Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Effectiveness Of The Implementation Of The Government Agency Performance Accountability System (Sakip) In The East Java Provincial Government Dewi Nurkholilah; Fedianty Augustinah; Ulul Albab; Sri Kamariyah; Himad Ali
Journal of Studies in Academic, Humanities, Research, and Innovation Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Ponpes As-Salafiyyah Asy-Syafi'iyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71305/sahri.v2i1.260

Abstract

The Performance Accountability System (SAKIP) is a crucial framework for improving the efficiency and effectiveness of government institutions in Indonesia. Within the East Java Provincial Government, SAKIP aims to enhance transparency, accountability, and performance measurement. However, effective implementation requires not only strong organizational commitment but also the ability to adapt to changing environments and optimize human resources. This study used a qualitative approach, including document analysis, interviews, and field observations, to assess SAKIP implementation in East Java. Key informants included government officials involved in performance management and strategic planning. The research also evaluated the impact of training programs like workshops and technical guidance (Bimtek) on improving employee understanding of SAKIP. Findings indicate that, despite adequate office equipment, the integration of SAKIP-related applications remains a major challenge. Limited human resource capabilities further hinder the effectiveness of the system, affecting data management and performance evaluation processes. While the East Java Provincial Government has demonstrated commitment to improving performance, these limitations continue to restrict the full potential of SAKIP. The study highlights the need for better infrastructure, continuous training, and enhanced technical skills to fully realize SAKIP's benefits. It also emphasizes the importance of aligning human resource development with organizational goals to create a more adaptive and efficient public sector. The paper concludes with recommendations for addressing these challenges, including improved planning, measurement, and the integration of digital solutions to support long-term performance improvement.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 Dewi Nurkholilah; Fedianty Augustinah; Ulul Albab; Sri Kamariyah
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 6 (2025): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i6.1642

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal (AKIP) pada Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi AKIP merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi untuk menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal kinerja secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 50 perangkat daerah. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari anggota Tim Evaluator SAKIP dan pejabat fungsional di Bappeda, Inspektorat, BKD, dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi AKIP telah dilakukan secara sistematik dan berbasis regulasi nasional, tetapi belum sepenuhnya optimal. Terdapat tantangan pada pembaruan regulasi daerah yang masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016, rendahnya kompetensi teknis evaluator, serta keterbatasan integrasi sistem informasi antara PMISAKIP dan SIAKIP. Meski 76% Perangkat Daerah meraih predikat “A” dan “AA”, pelaksanaan perencanaan kinerja individu dan tindak lanjut hasil evaluasi masih belum memadai. Penelitian ini merekomendasikan: (1) pembaruan regulasi lokal agar selaras dengan Permen PANRB No. 88/2021; (2) peningkatan kompetensi evaluator melalui pelatihan manajemen kinerja dan audit kinerja berbasis digital; (3) pengembangan sistem terpadu evaluasi internal; dan (4) penyusunan rekomendasi yang lebih spesifik, terukur, dan aplikatif untuk peningkatan mutu implementasi SAKIP.