Alan Ali; Andi Inar Sahabat; Muhammad Rachmad Tahir
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11430

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bertujaun untuk melindungi anak dari resiko perkawinan dini. Meski demikian, Undang-Undang tetap membuka ruang pemberian dispensasi kawin apabila terdapat alasan mendesak, yang memberikan ruang dikresi bagi hakim. Dipengadilan agama Gorontalo, permohonan dispensasi menunjukan angka yang cukup tinggi, terutama karena alasan kehamilan diluar nikah. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara norma hukum ideal (das sollen) dan kenyataan praktik hukum (das sein). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gorontalo, dengan menitik beratkan pada pertimbangan hakim dalam kasus kehamilan diluar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Menggunakan pendekatan hukum empiris, penelitian ini menggabungkan statute approach terhadap UU Perkawinan dan PERMA No. 5 tahun 2019, serata case approach melalui analisis terhadap tiga putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan hakim, orang tua pemohon, petugas PTSP, dan observasi persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan dispensasi telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hakim berupaya menyeimbangkan ketentuan batas usia dengan pertimbangan kemaslahatan, terutama dalam kondisi kehamilan di luar Kawin, sebagai bentuk perlindungan hukum yang realistis dan manusiawi.Penetapan Dispensasi kawin dipengadilan agama gorontalo mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan penegakan batas usia Perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, terutama dalam kasus kehamilan diluar Kawin.

Rekonstruksi Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam : Studi Partikularistik Terhadap Peradilan Masyarakat Gorontalo Gito Alan Ali; Sri Olawaty Suaib
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/qvv0yf29

Penelitian ini menganalisis praktik hukum waris Islam di Gorontalo dalam perspektif keadilan gender melalui pendekatan partikularistik yang mengintegrasikan norma syariah, hukum adat, dan hukum nasional. Secara normatif, sistem faraid menetapkan pembagian waris dengan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang secara historis didasarkan pada tanggung jawab ekonomi laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Namun, dalam praktik masyarakat Gorontalo, penerapan hukum waris tidak berlangsung secara tekstual dan kaku, melainkan mengalami adaptasi melalui mekanisme adat seperti musyawarah (modaha u-pango), pemberian hibah, serta prioritas penguasaan aset domestik bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji interaksi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum adat Gorontalo, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep harta bersama dalam KHI berfungsi sebagai instrumen penting dalam melindungi hak ekonomi perempuan sebelum pembagian waris dilakukan. Selain itu, praktik peradilan agama di Gorontalo menunjukkan adanya aktivisme yudisial melalui penafsiran progresif terhadap Pasal 97 KHI dengan mempertimbangkan kontribusi riil, beban ganda, dan kondisi sosial perempuan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maslahah dan teori keadilan substantif, termasuk pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan di atas kepastian hukum. Dengan demikian, praktik kewarisan di Gorontalo merepresentasikan model hybrid justice yang mampu menjembatani ketegangan antara norma tekstual dan realitas sosial, sekaligus memperkuat perlindungan ekonomi perempuan dalam sistem hukum waris Islam.

Legal Protection of Debtors in Court Decision Number 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/Commercial Court at Surabaya Nur Azizah Zulkifli Halim; Andi Inar Sahabat; Gito Alan Ali; Ridwanto Irigisa; Muhammad Rachmad Tahir
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 1 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i1.21182

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dalam perkara kepailitan, khususnya dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, serta mengkaji pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari kajian dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait kepailitan, dan literatur hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menafsirkan dan memberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby belum optimal. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kepailitan cenderung lebih fokus pada menyertakan hak-hak kreditur, sementara hak-hak debitur kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang dinilai terlalu ketat dan kurang mempertimbangkan kondisi kesulitan keuangan yang dialami debitur akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum kepailitan yang lebih berimbang antara kepentingan kreditur dan debitur. Selain itu, hakim diharapkan lebih cermat dan bijaksana dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan kondisi debitur, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.

KEPASTIAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN DALAM SENGKETA TANAH : (Studi Kasus Putusan No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa) Yayu Febrianti Yusuf; Muhammad Rachmat Tahir; Gito Alan Ali
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 2, December 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Sengketa tanah di Indonesia masih menjadi persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, dan status hukum tanah yang seringkali tidak jelas. Salah satu isu yang muncul adalah penggunaan akta di bawah tangan sebagai dasar kepemilikan tanah. Dalam praktik, akta di bawah tangan sering digunakan masyarakat karena dianggap lebih sederhana dan murah dibandingkan akta autentik. Namun, keabsahan dan kekuatan pembuktiannya sering menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi sengketa di pengadilan. Penelitian ini mengkaji kepastian hukum akta di bawah tangan dalam sengketa tanah dengan mengambil studi kasus Putusan No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa yang menjadi contoh nyata permasalahan di tingkat peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kasus (case study approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan kedudukan akta di bawah tangan dalam sengketa tanah dan sejauh mana ia memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti di persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian terbatas dan baru dianggap sah apabila diakui oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam Putusan No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa, hakim menilai bahwa akta di bawah tangan tidak dapat dijadikan dasar tunggal pembuktian kepemilikan tanah apabila tidak didukung dengan bukti lain, seperti sertifikat atau dokumen resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, kepastian hukum hanya dapat terjamin melalui penggunaan akta autentik dan pendaftaran tanah sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia. .Kata kunci: kepastian hukum, akta di bawah tangan, sengketa tanah, pembuktian, putusan pengadilan ABSTRACT Land disputes in Indonesia remain a complex problem as they involve ownership, utilization, and the legal status of land, which often lack clarity. One of the recurring issues is the use of private deeds (akta di bawah tangan) as a basis for land ownership. In practice, private deeds are frequently used by the community because they are considered simpler and more affordable compared to authentic deeds. However, their validity and evidentiary strength often create legal challenges when disputes arise in court. This study examines the legal certainty of private deeds in land disputes by analyzing Decision No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa as a concrete example of problems at the judicial level. The research method employed is a normative juridical approach combined with a case study analysis. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The analysis was carried out qualitatively to explore how judges assess the legal position of private deeds in land disputes and the extent to which they hold evidentiary value in judicial proceedings. The findings reveal that private deeds have limited evidentiary power and are only considered valid if acknowledged by the parties involved. In Decision No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa, the court emphasized that private deeds cannot serve as the sole legal basis for proving land ownership unless supported by other evidence, such as land certificates or official documents issued by the National Land Agency. Therefore, legal certainty can only be guaranteed through the use of authentic deeds and land registration in accordance with positive law in Indonesia. Keywords: legal certainty, private deed, land dispute, evidence, court decision

Pertanggungjawaban Pidana Oknum Polri atas Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Karmila Damariani Radjak; Gito Alan Ali; Nur Wulan
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. III (2025): Desember
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/hvqpgs49

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika pada dasarnya sama dengan masyarakat umum, yakni diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa anggota Polri tunduk pada peradilan umum. Selain itu, terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika juga diberlakukan penegakan hukum internal melalui sidang kode etik profesi kepolisian sebagai bentuk akuntabilitas institusional. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika ditentukan berdasarkan jenis perbuatan dan tingkat keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut, sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, tanpa adanya perbedaan perlakuan di depan hukum, sebagai wujud prinsip equality before the law serta untuk menjaga marwah dan integritas institusi kepolisian.

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BONE BOLANGO Paris Djali; Gito Alan Ali; Fadel Ilato
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara urusan DPRD dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan DRPD sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 implikasinya adalah antara kepala daerah dan DPRD benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya. Berbagai data dan fakta yang telah diungkapkan tersebut membuktikan DPRD Kabupaten Bone Bolango, dari hasil pengamatan awal penulis fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh para anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dirasa belum maksimal. Penelitin ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango serta faktor-faktor apa yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Peyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bone Bolango dilakukan dengan dua cara, yakni formal dan informal. Dalam suatu pengawasan tentunya terdapat suatu pengawasan internal kemudian pengawasan DPRD terhadap Perda Pelayanan Publik belum dapat dikatakan efektif dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. .Kata kunci: Efektivitas, Fungsi Pengawasan, DPRD, Peraturan Daerah, Pelayanan Publik ABSTRACT In the state administration system, the Regional People's Representative Council is designated as one of the elements of government administration, as stated in Article 1 Paragraph (2) of Law Number 32 of 2004, which is the organizer of DPRD affairs in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as intended in the Law. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The position of the DRPD as mandated by Law Number 32 of 2004, the implication is that the regional head and the DPRD truly have equality and equality and there is no domination of either one. The various data and facts that have been disclosed prove that the DPRD of Bone Bolango Regency, from the author's initial observations, feels that the supervisory function that should be carried out by members of the DPRD of Bone Bolango Regency is not optimal. This research aims to analyze how the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council is implemented in the Implementation of Regional Regulations on the Delivery of Public Services in Bone Bolango Regency and what factors hinder the Implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council in the Implementation of Regional Regulations on the Delivery of Public Services in Bone Regency. Bolango. Based on the results of the research, the researcher concluded that the implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council on the Implementation of Regional Regulations concerning the Implementation of Public Services in Bone Bolango Regency is carried out in two ways, namely formal and informal. In supervision, of course there is internal supervision, then the DPRD's supervision of the Public Service Regional Regulation cannot be said to be effective due to several factors, including legal structure, legal substance and legal culture. Keywords: Effectiveness, Supervisory Function, DPRD, Regional Regulations, Public Services

TINJAUAN YURIDIS PASAL 60 UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Sri Novita Wewengo; Karmila Damariani Radjak; Gito Alan Ali; Irfan Gani
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Aborsi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan aborsi menjadi topik menonjol dalam politik nasional di berbagai negara sering kali secara umum istilah aborsi di atrikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu di keluarkanya janin sebelum waktunya, baik secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masi berusia muda sebelum bulan ke empat masa kehamilan. Bagi pihak yang setuju terhadap tindakan aborsi, alasan yang dilakukan adalah upaya yang menghindarkan seorang ibu dari suatu kehamilan yang di perkirakan oleh dokter yang membahayakan atau mengganggu kesehatan atau nyawa sang ibu. Sedangkan bagi yang tidak setuju, abortus di nilai sebagai suatu perbuatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dan bersikap melawan hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi yang umum dilakukan seseorang diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor perkembangan teknologi, hamil di luar nikah, belum siap untuk berkeluarga dan punya anak, faktor dihianati atau paksaan dari lelaki yang menghamili, serta faktor pertimbangan lelaki yang menghamilinya. Pembenaran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. Terlebih lagi apabila dari pemerkosaan itu menghasilkan kehamilan bagi korbannya. Dengan adanya ketentuan diatas telah memberi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan untuk menggugurkan kandungan yang tidak dikehendaki tersebut. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Aborsi, Sanksi Hukum, Undang-Undang Kesehatan ABSTRACT Abortion and problems related to abortion have become a prominent topic in national politics in various countries, often the general term abortion is defined as abortion, namely the expulsion of a fetus prematurely, whether intentionally or not. Usually done when the fetus is still young before the fourth month of pregnancy. For those who agree to the act of abortion, the reason for doing so is an effort to prevent a mother from having a pregnancy that is estimated by a doctor to be dangerous or detrimental to the health or life of the mother. Meanwhile, for those who disagree, abortion is considered an act of murder or a crime against life and is against the law. Factors that cause the crime of abortion that are commonly committed by someone include economic factors, social factors, educational factors, technological development factors, pregnancy out of wedlock, not being ready to start a family and have children, factors of betrayal or coercion from the man who impregnates, as well as factors consideration of the man who got her pregnant. The justification for abortion for rape victims is based on Article 60 of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The consideration is that rape victims can endanger their physical and psychological health. Moreover, if the rape results in pregnancy for the victim. The existence of the above provisions has provided legal protection for victims of criminal acts of rape to abort unwanted pregnancies. Keywords: Juridical Review, Abortion, Legal Sanctions, Health Law

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2022/PN.BUL: (Sebuah Perspektif Yuridis) Sri Ansiska; Muhammad Rachmad Tahir; Karmila Damariani Radjak; Gito Alan Ali
The Factum Law Review Journal Volume 2 Issue 1, Juni 2024
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di indonesia tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu berdasarkan teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan Hukum tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak diatur dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Saksi pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul, Penulis menemukan ada kekeliruan di dalam isi Putusan dan Pertimbangan hakim yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: 1) yaitu dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu Jaksa Penunutut Umum Menuntut Terdakwa dengan 81 ayat 1 (satu) dan ayat (3), sedangkan isi dalam pasal 81 ayat (1) pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, namun penulis menemukan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 tahun. Kata kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak. ABSTRACT This research aims to determine law enforcement in Indonesia regarding criminal acts of sexual intercourse against children and to determine the judge's considerations in criminal acts of sexual intercourse with children in decision number: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul. The method used in this research is normative juridical, namely based on theories, concepts, legal principles and legislation that are in accordance with the research. The research results show that law enforcement regarding the crime of sexual intercourse against children is regulated in article 76D of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Witnesses to the crime of sexual intercourse with children are regulated in Article 81 of Law Number 17 of 2016 concerning Government Determinations in Lieu of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Legal Considerations of the Panel of Judges in imposing a crime on the case of Decision Number: 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bul, the author found that there were errors in the content of the Judge's Decision and Considerations which were taken into consideration by the Panel of Judges as follows: 1) namely in the letter The indictment of the Public Prosecutor and the Decision which was taken into consideration by the Panel of Judges was that the Public Prosecutor Charged the Defendant with Article 81 paragraph 1 (one) and paragraph (3), while the contents of Article 81 paragraph (1) included a minimum prison sentence of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years, but the author found that the Public Prosecutor charged the Defendant with imprisonment for 4 years. Keywords: Crime, Sexual Intercourse, Children.

IMPLEMENTASI PASAL 30 AYAT (1) UNDANG-UNDANG TAHUN 2022 TENTANG PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Karmila Damariani Radjak; Andi Inar Sahabat; Muhammad Rahmat Tahir; Gito Alan Ali
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 1, June 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual dan apa kendala dalam Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual. Jenis penelitian ini adalah penelitian gabungan yakni hukum normatif dan empiris dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Teknik mengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertama, Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual di Kota Gorontalo dilihat dari seluruh indikator sudah baik dan mendapat pengaruh positif di lingkungan masyarakat. Kedua, kendala dalam Implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemenuhan Hak Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasaan seksual Kota Gorontalo yakni didasarkan kepada kesadaran dan komitmen Penegakan Hukum Serta belum adanya payung hukum yang secara spesifik mengatur teknis pelayanan bagi korban kekerasaan seksual dan pemenuhan hak restitusi bagi korban perlu pendampinag yang serius dari penegak hukum sehingga hak korban benar benar terpenuhi secara hukum. Kata kunci: Implementasi, Restitusi, Korban, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual ABSTRACT This research focuses on the implementation of Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence. The research problem is how Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence and what obstacles are encountered in implementing Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence. This research is a combination of normative and empirical legal approaches, utilizing both a legislative and case-based approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that, first, the implementation of Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of the Right to Restitution for Victims of Sexual Violence in Gorontalo City is good across all indicators and has had a positive impact on the community. Second, the obstacles in the implementation of Article 30 of Law Number 12 of 2022 concerning the Fulfillment of Restitution Rights for victims of sexual violence crimes in Gorontalo City are based on the awareness and commitment of Law Enforcement. As well as the absence of a legal umbrella that specifically regulates the technical services for victims of sexual violence and the fulfillment of restitution rights for victims requires serious assistance from law enforcement so that the victims' rights are truly fulfilled legally. Keywords: Implementation, Restitution, Victims, Crime, Sexual Violence

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search