Garuda - Garba Rujukan Digital

Kualitas Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Terhadap Pelayanan Pengelolaan Sampah Muhammad, Tantri; Sore, Uddin B.; Zainal, Nining Haslindah
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.2379

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dobo kabupaten Kepulauan Aru. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pengelolaan sampah masih belum berkualitas, dilihat dari indikator tangibles, sarana dan prasarana berupa fasilitas fisik yang disediakan masih kurang dan tidak memadai, indikator reliability pelayanan yang diberikan masih belum maksimal dan belum sesuai dengan SOP atau prosedur yang ditetapkan, untuk indikator responsivinnes masih belum ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi sampah-sampah yang sudah menumpuk lama pada pemukiman warga, namun untuk respon terhadap kritik dan saran dari masyarkat sudah baik. Indikator assurance ketepatan waktu yang di janjikan atau yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan atau belum berjalan sesuai dengan yang telah dijanjikan, sehingga sering mengalami keterlambatan dalam pengangkutan sampah dan kurangnya TPS dan bak sampah, indikator empathy masih belum berkualitas karena masih belum ada sosialisasi kepada masyarakat sebagai sikap perhatian dan belum ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan sebagai bentuk ketetgasan kepada masyarakat. The purpose of this study was to determine the quality of waste management services at the Environmental Service Office of Dobo City, Aru Islands Regency. The type of research that was carried out was a qualitative, descriptive, and qualitative type of research by using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the quality of waste management services is still not qualified, seen from the tangibles indicators, the facilities and infrastructure in the form of physical facilities provided are still lacking and inadequate, the service reliability indicators provided are still not optimal and not in accordance with the SOP or established procedures, for indicators of responsiveness, no efforts have been made to deal with the garbage that has been accumulating for a long time in residential areas, but the response to criticism and suggestions from the community has been good. Assurance indicators on timeliness that are promised or set are not in accordance with what happened in the field or have not gone according to what has been promised, so that there are often delays in transporting waste and a lack of TPS and trash cans, empathy indicators are still not of good quality because there is still no socialization to the community as a gesture of concern and no sanctions have been given to people who violate the rules as a form of firmness to the community.

Sistem Pelayanan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Di Kabupaten Pinrang Yana, Yunita Putri; Maldun, Syamsuddin; Zainal, Nining Haslindah
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.2953

Hunian pada Rutan merupakan suatu konsekuensi logis yang harus dihadapi sebagai dampak makin tingginya kuantitas kejahatan. Hampir diseluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, terutama yang terdapat di kota-kota besar, telah mengalami kondisi dimana kurang diperhatikannya masalah lingkungan hidup penghuni dan ini akan menyebabkan perhatian di dalam lingkup kesehatan para tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan Kesehatan terhadap warga binaan permasyarakatan di rumah tahanan. Peneliti menggunakan penelitian Kualitatif dikarenakan pendekatan ini merupakan kualitatif yang menggunakan wawancara dan observasi serta analisis dokumen. Lokus penelitian ini adalah di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang. Pelayanan kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Kabupaten Pinrang berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada dasarnya sudah melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap sistem pelayanan Rumah Tahanan Negara. Occupancy in detention centers is a logical consequence that must be faced as a result of the increasing quantity of crime. Almost all correctional institutions and state detention centers, especially those in big cities, have experienced conditions where there is a lack of attention to the environmental problems of the residents and this will cause concern regarding the health of the prisoners. This research aims to determine health services for correctional residents in detention centers. Researchers use qualitative research because this approach is qualitative which uses interviews and observations as well as document analysis. The locus of this research is the Class II B State Detention Center, Pinrang Regency. Health services for correctional inmates at the Class IIB State Detention Center in Pinrang Regency, based on research that has been carried out, have basically fulfilled health services in the State Detention Center service system.

Collaborative Governance Dalam Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Asriani, Asriani; Zainal, Nining Haslindah; Suaib, Muhammad Ridha
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 2 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Juli
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i2.3179

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam inovasi pelayanan akta kelahiran melalui program "Kucataki" di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Masalah yang dihadapi meliputi rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran akibat kendala geografis, prosedur birokrasi yang kompleks, dan literasi teknologi masyarakat yang masih rendah. Konsep Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash digunakan untuk menjelaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi, wawancara, dokumentasi, serta triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kucataki, yang memanfaatkan teknologi aplikasi, meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Proses kolaboratif melibatkan dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, dan pembagian tanggung jawab antara Disdukcapil, rumah sakit, puskesmas, serta masyarakat. Meskipun menunjukkan hasil positif, program ini masih menghadapi tantangan, seperti gangguan jaringan internet dan rendahnya literasi teknologi di masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Collaborative Governance efektif dalam menciptakan sinergi antar pihak, meskipun memerlukan peningkatan infrastruktur teknologi dan sosialisasi. Rekomendasi yang diberikan adalah penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan pelatihan literasi digital masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program serta replikasinya di wilayah lain. This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in birth certificate service innovation through the "Kucataki" program at the Department of Population and Civil Registration of Makassar City. The issues faced include low coverage of birth certificate ownership due to geographical barriers, complex bureaucratic procedures, and low community technological literacy. Ansell and Gash's concept of Collaborative Governance is used to explain the importance of collaboration between the government, private sector, and the community in achieving common goals. This research employs a qualitative descriptive method with approaches including observation, interviews, documentation, and data triangulation. The findings show that the implementation of the Kucataki program, which utilizes Android-based application technology, has increased the coverage of birth certificate. The collaborative process involves face-to-face dialogue, commitment to the process, and the division of responsibilities among the Department of Population and Civil Registration, hospitals, community health centers, and the community. Although it has shown positive results, the program still faces challenges such as internet network disruptions and low technological literacy among the community. The study concludes that Collaborative Governance is effective in creating synergy among stakeholders, though it requires improvements in technological infrastructure and public outreach. Recommendations include strengthening technological infrastructure, enhancing digital literacy training for the community, and conducting continuous evaluations to ensure the program’s sustainability and its replication in other regions.

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Studi Pada Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Bulukumba Nurhalisya, St.; Zainal, Nining Haslindah; Afrisal, Ade Ferry
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.4554

Sistem zonasi merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan di indonesia sesuai dengan peraturan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru dengan fokus pada sistem zonasi. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Fokus penelitian menggunakan 6 variabel yaitu tujuan dan sasaran kebijakan, sumber saya manusia, kondisi ssosial ekonimi dan politik, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana dan komunikasi antar organisasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut implementasi kebijakan zonasi PPDB jenjang Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bulukumba yang terdapat 6 variabel pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa permasalahan dalam menetapkan peraturan PPDB namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik. Sistem zonasi juga mempengaruhi sekolah dari input, output, dan proses sehingga menghasilkan dampak positif dan dampak negatif namun, pemerintah tetap berusaha untuk meminimalisisr permasalahan atau dampak negatif dari kebijakan sistem zonasi ini. Dari penjelasan diatas, penulis memberikan saran agar pihak sekolah melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan kebijakan zonasi. The zoning system is one form of effort made by the government in order to equalize education in Indonesia in accordance with Permendikbud Regulation Number 17 of 2017 concerning the admission of new students with a focus on the zoning system. The author uses a qualitative research method with a literature study method. The research focus uses 6 variables, namely policy goals and objectives, human resources, economic and political social conditions, implementing agent characteristics, implementing attitudes and inter-organizational communication. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. The results of the study are the implementation of the PPDB zoning policy at the Senior High School level in Bulukumba Regency, which has 6 variables, which have basically been implemented well, although there are still some problems in determining PPDB regulations, but these problems can be resolved properly. The zoning system also affects schools from inputs, outputs, and processes resulting in positive impacts and negative impacts, however, the government is still trying to minimize the problems or negative impacts of this zoning system policy. From the explanation above, the author suggests that the school improve the quality of human resources to support the success of the zoning policy.

Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Zulkifli, Zulkifli; Sore, Uddin B.; Zainal, Nining Haslindah
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i1.2389

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan serta faktor apa yang menghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yaitu 1 orang dari Dinas kesehatan Kota Makassar, 1 orang dari Bagian Hukum dan HAM Kota Makassar, 2 orang dari Polrestabes Makassar, 2 orang dari Satpol PP Kota Makassar, 1 orang dari Hotel Maxone, serta 3 orang dari Masyarakat Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu: kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Makassar. This research aims to find out the implementation and what factors hinder the implementation of Makassar Mayor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Implementation of Health Protocols in the Implementation of Wedding Activities, Wedding Receptions and Meetings in Makassar City. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Meanwhile, there were 10 informants in this study, namely 1 person from the Makassar City Health Service, 1 person from the Makassar City Legal and Human Rights Section, 2 people from the Makassar Police, 2 people from the Makassar City Satpol PP, 1 person from the Maxone Hotel, and 3 people from the Makassar City Community. The results of the research show that Makassar Mayor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Implementation of Health Protocols in the Implementation of Wedding Activities, Wedding Receptions and Meetings in Makassar City can be said to be running as expected, although there are obstacles in its implementation, namely: lack of public compliance in implementing health protocols in Makassar City.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search