Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT Amsir Law Jurnal (ALJ) AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Private Law Journal of Factum Law Review (JFLR) PESHUM Law & Social Justice Journal
Gito Alan Ali
Fakultas Hukum, Pemerintahan Dan Sosial, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Gorontalo
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Dan Penguatan Kapasitas Kebijakan Desa Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Karmila Damariani Radjak; Gito Alan Ali
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 3 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v3i1.1266

Abstract

Introduction: Violence against children is any act against a child which results in physical, psychological, sexual misery or suffering, and/or neglect, including threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty by means against the law.Purposes of Devotion: This activity aims to integrate the Child Protection Program from Sexual violence into the policies of Mebongo Village, Sumalata District; Align the Village Child Protection Program from Sexual violence with Village policies in Sumalata District; Encourage the participation of all community groups in preventing and handling sexual violence against children. Method of Devotion: The form of the program is Socialization and Capacity Strengthening of Village Policies in order to realize Child Protection which provides justice and a sense of security that is needed and also to increase participation and a sense of shared responsibility in society, so that it can contribute to related institutional roles primarily at the village government level.Results of the Devotion: From the results of discussions with the community, it was obtained that the majority acknowledged the lack of education regarding good patterns of handling sexual violence, which refers to steps taken to identify, help, and protect children who are victims of violence, including access to justice for child victims and perpetrators. . This effort is carried out through networking (including advocacy) with affordable and quality support services for victims, perpetrators and children at risk. Then on the regulatory side, the Village does not yet have supporting facilities related to regulations that protect the rights of children who experience sexual violence
Penggunaan Badan Hukum Perkumpulan terhadap Badan Usaha Milik Desa: Bagaimana Kedudukan dan Implikasinya? Igirisa, Ridwanto; Ali, Gito Alan; Sahabat, Andi Inar; Nur, Rafika
Amsir Law Journal Vol 4 No 1 (2022): October
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i1.124

Abstract

Village Owned Enterprises (BUM Desa) have a very strategic role in improving the economy, especially in South Suwawa District, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province. BUM Desa is formed by the Village Government in order to maximize the entire economic potential of the village. This study discusses how the position and implications of the use of association legal entities by BUM Desa in improving the village economy in South Suwawa District, Bone Bolango Regency. The research method used in this research is juridical-empirical type, data collection techniques obtained through observation are then processed and analyzed descriptively. The purpose of this study is that BUM Desa has strong legality in improving the village economy in South Suwawa District in particular and Bone Bolango Regency in general, as well as how to overcome economic problems that arise in the future.
Analisis Hukum Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Dipengadilan Agama Gorontalo Ariyanti S. Yatiti; Karmila Damariani Radjak; Gito Alan Ali; Andi Inar Sahabat; Muhammad Rachmad Tahir
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11430

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bertujaun untuk melindungi anak dari resiko perkawinan dini. Meski demikian, Undang-Undang tetap membuka ruang pemberian dispensasi kawin apabila terdapat alasan mendesak, yang memberikan ruang dikresi bagi hakim. Dipengadilan agama Gorontalo, permohonan dispensasi menunjukan angka yang cukup tinggi, terutama karena alasan kehamilan diluar nikah. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara norma hukum ideal (das sollen) dan kenyataan praktik hukum (das sein). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gorontalo, dengan menitik beratkan pada pertimbangan hakim dalam kasus kehamilan diluar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Menggunakan pendekatan hukum empiris, penelitian ini menggabungkan statute approach terhadap UU Perkawinan dan PERMA No. 5 tahun 2019, serata case approach melalui analisis terhadap tiga putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan hakim, orang tua pemohon, petugas PTSP, dan observasi persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan dispensasi telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hakim berupaya menyeimbangkan ketentuan batas usia dengan pertimbangan kemaslahatan, terutama dalam kondisi kehamilan di luar Kawin, sebagai bentuk perlindungan hukum yang realistis dan manusiawi.Penetapan Dispensasi kawin dipengadilan agama gorontalo mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan penegakan batas usia Perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, terutama dalam kasus kehamilan diluar Kawin.
Rekonstruksi Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam : Studi Partikularistik Terhadap Peradilan Masyarakat Gorontalo Gito Alan Ali; Sri Olawaty Suaib
Private Law Vol 6 No 2 (2026): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/qvv0yf29

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik hukum waris Islam di Gorontalo dalam perspektif keadilan gender melalui pendekatan partikularistik yang mengintegrasikan norma syariah, hukum adat, dan hukum nasional. Secara normatif, sistem faraid menetapkan pembagian waris dengan rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang secara historis didasarkan pada tanggung jawab ekonomi laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Namun, dalam praktik masyarakat Gorontalo, penerapan hukum waris tidak berlangsung secara tekstual dan kaku, melainkan mengalami adaptasi melalui mekanisme adat seperti musyawarah (modaha u-pango), pemberian hibah, serta prioritas penguasaan aset domestik bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji interaksi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum adat Gorontalo, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep harta bersama dalam KHI berfungsi sebagai instrumen penting dalam melindungi hak ekonomi perempuan sebelum pembagian waris dilakukan. Selain itu, praktik peradilan agama di Gorontalo menunjukkan adanya aktivisme yudisial melalui penafsiran progresif terhadap Pasal 97 KHI dengan mempertimbangkan kontribusi riil, beban ganda, dan kondisi sosial perempuan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maslahah dan teori keadilan substantif, termasuk pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan di atas kepastian hukum. Dengan demikian, praktik kewarisan di Gorontalo merepresentasikan model hybrid justice yang mampu menjembatani ketegangan antara norma tekstual dan realitas sosial, sekaligus memperkuat perlindungan ekonomi perempuan dalam sistem hukum waris Islam.
Legal Protection of Debtors in Court Decision Number 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/Commercial Court at Surabaya Nur Azizah Zulkifli Halim; Andi Inar Sahabat; Gito Alan Ali; Ridwanto Irigisa; Muhammad Rachmad Tahir
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 1 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i1.21182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dalam perkara kepailitan, khususnya dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, serta mengkaji pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari kajian dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait kepailitan, dan literatur hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menafsirkan dan memberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby belum optimal. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kepailitan cenderung lebih fokus pada menyertakan hak-hak kreditur, sementara hak-hak debitur kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang dinilai terlalu ketat dan kurang mempertimbangkan kondisi kesulitan keuangan yang dialami debitur akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum kepailitan yang lebih berimbang antara kepentingan kreditur dan debitur. Selain itu, hakim diharapkan lebih cermat dan bijaksana dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan kondisi debitur, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.
KEPASTIAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN DALAM SENGKETA TANAH : (Studi Kasus Putusan No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa) Yayu Febrianti Yusuf; Muhammad Rachmat Tahir; Gito Alan Ali
The Factum Law Review Journal Volume 3 Issue 2, December 2025
Publisher : Program Studi Hukum - Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Sengketa tanah di Indonesia masih menjadi persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, dan status hukum tanah yang seringkali tidak jelas. Salah satu isu yang muncul adalah penggunaan akta di bawah tangan sebagai dasar kepemilikan tanah. Dalam praktik, akta di bawah tangan sering digunakan masyarakat karena dianggap lebih sederhana dan murah dibandingkan akta autentik. Namun, keabsahan dan kekuatan pembuktiannya sering menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi sengketa di pengadilan. Penelitian ini mengkaji kepastian hukum akta di bawah tangan dalam sengketa tanah dengan mengambil studi kasus Putusan No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa yang menjadi contoh nyata permasalahan di tingkat peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kasus (case study approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan kedudukan akta di bawah tangan dalam sengketa tanah dan sejauh mana ia memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti di persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian terbatas dan baru dianggap sah apabila diakui oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam Putusan No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa, hakim menilai bahwa akta di bawah tangan tidak dapat dijadikan dasar tunggal pembuktian kepemilikan tanah apabila tidak didukung dengan bukti lain, seperti sertifikat atau dokumen resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, kepastian hukum hanya dapat terjamin melalui penggunaan akta autentik dan pendaftaran tanah sesuai ketentuan hukum positif di Indonesia. .Kata kunci: kepastian hukum, akta di bawah tangan, sengketa tanah, pembuktian, putusan pengadilan ABSTRACT Land disputes in Indonesia remain a complex problem as they involve ownership, utilization, and the legal status of land, which often lack clarity. One of the recurring issues is the use of private deeds (akta di bawah tangan) as a basis for land ownership. In practice, private deeds are frequently used by the community because they are considered simpler and more affordable compared to authentic deeds. However, their validity and evidentiary strength often create legal challenges when disputes arise in court. This study examines the legal certainty of private deeds in land disputes by analyzing Decision No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa as a concrete example of problems at the judicial level. The research method employed is a normative juridical approach combined with a case study analysis. Data were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The analysis was carried out qualitatively to explore how judges assess the legal position of private deeds in land disputes and the extent to which they hold evidentiary value in judicial proceedings. The findings reveal that private deeds have limited evidentiary power and are only considered valid if acknowledged by the parties involved. In Decision No.15/Pdt.G/2023/PN.Marisa, the court emphasized that private deeds cannot serve as the sole legal basis for proving land ownership unless supported by other evidence, such as land certificates or official documents issued by the National Land Agency. Therefore, legal certainty can only be guaranteed through the use of authentic deeds and land registration in accordance with positive law in Indonesia. Keywords: legal certainty, private deed, land dispute, evidence, court decision
Pertanggungjawaban Pidana Oknum Polri atas Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Karmila Damariani Radjak; Gito Alan Ali; Nur Wulan
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. III (2025): Desember
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/hvqpgs49

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika pada dasarnya sama dengan masyarakat umum, yakni diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa anggota Polri tunduk pada peradilan umum. Selain itu, terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika juga diberlakukan penegakan hukum internal melalui sidang kode etik profesi kepolisian sebagai bentuk akuntabilitas institusional. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika ditentukan berdasarkan jenis perbuatan dan tingkat keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut, sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, tanpa adanya perbedaan perlakuan di depan hukum, sebagai wujud prinsip equality before the law serta untuk menjaga marwah dan integritas institusi kepolisian.
Co-Authors Andi Inar Sahabat Andi Inar Sahabat Ariyanti S. Yatiti Igirisa, Ridwanto Karmila Damariani Radjak Karmila Damariani Radjak Karmila Damariani Radjak Muhammad Rachmad Tahir Muhammad Rachmad Tahir Muhammad Rachmat Tahir Nur Azizah Zulkifli Halim Nur Wulan Rafika Nur Ridwanto Irigisa Sahabat, Andi Inar Sri Olawaty Suaib Yayu Febrianti Yusuf