Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kota Makassar Mandashari, Eka; Ismail, Imran; Sore, Uddin B.
Paradigma Journal of Administration Vol. 2 No. 2 (2024): Paradigma Journal of Administration, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v2i2.5145

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar dalam pengembangan pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan data kepegawaian, serta mengetahui faktor penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilakukan di BKPSDM Kota Makassar. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara, dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BKPSDM Kota Makassar dalam pengelolaan data kepegawaian sudah sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri melalui pembentukan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). SIMPEG diimplementasikan sejak 2017 untuk menyeragamkan data dan laporan kepegawaian di pemerintah daerah. Meskipun pelayanan sudah meningkat dan berjalan sesuai aturan, masih ada beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP karena adanya hambatan. Faktor penghambat dalam pengelolaan data kepegawaian antara lain masalah jaringan internet yang sering mengalami gangguan atau maintenance, mengakibatkan ketidaklengkapan data pegawai. Selain itu, terbatasnya jumlah SDM yang menjadi operator pengelolaan data serta rendahnya disiplin PNS dalam pengumpulan dan penginputan data juga menjadi tantangan utama. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data kepegawaian di Kota Makassar. This study aims to analyse the implementation of the function of the Regional Human Resources Development and Staffing Agency (BKPSDM) Makassar City in developing public services, especially in managing personnel data, as well as knowing the inhibiting factors. The approach used is qualitative with descriptive analysis method. The research was conducted at the BKPSDM Makassar City. Data was collected through literature study, documentation, interviews, and informants. The results showed that the implementation of the BKPSDM Makassar City function in managing personnel data was in accordance with the orders of the Minister of Home Affairs through the establishment of the Personnel Management Information System (SIMPEG). SIMPEG has been implemented since 2017 to uniform personnel data and reports in local governments. Although services have improved and run according to the rules, there are still several indicators that are not fully in accordance with the SOP due to obstacles. The inhibiting factors in managing personnel data include internet network problems that often experience interruptions or maintenance, resulting in incomplete employee data. In addition, the limited number of human resources who are data management operators and the low discipline of civil servants in collecting and inputting data are also major challenges. Nevertheless, efforts continue to be made to improve the efficiency and effectiveness of personnel data management in Makassar City.
Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019: Studi Kasus: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Lapangan Gembira Kabupaten Toraja Utara Allorerung, Frenky L.; Ismail, Imran; Sore, Uddin B.
Paradigma Journal of Administration Vol. 2 No. 2 (2024): Paradigma Journal of Administration, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v2i2.5155

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memehami bagaimana penguatan advokasi pengakuan dan perlindungan hak-hak milik masyarakat hukum adat di lapangan Gembira Kabupaten Toraja Utara serta untuk mendeskripsikan bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat hukum adat dari hasil peraturan daerah kabupaten Toraja utara tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang, yaitu 2 orang dari bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja utara, 2 orang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisara Kabupaten Toraja utara, 2 orang dari Masyarakat Adat Ba'Lele, 2 orang dari Masyarakat Adat, serta 1 orang dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Toraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan pengakuan dan perlindungan kasus tanah Lapangan Gembira di Kabupaten Toraja Utara, Pemerintah Daerah telah menerapkan berbagai strategi advokasi yang melibatkan masyarakat adat dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Masyarakat Adat Ba’Lele, selain menjadi saksi dalam persidangan, juga aktif dalam gerakan Aliansi Masyarakat SangTorayan dan juga menggelar ritual adat Ma’pallin untuk menegaskan status tanah adat, pemerintah Kabupaten Toraja Utara terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempertahankan tanah tersebut melalui jalur hukum yang sah dan terus berupaya mencapai keadilan yang diharapkan. Dalam penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat mengalami berbagai hambatan yang mengganggu efektivitas dan efisiensinya. Hambatan utama termasuk kurangnya sosialisasi yang membuat masyarakat adat kurang memahami isi PERDA, serta keterbatasan sumber daya manusia di pemerintah daerah yang mengakibatkan lambatnya proses pemberdayaan masyarakat adat. This research aims to evaluate and understand how to strengthen advocacy for the recognition and protection of property rights of indigenous peoples in Gembira field, North Toraja Regency and and to describe the impact felt by indigenous peoples from the results of the North Toraja district regulation on the recognition and protection of the rights of indigenous peoples. The type of research used is exploratory qualitative descriptive research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the informants in this study numbered 9 people, namely 2 people from the Legal Section of the North Toraja Regency Secretariat, 2 people from the North Toraja Regency Culture and Tourism Office, 2 people from the Ba'Lele Indigenous Community, 2 people from the Indigenous Community, and 1 person from the Nusantara Indigenous Community Alliance (AMAN) Toraya. The results of the study show that to strengthen the recognition and protection of the Gembira Field land case in North Toraja Regency, the Regional Government has implemented various advocacy strategies involving indigenous peoples and cooperation with various stakeholders. The Ba'Lele Indigenous Community, in addition to being witnesses in the trial, is also active in the SangTorayan Community Alliance movement and holds the Ma'pallin traditional ritual to confirm the status of customary land. The North Toraja Regency Government continues to show a strong commitment to defending the land through legal channels and continues to strive to realize the expected justice. In the implementation of the Regional Regulation (PERDA) of North Toraja Regency Number 1 of 2019 concerning the Recognition and Protection of the Rights of Indigenous Peoples, so far, many obstacles have been encountered that interfere with its effectiveness and efficiency. The main obstacles include the lack of socialization which makes indigenous peoples less able to understand the contents of the PERDA, as well as limited human resources in the Regional Government which results in the slow process of empowering indigenous peoples.
Penerapan Sistem Antrian Online Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar Putra, Kurniawan Ade; Tompo, Natsir; Sore, Uddin B.
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.2370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem antrian berpengaruh terhadap kepuasan layanan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Jenis dan pemdekatan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan dta yaitu melalui penyebaran kuesioner (angket). Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, yang disertai dengan analisis regresi sederhana dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem antrian online berpengaruh signifikan terhadap kepuasan layanan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Berdasarkan perhitungan thitung sebesar 2,067 > 1,660 dengan nilai signifikan = 0,029 < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. The study arms to determine whether the online queuing system has aneffect on service satisfaction at the Makassar Employment BPJS office. The type and approach of this reserch is descriptive quantitative. Data collection is through the distribution of questionnaires (quesutionnaire. The data analys method used by the research is validity test, reability test, classical assumption test, which is accompanted by simple regression analysis and hypothesis testing. The result showed that the online queuing system had a significant effecton service satisfaction at the Makassar Employment BPJS office. Based on rhe tcount calculation of 2,067 >1,660 with a significant value =0,029<0,05, Ho is rejected and H1 is accepted.
Kualitas Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Terhadap Pelayanan Pengelolaan Sampah Muhammad, Tantri; Sore, Uddin B.; Zainal, Nining Haslindah
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.2379

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dobo kabupaten Kepulauan Aru. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pengelolaan sampah masih belum berkualitas, dilihat dari indikator tangibles, sarana dan prasarana berupa fasilitas fisik yang disediakan masih kurang dan tidak memadai, indikator reliability pelayanan yang diberikan masih belum maksimal dan belum sesuai dengan SOP atau prosedur yang ditetapkan, untuk indikator responsivinnes masih belum ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi sampah-sampah yang sudah menumpuk lama pada pemukiman warga, namun untuk respon terhadap kritik dan saran dari masyarkat sudah baik. Indikator assurance ketepatan waktu yang di janjikan atau yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan atau belum berjalan sesuai dengan yang telah dijanjikan, sehingga sering mengalami keterlambatan dalam pengangkutan sampah dan kurangnya TPS dan bak sampah, indikator empathy masih belum berkualitas karena masih belum ada sosialisasi kepada masyarakat sebagai sikap perhatian dan belum ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan sebagai bentuk ketetgasan kepada masyarakat. The purpose of this study was to determine the quality of waste management services at the Environmental Service Office of Dobo City, Aru Islands Regency. The type of research that was carried out was a qualitative, descriptive, and qualitative type of research by using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the quality of waste management services is still not qualified, seen from the tangibles indicators, the facilities and infrastructure in the form of physical facilities provided are still lacking and inadequate, the service reliability indicators provided are still not optimal and not in accordance with the SOP or established procedures, for indicators of responsiveness, no efforts have been made to deal with the garbage that has been accumulating for a long time in residential areas, but the response to criticism and suggestions from the community has been good. Assurance indicators on timeliness that are promised or set are not in accordance with what happened in the field or have not gone according to what has been promised, so that there are often delays in transporting waste and a lack of TPS and trash cans, empathy indicators are still not of good quality because there is still no socialization to the community as a gesture of concern and no sanctions have been given to people who violate the rules as a form of firmness to the community.
Peran Street Level Bureaucrats Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Ayuni, Sarah; Sore, Uddin B.; Suaib, Muhammad Ridha
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 4 No. 1 (2025): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v4i1.2927

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran dan tantangan yang dihadapi oleh Street Level Bureaucrats dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Sorowako, sebuah daerah terpencil di Indonesia. PKH adalah salah satu program pemberdayaan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik pengambilan data menggunakan instrument pedoman wawancara, pedoman observasi dan Dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat dinas sosial yang terkait langsung dengan kegiatan pkh, petugas pendamping PKH, petugas verifikasi data desa, dan pihak Masyarakat penerima program pkh di sorowako di pilih dengan Teknik purposiv sesuai peran dan tanggungjawabnya. Hasil penelitian ini di temukan bahwa Street Level Bureucrats memiliki peran yang penting dalam implementasi PKH di Desa Sorowako. Meskipun dihadapkan pada beberapa tantangan, peran mereka berdampak signifikan terhadap efektivitas implementasi program PKH. Masih diperlukan upaya untuk memperkuat peran SLB dan mengatasi tantangan yang dihadapi guna meningkatkan implementasi PKH di tingkat Pemerintah Desa Sorowako. Peran penting dalam implementasi PKH terkait tanggung jawab untuk mengidentifikasi keluarga miskin yang memenuhi kriteria program, menyusun daftar penerima manfaat, dan melaporkan data ke pihak berwenang, serta memastikan penyaluran    bantuan tepat   sasaran dan terkoordinasi dengan baik. This study aims to investigate the role and challenges faced by Street Level Bureaucrats in the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sorowako, a remote area in Indonesia. PKH is one of the social empowerment programs that aims to reduce poverty and improve the welfare of poor families. This study uses qualitative descriptive research methods with data collection techniques using interview guideline instruments, observation guidelines and documentation. Research informants consisting of social service officials directly related to PKH activities, PKH assistance officers, village data verification officers, and PKH program recipient communities in Sorowako are selected with purposiv techniques according to their roles and responsibilities. The results of this study found that Street Level Bureucrats have an important role in the implementation of PKH in Sorowako Village. Although faced with several challenges, their role has a significant impact on the effectiveness of PKH program implementation. Efforts are still needed to strengthen the role of SLB and overcome the challenges faced to improve PKH implementation at the Sorowako Village Government level.  An important role in PKH implementation is related to the responsibility to identify poor families who meet the program criteria, compile a list of beneficiaries, and report data to the authorities, as well as ensure the distribution of aid is on target and well-coordinated.
Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Zulkifli, Zulkifli; Sore, Uddin B.; Zainal, Nining Haslindah
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i1.2389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan serta faktor apa yang menghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yaitu 1 orang dari Dinas kesehatan Kota Makassar, 1 orang dari Bagian Hukum dan HAM  Kota Makassar, 2 orang dari Polrestabes Makassar, 2 orang dari Satpol PP Kota Makassar, 1 orang dari Hotel Maxone, serta 3 orang dari Masyarakat Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu: kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Makassar. This research aims to find out the implementation and what factors hinder the implementation of Makassar Mayor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Implementation of Health Protocols in the Implementation of Wedding Activities, Wedding Receptions and Meetings in Makassar City. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Meanwhile, there were 10 informants in this study, namely 1 person from the Makassar City Health Service, 1 person from the Makassar City Legal and Human Rights Section, 2 people from the Makassar Police, 2 people from the Makassar City Satpol PP, 1 person from the Maxone Hotel, and 3 people from the Makassar City Community. The results of the research show that Makassar Mayor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Implementation of Health Protocols in the Implementation of Wedding Activities, Wedding Receptions and Meetings in Makassar City can be said to be running as expected, although there are obstacles in its implementation, namely: lack of public compliance in implementing health protocols in Makassar City.
Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rantepao, Kabupaten Toraja Utara Bangun, Alfin Irianto D; Sore, Uddin B.; Tompo, Natsir
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i1.3566

Abstract

Pelayanan Izin Mendikan Bangunan (IMB) bagi Aparatur pemerintah wajib memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan pemerintah yang efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat Kabupaten Toraja Utara membutuhkan pelayanan perizinan dari pemerintah yang cepat, akurat,, hal ini menjadi dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini kemudian bertugas untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin menyediakan bangunan/ganti sesuai persyaratan yang digariskan dalam Peraturan Daerah Toraja Utara, masyarakat harus memiliki izin terlebih dahulu atas kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum bangunan tersebut. Kabupaten Nomor 19 Tahun 2011, yang mengatur tentang penerbitan IMB, Tujuan penelitian untuk mengetahui evektifitas proses pelayanan pegawai DPMPTSP Toraja Utara terhadap pemberian IMB bagi Masyarakat Rantepao,Toraja Utara melalui  DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara dan unutk mengetahui kopetensi kinerja pegawai DPMPTSP Toraja Utara dalam melayani Masyarakat Rantepao, Toraja Utara.. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan menggunakan metode deduktif yang mengkaji fenomena secara umum untuk menemukan hasil secara spesifik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan dalam penerapan Pelayanan Pemberian IMB Di Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara, Sudah Baik dikarnakan dalam ketiga indikator tersebut ada dua indikator yang sudah berjalan baik seperti pencapaiaan tujuan dimana dinas PTSP sebagai pelaksana melibatkan masyarakat dan seluruh stajholder dari pelayanan yang di berikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah pengurusan. Dalam Kopetensi Pegawai Pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, Sudah Cukup Baik dikarnakan dalam kelima indikator tersebut peneliti menyimpulkan cukup baik dikarnakan dalam penerapan kualitas kerja, Ketepatan Waktu, dan Inisiatif pegawai sudah cukup baik dikarnakan pegawai tidak mempermasalahakan latar belakang pendidikan dengan bidang kerja pegawai yang tidak sesuai bidang kerja akan di ikutkan pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Building Permit (IMB) services for government officials are required to provide these services to the community. The public has the right to receive efficient government services in accordance with applicable regulations. The people of North Toraja Regency need licensing services from the government that are fast, accurate, this is the basis for the North Toraja Regency Regional Government for the Department of Investment and One Stop Integrated Services  (DPMPTSP) which is then tasked with providing services for people who wish to provide buildings/replacements according to the requirements outlined in the North Toraja Regional Regulations , the public must have prior permission for the comfort, security and legal certainty of the building. Regency Number 19 of 2011, which regulates the issuance of IMB. The aim of the research is to determine the effectiveness of the North Toraja DPMPTSP employee service process in providing IMB for the Rantepao, North Toraja Community through the North Toraja Regency DPMPTSP and to determine the performance competence of North Toraja DPMPTSP employees in serving the Rantepao Community , North Toraja.. This research uses a qualitative approach using a deductive method that examines phenomena in general to find specific results through interviews, observation and documentation. The results of the research show that in the stages of implementing the IMB Providing Service at the One Stop Licensing Service Office (DPMPTSP) North Toraja Regency, it is already good because in these three indicators there are two indicators that have gone well, such as achieving the goal where the PTSP service as the implementer involves the community and the whole stajholder of services provided to the community which aims to facilitate management. In terms of Employee Competence at the North Toraja Regency Investment and One-Stop Service Service, it is quite good because in these five indicators the researcher concluded that it is quite good because the implementation of work quality, punctuality and employee initiative is quite good because employees do not mind their educational background. Employees' work fields that do not match their field of work will be subject to training according to their respective fields.
Tata Kelola Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Lembang Rano Tengah Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja Aisyah, Sitti; Tompo, Natsir; Sore, Uddin B.
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 3 No. 1 (2024): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v3i1.4131

Abstract

Keberadaan Bantuan Pangan Non Tunai adalah salah satu upaya mengatasi permasalahan tentang kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Program pemerintah yang berorentasi dalam upaya pengentasan dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. meningkatkan ketatapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberi lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangauna berkelanjutan. Peneltian bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai dan mengetahui sikap masyarakat terhadap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lembang Rano Tengah. Penelitian dilakukan di Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ini menggunakan jenis dan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini merujuk pada Standar Operasional Prosedur,Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Lembang Rano Tengah. Data penelitian diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumen-dokumen Melalui hasil penelitian penyaluran bantuan panagn non tunai di Lembang Rano Tengah belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarena ada beberapa faktor dimana penyaluran bantuan tidak sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, data yang ada tidak relative. The existence of Non-Cash Food Assistance is an effort to overcome the problem of poverty. The program aims to improve the welfare of poor people in Indonesia. Government programs that are oriented towards alleviation efforts and can have a direct impact on society. increasing the targeting and timing of receiving food assistance for Beneficiary Families (KPM), giving more choices and control to Beneficiary Families (KPM) in meeting food needs and encouraging the achievement of sustainable development goals. The research aims to determine the implementation of the Non-Cash Food Assistance Guidelines and determine the community's attitude towards Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Central Lembang Rano. The research was conducted in Lembang Rano Tengah, Rano District, Tana Toraja Regency using descriptive qualitative research types. The focus of this research refers to Standard Operating Procedures, Distribution of Non-Cash Food Aid in Central Lembang Rano. Research data was obtained through observations, interviews and documents. Through research results, the distribution of non-cash food aid in Central Lembang Rano has not gone well. This is because there are several factors where the distribution of aid does not match the time that has been set, the existing data is not relative.